Assalamualaikum, ww. Dunsanak yang barado dipalanta nan dihormati ! Menarik polemik antara sanak Ronald dengan dunsanak Harman, masing-masing tergambar suatu kepentingan yang tak lain juga adalah kepentingan kita bangsa Indonesia apalagi juga merupakan dukungan kita terhadap perjuangan atau kepentingan agama dan kaum muslim didunia ini.
Ambo tidak akan memihak kepada pendapat atau opini kedua sanak diatas. Tapi ambo sebagai yang bekerja di bidang pendidikan sangat setuju sekali bahwa kita harus bekerja dengan program. Masing-masing partai yang berada di negara kita ini saya rasa ada mempunyai program yang sama yaitu memajukan dan mendahulukan kepentingan bangsa dan juga agama yang merupakan ciri khas dari partai-partai agama, dan mempunyai pula program yang sama didalam memajukan kepentingan agama terutama bagi kita yang bergama Islam. Tentu bagi kita yang beragama Islam tidak akan menolak program ini sepanjang itu adalah memajukan agama Islam serta pemeluknya baik di yang berada di Indonesia maupun dalam bentuk solidaritas kita kepada umat Islam diluar negeri dalam kerangka muslim itu adalah bersaudara. Himbauan ambo adalah, senergikanlah program-program partai anda yang sama, sehingga kerja berat ini dapat dilakukan dengan ringan kalau disinergikan. Bangsa ini kembali di hargai dunia dan, cita-cita tinggal landas yang telah di canangkan oleh Pemerintah Orde Baru dan hampir tercapai itu (dan telah diporak porandakan oleh krisis moneter yang sengaja dilakukan oleh negara-negara kapitalis yang tidak ingin Indonesia ini menjadi negara produsen, malainkan mereka lebih senang Indonesia ini adalah negara konsumen), dapat dilanjutkan dan betul dapat diujudkan. Dulu kita tidak dapat menilai dan bahkan benci sekali kepada sistim pemerintahan Orde Baru, karena belum ada pembanding !. Tapi pada saat ini !, kita dapat menilai dan membandingkan, dari pemerintahan pak Harto, pak Habibi, buya Gusdur dan biai Mega, dimasa pemerintahan siapakah yang benar-benar berhasil dirasakan oleh rakyat badarai ?, bagi guru-guru ?, bagi pegawai negeri ? Dengan jujur saja saya pribadi dan mereka atau beberapa kawan- kawan di sekolah dan di birokrasi dan rakyat badarai, mereka menjawab yang berhasil memang pemerintahan Suharto !, dengan alasanya sangat tepat yaitu : 1. Keamanan negara stabil dan terkendali, orang masih aman berjalan sampai larut malam, tidak adak pajak atau uang aman dan uang takut lainnya dsb. Walaupun diwaktu itu kebebasan berpolitik dan berpendapat tidak dibolehkan, dan bagi yang menentangnya, di gebuk dan hilang malam. Bagi rakyat kecil hal ini tidak masalah !, yang masalah bagi mereka adalah sulitnya mencari uang untuk pembeli apa yang akan dimakan ! 2. Pembangunan terprogram dan berlanjut (dapat kita lihat adanya program Pelita I - V), sehingga banyak menyerap tenaga kerja. Walaupun dana yang terserap untuk pembangunan pisik sesungguhnya adalah 30 %, Pada saat sekarang ! memperbaiki dan memelihara yang ada saja tidak mampu, malah yang dikatakan rusak dijual saja ! 3. Promosi jabatan di pemerintahan (Kepala Dinas, Kasubdin, kabag dan kasi) terpola dan ada penjenjangan karir, walau akhirnya ada juga pakai uang. Tapi sekarang promosi jabatan tsb. tidak ada aturan dan tidak bermoral tidak mempertimbangkan jam terbang golongan pangkat serta jenjang karir seseorang melainkan ditentukan oleh unag dan politik atau sanak-sanak mereka yang ada di DPRD dsb. yang datang dari luar intansi dimana ia akan ditempatkan, Pada hal mereka sesungguhnya tidak mengerti apa tupoksi dari jabatan yang dipegangnya, karena jabatan esselon adalah jabatan teknis yang harus dijabat melalui penjenjangan karir dan selain mengerti manajemen juga mengerti pelaksanaan teknis. Sehingga, karena kebanyakan mereka di promosikan lewat politis, terdapat pangkat dan golongan kepala lebih rendah dari pangkat atau golongan bawahannya dan apabila bekerja, tidak tahu apa yang harus dilakukan bahkan menyerahkan saja kepada bawahan. Bagi bawahan yang sudah mempunyai jam terbang dan pangkat atau golongan yang tinggi yang mempunyai dedikasi yang tinggi dan menguasai teknis pula seolah-olah tidak mempunyai harapan lagi karena jabatan yang akan ditujunya diisi oleh orang luar dari jalur politis yang tidak ngerti teknis (itukah yang dinamakan bahwa KORPRI tidak berafiliasi kepada PARPOL ?, dulu jelas Korpri berafiliasi kepada Golkar sehingga penjenjangan karir jelas dan terpola, sekarang ? entahlah !, masak Kepala Sekolah diangkat orang terdekat dari bupati atau salah seorang anggota DPRD ?, yang tidak mengerti dengan kurikulum ?, karena dulunya bekerja di Dinas Pasar dan Pekuburan ?. Sekarang ada camat diangkat dari sarjana IAIN ?, apakah camat ini jabatan politis ?. Pada saat sekarang ini Bupati dan Wali Kota tidak mempedomani dan mengindahkan Kepmen tetang pengangkatan dan penjenjangan karir dilingkungan pegawai negeri dan