Chan: kalau saja diusut lebih lanjut, yang SALAH yaa TAP MPRS 25/1966 itu Nesare: gampangnya memang begini. Tetapi kalau mau dilihat lebih mendalam lain perkaranya. Soeharto/Orba sudah runtuh pun, kenapa Tap MPRS itu tidak dicabut? Gampang sekali kan kalau mau mencabutnya? Disinilah letak persoalannya bahwa ketakutan akan PKI dan ajaran komunisme itu sudah merasuk dalam rakyat Indonesia. Persoalannya kan jadi jelas sekali bahwa bukan Tap MPRS nya yg menjadi masalah, tetapi masalah ketakutan bahaya PKI dan komunisme.
Bagi yang tidak mengerti hal ini kan selalu mengklaim: takut…takut dan takut untuk mencabut TAP MPRS itu kan? Tetapi efek mencabutnya itu tidak pernah dipertanyakan. Bagaimana kalau TAP MPRS nya sudah dicabut dan menimbulkan disintegrasi bangsa dan negara? Presiden yang paling berani berbicara ttg PKI dan komunisme itu adalah Gus Dur. Sampai akhir hidupnya Gus Dur tidak bisa mencabut TAP MPRS itu walaupun berani membubarkan department penerangan dan departemen social. Walaupun teriakan Gus Dur disukai utk membubarkan DPR tetapi dia juga tidak bisa membubarkan DPR. Bandingkan di USA dimana komunisme itu saya pastikan tidak akan bisa hidup lagi. Bagaimana mereka melakukannya? Mereka membiarkan ajaran marxisme leninisme komunisme itu dimana2 dalam pendidikannya. Rakyatnya sudah berdiskusi membicarakan ajaran2 kiri, tengah dan kanan dari bangku sekolah. Komunisme sudah mati di USA tetapi rakyatnya mencari bentuk sosialisme yg lain seperti social democrat ala partai democrat dan juga sudah ada yang lebih kiri ala Bernie sanders. Libertarian juga adalah hasil pemikiran yg relative baru yg jenuh dengan partai republic dan democrat. Ini yang perlu dilakukan oleh rakyat Indonesia. Pelajari ajaran2nya sebelum bilang setuju atau tidak setuju. Tidak ada gunanya TAP MPRS itu dicabut tetapi rakyat Indonesia masih menolak dalam hatinya. Ini parallel dengan masalah diskriminasi terhadap kelompok tionghoa. Coba bandingkan diskriminasi tionghoa di Malaysia dan Indonesia: diskriminasi di Indonesia itu tidak formal. Diskriminasi di Malaysia terang2an/bumiputera. Hasilnya apa? tionghoa Malaysia tahu dimana letaknya diskriminasi itu dan bermain dalam boundary nya. Di Indonesia bentuk diskriminasi nya tidak jelas tetapi prakteknya dimana2. Jadi persoalannya itu bukan TAP MPRS atau ada diskriminasi atau tidak, tetapi bagaimana penerimaan dan penolakan rakyat itu yg lebih penting. Kalau rakyatnya diajak berpikir, mestinya jalan keluar akan lebih terbuka. Mulailah dengan belajar. Mulailah dengan buku. Mulailah dengan diskusi. Kalau kita ikuti dengan adanya milis2 ini dengan tersedianya internet gratis, luar biasa hasilnya. Banyak yang sudah melek melihat perkara pembunuhan massal 1965 itu bukan hanya miliknya Orba saja. Saya tekankan betapa pentingnya media alternative seperti milis2 ini dalam membuka wawasan rakyat Indonesia. Nesare From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] Sent: Saturday, June 10, 2017 10:14 PM To: GELORA45@yahoogroups.com; nesa...@yahoo.com Subject: Re: [GELORA45] FW: Saatnya Rehabilitasi Bung Karno! Makanya, kalau saja diusut lebih lanjut, yang SALAH yaa TAP MPRS 25/1966 itu! Bukan saja melarang PKI tanpa dasar, tapi juga melarang ajaran Marxisme-Leninisme, dan, ... sampai sekarang, setelah era reformasi-demokrasi berlangsung hampir 20 tahun, masih tetap saja diberlakukan! Padahal jelas TAP MPRS 25/1966 itu dikeluarkan oleh Sidang MPRS yang terlebih dahulu direkayasa jenderal Suharto, dengan menangkapi seluruh anggota DPR/MPRS yang dituduh PKI dan Soekarnois dan digantikan dengan pendukung2 Suharto! Jadi jelas, MPRS yang