Dana DKP sebenarnya sah-sah saja untuk membantu proses demokrasi pada saat
pilpres 2004. sebenarnya menterinya mendapat ancungan jempol krn dapat
mengumpukan dana DKP dan membantu proses reformasi dan demokrasi di Indonesia
dlm Plpres 2004. dan sebenarnya tdk perlu dipolemikan, bersikaplah sebagai
negarawan bukan birokrat. Sebenarnya yang perlu diselidiki adalah asalnya dana
dan apakah ada unsur untuk memperkaya diri.,,, dan apakah presiden dan sekneg
saat itu juga dilapori tentang asal dan peruntukannya. kalau ia berarti
dilegalkan dan menterinya tidak salah. Memang kalau dilihat mantan ketua MPR
juga kelihatan ambisius untuk disanjung dan merasa paling............. tetapi
sebenarnya sakit nurani/pribadinya, krn kenapa saat itu mau menerima dan juga
kenapa tidak dipermasalahkan jauh sebelumnya SBY berkiprah menjadi Presiden.
Hibauan saya sudahlah kita sudahi polemik ini masih banyak lagi kasus yang
nilainya melampaui dana DKP yang belum terselesaikan, dan harapan saya
kalau kita sudah jadi pemimpin itu kita sudah meninggalkan atribut individu,
golongan, tetapi milik masyarakat yang dipimpinnya.
Salam Damai...
Nur S
budi satria <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Beragam pendapat soal kasus dan DKP; RD, jumlah uang, mengalir entah
ke siapa dan kemana-untuk apa, soal AR, tim capres 2004, macam-macamlah, yang
jelas terbuka dan dijamin bagi tiap orang untuk berpendapat. Silahkan, monggo
kata orang Jawa, hingga kadang orang awampun menjadi bingung, bingung tidak
bisa belajar membaca politik. Ada yg memuji langkah AR, ada yg mengkritik
bahkan mencaci.
Saya hanya ingin misalnya keadilan ditegakkan, uang negara bisa dikembalikan,
pelakunya diperiksa dan diadili secara hukum, setuju gak?
Sering kita dalam pergaulan sehari2; lebih baik terlambat drpd tidak sama
sekali, lebih baik jujur drpd berbohong, bahkan kita sangat puas dengan orang
yg mengaku salah drpd orang yg ketahuan salah tapi berkelit alias ngotot, bikin
emosi dan layak di "tabok" aja, nah.
salam jujur
salam berantas korupsi tegakkan demokrasi
ibud,
