OTT di kemenhub itu dilakukan polisi dan dihadiri Jokowi.Tidak pernah 
sebelumnya Jokowi (presiden) hadir dalam 
OTT yang dilakukan KPK. Ada yang bilang kehadiran Jokowidi kemenhub sebagai 
sinyal keberpihakannya pada polisi.
Di sisi lain ada yang lebih menggelitik. Dalam kata sambutannyaJokowi menyebut 
pungli sudah berlangsung lama, termasukdi kemenhub ini. Mestinya ini adalah 
sinyal bahwa Jokowi menilaikepemimpinan Jonan tempohari gagal membersihkan 
departemennya 
sendiri. Lucunya, tiga hari kemudian, Jonan yang diberhentikan 
sebagai menhub malah diangkat menjadi menteri ESDM.
Sopir taksi yang saya naiki terkekeh. "Itulah. Kegagalan Zonan 
membersihkan kemenhub rupanya dianggap bermanfaat di ESDM,"kata bang zopir.

:)

--- jonathangoeij@... wrote:
ott yg dilakukan Jokowi di dephub itu saya rasa lebih banyak show off atau 
simbol, tetapi kalau benar mau menghilangkan pungli ya bagus asal tidak seperti 
Soedomo dulu itu. cuman banyak yg bilang ott barusan utk mengalihkan perhatian 
dari kasus Ahok, apa benar begitu?

--- inengahk@... wrote :
Ott adalah terobosan baru, karena tidak mungkin bisa menghilangkan pungli 100 
%Dan menurut saya ini adalah langkah  luar biasa, karena penggagasnya tidak 
nyanyi melulu kayak pemimpin sebelumnya
From: Jonathan Goeijmemangnya cerita ott itu gimana?
--- inengahk@... wrote :
Kalimat ini, masih menjadi teka-teki bagi rakyat, karena dari jaman orba, 
reformasi hal ini sudah dilaksanakan tapi kok tetap saja terjadi pungli.Ini 
namanya terobosan, bukan pencitraan atau kegedean level.Rakyat yakin pungli 
tidak bisa di berantas 100 %, bisa 15-20 % sudah lumayan, ibarat memecah gunung 
berapi yang mengeluarkan lahar setiap hari,seberapa power yang diperlukan 
supaya letusanya bisa 
reda-----------------------------------------------------------Korupsi besar 
terjadi dimana-mana. BPK menyampaikan ada negara tapi tidak diusut. Contoh yang 
dilakukan presiden (Jokowi) di OTT Kemenhub. Menurut saya itu peristiwa 
memalukan,itu kan cukup Polsek saja. Presiden ketinggian,” ucapnya.

From: Jonathan Goeij Dua Tahun Jokowi Berkuasa, Indonesia Makin Hancur, Gak ada 
yang bisa Dibanggakan!
| 
 |
| 
 |  | 
 | DuaTahun Jokowi Berkuasa, Indonesia Makin Hancur, G...Eramuslim.com - Wakil 
Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK belum bisa 
merealisasikan janji kampanyenya untuk membuat rakyat l... | 
 |
| Viewon www.eramuslim.com  | Preview by Yahoo |
| 
 |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |


Dua Tahun Jokowi Berkuasa, Indonesia Makin Hancur, Gak ada yang bisa 
Dibanggakan!
Redaksi – Senin, 16 Muharram 1438 H / 17 Oktober 2016 16:37 WIB Gak ada yang 
bisa dibanggain Pak Ne…! Eramuslim.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, 
pemerintahan Jokowi-JK belum bisa merealisasikan janji kampanyenya untuk 
membuatrakyat lebih sejahtera, jelang dua tahun pemerintahan Jokowi-JK pada 20 
Oktober 2016 mendatang.Menurut Fadli, dari sisi ekonomi masyarakat masih 
merasakan kesulitan, dimana daya beli masyarakat masih rendah dan angka 
pengangguranmasih cukup banyak. Maka itu, ia mempertanyakan slogan Jokowi soal 
kerja dan kerja yang hingga kini belum ada hasil.“Jarang menemukan kelompok 
masyarakat yang merasakan ada perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi. Konstituen 
merasa kehidupan makin sulit.Harusnya fokus pada output kerja, bukan hanya 
kerja tapi ga ada hasilnya,” kata Fadli di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, 
Senin (17/10/2016).Sementara itu untuk dibidang politik, kata Fadli, 
pemerintahan Jokowi-JK masih ingin melakukan satu penguasaan dengan menunjuk 
beberapapartai politik untuk mendukung segala kebijakan pemerintah.Padahal, 
ujar Fadli, hal itu membuat situasi pemerintah tidak berjalan dengan baik, 
karena tak ada kontrol dari DPR untuk menjalankan fungsipengawasan.“Politik 
kita relatif kurang sehat karena beberapa parpol dipecah belah, ada jejak 
intervensi pemerintah karena keinginan kekuasaan,” ujarnyaSementara untuk 
dibidang hukum, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra ini melihat hukum di Indonesia 
semakin tidak jelas. Dimana, praktek hukumsangat tumpul ke atas masih terjadi. 
Ditambah, upaya diskriminasi hukum terjadi dimana-mana khususnya untuk masalah 
kasus korupsi.“Korupsi besar terjadi dimana-mana. BPK menyampaikan ada negara 
tapi tidak diusut. Contoh yang dilakukan presiden (Jokowi) di OTT 
Kemenhub.Menurut saya itu peristiwa memalukan, itu kan cukup Polsek saja. 
Presiden ketinggian,” ucapnya.Oleh karenanya, Fadli meminta Presiden Joko 
Widodo berhenti melakukan pencitraan yang tidak membuat efek banyak bagi 
masyarakat. Harusnya,lanjut Fadli, Jokowi fokus untuk membangun infrastruktur 
pertanian dan ekonomi yang berbasis pada keberdayaan manusia.“Presiden terlalu 
power oriented, bukan bekerja sesuai apa yang diharapkan menjadi realitas. 
Contoh, Presiden janji akan cetak 2 hektarsawah, itu sudah sampai mana? Mau 
beli Indosat sampe mana? Mau buat pertamina lebih hebat, sekarang sampe 
dimana?,” paparnya.Fadli pun menilai, cita-cita Jokowi untuk merealisasikan 
semangat Bung Karno untuk mewujudkan Trisakti, yaitu kedaulatan politik, 
kemandirianekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan semakin 
jauh.“Ketergantungan politik semakin tidak jelas. Belum lagi dalam mengatur 
kabinetnya. Preesiden juga salah milih orang dalam dua kali reshuffle.Orang 
yang sudah diberhentikan diangkat lagi. Ini apa? Ini petruk dadi ratu,” 
pungkasnya.(yk/ts)

Kirim email ke