cacad HUKUM, dan dengan sendirinya TAP MPRS yang dikeluarkan juga cacad hukum! TIDAK SAH, ...! Tapi, saya SETUJUUU dengan pemikiran, satu pandangan ideologi, khususnya Marxisme-Leninisme yang jelas merupakan teori mewujudkan KEADILAN SOSIAL bagi SELURUH RAKYAT (Sila ke-5 Pancasila) itu menjadi KENYATAAN, mengapa dan bagaimana bisa dilarang? Apalagi menghadapi kenyataan bukan saja kesenjangan sosial dalam masyarakat yang makin tajam tapi juga makin buaanyak jumlah rakyat miskin, warga yang terhimpit dalam kehidupan miskin. Dan kemiskinan itu pasti akan dengan mudah menerima pandangan-pandangan Sosialisme, Komunisme itu, .. Dari sudut pandang lain, kalau diperhatikan setiap pandangan ideologi itu, termasuk pandangan KOMUNIS dalam kenyataan terus berubah dan berkembang sesuai perkembangan jaman. Dan, ... yang PASTI setiap orang boleh-boleh saja mempunyai pandangan ideologi/politik tertentu, baik Pancasila, liberalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme maupun Islam, Kristen, Budha, Hindu Konghucu, ... menjadi komunis, sosialis, liberalis, atau kapitalis bukanlah kejahatan. Sama seperti menjadi Islam atau Kristen bukan kejahatan sekalipun tergolong radikalis. Pikiran seseorang tak bisa dipidanakan. Tindakan pemaksaan dengan kekerasanlah, terjadi pelanggaran UU/HUKUM yang dilakukan oleh siapa pun, baik komunis atau Islam, yang bisa dipidanakan. Salam, ChanCT From: nesa...@yahoo.com <mailto:nesa...@yahoo.com> [GELORA45] Sent: Saturday, June 10, 2017 8:29 PM To: GELORA45@yahoogroups.com Subject: [GELORA45] FW: Saatnya Rehabilitasi Bung Karno! Chan: Lho, ... bukankah istilah atau sebutan KOMUNIS itu yang diajukan bung Karno di tahun 1959, dengan seruan persatuan NASAKOM! Nesare: betul NASAKOM itu ide pikiran bung Karno. Kom nya ada karena waktu itu ada PKI sebagai partai politik yang sah Sekarang sudah tidak ada PKI itu – dalam arti partai politik. Ajarannya yang bisa ada karena tidak melembaga dan bisa diajarkan dan diteruskan oleh siapa saja. jadi memang betul Jokowi bilang “gebuk PKI” kalau memang PKI nya (dalam bentuk lembaga) ada. Kenapa harus digebuk? Karena komunisme itu tidak sah di Indonesia. Sepanjang Tap MPRS 25/1966 yang ditertawakan oleh bung Karno. Bung Karno mentertawakan larangan komunisme itu karena dia berpendapat bahwa larangan itu tidak mungkin dapat meredam ajaran2 sosialisme itu karena ajaran2 sosialisme itu ada karena adanya keadilan social yang jelek. Bung Karno bilang kalau mau melarang marxisme, komunisme, islamisasi dll itu adalah yang merugikan rakyat dan negara. Makanya bung Karno pun mati2an melawan Darul Islam karena DI adalah kegiatan islamisme yang ngladrah. (“Bukan islamisme sejati, yang suci, yang baik, tapi yang ngladrah.") Belum lagi Tap MPRS 25/1966 itu terus didukung dengan peraturan, UU, KUHP dll yang melarang ajaran marxisme, leninisme dll. Chan: sampaik-sampai Presiden Jokowi pun ikut-ikutan hendak gebuk PKI yang dibilang muncul kembali itu. Padahal Islam radikalisme yang sudah bergerak nyata dengan teror dimana-mana dan makin agresif itulah yang merupakan bahaya nyata perpecahan NKRI! Nesare: semoga sudah jelas dengan penjelasan diatas bahwa bagi bung Karno islamisasi seperti DI yang ngladrah atau komunisme yang misalnya kalau menang mau melarang/represif rakyat Indonesia untuk beragama dan beribadah. Yang dilihat bung Karno itu adalah “ngladrah”nya bukan ajarannya. Bung Karno menekankan dalam pentingnya NAS A KOM itu harus bersatu. Gak berdiri sendiri2. Itulah wajah bangsa Indonesia. Ini yang saya percaya sampai sekarang masih relevan dalam bangsa Indonesia. Ketakutan/keprihatinan bung atas