Sri Mulyani itu kan yang memeras Rakyat dengan menaikkan iuran
kesehatan sebesar 100% ya, demi kesejahteraan direksi BPJS?
https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/251789
--- SADAR@... wrote:
ANALISIS
'Desa Siluman' Bukti Basis Data Milik Pemerintah Cacat
*Dinda Audriene*, CNN Indonesia | Kamis, 07/11/2019 07:23 WIB
Bagikan :
'Desa Siluman' Bukti Basis Data Milik Pemerintah CacatIlustrasi
desa. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kabar mengenai keberadaan '*desa siluman
<https://www.cnnindonesia.com/tag/desa-siluman>*' tengah menjadi
sorotan. Menteri Keuangan*Sri Mulyani
<https://www.cnnindonesia.com/tag/sri-mulyani>* baru-baru ini
mengungkapkan terdapat sejumlah *desa
<https://www.cnnindonesia.com/tag/dana-desa>*yang tak berpenghuni.
Ia mengklaim desa itu sengaja diciptakan untuk menyelewengkan dana
desa yang sudah beberapa tahun ini disalurkan oleh pemerintah.
Kabar itu baru ia dengar dari Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) belum lama ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi
menuturkan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan
Kementerian Keuangan dan Kemendagri terkait penemuan fakta desa
'siluman' itu.
Sebab, bisa jadi sebenarnya desa itu bukannya tak berpenghuni sama
sekali, melainkan jumlah penduduknya yang amat sedikit.
Lihat juga:
Jokowi Perintahkan Pembuat Desa 'Siluman' Ditangkap
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191106153129-532-446075/jokowi-perintahkan-pembuat-desa-siluman-ditangkap/>
"Karena kan memang secara administratif ada ketentuan jumlah
penduduk untuk sebuah desa. Nah, bisa saja jumlah penduduknya
tidak memenuhi. Jadi, perlu dilihat tidak ada sama sekali atau
seperti apa," ungkap Anwar kepadaCNNIndonesia.com
<https://cnnindonesia.com/>, Rabu (11/6).
Sejauh ini, ia belum bisa berspekulasi mengenai keberadaan
sejumlah desa yang tak berpenghuni tersebut. Anwar mengaku tidak
bisa asal menyebut berapa jumlah desa yang kemungkinan jumlah
penduduknya sepi atau tak berpenghuni.
"Harus cek dulu lintas kementerian dulu untuk data desa," terang dia.
Total desa saat ini sebanyak 74.954 wilayah. Masing-masing desa
mendapatkan dana yang bervariasi dari pemerintah setiap tahunnya.
Lihat juga:
Sri Mulyani Ungkap Tempat 'Siluman' untuk Tilap Dana Desa
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191104192207-532-445570/sri-mulyani-ungkap-tempat-siluman-untuk-tilap-dana-desa/>
"Formula perhitungannya dilihat dari kondisi desa, misalnya
kemiskinan. Jadi ada desa minimal Rp800 juta, tapi juga ada yang
dapat Rp2 miliar, kalau memang lebih miskin," kata Anwar.
Terkait pengawasannya, ia mengatakan tidak dilakukan oleh Kemendes
PDTT semata. Kemendagri dan Kemenkeu juga ikut memantau penggunaan
dana desa yang dikucurkan.
Ditambah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Agung
(Kejagung), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut
mengawasi aliran dana desa. Anwar menyebut akan melakukan evaluasi
dengan berbagai lembaga itu terkait kejadian ini.
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal mengaku tak
terkejut dengan penemuan desa fiktif. Masalahnya, basis data yang
dimiliki pemerintah juga masih terbatas, khususnya di daerah.
'Desa Siluman' Bukti Basis Data Milik Pemerintah CacatIlustrasi
desa. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Dengan demikian, ketidakcocokkan data antara pemerintah daerah dan
pemerintah pusat rentan terjadi. Pengawasan yang dilakukan
pemerintah pusat pun dinilai tidak ketat.
"Ini permasalahan tata kelola. Ini pekerjaan rumah pemerintah
bagaimana pengawasan diperketat, basis data dibuat lebih serius,"
tutur Fithra.
Di sisi lain, dana desa yang jumlahnya tak sedikit juga dinilai
begitu menggiurkan bagi sejumlah pihak. Jangankan desa fiktif,
dana desa juga tak menutup kemungkinan dimainkan oleh pejabat desa
setempat.
"Ini kan dana triliunan, puluhan triliunan sangat menggiurkan.
Dana desa diatur aparatur desa yang secara kapasitas timpang
antara pemerintah daerah dan pusat, maka bisa saja penyelewengan
terjadi," imbuhnya.
Lihat juga:
Ekonom Soal Menteri Baru: Dana Desa Masih Jadi Tantangan
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191024045705-532-442368/ekonom-soal-menteri-baru-dana-desa-masih-jadi-tantangan/>
Andai saja basis data yang dimiliki pemerintah sudah 'apik',
pastinya tak ada kucuran dana ke desa fiktif. Sebab, verifikasi
yang dilakukan juga bisa dilakukan dengan benar.
"Kalau sistemnya benar, harusnya ada verifikasi. Jadi, mungkin ada
masalah di basis data," ujar Fithra.
Diketahui, pemerintah menyediakan dana besar untuk dikucurkan ke
desa. Tahun ini saja, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar
Rp70 triliun untuk 74.954 desa.
Mengutip Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2020, dana desa tahun depan naik Rp2 triliun. Walhasil, pemerintah
akan menggelontorkan Rp72 triliun untuk desa pada 2020.
Lihat juga:
ADB Laporkan 22 Juta Orang Kelaparan di Era Jokowi
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191106150657-532-446069/adb-laporkan-22-juta-orang-kelaparan-di-era-jokowi/>
Jika digabung dengan transfer ke daerah, totalnya pada tahun ini
sebesar Rp814,4 triliun dan 2020 mendatang Rp858,8 triliun. Ini
artinya, pemerintah mengerek 5,45 persen pos belanja tersebut.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance
(INDEF) Ahmad Heri Firdaus berpendapat mengalirnya dana desa ke
tempat fiktif lantaran kurangnya pengawas di masing-masing desa.
Ia mensinyalir pemerintah kekurangan sumber daya manusia (SDM)
agar program dana desa berjalan efektif.
"Pendamping relatif sedikit, beberapa desa bisa saja hanya
dipegang oleh satu pengawas," kata Ahmad.
Belum lagi jika terjadi hal-hal berbau politis di lapangan.
Makanya, Ahmad menganggap pemerintah perlu menambah pendamping di
masing-masing daerah.
Lihat juga:
Tak Heran Pengangguran Nambah, Industri Padat Karya Payah
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191106120353-532-446014/tak-heran-pengangguran-nambah-industri-padat-karya-payah/>
Kendati begitu, penambahan pengawas bukan satu-satunya jalan.
Pemerintah juga harus membenahi sistem pembagian dana desa.
"Sistem integrasi dari daerah ke pusat harus benar, sistem ini
bisa kembangkan jaringan lalu dibuat platform. Jadi semua data ada
di situ," ucap Ahmad.
Selama sistem tidak diperbaiki, maka celah untuk menyelewengkan
dana desa akan selalu ada. Sekali pun jika pemerintah nantinya
berhasil menindak pelaku dari pembuat desa 'siluman' ini, kalau
tata kelola tak dibenahi, dana desa berpotensi terus bermasalah.
"Masih ada celah, masih bisa diakalin. Harus bangun sistem yang
benar," pungkasnya.
*(bir)*
