Tampaknya artikel ini sudah sangat ketinggalan jaman dan hanya mewakili 
kepentingan politik pihak JK-Golkar-Sby.
Disebut ketinggalan jaman karena artikel ini masih memakai harga minyak dunia 
120 dolar, padahal saat ini harga minyak 50 dolar, atau 12 dolar lebih tinggi 
dari asumsi harga LNG tangguh yg 38 dolar.
Fakta-fakta yg tidak dimasukkan oleh adalah :
- proyek LNG tangguh dibangun sejak 20 tahun lalu dan tidak laku dijual. baru 
Megawati lah yg mampu menjual lng tangguh
- Harga minyak pada saat ditandatangani penjualan lng tangguh adalah 20 dolar 
(2002) dan kontrak memakai asumsi harga minyak 15-25 dolar. Pada thn 2002 tidak 
ada seorang/ satu lebaga pun yg sudah meramalkan harga minyak setinggi skrg, 
bahkan, berdasarkan OPEC yearbook 2001-2030, prediksi harga minyak tidak akan 
melampaui harga 30 dolar AS.
- Pada saat kontrak ditandatangani, pasar lng adalah buyers market artinya 
pasokan lng sangat berlebih sedangkan permintaan sedikit sehingga harga lng 
sangat ditentukan oleh pembeli (kondisi sebaliknya terjadi pada saat kontrak 
Badak)
- Negara lain mengalami hal yang sama seperti Indonesia yaitu Australia, Qatar 
dan Rusia. Qatar bahkan menjual ke Taiwan dgn harga 1, 8 dolar, dibawah tangguh 
yang 2,66 dolar.
- Kontrak lng tangguh bukan tidak dapat diperbarui, tetapi dapat diperbaiki 
setiap 2 tahun.


Analisis yg diajukan JK-Golkar-SBY sangatlah parsial dan tidak menyeluruh, 
tidak mempertimbangkan dampak yang dapat timbul karenanya, dan sangat reaktif. 
Buktinya, ketika sekaranng harga minyak "hanya" 55 dolar, kelompok 
JK-Golkar-SBY tidak bisa ngomong apa-apa. 
Akibat ulah JK-Golkar-SBY tsb, maka skrg Indonesia kesulitan dlam memdapatkan 
pembeli lng untuk proyek Senoro. Masyarakat Internasional sudah tahu komitmen 
Indonesia untuk menghargai kontrak sangatlah tipis. Hukum hanya menjadi mainan 
politik saja.

ketika sekarag harga minyak tinggal 55 dolar dan kredibilitas megawati sudah 
terlanjur tercoreng oleh manuver politik ala JK-Golkar-SBY, apakah mereka akan 
minta maaf kepada Megawati ? Apalagi setelah tim renego ala SBY hanya menjadi 
bahan tertawaan pihak China karena memakai harga minyak 147 dolar. Duh, para 
pejabat yg hanya bisa menjelekan pihak lain tapi tidak bisa bekerja seharusnya 
tidak lagi menjadi pemimpin di negeri ini.

--- On Thu, 11/20/08, Papuan Diary <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: Papuan Diary <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Proyek LNG Tangguh: Potensi Kesejahteraan atau 
Malapetaka Bagi Pemilik Hak Ulayat di Bintuni serta Masyarakat Adat Papua?

Date: Thursday, November 20, 2008, 9:14 PM

*Moderator yang baik, perkenankan saya memposting artikel berikut. Dikirim
oleh seorang kawan, walaupun sudah lama, tapi saya kira masih relevan dengan
kondisi krisis sekarang ini.*

-----------------------------

*Proyek LNG Tangguh: Potensi Kesejahteraan atau Malapetaka Bagi Pemilik Hak
Ulayat di Bintuni serta Masyarakat Adat Papua?*

*Ditulis oleh: Hans Gebze [EMAIL PROTECTED]  atau [EMAIL PROTECTED]
]*

Heboh LNG Tangguh yang melibatkan elit politik nasional Indonesia dan
gerbong politik mereka, bukanlah sesuatu yang aneh bin ajaib bagi rakyat,
sudah berulang kali perebutan remah-remah ekonomi dari berbagai mega proyek
yang melibatkan investor besar luar negeri -- tentu saja dengan dana
investasi milyaran dollar AS -- dipertontonkan dengan terbuka maupun
dibelakang layar [tersembunyi] oleh para pemimpin politik Indonesia.

Pertarungan terbuka diberbagai media oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan
mantan presiden Megawati Soekarnoputri pada bulan Agustus dan September lalu
adalah sebuah drama politik yang sangat menghebohkan bagi public. Banyak
orang dibuat tersentak, kaget, marah dan tak mempercayai ending memalukan
dan menyedihkan dari proses penjualan LNG Tangguh yang telah diketahui
akhirnya merugi.

Terlepas dari apakah ini merupakan manuver politik Jusuf Kalla untuk
mendongkrak suara Golkar dan dirinya sebagai Capres atau Cawapres pada
pemilu 2009 yang akan datang, kita tentu dibuat kaget oleh kemunculan berita
ini.