islamisasi itu wajar2 saja. tetapi itu bukan kekhawatiran/keprihatinan non muslim saja. Said Aqil sudah bilang NU dan Muhammadiyah itu adalah ulama (plural) dan tidak perlu dibela. Dia mau bilang orang2 yang teriak2 bela ulama itu “ngladrah” dan akan dilawan. Jadi Islamnya tidak perlu ditakuti tetapi orang2 yang “ngladrah” menggunakan Islam yg perlu dilawan. Salam, Nesare From: GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] Sent: Friday, June 9, 2017 7:36 PM To: GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> ; nesa...@yahoo.com <mailto:nesa...@yahoo.com> Subject: Re: [GELORA45] FW: Saatnya Rehabilitasi Bung Karno! Lho, ... bukankah istilah atau sebutan KOMUNIS itu yang diajukan bung Karno di tahun 1959, dengan seruan persatuan NASAKOM! Bahwa yang memperjuangkan ideologi Keadilan sosial itu bukan hanya komunis, tentu juga BETUUUL! Bisa Marhaenisme, Soekarnoisme, Sun Yat Sen, ataupun Sosialisme, ..Dan juga tidak dapat disangkal semua pandangan ideologi itu ada kelebihan dan kekurangan, ada kebenaran sekaligus ada kesalahannya juga. TIDAK PERLU saling gempur apalagi saling bunuh membunuh, ... Semua boleh-boleh saja memperjuangkan dan berusaha mewujudkan menjadi kenyataan dimana mereka berada, dijalankan saja kompetisi secara damai pandangan mana yang akan berhasil lebih baik, lebih cepat dan lebih ADIL bagi rakyat banyak! Kalau memang semua pandangan itu mengatas namakan RAKYAT, kenapa pula harus saling hujat menghujat, saling gontok-gontokan bahkan saling bunuh? Belum apa-apa sudah harus mengorbankan sekelompok RAKYAT yang dituduh komunis itu?! Dan semua dijalankan TANPA proses pengadilan yang sah dan adil untuk membuktikan TUDUHAN “PKI dalang G30S”, dan, ... kalau saja Suharto menganggap PKI ketika itu telah melakukan kekejaman kemanusiaan dengan membunuh 7 jenderal tanpa proses hukum, sebagaimana didengungkan diangsa-raya Nusantara ini, kenapa pula mereka sendiri membalas juga dengan kekejaman kemanusiaan yang bahkan lebih dahsyat lagi!!! Tanpa segan-segan membantai, memenjarakan, mengasingkan jutaan RAKYAT nya sendiri hanya karena dituduh PKI, simpatisan dan pendukung Soekarno, padahal jelas PKI ketika itu adalah PARTAI yang sah dan legal bahkan dipertahankan matimatian oleh Presiden Soekarno! Dan yang lebih aneh lagi, PKI yang sudah masuk kubur lebih 1/2 abad masih saja dijadikan momok bahaya laten, begitu ditakuti nya setiap gerak bahkan hanya logo Palu-Arit dan baju anak-anak berhuruf PKI saja bisa dianggap momok PKI yang sedang gentayangan! PKI sudah bangkit kembali, ... sampaik-sampai Presiden Jokowi pun ikut-ikutan hendak gebuk PKI yang dibilang muncul kembali itu. Padahal Islam radikalisme yang sudah bergerak nyata dengan teror dimana-mana dan makin agresif itulah yang merupakan bahaya nyata perpecahan NKRI! Salam, ChanCT From: nesa...@yahoo.com <mailto:nesa...@yahoo.com> [GELORA45] Sent: Friday, June 9, 2017 10:26 PM To: GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> Subject: RE: [GELORA45] FW: Saatnya Rehabilitasi Bung Karno! Kenapa harus komunismenya yang ditonjolkan? Sedangkan komunisme itu sudah almarhum. Kenapa tidak dipikirkan alternative lain. Ideologi sosialisme itu bukan hanya komunisme saja. Ideologi NKRI itu adalah: Pancasila. Sila keempat/kerakyatan itu adalah demokrasi. Demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila. Bentuk sosialisme yang pernah didengungkan oleh Bung Karno adalah: Marhaenisme dalam prakteknya, dan ekonomi yang dijalankan disebut ekonomi kerakyatan. Kenapa bukan marhaenismenya bung Karno yang ditonjolkan? Atau bentuk2 sosialisme lainnya yang dapat menjadi