dr Widya Kandi Susantiitu kan istrinya Hendy Bundoro kan?!!terang aja soalnya Hendy dah gak berkuasa ya biasalah...coba dulu mesti adem ayem aja, masalah terminal bisa yang nganggur saja gak pernah muncul rame2 untuk menginterpelasi Bupatinya tuh..padahal saya kira lebih penting mengusut kehilangan uang kita untuk membangun "monumen" di depan Sari Rasa itu
Btw, saya baca pimpinan redaksi Rahmat Da’wah, beliau masih di partai gak ya mas redaktur yang memposting di milis ini?atau jangan2 beliau sendiri neh yang posting . Sukses deh untuk kendalku tercinta... Ery Wijaya http://erywijaya.wordpress.com/ ----- Original Message ---- From: redaksibarometer <[EMAIL PROTECTED]> To: [email protected] Sent: Tuesday, 23 September, 2008 8:17:29 Subject: [kendal-online] Wabup Terancam Mosi Tidak Percaya KEGAGALAN kerja sama Pemkab dengan pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah pusat dalam pembangunan terminal kayu terpadu (TKT) disikapi serius oleh DPRD. Melalui Komisi A (bidang pemerintahan dan hukum), lembaga legislatif sepakat menginterpelasi Pemkab, guna mencari kejelasan mengapa rencana spektakuler bernilai ekonomi tinggi itu sampai gagal, apa penyebabnya dan sebagainya. Kesepakatan diambil dalam rapat Komisi yang dipimpin oleh ketuanya dr Widya Kandi Susanti di gedung Dewan, Kamis (15/9). " Kita sudah sepakat untuk mengajukan interpelasi. Memang ada wacana untuk mengajukan hak angket saja, seperti diusulkan Pak Sa'du (Sa'dullah dari PAN-red). Tapi akhirnya disepakati interpelasi, supaya semua anggota Dewan mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Kalau angket kan anggota Dewan hanya mewakilkan ke beberapa orang saja, sehingga bisa saja mereka main-main dengan eksekutif, " terang dr Widya penuh semangat. Tak biasanya, salah satu perempuan anggota Fraksi PDI-P itu memerlukan menghubungi langsung para wartawan untuk meliput sidang. Yang menarik, yang menjadi pokok bahasan dalam rapat tersebut adalah berita utama Barometer edisi ke-5 periode 1-15 September 2008, yang kali pertama mengungkap dan mengupas tuntas soal kegagalan tersebut. " Koran Barometer digelar...dibahas di sidang, " lapor Ario Widiyanto yang diundang mewakili tabloid ini. Bahkan salah seorang anggota Komisi, entah bermaksud menyindir atau sungguh-sungguh ingin bertanya, pada kesempatan tersebut menanyakan kepada jajaran pers, " Lho, sing ngungkap kok mung Barometer, yang lain pada nulis apa? " Wajar saja dia bertanya begitu. Sebab, bagaimana mungkin berita besar bagi masyarakat Kendal itu bisa sampai tak terendus oleh makhluk bernama wartawan yang konon bertelinga banyak. Atau, kalau toh mereka mengetahui soal kegagalan tersebut, mengapa tidak menjadikannya isu menarik untuk disajikan ke masyarakat. Sa'du malah berpikiran lebih jauh lagi. Katanya, kegagalan TKT mendorong Komisi A untuk meminta pertanggungjawaban dari eksekutif, dalam hal ini Kabag Tata Pemerintahan dan Tim 9 (panitia pengadaan tanah). Selanjutnya Komisi A juga akan menggelar hak angket bahkan jika perlu interpelasi, yang bisa jadi berkembang menjadi mosi tidak percaya. Koleganya Satiyo dari Partai Golkar dengan lantang meneriakkan, kegagalan TKT menunjukkan kinerja eksekutif tidak profesional. Buktinya mengurus pengadaan tanah saja tidak mampu. Padahal TKT adalah aset berharga untuk Pemkab, tapi jika pengelolaannya diambilalih Provinsi tentu Pemkab tidak akan kebagian apa-apa. Berbagai komentar wakil rakyat itu menunjukkan, kegagalan eksekutif merealisasikan TKT itu bisa mengancam posisi Wabup. Setidaknya raport merah akan diberikan DPRD, yang bisa berdampak pada penolakan Dewan terhadap LKPj (laporan keterangan pertanggungjawaban) Markesi. Jika itu terjadi, mosi tidak percaya pun tinggal soal waktu. Baca selengkapnya di http://www.tabloidb arometer. com/
