Sedikit refleksi. 30 Tahun lembaga pemilu dibawah depdagri dan kita belajar bahwa hal tersebut membuka peluang intervensi yang sedang berkuasa untuk "mengatur" pemilu. Itu terjadi selama Orde Baru.
Kita belajar dari kesalahan tersebut dan merubahnya di tahun 1999 dengan mamasukan unsur Partai kedalam tubuh KPU. Pemain menjadi wasit sekaligus. KPU 1999 porak poranda karena pertarungan kepentingan politik dari partai partai di dalamnya serta masuknya unsur keserakahan pribadi pribadi tersebut. Misi politis rusak, tugas manajemen juga tidak beres...ada korupsi bahkan ada yang dipenjara. Kita belajar dari kesalahan itu dan merubahnya di tahun 2004. KPU diambil dari masyarakat sipil serta akademisi. Misi politiknya sangat berhasil !!! Sosialisasi berjalan masif, partisipasi meningkat, pemilu berjalan damai. Tugas manajemennya hancur lebur, korupsi marak dimana mana dan disadari bahwa wewenang teknis manajeman pada anggota KPU harus diminimisasi dan wewenang politisnya yang harus mendominasi kerja anggota. Pengalihan wewenang manajemen dari anggota menuntuk penguatan kesekjenan serta iro biro teknis dibawahnya. Itu diharapkan dilakukan pada tahun 2009 ini. Karena itu aneh, jika tiba tiba data penduduk diambil lagi dari Depdagri sementara di tahun 2004 diambil dari BPs dan tidak menimbulkan banyak masalah. KPU sendiri diambil dari orang orang yang tidak punya courage yang cukup untuk bertindak secara independen. Dan biro buro teknis di bawa kesekjenan, apa pernah dicek berapa yang dari depdagri ? Sepertinya mau balik ke model Orde Baru lagi ????????? Jadi, bahwa DPT sekarang hancur....tanya saja siapa yang memerintah KPU untuk mengambil data dari depdagri ?????? DPT hanya symptom dari suatu desain yang sophisticated.....menurut hemat saya. Kini KPU yang disalahkan...ha ha ha ha, siapa yang tolol !!!!! Ignas Iryanto. note. Saya mulanya menduga (sms ke beberapa orang yang iseng nanya komen saya secara pribadi) bahwa paling banyak 9 partai yang masuk senayan. Paling tinggi perolehan suara di angka 17 persen dan urutan masih Golkar, PDIP, Demokrat (ketiganya diatas 10 dan dibawah 17 %), PKS, PAN, Gerindra (antara 5 - 10 %), PKB dan Hanura (antara 2.5 - 5 %). Jumlah total perolehan mereka bersembilan adalah antara 55 % - 60 %. Sehingga berlakulah 60 % suara akan menghasilkan 100 % kursi di DPR dan 40 % suara tidak menghasilkan kursi sama sekali. Dosa politik para desainer UU Pemilu serta MK !!!!!!!!!!!!!!!!!! Namun bahwa Demokrat mencapai 20 % benar benar mengejutkan !! Ini hanya mungkin jika demokrat dan SBY melakukan sesuatu yang luar biasa bagi bangsa ini. Rasanya tidak ada !!!! Luar biasa pekerjaan ini !!! Sebuah Prestasi !!!!!??? ________________________________ From: Adyanto Aditomo <[email protected]> To: [email protected] Sent: Saturday, April 11, 2009 1:13:09 AM Subject: Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Kisruh DPT, Manajemen yang Buruk atau Kesengajaan ? Yang saya herankan, sampai detik terakhir menjelang Pemilu 9 April 2009, SBY tetap menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan DPT. Saya khawatir pernyataan ini untuk menutupi dicopotnya Kapolda Jatim akibat memproses dugaan pemalsuan DPT oleh Ketua KPUD Jatim. Yang dilakukannya adalah: Membangun Kebohongan Baru Untuk Menutupi Kebohongan Lama. Tetapi setelah terbukti DPT diseluruh penjuru Tanah Air bermasalah, SBY langsung cuci tangan dan mengalihkan tanggung jawab sepenuhnya ke KPU. SBY sejak awal terlihat tidak perduli dan tidak mau tahu dengan adanya dugaan kekacauan data pemilih sejak statusnya masih DPS. Inikah profil pemimpin Partai Pemenang Pemilu 2009? Masih pantaskan dia jadi Presiden periode 2009 - 2014? Salam, Adyanto Aditomo
