Mas vick.. Aku coba mandangnya Dari sisi aturan aja.. Didalam psc section 5.. Ada 2 pasal yg mengatur Ini.. Pasal pertama mewajibkan KKKS menyerahkan semua data Hasil kegiatan eksplorasi dan Eksploitasi kepada Pemerintah melalui BPMIGAS. Kedua: pemerintah/bpmigas tidak boleh melakukan buka data KKKS tanpa ijin tertulis KKKS.. Hal ini tentunya berkaitan dgn klausul bab I psc yang Memberikan Hak ekslusifitas kepada KKKS di wk nya.
Meanwhile dalam permen 027 thn 2006 Seperti yg mas Vicky bilang diatur soal klasifilasi data.. Yang 4 thn, 8 thn. 16 tahun. Klo sy memandangnya di satu sisi permen ESDM memungkinkan kita mengakses data tersebut asal sudah lewat masa kerahasiaannya. Di sisi PSC tetap saja dlm menggunakan data tersebut harus meminta ijin terlebih dahulu ke KKKS yg punya data.. Nah kan jadinya data harus diserahkan tapi klo mau make data yg areanya MASIH masuk dalam wk aktif maka penggunaanya Harus seijin kkks bersangkutan.. Kondisi aturan, struktur dan kelengkapan Organisasi BPMIGAS saat ini tidak memungkinkan kami Melakukan managemen data real. Sehingga yg kami lakukan adalah management kataloging data. Yang kemudian katalog tersebut kemudian dilaporkan ke pemerintah yg ditindaklanjuti dgn data transfer langsung ke pemerintah oleh KKKS disaksikan oleh BPMIGAS. Sedikit koreksi yg menyatakan BPMIGAS do nothing... Coba Silahkan lihat di minutes of meeting rapat2 monitoring komitmen eksplorasi, atau pre wpnb, atau wpnb... Sudah secara proaktif BPMIGAS meminta KKKS menyerahkan data based on aturan Psc section V tersebut. Beberapa sudah pernah memberikannya dan langsung kami fasilitasi ke pemerintah... Dan to do list itu setidaknya kami ingatkan setahun 2 kali. Namun karena tidak Ada aturan punishment bagi yg tidak melakukan yah BPMIGAS hanya bisa mengingatkan dan terus mengingatkan.. Namun alhamdulillah buat kontrak tahun 2009 dan setelahnya (CMIIW) secara general aturan penyerahan data Ini termasuk dalam syarat suatu KKKS diberikan perpanjangan atau tidak... Salam, Ujay Powered by Telkomsel BlackBerry® -----Original Message----- From: Rovicky Dwi Putrohari <rovi...@gmail.com> Date: Tue, 18 Oct 2011 08:04:40 To: IAGI<iagi-net@iagi.or.id>; Forum HAGI<fo...@hagi.or.id>; <migas_indone...@yahoogroups.com>; <geologi...@googlegroups.com> Reply-To: <iagi-net@iagi.or.id> Subject: [iagi-net-l] Penyerahan data ke Pusdatin Selama ini kita sering mengeluh dengan ketiadaan dan susahnya akses data di PND sebagai perusahaan yang mengeola data migas. Namun setelah beberapa kali saya ke PND (Patra Nusa Data) dan menanyakan (mencari) data-data sumur, seismic, report serta hasil kajian lain yang telah dilakukan oleh operator (perusahaan) yg jelas sudah dibiayai oleh negara (Cost Recovery), maupun yang menjadi hak negara karena aturan kontrak PSC, ternyata *masih banyak yang belum diserahkan ke negara*. Ini sangat ironis sekali, perusahaan ingin mendapatkan data dan informasi dengan mudah dan murah untuk sebuah data yang sudah terbuka sesuai aturan 4 6 8 tahun, namun perusahaan-perusahaan itu sendiri juga yang sering "* bermain*" dengan keengganan menyerahkan data yang merupakan hak negara yang dapat dipakai untuk usaha eksplorasi yang berkelanjutan. Yang lebih lutju lagi sering juga dijumpai diantara pekerja nasional yang mempertahankan (berargumentasi) bahwa pengunduran penyerahan ini memiliki arti bisnis. Yang tentusaja ini sangat merugikan negaranya, yang pada akhirnya ya dirinya sendiri. *Modus menyembunyikan kunci.* Beberapa perusahaan juga mencoba dengan "*mengakali*" dalam soal penyerahan data ini. Ada satu volume 3D seismic yang dipotong sehingga seolah-olah perusahaan itu sudah menyerahkan data memenuhi kewajibannya. Namun sebenarnya masih ada data yang disembunyikan. Dan justru di daerah itulah kunci informasi untuk menunjang kegiatan eksplorasi daerah sebelahnya yg dikelola perusahaan lain. Beberapa laporan penelitian (riset/studi) yang dilakukan tidak berhubungan langsung dengan data dasar sumur ataupun seismic, seringkali merupakan laporan yang tidak (belum) diserahkan. Misalnya laporan biostratigrafi yang menggunakan beberapa sumur sebagai acuannya, sehingga seolah-olah tidak berasosiasi dengan data sumur dan penyerahannya tersembunyi karena tidak berhubungan dengan data dasar (sumur-seismic). *Post processing seismic*(inversi, AVO dsb) yang tentusaja sudah dibiayai oleh negara ( *Cost recovery*) juga banyak yang tidak (belum) diserahkan ke negara. Informasi keberadaan riset baru, studi-studi lanjutan, penelitian khusus (stratigrafi, sedimentologi dan tectonic regional), dan juga adanya kegiatan *post processing seismic *ini tentunya yang mengetahui adalah BPMIGAS, karena secara operasional dibawah pengawasannya. Hanya saja penyerahan ini merupakan tugas bersama dengan PUSDATIN, atau menjadi point utama tugas PUSDATIN. Sayangnya PUSDATIN tidak secara langsung membawahi kontraktor (KPS). Apa kerugian negaranya ? Ya tentusaja menjadikan riset serta usaha eksplorasi terhambat. Bahkan banyak yang menggunakan problem data ini sebagai "*alasan*" untuk mengundurkan proyek yang sudah disepakati. *Enforcement* Setelah beberapa kali kita mengungkap ketiadaan atau kesulitan akses data sebagai penghambat dijalankannya komitmen pasti serta proyek-proyek (riset) eksplorasi, mestinya sekarang kita memulai dengan "*enforcement*" mengumpulkan data-data yang memang sudah seharusnya ada di PUSDATIN. Perlu diinventaris ulang dimanakah data-data yang seharusnya milik negara dan boleh diakses dengan ketentuan 4-6-8 tahun itu. Tentunya ini akan berguna supaya tidak ada usaha akuisisi data yang berulang akibat ketidak tahuan keberadaan sebuah survey akuisisi data. Bagaimana dengan data selain migas (Nonmigas) Saya tidak tahu apakah untuk nonmigas juga ada kewajiban perusahaan tambang untuk menyarahkan data-data survey, riset serta penelitiannya ke negara ? Bagaimana aturannya ? Nah siapakah (lembaga) yang mampu melakukan "*enforcement*" ke perusahaan-perusahaan ini untuk menyerahkan hak negara ? Salam Rovicky Dwi Putrohari *"Don't ask fairness to your competitor, the don't !" (adopted from Green Lantern movie)*
