Kenapa gak ambil bagian pemerintah yang 13,5%? Terima di tempat gitu loh. Sekalian sdh dioplos sesuai dengan spec teknis yang digunakan pln? Powered by Telkomsel BlackBerry®
-----Original Message----- From: Dedi Rustandi <dedi.rusta...@yahoo.co.id> Date: Thu, 19 Apr 2012 13:29:40 To: <iagi-net@iagi.or.id> Reply-To: <iagi-net@iagi.or.id> Subject: Re: [iagi-net-l] cukup menarik untuk disimak Bicara soal kebijakan DMO, saya denger terhambat sama kebijakan kewajiban HBA (harga batubara acuan) atau ICRP (Indonesian Coal Reference Price) yang dikeluarkan tiap bulan.... Jadi si PLN disuruh beli dengan harga pasar sedang kemampuan financial PLN yah tahu sendiri lah kalau disuruh diadu sama perusahaan2 luar pasti kalah...makanya PLN selalu ngeluh kekurangan batubara. Belum lagi masalah infrastruktur unloadingnya yang belum memadai.... DR --- Pada Kam, 19/4/12, yoga suryanegara <yoga_suryaneg...@yahoo.com> menulis: Dari: yoga suryanegara <yoga_suryaneg...@yahoo.com> Judul: Re: [iagi-net-l] cukup menarik untuk disimak Kepada: "iagi-net@iagi.or.id" <iagi-net@iagi.or.id> Tanggal: Kamis, 19 April, 2012, 12:01 PM Nambahin aja infonya, sejak beberapa tahun yang lalu kita pun sudah memiliki apa yang disebut ICP Index = Indonesia Coal Price Index. Sebelum itu memang coal price kita mengacu pada info2 price yang dikeluarkan oleh beberapa institusi coal trader global, misalnya glencore dlsb. Saya pikir babapk2 kita yang di esdm juga punya beberapa kebijakan yang cukup ketat dalam memonitor inside trading dengan jalan transfer pricing yang mungkin dilakukan oleh para pelaku industri ini. Buat kumpeni2 besar mungkin sangat mudah untuk memonitornya, tapi yang relatif sulit adalah yang terjadi di kp2 kecil dan trader2 lokal. Agak sulit memang untuk mengatasi dan membuktikan adanya kebocoran resource kita dari proses transfer pricing ini, hal ini terutama mungkin disebabkan karena beberapa hal, diantaranya: adanya sister atau head kumpeni yang didirikan oleh para pelaku industri di negara tetangga kita (singapur) walaupun kenyataannya area kerja mereka ada di indo, biasanya sister atau head kumpeni di singapur ini yang kemudian bertindak mengontrol proses marketing batubara itu ke customer. Yang kedua adalah bahwa sedari dulu, market comoditas tambang, apapun itu comoditynya, sudah banyak yang dikuasai oleh mafia trader2 besar, dimana mereka bisa dengan seenaknya mengatur harga pasar dunia. Dengan perkembangan yang terjadi semenjak 2002 dalam hal supply demand yang demikian intensive-nya, banyak akhirnya customer2 luar terutama china dan india yang langsung touch ke mining player di negara kita. Yang mungkin kita perlu cermati adalah bahwa saat ini banyak para pemilik pltu luar yang juga bertindak sebagai investor di tambang kita untuk menjaga jaminan kelangsungan supply. Yang jadi pertanyaannya adalah harga untuk coal yang disupply ke pltu mereka apakah juga mengikuti harga pasar atau seperti apa? Tapi saya percaya bapak2 kita di esdm telah memiliki kebijakan dan regulasi yang mengatur itu semua. Just info, sampai 1st kuartal produksi coal kita sudah mencapai 90 juta ton, dimana dimungkinkan sampai akhir tahun diperkirakan bisa tembus di angka 380-an juta. Semoga saja beberapa crash program-nya pltu2 yang selama ini sedang digarap dapat segera diselesaikan agar DMO dari sekian ratus juga produksi di atas dapat kita nikmati. Untuk di share: dalam kurun waktu 20-an tahun, produksi coal kita meningkat dari 3juta ke 300-an juta (seratus kali lipat) Dalam kurun waktu satu dekade dari tahun 2000, export kita meningkat dari 58 menjadi >220-an juta Dalam kurun waktu satu dekade dari tahun 2002, reserve kita meningkat dari 5.3 Bil ton menjadi >34-an bil ton (700 persen). Dari data terakhir ini terlihat bahwa perkembangan industri coal jauh lebih intensive dan produktif dalam hal kegiatan explorasi yang dilakukan. Bandingkan dengan perkembangan total reserve minyak kita yang justru menurun dari tahun 2000 ke 2009 dari 9.61 bil barrel menjadi 8 bil barrel. Mungkinkah jika industri minyak diperlakukan seperti coal akan memicu temuan2 baru dan besar seperti dalam coal industry? Ditambah lagi dengan keputusan pemerintah dalam hal added value untuk mineral comodity yang akan memicu penggunaan peningkatan energy secara besar. Hal ini akan memicu DMO akan semakin besar dalam penggunaan coal. Salam Ysn From: "parlaunga...