Kalau dari analisa "Geopolitiknya " nih, kira kira gini kali..
Dalam editorial Media tsb menunjukan Media Indo "menyayangkan" pembatalan
tsb, spt kalimatnya terakhir :
(Exxon yang merasa dibohongi kemungkinan akan mengadukan kasusnya ke
Mahkamah Internasional. Dan yang tidak kalah penting, pembatalan itu akan
menyebabkan investor menjauhi negeri kita. Maka, diplomasi 'buka praktik'
yang dilakukan SBY dengan para investor terkemuka di dunia dalam berbagai
kunjungan ke luar negeri akan berantakan.)
Kemudian dari posting yang lalu, dikatakan bahwa Om Surya Paloh sudah akan
masuk Cepu lewat kerjasamaa dg Pemda Bojonegoro ( yang akan mendapatkan 10 %
saham itu), jadi kalau itu batal, kan batal juga itu kesempatan untuk masuk
ke Cepu.
Lha kan Media Indo ini kan juga "anak"nya Media Group to , jadi yg . punya
ya om Surya itu ( ini hanya sekedar analisa warung kopian saja, .....
diakhir pekan , mungkin salah. Mungkin ada analisa yg lain.... )
Salam.
Lie am sie
----- Original Message -----
From: "oki musakti" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <iagi-net@iagi.or.id>
Sent: Saturday, August 13, 2005 4:46 PM
Subject: Re: [iagi-net-l] Pemerintah Menolak Permintaan Pertamina diBlok
Cepu
Dari editorial kamis media Indonesia.
Kelihatannya posisi PTM di fait acomply (sp?) dalam editorial ini.
Oki
Pertarungan Minyak Pertamina-Pemerintah
SEBUAH perundingan panjang dan melelahkan telah terjadi antara pemerintah
Republik Indonesia bersama Pertamina dan Exxon Mobil mengenai pengelolaan
ladang minyak di Blok Cepu. Perundingan yang dimulai sejak 1990 itu baru
mencapai kesepakatan pada Juni 2005 dengan penandatanganan nota
kesepahaman. Siapa pun yang menandatangani MoU, itu adalah kesepakatan
antara pemerintah Republik Indonesia dan Exxon Mobil, perusahaan minyak
terbesar di dunia yang bermarkas di Houston, Amerika Serikat.
Tidak mudah, memang, mengegolkan sebuah MoU dengan perusahaan sekaliber
Exxon. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri terlibat dalam lobi,
entah dengan Exxon, entah dengan pemerintah Amerika Serikat agar
kesepakatan segera diteken.
Maka, ketika MoU ditekan, tidak hanya pers di dalam negeri yang mewartakan
deal tersebut. Pers terkemuka dunia pun memberitakan secara luas
kesepakatan itu. Kesepakatan yang membuka jalan agar kandungan minyak
sekitar 350 juta barel di Blok Cepu segera dipompa keluar untuk
menghasilkan devisa bagi Indonesia yang sedang mengalami krisis keuangan
amat parah.
Menurut MoU yang diteken itu, porsi penerimaan pemerintah adalah 87%.
Porsi ini naik dari 50% pada 1990, naik lagi menjadi 56% pada perundingan
2004, dan melonjak lagi menjadi 87% pada kesepakatan 2005. Dari sisi ini,
pemerintah Indonesia sukses memaksa Exxon.
Dengan asumsi harga minyak US$50/barel, 87% porsi pemerintah setara dengan
sekitar US$8 juta per hari atau US$3,6 miliar setahun. Jumlah yang sangat
memadai untuk mengatasi krisis keuangan negara.
Akan tetapi, seluruh potensi penerimaan itu sekarang berada dalam bahaya.
Bahaya karena Pertamina ingin mengubah MoU yang sudah ditekan dengan
meminta lagi jatah 10% participate interest yang diberikan kepada
pemerintah daerah.
Sungguh sebuah ironi besar ketika sebuah kesepakatan pemerintah dengan
Exxon bisa dibatalkan oleh Pertamina yang notabene adalah BUMN milik
pemerintah. Bagi Exxon, dan juga bagi investor dunia, kasus ini--kalau
tidak segera diatasi--akan meruntuhkan citra Indonesia. Kita akan dianggap
sebagai negara yang tidak tahu dan tidak menghargai kesepakatan.
Kesepakatan pemerintah bisa dianulir oleh direksi sebuah BUMN. Di manakah
koordinasi? Di mana dan siapakah yang memegang kendali dan komando? Apakah
arti sebuah MoU?
Tidak cuma itu. Kalau MoU ini dibatalkan hanya karena Pertamina tidak
berkenan, potensi penerimaan yang US$3,6 miliar setahun belum juga
terealisasi karena sesama organ pemerintah berkelahi memperebutkan porsi.
Kita ibarat itik yang mati kehausan di atas danau yang berlimpah air.
Exxon yang merasa dibohongi kemungkinan akan mengadukan kasusnya ke
Mahkamah Internasional. Dan yang tidak kalah penting, pembatalan itu akan
menyebabkan investor menjauhi negeri kita. Maka, diplomasi 'buka praktik'
yang dilakukan SBY dengan para investor terkemuka di dunia dalam berbagai
kunjungan ke luar negeri akan berantakan.
---------------------------------
Start your day with Yahoo! - make it your home page
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina
(Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id
Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id)
Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id)
Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com)
Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau [EMAIL PROTECTED]),
Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id)
Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id)
---------------------------------------------------------------------
