Mas Agung dan milisers yang budiman, Sedikit menambahkan...Semoga bermanfaat
Barangkali ada baiknya juga para pembuat kebijakan 'assessment' untuk men-desseminasikan kebijakan itu (shared vision), apa maksud dan tujutannya, apa konsekuensinya bagi yang lulus, bagaimana peluang tawar-menawar dalam menolak/menerima hasil tes, dll, dsb. karena kebijakan tersebut masih terdengar asing, bahkan menakutkan, di sebagian telinga pegawai PBN (termasuk saya). Saya yakin para pembuat kebijakan di PBN punya tujuan untuk memajukan organisasi ini, tapi keberhasilan sebuah perubahan tidaklah terletak pada kesuksesan para pemimpin untuk menelurkan ide, melainkan pada sejauh mana perubahan itu disambut, diterima, dan ber-efek pada mayoritas anggota organisasi. Biar bagaimana pun juga para pemimpin bukanlah Tuhan yang setiap kebijakannya tidak perlu dipertanyakan. Paradigma leadership telah berevolusi dari 'authoritarian' (otoriter) ke 'democratic' (demokratis) dan terakhir 'servant' (pelayan) terhadap bawahannya. Jadi... Wallohu a'lam --- In [email protected], "Agung_Sayuta" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Setelah hasil test, serahkan Pimpinan > menentukan kebijakan... yang kita semua di daerah tidak tahu seperti > apa. Insya Allah kebijakan itu pasti baik buat kejayaan DJPBN. Kalau > kita di daerah ikut memikirkan... campur aduk namannya. > Mohon maaf, semoga bermanfaat. > > Wassalam'mualaikum Wr.Wb. Agung Sayuta. >