@gmail.com" <parlaunga...@gmail.com> To: IAGI <iagi-net@iagi.or.id> Sent: Thursday, 19 April 2012 12:54 PM Subject: Re: [iagi-net-l] cukup menarik untuk disimak Urusan checking dan audit data keuangan domainnya BPK, kalau ada temuan transfer pricing baru dilaporkan ke KPK. Powered by Telkomsel BlackBerry® From: "Bandono Salim" <bandon...@gmail.com> Date: Thu, 19 Apr 2012 01:16:29 +0000 To: Iagi<iagi-net@iagi.or.id> ReplyTo: <iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net-l] cukup menarik untuk disimak MrLaung, krn pemerintah minta di"jualkan" jatahnya, disini jadi sangat menarik. Kpk pernah cek tidak? Terus bgmana perusahaan menjual dgn harga murah pada anak perusahaan yang berdomisili di luar btas negara, dan anak ini jual mahal diluar? Hehehe pemerintah dpt 13,5% dari penjualan ke anak pershaan. Ini mrnarik untuk disimak. Powered by Telkomsel BlackBerry® From: parlaunga...@gmail.com Date: Wed, 18 Apr 2012 03:08:28 +0000 To: IAGI<iagi-net@iagi.or.id> ReplyTo: <iagi-net@iagi.or.id> Subject: Re: [iagi-net-l] cukup menarik untuk disimak Royalty adalah PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan harus disetorkan ke Kas Negara bukan ke Kementrian ESDM. Pada pengaturan awal PKP2B, royalty yang 13,5% harus disetorkan dalam bentuk "in kind" atau berupa batubara. Ttp karena Pemerintah tdk mau repot aturan tsb dirobah, sehingga Pemegang PKP2B menyetorkan dalam bentuk uang (Pemerintah minta perusahaan menjualkan bagian negara yg 13,5% tsb lalu menyetorkan ke Kas Negara). Sehingga akibatnya jika Negara/Pemerintah perlu batubara harus membeli. Tks Powered by Telkomsel BlackBerry® From: Hikmatulloh Geologist <hikmat_geolog...@yahoo.com> Date: Tue, 17 Apr 2012 19:54:03 -0700 (PDT) To: iagi-net@iagi.or.id<iagi-net@iagi.or.id> ReplyTo: <iagi-net@iagi.or.id> Subject: Re: [iagi-net-l] cukup menarik untuk disimak berarti yg di dapat negara adalah royalti ya? masuk kedalam pendapatan ESDM? berarti dalam hal ini negara kurang bisa mengarahkan kemana batubara akan dijual oleh si perusahaan? mungkin perlu adanya regulasi tambahan untuk minerba untuk mengarahkan penjualan batubara oleh si perusahaan terhadap kepentingan kesejahteraan masyarakat indonesia. contoh,,Mewajibkan melakukan penjualan batubara kepada negara lebih dari 50% (misalkan). agar pihak PLN tidak kesulitan dalam pencarian batubara guna memperlancar proses operasionalnya,,sehingga dari pihak PLN bisa mudah dalam melakukan pengembangan pendirian pembangkit listrik dan masyarakat kita bisa merasakan listrik. Salam, FGMI, Hikmatulloh From: "ajis...@ymail.com" <ajis...@ymail.com> To: "iagi-net@iagi.or.id" <iagi-net@iagi.or.id> Sent: Wednesday, April 18, 2012 8:53 AM Subject: Re: [iagi-net-l] cukup menarik untuk disimak Royalti penjualan batubara disesuaikan dg harga batubara yg sesuai HBA atau newcastle index. Royalti IUP tsb bervariasi dari 3% dr harga jual, 5% dari harga dan maksimal 7% tergantung kalori, semakin tinggi kalori maka royalti akan mjd 7%. Sedangkan untuk PKP2B, royalti pemerintah adala 13.5 persen dr harga jual. Akan tetapi tidak ada cost recovey spt di migas. Artinya gagal dan berhasilnya eksplorasi ditanggung sepenuhnya oleh prshn. Salam Powered by Telkomsel BlackBerry® From: Hikmatulloh Geologist <hikmat_geolog...@yahoo.com> Date: Tue, 17 Apr 2012 18:26:45 -0700 (PDT) To: iagi-net@iagi.or.id<iagi-net@iagi.or.id> ReplyTo: <iagi-net@iagi.or.id> Subject: Re: [iagi-net-l] cukup menarik untuk disimak kalau di batubara negara mendapatkan berapa persen batubara yg di keruk oleh perusahaan ya? apa sama sekali tidak kebagian karena kontraknya beda dengan migas? kalau negara tidak dapat batubara dari perusahaan yg mengeruk batubara,,apakah mungkin ini salah satu penyebab pihak negara dalam hal ini PLN sangat sulit untuk mendapatkan batubara untuk operationalnya.. Salam, FGMI, Hikmatulloh From: "ajis...