Mengapa tidak? Mega proyek bernilai US$ 5 milyar dollar tersebut terbelit
nilai kontrak yang merugikan secara financial, jika dihitung secara logis
maka akan ditemui angka US$ 3 milyar kerugian per tahun dari kontrak jangka
panjang selama 25 tahun, jika dijumlah secara keseluruhan maka total
kerugian mencapai US$ 75 milyar dollar.

Wahai! Inilah dia biang keributan yang menghebohkan itu, jika dihitung dalam
rupiah maka kita akan melihat jumlah US$ 75 milyar dollar tadi menjadi 700
trilyun rupiah, angka ini melampaui APBN NKRI untuk beberapa tahun kedepan,
dan bukanlah angka yang kecil bagi negara seukuran Indonesia yang ekonominya
morat-marit sejak krisis moneter 1997 lalu.

Angka 700 trilyun rupiah tersebut juga, jika dibagi secara gratis kepada
rakyat Indonesia seluruhnya, maka Anda dan saya akan mendapat masing-masing
3 juta rupiah, nilai tersebut seratus kali lipat jumlahnya dari jatah BLT
yang dibagikan pemerintah RI kepada rakyat miskin!

Korupsi politik adalah mental dari budaya sebuah bangsa, demikianlah asumsi
psikologis yang muncul dalam benak public yang menyaksikan berbabagi acrobat
politik para elit terkait skandal LNG Tangguh. Sangat banyak reklame korupsi
politik yang berulang kali dipertontonkan para elit politik Indonesia dan
kisruh politik LNG Tangguh adalah salah satu reklame korupsi politik yang
secara gamblang diperlihatkan kepada public.

Budaya dan praktik korupsi dimunculkan kembali dalam kasus LNG Tangguh oleh
para elit politik yang tidak bertanggung jawab dan telah menimbulkan petaka.
Negara rugi! Rakyat menderita! Apalagi masyarakat adat Papua di Bintuni
Papua, merekalah korban sejarah yang berulang di Tanah berdarah-darah ini!

Jika tidak hati-hati maka proses kehancuran sudah pasti dihasilkan dan
kerugianlah yang diperoleh, dan sekali lagi, rakyatlah yang dirugikan,
terutama masyarakat adat Papua di Teluk Bintuni.

Marilah kita simak sejenak cerita dibalik bentrok politik antara wakil
presiden Jusuf Kalla dan mantan presiden Megawati Soekarnoputri.

*Tragedy Bintuni adalah Tragedy Masyarakat Adat Papua!*

Dibalik kisruh politik elit politik Indonesia atas kegagalan kontrak LNG
Tangguh yang merugi tersebut, tidak banyak pihak yang menyadari betapa
malang nasib masyarakat adat Papua di Teluk Bintuni akibat kehadiran mega
proyek LNG Tangguh.

Tidak banyak pula yang melihat, mendengar, dan merasakan langsung dari dekat
dampak pembangunan mega proyek LNG Tangguh terhadap keberadaan dan
eksistensi masyarakat adat yang telah menempati areal dimana operasi tambang
tersebut berlangsung.

Puluhan ribu tahun lalu masyarakat adat Papua mulai menetap dan membangun
kehidupan serta kebudayaannya di Teluk Bintuni. Dengan tatanan adat-nya,
mereka membangun peradaban dan memperkuatnya dengan nilai-nilai adab yang
dibangunnya, dengan itu pula mereka membangun kehidupan yang arif dari
generasi ke generasi.

Bersekutu dengan alam, menjaga dan merawat isi alam serta diambil sesuai
kebutuhannya, ini merupakan peradaban abadi dimana masyarakat adat dan alam
adalah satu jiwa yang tak terpisahkan. Menjaga lingkungan alam dan
merawatnya adalah kewajiban mutlak, sebab alam dengan kelimphannya telah
bermurah hati membagi miliknya bagi manusia-manusia adat yang tinggal
bersamanya, pola seperti ini yang dibangun oleh masyarakat adat diseluruh
Tanah Papua dan juga dunia luar.

Cerita ini adalah cerita kita, cerita masyarakat adat diseluruh dunia yang
dimalangkan nasibnya oleh berbagai eksploitasi kapitalisme internasional,
sebuah peradaban baru yang lahir diakhir abad ke 16, sebuah peradaban baru
yang dikemudian hari mendominasi, menghegemoni dan menghisap kita secara
politik dan ekonomi.

Jika kita memandang Teluk Bintuni, maka terpampang jelas nasib dan
pertarungan peradaban yang sangat dasyat antara masyarakat adat Papua di
Bintuni dan kapitalisme global yang menjelma dalam mega proyek LNG Tangguh.

Sejarah mengajarkan kita, pertarungan yang seperti ini biasanya dimenangkan
oleh kaum kapitalis dan masyarakat adat adalah korban yang empuk. Mereka
[kapitalis] menguasai negara-bangsa melalui kaki tangannya pada pemerintahan
yang berkuasa, mereka menguasai lembaga legislative yang biasanya membuat
regulasi [aturan / undang-undang] yang memudahkan eksploitasi kapitalis,
mereka menguasai system ekonomi dunia dan akhirnya dengan kekuatan modal
yang mereka miliki, mereka merampok semua yang kita miliki demi menambah
pundi-pundi kekayaan mereka.

