1. Sri mulyani tidak adil? Apa maksudnya tidak adil ini? Ukurannya apa? Coba jelasin ane mau tahu argument didalam otak ente! 2. Sri mulyani tidak mempedulikan suara Rakyat? Apa maksudnya tidak adil ini? Ukurannya apa? Coba jelasin ane mau tahu argument didalam otak ente!
Itu tudingan dan belum ada argumennya. Hanya maen2 kata2 saja puter2 dihubung2kan dgn dana desa sekarang. Laen kali ya sama saja ada2 saja yg dihubung2kan buat nyinyir. Pokok/substansi argumennya gak ada!!!! Nesare From: GELORA45@yahoogroups.com <GELORA45@yahoogroups.com> Sent: Saturday, November 9, 2019 10:12 AM To: GELORA45 <gelora45@yahoogroups.com> Subject: Re: [GELORA45] 'Desa Siluman' Bukti Basis Data Milik Pemerin Yang mengada-ada itu kan Sri Mulyani. Selagi masyarakat protes soal kenaikan iuran BPJS yang tidak adil, ngapain dia tiba-tiba ribut "kehilangan" dana desa sekian milyar? Padahal, ternyata, dana tsb. belum disalurkan ke "desa siluman". Masih tersimpan di kas kabupaten. Tidak hilang. Jadi, kenapa Sri Mulyani tidak mempedulikan suara Rakyat soal iuran BPJS yang dia naikkan 100%, dan malah mengada-adakan persoalan fiktif tentang "hilangnya" dana desa? (yang ternyata tidak hilang). Kenapa menkeu langsung koar-koar di publik dan tidak bicarakan saja di internal kabinet dengan mendagri dan mendes? Ya salah sendiri, sekarang Rakyat punya bukti bahwa basis data pemerintah memang cacat. --- SADAR@... wrote: Bung ini mengada-ada saja, ....! Sri Mulyani tentu boleh saja mengajukan masalah yang ditemukan "Desa Siluman" sehubungan dengan dana desa yang dia kucurkan! Dimana salahnya??? Harus diamkan saja karena jumlahnya hanya milyaran?? Lalu, kenapa pula Sri Mulyani yang harus menuntut TPS-TPS siluman yang rugikan 25T??? Bukankah kubu 02 sudah ajukan tuduhan "KECURANGAN2" yg terjadi di pilpres-2019 baru lalu, dan TIDAK SATUPUN tuduhan kecurangan yg bisa diterima masuk MA! Entah termasuk Rp.25T ini atau tidak? Lalu, kalau di MA sudah ditolak, apa menurut bung HANYA Sri Mulyani bisa buktikan kecurangan yang terjadi dan belaga pilon??? Kenapapula bung sendiri yang TAHU jelas kecurangan2 terjadi TIDAK TAMPIL buktikan kecurangan yg terjadi, biar Jokowi berhasil di GAGALKAN jadi Presiden RI, ... sekarang dibelakang jadi ngeyel terus??? Coba bung jelaskan atau jernihkan pemikiran bung itu! On 11/9/2019 11:37 AM, ajeg wrote: Nah, coba jelaskan kenapa pemerintah / Sri Mulyani begitu heboh dengan persoalan fiktif ini (desa "fiktif" yang ternyata dana desanya masih tersimpan di kas desa), tetapi berlagak pilon dari kasus-kasus TPS dan pemilih siluman saat pilpres. Kalau pun dana desa itu ditilep, berapa banyak kerugian Sri Mulyani? Bandingkan dengan pemilu Rp 25 Triliun yang terbuang sia-sia karena akhirnya Jokowi minta "damai", rekonsiliasi dengan si Prabowo. Coba jelaskan, untuk apa kehebohan fiktif ini yang justru berbalik mengungkap cacatnya basis data pemerintah. --- SADAR@... wrote: Hahahaa, ... ini mah cetusan sakit-HATI dari KEKALAHAN jogo di pilpres yl, saja, ...! Masih belum legowo terima kekalahan yang terjadi??? Bukankah dengan patpat gulipatnya jenderal Prabowo sejak kampanye, setelah pilpres sampai ikut gabung pemerintah Jokowi, ... ada yang menyatakan akhirnya Prabowo juga yang menang! Yang dipilih 01 yang menang 02, ...! Kok bung masih juga menggerutu dan nyinyir segala kebijakan pemerintah Jokowi sekarang, dimana jenderal Prabowo ikut tergabung dan terlibat??? Kemana konsep brilian Prabowo??? Apa dan dimana yang bung hendak salahkan sesungguhnya? Saya sependapat dengan kritik kebijakan kenaikan iuran BPJS yang diajukan RR, hendaknya dicarikan solusi jalan keluar yg lebih baik dan tidak memberatkan rakyat banyak! Bahkan gunakan iuran BPJS dikaitkan dengan pemasukan/pendapatan setiap warga, jangan gunakan sama-rata berlakukan utk semua warga yg jelas kemampuannya berbeda-beda! Yang miskin tidak mampu boleh digratiskan sepenuhnya dengan ditanggung pemerintah, yang mampu disuruh bayar sesuai kemampuannya! Desa siluman juga begitu, jangan biarkan penilapan dana DESA yg digunakan memberdayakan petani dan memakmurkan desa umumnya, ...! Harus diusut dan ditindak siluman-siluman itu, ... tentu jangan pula melepaskan siluman gede! Perbaiki pendataan, catatan sipil pemerintah itu! On 11/8/2019 7:56 PM, ajeg wrote: Ada apa pemerintah begitu heboh seolah kasus "desa siluman" adalah masalah utama di Indonesia saat ini? Memangnya berapa kerugian Sri Mulyani dari kasus ini? 5 miliar? 10 miliar? Lalu, berapa kerugian RS-RS akibat utang pemerintah / BPJS? Berapa pula uang Rakyat yang dipakai Sri untuk menambah tunjangan direksi BPJS? Waktu Rakyat mempertanyakan banyaknya TPS dan pemilih siluman toh pemerintahan Sri Mulyani belagak pilon. Dan Rp 25 Triliun pun jadi sia-sia dengan terjadinya kecurangan pilpres sehingga terpaksa berujung rekonsiliasi, "damai". Gamblang sudah. Bukan cuma basis data pemilih saja yang cacat, ulah Sri Mulyani ini justru mengungkap basis data pedesaan milik pemerintah juga cacat, seperti judul berita ini. --- ilmesengero@... wrote: Apa definisi DESA? Harus berapa jumlah penduduknya?