@ymail.com" <ajis...@ymail.com> To: "iagi-net@iagi.or.id" <iagi-net@iagi.or.id> Sent: Wednesday, April 18, 2012 7:54 AM Subject: Re: [iagi-net-l] cukup menarik untuk disimak Batubara langsung diawasi oleh dirjen minerba pelaksanaannya. Baik untuk PKP2B maupun IUP. Ada Pengawas Inspektur Tambang (PIT) yang dibagi bbrp zona dan selalu berkeliling tambang diseluruh Indonesia unt pengawasan safety, environment dan produksi. Salam SA Sekjen IAGI Powered by Telkomsel BlackBerry® From: fatchur zamil <fatchurza...@yahoo.co.id> Date: Wed, 18 Apr 2012 08:44:41 +0800 (SGT) To: <iagi-net@iagi.or.id> ReplyTo: <iagi-net@iagi.or.id> Subject: RE: [iagi-net-l] cukup menarik untuk disimak BUMN batubara kayaknya PTBA = PT Bukit Asam yang mungkin kalah besar dari perusahaan lainya. Kalau ada BP Migas, kok gak ada ya BP Batubara yang mengontrol perusahaan2/PT2 batubara. Fz --- Pada Rab, 18/4/12, Muharram Jaya Panguriseng <muhar...@pertamina.com> menulis: Dari: Muharram Jaya Panguriseng <muhar...@pertamina.com> Judul: RE: [iagi-net-l] cukup menarik untuk disimak Kepada: "iagi-net@iagi.or.id" <iagi-net@iagi.or.id> Tanggal: Rabu, 18 April, 2012, 7:31 AM Setuju dengan usulan Abah Yanto, namun barangkali bukan hanya sektor MIGAS yang perlu di-review lagi term & condition kontraknya, tetapi juga mineral logam dan batubara. Kalau sudah ada ANTAM yang punya hak pengelola beberapa WK mineral logam, kelihatannya perlu pula dibuat BUMN yang mengelola batubara (atau sudah ada ya?) agar hasilnya dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam pengertian kalau BUMN yang kelola hasilnya akan jadi pendapatan Negara dan mudah-mudahan kembali kepada rakyat. Banyak diantara kita yang kalau membahas masalah subsidi BBM dengan lancar mengulas pasal 33 UUD 45 tetapi kalau membahas harga emas, tembaga dan batubara yang sebagian hasilnya untuk pemilik perusahaan kok agak melempem ya he he he... Padahal kenaikan harga BBM sesungguhnya dinikmati oleh Negara (walaupun sebagian orang menganggap menyusahkan rakyat), sementara emas, tembaga, nikel, mangan, batubara dst lebih banyak dinikmati oleh perusahaan yang bersangkutan. Jadi pantas lah kalau saat ini orang-orang terkaya Indonesia didominasi oleh pemain batubara, sementara bagian yang diperoleh Negara tidak cukup untuk memperbaiki jalan raya yang dirusak selama pengangkutan batubara dari tambang ke pelabuhan. Harganya pun harga pasar…enak tenan pengusaha-pengusaha batubara ini. Salam, MJP – 3048 From: nyoto - ke-el [mailto:ssoena...@gmail.com] Sent: Tuesday, April 17, 2012 3:55 PM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net-l] cukup menarik untuk disimak Benar Abah, semua kekayaan alam ada ditangan negara dan oleh Pemerintah dimanfaatkan utk se-banyak2nya kemakmuran rakyat Indonesia, tapi Pemerintah kita dari dulu selalu nggak berani, terutama sama negara2 adidaya...repot dah. wass, nyoto 2012/4/17 Yanto R. Sumantri <yrs_...@yahoo.com> Pak Yoga Sebenarnya bukan "nasionalisasi" akan tetapi mungkin merubah term & condition dari DMO , dengan mewajibkan Kontarktor - nya menyerahkan lebih banyak lagi bagian roksinya untuk keperluan dometik. Jadi judul beritanya agak agitatif. Sebenarnya hal ini harus dilakukan oleh Indonesia , re-negosiasi ? Mungkin saja , kenapa tidak ! Toh , "mineral right" ada ditangan negara melalui Pemerintah untuk se-besar2nya kesejahteraan rakyat. si Abah From: yoga suryanegara <yoga_suryaneg...@yahoo.com> To: iagi iagi <iagi-net@iagi.or.id> Sent: Tuesday, April 17, 2012 10:36 AM Subject: [iagi-net-l] cukup menarik untuk disimak Nemu berita bagus dari Media Indonesia ttg apa yg dilakukan Argentina dlm hal kebijakan migas-nya http://www.mediaindonesia.com/read/2012/04/17/313465/39/6/Argentina-Nasionalisasi-Perusahaan-Migas-Asing Salam Yoga Suryanegara ***** This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. PT Pertamina (Persero) is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. *****