alternative? Walaupun bung Karno tidak anti PKI tetapi bung Karno bukan komunis. Begitu juga Pram yang dekat dengan PKI tetapi selalu bilang dimana2 dia bukan komunis. Jadi sekali lagi ideologi NKRI itu Pancasila bukan komunisme. Jadi gak usah digede2in. Begitu juga di USA dan negara2 lainnya, ideologinya macem2: liberalisme, sosialisme, libertalisme, conservatisme dll. Komunisme itu hanya ada di beberapa negara saja: RRT, Kuba, Korea utara yang juga sedang degradasi. Yang saya tangkap dari “gebuk PKI”nya Jokowi itu adalah dia prihatin dengan keadaan bangsa dan negaranya. Seperti bung Karno dan pak Pram, Jokowi bukan komunis dan juga bukan anti komunis. “Gebuk PKI”nya itu adalah strategi utk meredam sikon Indonesia sekarang ini dimana disintegrasi sedang semarak. Coba bayangkan apa yang akan terjadi kalau Jokowi bilang: “hidup PKI”? Walaupun Jokowi bukan komunis dan tidak anti PKI, apakah dia tidak akan diganyang oleh kelompok Islam dan militer? Jadi jangan terpaku sama “gebuk PKI” nya yang hanyalah slogan saja. Slogan ini ‘kan mirip dengan “go to hell with your aid” nya bung Karno kan? Tapi kan bukan berarti bung Karno anti investasi asing. Makna retorika itu adalah: “kami bisa mengatur ekonomi kami sendiri. kalau kami perlu hutang, kami bisa cari sendiri. Tetapi kami tidak mau dicekoki/dikasih hutang yang tidak kami perlukan”. Maknanya “gebuk PKI”nya Jokowi ya kira2: wong PKI sudah gak ada, apanya yang mau digebuk?! Nesare From: GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] Sent: Friday, June 9, 2017 8:35 AM To: GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> ; arif.hars...@t-online.de <mailto:arif.hars...@t-online.de> Subject: Re: [GELORA45] FW: Saatnya Rehabilitasi Bung Karno! Bagaimana bisa dikatakan “Saatnya Rehabilitasi Bung Karno”??? Kalau pemerintah yang berkuasa, khususnya Presiden Jokowi masih saja begitu anti-KOMUNIS, sampai-sampai berulangkali dengan tegas dan keras hendak “GEBUK” PKI begitu muncul kembali?! Bukankah bung Karno digulingkan Suharto karena ketegasan dan kekerasan bung Karno tidak hendak bubarkan PKI! Karena bung Karno TIDAK bisa menerima tuduhan G30S didalangi PKI! Dan Bung Karno dalam kondisi terjepitpun tetap menunjukkan ketegasan dan konsekwen pertahankan ajaran yang dicetuskan sejak tahun 26, Persatuan NASAKOM! Kenyataan adanya 3 kekuatan NAS-A-KOM dalam masyarakat Indonesia ini yang harus dipersatukan dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional Indonesia, .. peran PKI dalam gerakan KEMERDEKAAN RI, jasa pejuang-pejuang komunis dalam perjuangan kemerdekaan TIDAK BISA dihilangkan dihapus begitu saja oleh Suharto! Jutaan rakyat tidak berdosa yang dibantai, dipenjarakan, dibuang kepulau Buru, ... telah menjadi korban kekejamanan jenderal Suharto naik kesinggasana kekuasaan RI-1! Salam, ChanCT From: 'arif.hars...@t-online.de' arif.hars...@t-online.de <mailto:arif.hars...@t-online.de> [GELORA45] Sent: Friday, June 9, 2017 12:55 PM http://www.bergelora.com/opini-wawancara/artikel/2069-saatnya-rehabilitasi-bung-karno.html Saatnya Rehabilitasi Bung Karno! Oleh : Nursjahbani Katjasungkana, SH *) Ditengah Penjajahan Kolonialisme Belanda pada 6 Juni 1900, seorang perempuan, Ida Ayu Nyoman Rai, yang sehari-hari dipanggil Nyoman, melahirkan seorang putra bernama Soekarno. Pada 1 Juni 1945, dihadapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Soekarno, pertama kali berpidato tentang Pancasila yang selanjutnya menjadi dasar Ideologi Negara Republik Indonesia Sehingga Setiap 1 Juni dikenal sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Ia menjadi menjadi Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia