hehehehe setuju boss

samsul ulum

Tropical Forest Trust

wildlife specialist

kaliwungu city, kendal, central java

phone : 08128816933 or 085216274642

--- On Tue, 9/23/08, ery wijaya <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: ery wijaya <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: Re: [kendal-online] Wabup Terancam Mosi Tidak Percaya
To: [email protected]
Date: Tuesday, September 23, 2008, 10:32 AM










    
            dr Widya Kandi Susantiitu kan istrinya Hendy Bundoro kan?!!terang 
aja soalnya Hendy dah gak berkuasa ya biasalah...coba dulu mesti adem ayem aja, 
masalah terminal bisa yang nganggur saja gak pernah muncul rame2 untuk 
menginterpelasi Bupatinya tuh..padahal saya kira lebih penting mengusut 
kehilangan uang kita untuk membangun "monumen" di depan Sari Rasa itu

Btw, saya baca pimpinan redaksi Rahmat Da’wah, beliau masih di partai gak ya 
mas redaktur yang memposting di milis ini?atau jangan2 beliau sendiri neh yang 
posting .

Sukses deh untuk kendalku tercinta...


Ery Wijaya
http://erywijaya. wordpress. com/


  

----- Original Message ----
From: redaksibarometer <redaksibarometer@ yahoo.co. id>
To: kendal-online@ yahoogroups. com
Sent: Tuesday, 23 September, 2008 8:17:29
Subject: [kendal-online] Wabup Terancam Mosi Tidak
 Percaya









    
            KEGAGALAN kerja sama Pemkab dengan pemerintah provinsi (pemprov) 
dan 

pemerintah pusat dalam pembangunan terminal kayu terpadu (TKT) 

disikapi serius oleh DPRD. Melalui Komisi A (bidang pemerintahan dan 

hukum), lembaga legislatif sepakat menginterpelasi Pemkab, guna 

mencari kejelasan mengapa rencana spektakuler bernilai ekonomi tinggi 

itu sampai gagal, apa penyebabnya dan sebagainya. Kesepakatan diambil 

dalam rapat Komisi yang dipimpin oleh ketuanya dr Widya Kandi Susanti 

di gedung Dewan, Kamis (15/9). 



" Kita sudah sepakat untuk mengajukan interpelasi. Memang ada wacana 

untuk mengajukan hak angket saja, seperti diusulkan Pak Sa'du 

(Sa'dullah dari PAN-red). Tapi akhirnya disepakati interpelasi, supaya 

semua anggota Dewan mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Kalau 

angket kan anggota Dewan hanya mewakilkan ke beberapa orang saja, 

sehingga bisa saja mereka main-main dengan eksekutif, " terang dr 

Widya penuh semangat. 



Tak biasanya, salah satu perempuan anggota Fraksi PDI-P itu memerlukan 

menghubungi langsung para wartawan untuk meliput sidang. Yang menarik, 

yang menjadi pokok bahasan dalam rapat tersebut adalah berita utama 

Barometer edisi ke-5 periode 1-15 September 2008, yang kali pertama 

mengungkap dan mengupas tuntas soal kegagalan tersebut. 



" Koran Barometer digelar...dibahas di sidang, " lapor Ario Widiyanto 

yang diundang mewakili tabloid ini. Bahkan salah seorang anggota 

Komisi, entah bermaksud menyindir atau sungguh-sungguh ingin bertanya, 

pada kesempatan tersebut menanyakan kepada jajaran pers, " Lho, sing 

ngungkap kok mung Barometer, yang lain pada nulis apa? " 



Wajar saja dia bertanya begitu. Sebab, bagaimana mungkin berita besar 

bagi masyarakat Kendal itu bisa sampai tak terendus oleh makhluk 

bernama wartawan yang konon bertelinga banyak. Atau, kalau toh mereka 

mengetahui soal kegagalan tersebut, mengapa tidak menjadikannya isu 

menarik untuk disajikan ke masyarakat. 



Sa'du malah berpikiran lebih jauh lagi. Katanya, kegagalan TKT 

mendorong Komisi A untuk meminta pertanggungjawaban dari eksekutif, 

dalam hal ini Kabag Tata Pemerintahan dan Tim 9 (panitia pengadaan 

tanah). Selanjutnya Komisi A juga akan menggelar hak angket bahkan 

jika perlu interpelasi, yang bisa jadi berkembang menjadi mosi tidak 

percaya. 



Koleganya Satiyo dari Partai Golkar dengan lantang meneriakkan, 

kegagalan TKT menunjukkan kinerja eksekutif tidak profesional. 

Buktinya mengurus pengadaan tanah saja tidak mampu. Padahal TKT adalah 

aset berharga untuk Pemkab, tapi jika pengelolaannya diambilalih 

Provinsi tentu Pemkab tidak akan kebagian apa-apa. 



Berbagai komentar wakil rakyat itu menunjukkan, kegagalan eksekutif 

merealisasikan TKT itu bisa mengancam posisi Wabup. Setidaknya raport 

merah akan diberikan DPRD, yang bisa berdampak pada penolakan Dewan 

terhadap LKPj (laporan keterangan pertanggungjawaban) Markesi. Jika 

itu terjadi, mosi tidak percaya pun tinggal soal waktu. 



Baca selengkapnya di http://www.tabloidb arometer. com/




      


        
        





      
      

    
    
        
         
        
        








        


        
        


      

Kirim email ke