Setuju ms ery.berita ini tdk mngandung unsur balance atau cover both side.jd shrsnya brita ini tdk layak redaksi.
samsul ulum wrote: > hehehehe setuju boss samsul ulum > Tropical Forest Trust > wildlife specialist > kaliwungu city, kendal, central java > phone : 08128816933 or 085216274642 --- On Tue, 9/23/08, ery wijaya > <muh_ery_wijaya@ yahoo.co. uk> wrote: From: ery wijaya <muh_ery_wijaya@ > yahoo.co. uk> Subject: Re: [kendal-online] Wabup Terancam Mosi Tidak Percaya > To: kendal-online@ yahoogroups. com Date: Tuesday, September 23, 2008, 10:32 > AM > dr Widya Kandi Susantiitu kan istrinya Hendy Bundoro kan?!!terang > aja soalnya Hendy dah gak berkuasa ya biasalah...coba dulu mesti adem ayem > aja, masalah terminal bisa yang nganggur saja gak pernah muncul rame2 untuk > menginterpelasi Bupatinya tuh..padahal saya kira lebih penting mengusut > kehilangan uang kita untuk membangun "monumen" di depan Sari Rasa itu Btw, > saya baca pimpinan redaksi Rahmat Da’wah, beliau masih di partai gak ya mas > redaktur yang memposting di milis ini?atau jangan2 beliau sendiri neh yang > posting . Sukses deh untuk kendalku tercinta... Ery Wijaya http://erywijaya. > wordpress. com/ ----- Original Message ---- From: redaksibarometer > <redaksibarometer@ yahoo.co. id> To: kendal-online@ yahoogroups. com Sent: > Tuesday, 23 September, 2008 8:17:29 Subject: [kendal-online] Wabup Terancam > Mosi Tidak > Percaya > KEGAGALAN kerja sama Pemkab dengan pemerintah provinsi (pemprov) > dan > pemerintah pusat dalam pembangunan terminal kayu terpadu (TKT) > disikapi serius oleh DPRD. Melalui Komisi A (bidang pemerintahan dan > hukum), lembaga legislatif sepakat menginterpelasi Pemkab, guna > mencari kejelasan mengapa rencana spektakuler bernilai ekonomi tinggi > itu sampai gagal, apa penyebabnya dan sebagainya. Kesepakatan diambil > dalam rapat Komisi yang dipimpin oleh ketuanya dr Widya Kandi Susanti > di gedung Dewan, Kamis (15/9). > " Kita sudah sepakat untuk mengajukan interpelasi. Memang ada wacana > untuk mengajukan hak angket saja, seperti diusulkan Pak Sa'du > (Sa'dullah dari PAN-red). Tapi akhirnya disepakati interpelasi, supaya > semua anggota Dewan mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Kalau > angket kan anggota Dewan hanya mewakilkan ke beberapa orang saja, > sehingga bisa saja mereka main-main dengan eksekutif, " terang dr > Widya penuh semangat. > Tak biasanya, salah satu perempuan anggota Fraksi PDI-P itu memerlukan > menghubungi langsung para wartawan untuk meliput sidang. Yang menarik, > yang menjadi pokok bahasan dalam rapat tersebut adalah berita utama > Barometer edisi ke-5 periode 1-15 September 2008, yang kali pertama > mengungkap dan mengupas tuntas soal kegagalan tersebut. > " Koran Barometer digelar...dibahas di sidang, " lapor Ario Widiyanto > yang diundang mewakili tabloid ini. Bahkan salah seorang anggota > Komisi, entah bermaksud menyindir atau sungguh-sungguh ingin bertanya, > pada kesempatan tersebut menanyakan kepada jajaran pers, " Lho, sing > ngungkap kok mung Barometer, yang lain pada nulis apa? " > Wajar saja dia bertanya begitu. Sebab, bagaimana mungkin berita besar > bagi masyarakat Kendal itu bisa sampai tak terendus oleh makhluk > bernama wartawan yang konon bertelinga banyak. Atau, kalau toh mereka > mengetahui soal kegagalan tersebut, mengapa tidak menjadikannya isu > menarik untuk disajikan ke masyarakat. > Sa'du malah berpikiran lebih jauh lagi. Katanya, kegagalan TKT > mendorong Komisi A untuk meminta pertanggungjawaban dari eksekutif, > dalam hal ini Kabag Tata Pemerintahan dan Tim 9 (panitia pengadaan > tanah). Selanjutnya Komisi A juga akan menggelar hak angket bahkan > jika perlu interpelasi, yang bisa jadi berkembang menjadi mosi tidak > percaya. > Koleganya Satiyo dari Partai Golkar dengan lantang meneriakkan, > kegagalan TKT menunjukkan kinerja eksekutif tidak profesional. > Buktinya mengurus pengadaan tanah saja tidak mampu. Padahal TKT adalah > aset berharga untuk Pemkab, tapi jika pengelolaannya diambilalih > Provinsi tentu Pemkab tidak akan kebagian apa-apa. > Berbagai komentar wakil rakyat itu menunjukkan, kegagalan eksekutif > merealisasikan TKT itu bisa mengancam posisi Wabup. Setidaknya raport > merah akan diberikan DPRD, yang bisa berdampak pada penolakan Dewan > terhadap LKPj (laporan keterangan pertanggungjawaban) Markesi. Jika > itu terjadi, mosi tidak percaya pun tinggal soal waktu. > Baca selengkapnya di http://www.tabloidb arometer. com/ >