promosi jabatan, karena Pemda adalah raja-raja kecil yang membuat aturan tersendiri, tentu sesuai dengan tujuan politik atau partai yang mengantarkannya ke jabatan tersebut, maka semua jabatan didalam Dinasnya adalah juga jabatan politik ? Itulah pemikiran dunsanak kita yang duduk di DPRD yang sebahagian besar berijazah SLTA dan bahkan banyak yang mempunyai ijazah SLTA atau SMA persamaan ?, yang sama sekali juga tidak mengerti apa pekerjaan di intansi teknis, mereka menyamakan PEMIMPIN dengan KEPALA !, tidak sama Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, dan Kepala Seksi dengan Pimpinan Partai, Pemimpin Ormas !. Di era pemerintahan Orba anggota DPRD rata-rata dipilih dan disetujui oleh pemerintah diwaktu itu adalah mereka yang loyal terhadap pemerintah tetapi sangat ketat terhadap keahlian, jam terbang di birokrasi dan kridibiltas di masyarakat serta ijazah yang dimiliki mereka ! 4. Dulu, kalau sudah memegang jabatan seperti kepala sekolah atau jabatan esselon pasti pensiunnya dijabatan yang sama, kalau tidak akan naik jabatan atau esselon. Bagi mereka atau kepala sekolah yang tidak berhasil di pindahkan jadi kepala sekolah ke daerah terpencil, demikian pula sebaliknya, bagi kepala sekolah daerah terpencil yang berhasil di orbitkan ke sekolah yang berada dikota, masih berhasil lagi di pindahkan jabatan struktural di Dinas Pendidikan atau Kandepdikbud. Maksudnya tidak pernah terjadi apabila seorang pejabat esselon atau kepala sekolah diberhentikan, kemudian jadi guru atau staf biasa,.apabila tidak melakukan kesalahan yg sangat fatal. Sekarang jabatan esselon atau teknis mempunyai masa tertentu (kayaknya jabatan politis atau anggota DPRD), dan belum tentu sesudah itu akan menjadi pejabat ! 5. Pada era pemerintahan Suharto, memang Korupsi merupakan hal yang lumrah sampai kepada pada pejabat tingkat kelurahan. Tapi sekarang tidak hanya lumrah lagi malah luar biasa ! Tidak hanya saja pejabat yang korupsi ! rakyat dan wakil rakyat pun korupsi ! Yang lebih tragis lagi, korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan wakil rakyat lebih besar dari yang dilakukan oleh pejabat dimasa Orba yang lalu, karena mereka beralasan "MUMPUNG ?!" kita masih menjabat !. Dan jabatan ini belum tentu berlanjut sampai pensiun !?, dan kelanjutan jabatan ini tergantung pula pada dunsanaknya yang mengorbitkannya !. Berhenti dunsanaknya tsb. pudur pulalah jabatannya ! 6. Pada masa Orba Pegawai negeri yang pensiun dapat naik haji dengan uang Taspen !, Sekarang uang Taspen yang diterima oleh pagawai pensiun sebesar Rp. 8.000.000,- itu apakah cukup untuk naik haji ? 7. Setiap tahun pemerintah Orba mengangkat pegawai negeri, membuka lapangan kerja, walaupun itu dalam rangka politis memenangkan Golkar, tapi bagi rakyat dirasakan sebagai salah satu upaya menggaji rakyat, seperti yang dulakukan oleh negara kaya di Timur Tengah yang seluruh rakyatnya diberi gaji !. Sekarang pemerintah tidak dapat mengangkat pegawai negeri dalam rangka untuk menggaji sebahagian rakyatnya !? 8. Mengenai hutang ke luar negeri ? tidak ada bedanya malah semakin besar ! Maka dari opini saya diatas kepada dunsanak yang mempunyai kendaraan politik, marilah dan sinergikanlah program anda ! Yang pasti !, setiap partai ada program yang sama untuk bangsa, negara dan agama. Sinergikanlah program dan pelaksanaannya untuk kemajuan bangsa dan agama ini, sehingga pemulihan ekonomi bangsa kita ini cepat tercapai !. Ambo melihat masalah ini disisi atau sudut pandang dari bawah dari kepentingan rakyat kecil !, bahwa pemerintahan Orba (Pak Harto) itu yang rusak, kalau diibaratkan kepada kursi, yang rusak itu adalah sandarannya, kenapa pemerintah sesudahnya, seperti pemerintahan buk Mega memperbaikinya malah ditanggalkan atau dibongkarnya keseluruhannya ?, kemudian dipasang kembali, sandaran yang rusak tadi tidak bertambah baik, malah menjadikan seluruh kaki kursi yang diperbaiki itu goyang ? dan tidak enak diduduki ! Mudah-mudah pemerintahan SBY sekarang ini dapat mempelajari strategi dan sistim pemerintahan Orba yang telah baik dan membuang strategi atau sistim pemerintahannya yang tidak baik, janganlah kita bergerak atau mulai dari nol !, karena pemerintahan sebelumnya telah berjalan sekian ribu kilometer !. yaitu 30 tahun, tentu di dalam pemerintahan yang 30 tahun ini ada subsistim yang baik yang masih dapat dipakai dilanjutkan dan dimodifikasi ! Lanjutkanlah strategi dan sistim pemerintahan Orba (pak Harto) yang telah baik itu. Tukar atau perbaiki sistim pemerintahan yang tidak baik. Mudah-mudahan cita-cita Indonesia aman dan makmur ini tercapai !, Banyak maaf, wassalam. Z. Rky. Mulie. ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ------------------------------------------------------------ Tata Tertib Palanta RantauNet: http://rantaunet.org/palanta-tatatertib ____________________________________________________