Jika kita memandang Teluk Bintuni, maka terpampang dengan jelas sebuah
tragedy Yunani, sebuah tragedy yang menggambarkan sebuah drama dari
kelihaian para penindas dan kompradornya dalam melakukan eksploitasi dan
penghisapan kekayaan bumi Papua dan mengambil untung darinya, sementara
disaat yang bersamaan masyarakat adat Papua di Teluk Bintuni dan Tanah Papua
pada umumnya, harus menderita, terhisap dan tertindas dibawah bayang-bayang
eksploitasi yang terjadi.

*Kita Harus Mengakhiri!*

Penghisapan ekonomi imperialis melalui kompradornya [pemerintah RI] sudah
harus diakhiri sampai disini, tidak perlu menunggu waktu lama, karena
membiarkan proses adalah sama dengan kita [masyarakat adat Papua] memberikan
peluang yang lebih besar bagi penghisapan structural yang semakin kuat dan
menusuk kedalam sendi-sendi kehidupan kita.

Repesentasi negara [Indonesia] tidak saja menjadi representasi ketertindasan
dan penghisapan terhadap otoritas ini tetapi juga representasi dari suatu
kenyataan yang telah gagal dari negara atau otoritas yang terhisap.

Dalam konteks kita di Tanah Papua, ketertindasan dan penghisapan yang
demikian disebut "spiral penghisapan structural yang terputus."
Proses ini
sedang terjadi dan akan terus terjadi untuk masa-masa yang akan datang.

Apa yang dimaksud dengan "spiral penghisapan structural yang
terputus?"
Spiral penghisapan structural yang terputus adalah sebuah fenomena ekonomi
politik dimana, kapitalisme / imperialisme melakukan penghisapan terhadap
wilayah-wilayah dunia dengan memakai tangan negara-negara "merdeka"
pasca
berakhirnya kolonialisme pada abad lalu. Banyak negara dunia yang telah
merdeka secara politik tetapi masih bergantung [dependen] secara ekonomi
terhadap negara-negara penjajah [imperialis] yang pernah menjajah
negara-negara tersebut.

Fenomena ketergantungan oleh negara-negara peripheral [pinggiran] tersebut
menyebabkan negara – negara induk kapitalisme global secara penuh memiliki
kekuatan untuk mendikte, mengontrol, mengendalikan, menguras dan menjarah
kekayaan bangsa-bangsa yang baru merdeka, sementara itu dipihak lain, negara
bangsa yang baru merdeka tentu memiliki wilayah-wilayah yang kaya sumber
daya alam sebagai jaminan bagi para pemilik modal internasional [negara
induk capital] untuk melakukan eksploitasi dan mengambil untung dari sana.

Inilah sebuah fenomena ekonomi dan politik dimana negara-negara induk
kapitalis seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa melalui mesin-mesin ekonomi
mereka [corporate finance dan multy national corporation] mengeksploitasi
negara-negara lain diwilayah Asia, Pasifik dan Amerika Latin yang secara
ekonomi bergantung pada mereka.

Indonesia sebagai negara peripheral dari kapitalisme internasional tentu
menjadikan Tanah Papua sebagai ladang pengambilan keuntungan untuk
dipersembahkan kepada negara-negara induk capital seperti AS, Uni Eropa,
Jepang, Australia dan lain sebagainya.

Freeport Indonesia adalah contoh dimana Tanah Papua dijadikan bargaining
politik demi kepentingan para penguasa korup dan lalim di Jakarta. Freeport
telah menjarah kekayaan alam Papua sejak tiga puluh tahun lalu dan
masyarakat adat di Tanah Papua hanya mendapat sisa-sisa yang tak bernilai!

Kini dijaman reformasi, LNG Tangguh menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk
melakukan penghisapannya terhadap Tanah Papua dan sekaligus memberikan
peluang lebih besar kepada negara-negara induk capital untuk mengambil
untung dengan melakukan investasi milyaran dollar di areal tambang gas LNG
Tangguh.

Kita sudah harus mengakhiri semua ini, inilah saatnya bagi kita untuk
bersatu dan menjadikan semua tantangan ekonomi dan politik yang kita hadapi
sebagai pijakan untuk mengambil garis yang jelas antara mereka yang menindas
dan kita yang tertindas.

------------------------------------

=====================================================
Pojok Milis FPK [Forum Pembaca KOMPAS] :

1.Milis FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS
2.Topik bahasan disarankan bersumber dari http://cetak.kompas.com/ dan 
http://kompas.com/
3.Moderator berhak memuat,menolak dan mengedit E-mail sebelum diteruskan ke 
anggota
4.Moderator E-mail: [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED]
5.Untuk bergabung: [EMAIL PROTECTED]

KOMPAS LINTAS GENERASI
=====================================================
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    mailto:[EMAIL PROTECTED] 
    mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke