heeh mas..ya mungkin karena faktor yang sudah disebutkan di bawah. selain itu 
memang kurang adanya tekanan secara yudisial terhadap status HB. istilahnya, 
kita mengulang tragedi 98. yang penting soeharto lengser. lalu sudah itu??? 
nggak ada agenda yang jelas...
dan kelompok HB nampaknya mulai ingin unjuk gigi masih punya taring. salah 
satunyta melalui penguasaan media massa. kl saya cermati berita ini, sungguh 
sangat sangat subyektif dan tendensius. tidak ada unsur 5 w 1 h nya... 
seharusnya kl ini memang media yang cerdas, tentu akan memuat juga pernyataan 
markesi, dan juga dari pihak pemprov serta pusat. tapi kok cuma satu pihak saja 
ya yang dimuat. jangan-jangan ini memang koran bodrex? dulu saya pernah 
mengalaminya, ketika pak kost saya di solo di datangi oleh wartawan bodrex 
seperti ini. tp pas tau kalo saya juga wartawan, akhirnya balik langkah ngacir 
tp nggak lupa ngembat 2 bungkus rokok Djie Sam Soe hahahaha...padahal tadinya 
niate pengen meras pak kost saya yang karena perusahaan kontraktornya ada 
sedikit masalah dengan proyek pemerintah..
pancen bodrex bikin mumet aja...

--- On Tue, 9/23/08, samsul ulum <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: samsul ulum <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: Re: [kendal-online] Wabup Terancam Mosi Tidak Percaya
To: "witono hidayat" <[EMAIL PROTECTED]>
Date: Tuesday, September 23, 2008, 8:23 PM

kok yang di ributin bukan pencopotan si Hendy ya.. padahal dah jelas2 dia 
narapidana ...

samsul ulum

Tropical Forest Trust

wildlife specialist

kaliwungu city, kendal, central java

phone : 08128816933 or 085216274642

--- On Tue, 9/23/08, witono hidayat <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: witono hidayat <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: Re: [kendal-online] Wabup Terancam Mosi Tidak Percaya
To: "[EMAIL PROTECTED]" <[EMAIL PROTECTED]>
Cc: "[email protected]" <[email protected]>
Date: Tuesday, September 23, 2008, 5:32 PM

Setuju ms ery.berita ini tdk mngandung unsur balance atau cover both side.jd
shrsnya brita ini tdk layak redaksi.

samsul ulum wrote: 
>             hehehehe setuju boss samsul ulum 
> Tropical Forest Trust 
> wildlife specialist 
> kaliwungu city, kendal, central java 
> phone : 08128816933 or 085216274642 --- On Tue, 9/23/08, ery wijaya
<muh_ery_wijaya@ yahoo.co. uk>
 wrote: From: ery wijaya <muh_ery_wijaya@
yahoo.co. uk> Subject: Re: [kendal-online] Wabup Terancam Mosi Tidak Percaya
To: kendal-online@ yahoogroups. com Date: Tuesday, September 23, 2008, 10:32 AM 
>             dr Widya Kandi Susantiitu kan istrinya Hendy Bundoro
kan?!!terang aja soalnya Hendy dah gak berkuasa ya biasalah...coba dulu mesti
adem ayem aja, masalah terminal bisa yang nganggur saja gak pernah muncul rame2
untuk menginterpelasi Bupatinya tuh..padahal saya kira lebih penting mengusut
kehilangan uang kita untuk membangun "monumen" di depan Sari Rasa itu
Btw, saya baca pimpinan redaksi Rahmat Da’wah, beliau masih di partai gak ya
mas redaktur yang memposting di milis ini?atau jangan2 beliau sendiri neh yang
posting . Sukses deh untuk kendalku tercinta... Ery Wijaya http://erywijaya.
wordpress. com/  ----- Original Message ---- From: redaksibarometer
<redaksibarometer@ yahoo.co. id> To:
 kendal-online@ yahoogroups. com Sent:
Tuesday, 23 September, 2008 8:17:29 Subject: [kendal-online] Wabup Terancam Mosi
Tidak
>  Percaya 
>             KEGAGALAN kerja sama Pemkab dengan pemerintah provinsi
(pemprov) dan 
> pemerintah pusat dalam pembangunan terminal kayu terpadu (TKT) 
> disikapi serius oleh DPRD. Melalui Komisi A (bidang pemerintahan dan 
> hukum), lembaga legislatif sepakat menginterpelasi Pemkab, guna 
> mencari kejelasan mengapa rencana spektakuler bernilai ekonomi tinggi 
> itu sampai gagal, apa penyebabnya dan sebagainya. Kesepakatan diambil 
> dalam rapat Komisi yang dipimpin oleh ketuanya dr Widya Kandi Susanti 
> di gedung Dewan, Kamis (15/9). 
> " Kita sudah sepakat untuk mengajukan interpelasi. Memang ada wacana 
> untuk mengajukan hak angket saja, seperti diusulkan Pak Sa'du 
> (Sa'dullah dari PAN-red). Tapi akhirnya disepakati interpelasi,
 supaya