yang berdiri pada 17 Agustus 1945. Pada 22 Juni 1966 Soekarno dipaksa meletakkan jabatan lewat penolakan oleh MPRS atas Pidato Pertanggung Jawaban Presiden Soekarno,--setelah sebuah kudeta militer yang didukung Amerika Serikat pada 30 September 1965. Presiden Soekarno meninggal dunia di RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat) Gatot Subroto, Jakarta pada 21 Juni 1970. Sebagai penghormatan terhadap Bulan Bung Karno, selama sebulan Bergelora.com akan menurunkan berbagai tulisan tentang Bung Karno. Oleh : Nursjahbani Katjasungkana, SH Tanggal 6 Juni tahun ini, kita merayakan kelahiran Bung Karno yang ke 114 dan 21 Juni nanti tepat 46 tahun wafatnya. Bung Karno adalah salah satu pendiri Republik Indonesia, penggagas dasar negara Pancasila dan pernah dijuluki sebagai Pemimpin Besar Revolusi serta salah satu penggagas Konperensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, sebuah konfrensi yang diselenggarakan untuk melawan kekuatan baru kapitalisme global yang dikuasai blok Barat. Setelah absen selama 32 tahun dibawah pemerintahan Jendral Soeharto, sejak reformasi, kelahiran Pancasila kembali dirayakan secara resmi dalam upacara kenegaraan. Pada peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni yang lalu, puja-puji kepada sang Penggagas dikemukan pula oleh Presiden Jokowi yang mengakui bahwa Bung Karno merupakan inspiratornya yang utama. Pada tingkat dunia, namanya sangat harum baik karena pidato-pidatonya yang membangkitkan semangat perjuangan melawan kolonialisme dan kapitalisme mapun sebagai salah satu penggagas gerakan non-blok. Negerinya yang ketika itu baru berumur 10 tahun berhasil menggerakkan negara-negara Asia Afrika dan menegaskan posisi politiknya ditengah Perang Dingin yang sedang berlangsung antara blok Barat dibawah Amerika Serikat dengan sekutunya dan blok Timur dibawah Rusia dan kawan-kawannya. Kedua blok itu saling berebut pengaruh dan di beberapa negara menimbulkan perang. Sebuah konferensi akbar diselenggarakan di Bandung pada bulan April 1955 dan dikenal dengan Konferensi Asia-Afria (KAA) Bandung. Setelah sukses menjadi tuan rumah peringatan 50 tahun KAA pada tahun 2005 yang lalu, Indonesia berhasil menghidupkan kembali semangat KAA Bandung. Sebuah deklarasi bernama Kemitraan Strategis Asia Afrika Baru (the New Asia-Africa Strategic Partnership/NAASP) diluncurkan. Bulan April tahun ini bersama dengan Afrika Selatan, menjadi tuan rumah merayakan 60 tahun Konferensi Asia Afrika, sekaligus memperingati 10 tahun NAASP. Kebangkitan spirit KAA Bandung itu kembali diperkuat ketika saat ini gelombang baru ketegangan internasional mengancam perdamaian dunia. Situasi politik global saat ini tidak kalah tegangnya dengan situasi politik global ketika KAA 1955 dilangsungkan . Deklarasi NAASP menekankan multilateralisme, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan promosi perdamaian dan keamanan global. Salah satu poin utama yang ditekankan dalam Deklarasi NAASP tersebut didasarkan pada Deklarasi KAA Bandung 1955. Deklarasi ini menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan untuk tujuan menegakkannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam piagam PBB. Sementara KAA 1955 yang digagas oleh Bung Karno, Nehru, Tito dan Nkrumah dipandang sebagai langkah besar perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika dan khususnya negara Indonesia yang masih sangat muda. Sampai saat ini spirit KAA Bandung tetap menginspirasi bangsa-bangsa dari dunia ketiga ini untuk melawan segala bentuk penindasan karena kolonialisme, kapitalisme dan globalisasi. Tentu, semua