Sejalan (mungkin) dengan yang dituliskan mas Adhie saya pikir krisis kita tidak pergi jauh-jauh. Krisis mental yang makin parah karena didera krisis ekonomi.
Akal sehat telah digadaikan kepada mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Sebuah keprihatinan berkepanjangan yang semakin menyesakkan. --- On Wed, 11/26/08, Adhie Massardi <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > From: Adhie Massardi <[EMAIL PROTECTED]> > Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] KRISIS Global? Krisis Lokal...! > To: [email protected] > Date: Wednesday, November 26, 2008, 6:45 PM > Krisis Global? Krisis Lokal...! > > Oleh Adhie M Massardi > > BERBAHAGIALAH rakyat di negara yang terkena krisis global. > Sebab hanya negara yang fundamental ekonomi lokalnya kuat > saja yang digoyang krisis global. Dan berbahagialah rakyat > di negara yang sedang memasuki “Krisis Jilid II”, karena > syarat untuk memasuki krisis kedua, krisis pertama harus > khatam dulu. > > Nah, dalam konteks seperti tersebut di atas, negara kita > termasuk yang kurang beruntung karena belum bisa memasuki > Krisis Jilid II. Sebab kita belum khatam Krisis Jilid I, > yang dimulai sejak 1997. Bahkan ada kecenderungan salah > baca, dari belakang ke depan lagi. Dalam bahasa vulgarnya, > perekonomian kita berjalan mundur. > > Maka dalam konteks seperti di atas, saya sependapat dengan > tim ekonomi pemerintah Yudhoyono yang pernah bilang > “Indonesia tidak akan memasuki Krisis Jilid II”. Dan > makin sependapat ketika AS kalang kabut diguncang krisis > finasial, dia malah bilang: “Kita tidak akan terkena > krisis global”. Artinya, krisis kita kelasnya tetap: > krisis lokal. Belum pantas naik kelas…! > > Sekarang gelombang PHK sudah melanda sektor usaha > perkebunan sawit, kopra, karet, konveksi dan jenis usaha > yang berhubungan dengan ekspor. Rupiah terus kehilangan > wibawa di hadapan dolar AS. > > Lalu apa yang lucu dari situasi depresi ekonomi begini? > Tidak ada. Kalau yang memprihatinkan, tentu banyak. Erick > Ardiansyah, staf PT Bahana Securitas, yang mengirimkan > “peringatan dini” tentang bank yang krisis likuiditas > pada temannya via email malah ditangkap Bareskrim Mabes > Polri. > > Sementara pejabat yang bertanggungjawab untuk urusan > ekonomi tetap ngotot bilang perekonomian nasional mantap. > Padahal berbagai sektor usaha bergelimpangan. Industri > perbankan juga mulai meradang. > > Sementara pejabat lainnya sibuk mengiklankan program > departemennya. Seolah kalau sudah diiklankan, programnya di > lapangan sukses. Ini gejala tak sehat dalam mekanisme > pertanggungjawaban publik orang pemerintah. > > Jadi kalau Anda Menteri Perdagangan, agar dibilang sukses, > bikin saja iklan. Tampilkan aktor dan aktris bergaya > pedagang. Suruh mereka bilang: “Wah, departemen > perdagangan sekarang ini hebat. Programnya membuat usaha > saya makin berkembang…!” > > Memang nggak nyambung. Tapi begitulah pola > pertanggungjawaban publik pejabat sekarang. Indikator > keberhasilan tidak diukur dari yang dirasakan masyarakat, > tapi seberapa gencar iklannya di televisi. > > Kesibukan lain anggota kabinet di tengah merosotnya daya > beli masyarakat, terutama setelah harga BBM dinaikan, adalah > bikin SKB (surat keputusan bersama). SKB menjadi ngetren > belakangan ini. Untuk mengantisipasi “gejolak di > akhirat” karena menyangkut apakah Ahmadiyah agama atau > bukan, dibuat SKB (Menteri Agama, Mendagri dan Jaksa Agung). > > > Untuk mengatasi bergolaknya para pekerja (buruh) akibat > perekonomian makin amburadul, dibuatlah SKB 4 Menteri > (Menakertrans, Mendag, Menperin dan Mendagri). Sebelumnya, > ada juga SKB Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan untuk > mengelola dana reboisasi. > > SKB memang jenis mahluk yang aneh dalam kehidupan > ketatanegaraan. Soalnya para menteri itu kan secara kodrati > berada di bawah koordinasi presiden. Lha, kok di antara > mereka bikin MoU sendiri? Lalu apa kerja presiden? Lagi > pula, kalau di antara mereka mangkir, gimana nasib SKB itu? > > Ada lagi yang unik. Menteri Keuangan Sri Mulayani sekarang > juga “pelaksana tugas” Menko Ekonomi, karena Menko > sebelumnya, Budiono, jadi gubernur BI. > > Pertanyaannya, “Jeng Sri” itu melaksanakan tugas Menko > Ekonomi yang mana? Bukankah menteri itu jabatan politik, > yang semata ngurusi kebijakan, dan bukan persoalan teknis? > Depresi ekonomi memang bisa bikin gila siapa saja. > > Tapi kapan kita memasuki krisis jilid dua? Kapan kita bisa > merasakan krisis global kayak negara-negara maju itu? >