> semua anggota Dewan mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Kalau 
> angket kan anggota Dewan hanya mewakilkan ke beberapa orang saja, 
> sehingga bisa saja mereka main-main dengan eksekutif, " terang dr 
> Widya penuh semangat. 
> Tak biasanya, salah satu perempuan anggota Fraksi PDI-P itu memerlukan 
> menghubungi langsung para wartawan untuk meliput sidang. Yang menarik, 
> yang menjadi pokok bahasan dalam rapat tersebut adalah berita utama 
> Barometer edisi ke-5 periode 1-15 September 2008, yang kali pertama 
> mengungkap dan mengupas tuntas soal kegagalan tersebut. 
> " Koran Barometer digelar...dibahas di sidang, " lapor Ario
Widiyanto 
> yang diundang mewakili tabloid ini. Bahkan salah seorang anggota 
> Komisi, entah bermaksud menyindir atau sungguh-sungguh ingin bertanya, 
> pada kesempatan tersebut menanyakan kepada jajaran pers, " Lho, sing
 
> ngungkap kok mung Barometer, yang lain pada nulis apa? " 
> Wajar saja dia bertanya begitu. Sebab, bagaimana mungkin berita besar 
> bagi masyarakat Kendal itu bisa sampai tak terendus oleh makhluk 
> bernama wartawan yang konon bertelinga banyak. Atau, kalau toh mereka 
> mengetahui soal kegagalan tersebut, mengapa tidak menjadikannya isu 
> menarik untuk disajikan ke masyarakat. 
> Sa'du malah berpikiran lebih jauh lagi. Katanya, kegagalan TKT 
> mendorong Komisi A untuk meminta pertanggungjawaban dari eksekutif, 
> dalam hal ini Kabag Tata Pemerintahan dan Tim 9 (panitia pengadaan 
> tanah). Selanjutnya Komisi A juga akan menggelar hak angket bahkan 
> jika perlu interpelasi, yang bisa jadi berkembang menjadi mosi tidak 
> percaya. 
> Koleganya Satiyo dari Partai Golkar dengan lantang meneriakkan, 
> kegagalan TKT menunjukkan kinerja eksekutif tidak profesional.
 
> Buktinya mengurus pengadaan tanah saja tidak mampu. Padahal TKT adalah 
> aset berharga untuk Pemkab, tapi jika pengelolaannya diambilalih 
> Provinsi tentu Pemkab tidak akan kebagian apa-apa. 
> Berbagai komentar wakil rakyat itu menunjukkan, kegagalan eksekutif 
> merealisasikan TKT itu bisa mengancam posisi Wabup. Setidaknya raport 
> merah akan diberikan DPRD, yang bisa berdampak pada penolakan Dewan 
> terhadap LKPj (laporan keterangan pertanggungjawaban) Markesi. Jika 
> itu terjadi, mosi tidak percaya pun tinggal soal waktu. 
> Baca selengkapnya di http://www.tabloidb arometer. com/ 
>      









      


      

Kirim email ke