itu tak lepas dari peranan Soekarno sebagai penggas KAA Bandung Karenanya, adalah penting bagi pemimin-pemimpin negara Asia Afrika utamanya bagi bangsa Indonesia sendiri untuk merefleksikan dan merenungkan nasib Bung Karno, yang gagasan dan visinya tentang Pancasila yang menjadi dasar negara kita serta semangat anti kolonialisme dan kapitalisme menjadi spirit bangsa-bangsa Asia-Afrika. Mencopot Bung Karno Tragis, bahwa Bung Karno telah menjadi korban perang dingin yang terjadi pada waktu itu. Karena melakukan perlawanan yang sangat keras, akibatnya Bung Karno menjadi lawan utama bagi kekuatan kapitalisme dan akhirnya tersingkir secara brutal sebagai presiden RI oleh agen mereka yang dipimpin oleh Jendral Soeharto meski secara piawai diberhentikan lewat proses politik melalui Sidang istimewa MPRS tahun 1967. Sebelumnya yakni pada 11 Maret 1966 Bung Karno dipaksa untuk menandatangani sebuah dokumen yang disebut Supersemar, yang menugaskan Soeharto untuk "mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan, ketenangan dan stabilitas pemerintah dan revolusi dan untuk menjamin keamanan dan otoritas pribadi Sukarno sebagai Presiden". Alih-alih mengamankan Bung Karno, Soeharto menyusun segala kekuatan untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan jabatan Bung Karno sebagai Presiden secara dramatis dicopot dalam sidang istimewa MPRS pada tanggal 12 Maret 1967. Bung Karno kemudian dikenakan status sebagai tahanan rumah di istana Bogor. Kesehatannya terus memburuk karena ia menolak perawatan medis dan akhirnya wafat karena gagal ginjal di Rumah Sakit Angkatan Darat Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 pada usia 69 tahun. Bersenjatakan Supersemar, Soeharto menetapkan kebijakan untuk melakukan pembubaran dan pembantaian terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan para pendukungnya. Mereka yang dianggap berfaham komunis baik dikalangan masyarakat luas, pejabat sipil dan militer dan kelompok-kelompok yang dianggap akan mengganggu kekuasaannya dibersihkan. Istilah Gerakan 30 September (G-30S) berubah menjadi G-30S/PKI karena PKI dianggap dibalik G-30S tersebut. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto itu sejak awal telah menegaskan keberpihakannya pada blok Barat. Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah segera saja menjadi rayahan para agen kapitalis seraya memperkuat Soeharto dengan berbagai alat kekuasaan dan mendiamkan semua pelanggaran hak asasi manusuia yang terjadi. Korupsi merajalela sementara utang negara kepada badan-badan keuangan dunia melangit sehingga kehidupan rakyat sangat tertindas dan hanya segelintir orang atau kelompok yang dekat dengan kekuasaan yang menikmati “kue pembangunan”. Banyak aspek dari kudeta di atas yang harus kita pelajari kembali. Namun yang jelas, setelah terjadinya G-30S pada dinihari 1 Oktober 1965 itu, Soeharto berhasil menumpas G-30S. Sesudahnya, propaganda penghinaan seksual terhadap Gerwani yang dituduh memutilasi para jendral yang terbunuh dalam aksi G-30S tersebut. Faham komunisme yang dianggap atheis, telah menggerakkan sekelompok masyarakat khususnya kelompok organisasi keagamaan untuk melakukan pembunuhan massal, exterminasi, penyiksaan dan penghilangan paksa serta perbuatan-perbuatan kejam lainnya, kekerasan seksual, pemenjaraan, perbudakan dan penahanan sewenang-wenang. Diduga, 500 ribu sampai sejuta orang mati dibunuh dan jutaan lainnya menjadi korban kejahatan-kejahatan tersebut. Kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan secara sistimatis dan meluas hampir diseluruh wilayah NKRI. Sesungguhnya, karena alasan paling menonjol dari semua kejahatan itu dilakukan atas dasar identitas politik yakni komunis atau partai politik yang merupakan sekelompok orang yang bertujuan politik sama. Banyak ahli hukum Internasional memasukkan peristiwa pembantaian 1965 tersebut sebagai genosida. Tujuan pemusnahan atas dasar pandangan politik ini bahkan berlangsung sampai sekarang dengan adanya stigma dan kekerasan terhadap para korban dan penyintas. Sampai saat ini sistim impunitas tetap berlangsung, para pelaku utama sebagiannya telah tiada dan pemerintah tak mengeluarkan sepatah kata maaf apalagi memberikan keadilan dan rehabilitasi serta reparasi bagi korban Seperti halnya para korban dan penyintas ini, Bung Karno juga tak pernah mendapatkan rehabilitasi. Padahal tanpa bukti yang kuat, Bung Karno dituduh telah memberikan 'toleransi' kepada "gerakan G-30S ". Sementara itu karena PKI yang dianggap dalang G-30S dan menyebabkan terbunuhnya 6 orang jendral dan satu perwira Angkatan Darat, partai ini bersama seluruh simpatisan dan pengikutnya benar-benar “dihapuskan” dari bumi Nusantara. Pemimpin dan para pengikut PKI benar dimusnahkan atau dipenjarakan atau dimasukkan kamp tahanan tanpa pernah diadili, meski mungkin hanya satu atau pemimpin tertingginya yang terlibat dalam G-30S itu. Kabarnya Bung Karno melakukan protes keras atas pemusnahan ini, tapi tak digubris oleh Soeharto. Penolakan negara sampai sekarang masih terjadi dan karenanya akuntabilitas dan sistim impunitas masih saja berlangsung. Menanggapi peluncuran laporan Komnas HAM (2012) tentang kejahatan kemanusiaan 1965/1966 ini, Djoko Suyanto, Menteri Polhukham pada waktu itu bahkan menyatakan bahwa pembantaian itu perlu dilakukan untuk menyelamatkan bangsa. Rehabilitasi Korban Sekarang setelah diluncurkan kembali Deklarasi NAASP yang menegaskan kembali pentingnya prinsip-prinsip hak asasi manusia yang sudah ditegaskan dalam KAA Bandung, sudah saatnya arsitek berdirinya negara Indonesia berdasarkan Pancasila serta arsitek Deklarasi Bandung itu direhabilitasi. Status tahanan rumah yang disandangnya sampai Bung Karno wafat, adalah pelanggaran HAM yang harus dipertanggungjawabkan oleh Negara. Pandangan politik bahwa Bung Karno terlibat dalam G-30S juga harus diselidiki dengan benar karena bangsa Indonesia berharap mengetahui sejarah pengambilalihan kekuasaan yang terjadi pada waktu itu. Pemerintahan Jokowi, yang baru-baru ini berniat untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu dapat membentuk sebuah komite untuk menyelidiki kondisi pengambilihan kekuasaan itu oleh Soeharto berikut pembantaian dan bentuk-bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi sesudahnya. Rehabilitasi terhadap Bung Karno dan juga para korban kejahatan politik 1965, sebenarnya dapat diakukan oleh Jokowi dengan mengeluarkan Peraturan Presiden berdasarkan pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi : “Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung”. Pada tahun 2003, sebetulnya Mahkamah Agung (MA) sudah mengirimkan pertimbangannya kepada Presiden agar “mengambl langkah-langkah konkrit ke arah penyelesaian yang sangat diharapkan oleh korban-korban Orde Baru”. Dalam surat pertimbangannya itu MA juga menyatakan bahwa pertimbangan ini dilandasi oleh keinginan MA untuk memberikan penyelesaian dan kepastian hukum yang dapat memulihkan status dan harkat mereka sebagai warga negara yang sama serta didorong oleh semangat rekonsiliasi bangsa. *) Penulis adalah, Koordinator International People's Tribunal (IPT) 1965. *** Gesendet mit Telekom Mail <https://t-online.de/email-kostenlos> - kostenlos und sicher für alle!
