Reog lagi...reog lagiii, kok yang dipikirkan yang dikantor pusat aja nih, 
Keberadaan KPPN di daerah juga perlu dipikirkan keberadaanya, apa masih 
perlu????. Kalau kita mau jujur dan mau belajar dari KPPN Khusus Banda Aceh 
Cabang Nias , KPPN  di tingkat Kabupaten cukup 2 pegawai saja tuh, yaitu 
petugas helpdesk sekaligus loket SPM, SP2Dnya di print di Banda Aceh. Praktis 
kan?! toh jaringan internet kita udah cukup lumayan, dan kita sekarang cukup 
ngecek MAP/MAk, Pagu, SSP dll nggak berat lagi khan!!!. 
mari kita bilang selamat tinggal ..KPPN....?>?>?#
Yahowuu Tana Niha.


Budi Santoso <[EMAIL PROTECTED]> wrote:                                  Dalam 
email saya sebelumnya saya bilang "Salah satu wacana yang mengemuka adalah 
rencana dipisahkannya "perbendaharaan" (business process) dari Sistem 
Informasi....."
    
   Ada satu lagi wacana reog yang pada hari ini (8 Februari 2007) jam 18.30 
akan dibahas, yakni penggabungan antara PDI dan PPP karena sama-sama mengelola 
dana investasi.
    
   Apakah wacana reog yang ini pantas kita beri apresiasi?
    
   Salam,
   budisan
 Hermawan Moudy <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
           Dear milis juga,
 
 Saya ingin menggarisbawahi satu kata dari pak Budisan yaitu "konon". Konon 
katanya DSP terlalu berat menanggung perbendaharaan dan sistem informasi 
sehingga harus direog, konon kataya (kata ibu menteri) Ditjen Perbendaharaan 
terlalu berat menanggung pengelolaan utang dan aset sehingga harus direog jadi 
DJPU dan DJKN. Bukankah load itu fungsi dari massa(berat) dan kemampuan untuk 
menanggungnnya? banyak koq pengangguran tersamar di Kantor Pusat, Kanwil atau 
KPPN, kalo nggak percaya silakan para bos cek ke lapangan pasang kamera CCTV 
dan hitung effective time & motion dari tiap pegawai. Dari segi kuantitas saya 
yakin kita tidak lack of human resource, dari segi kualitas (walau dapat 
diperdebatkan) saya yakin kita juga tidak kekurangan. Kayaknya kita ini lack of 
self regulation.
 Bagaimana reposisi pegawai pada tempat sesuai kapabilitasnya, menentukan 
standar kerja (apa yg dikerjakan, bagaimana prosesnya, hasil yg harus 
dipenuhi,dan kompensasi yg diberikan) untuk setiap pegawai, desain tugas pokok 
dan fungsi yang dinamis dengan time horizon yg lengkap (short,mid,long), 
menurut saya lebih penting daripada reog (restrukturisasi?) berulang-ulang.
 Saya berpendapat DJPU dan DJKN adalah kecelakaan yang memarginalkan kita 
dimata ibu menteri, seharusya sebagai treasurer kita menguasai (mengelola) 
setiap item dari neraca; fixed asset,liabilities, debt,cash,ownership; termasuk 
akunting prosesnya (pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan ditjen 
pbn, ). Dan kecelakaan juga bagi pak badarudin dkk kalo DSP yg baru mulai sudah 
dianggap nggak mampu menjalankan tugasnya.
 Yah kalo memang mau direog, reog sajalah, DJA (dulu) yg begitu besarnya 
sekarang tinggal berpecah-pecah saja bisa direog tetep saja kita selamat aman 
tentrem kerta raharja, gaji gede tc gede. 
 Amin.
 Ini reply tapi panjang bener yah... sori yah rekan milis, semoga bermanfaat.
 
 best rgds,
 
 moudy
 -----
 
 Recent Activity
     
       3
   New Members
 
 Visit Your Group 
       Give Back
   Yahoo! for Good
   Get inspired
   by a good cause.
 
 Y! Toolbar
   Get it Free!
   easy 1-click access
   to your groups.
 
 Yahoo! Groups
   Start a group
   in 3 easy steps.
   Connect with others.
 
 .
 
 ---------------------------------
 Sucker-punch spam with award-winning protection.
  Try the free Yahoo! Mail Beta.
 
 [Non-text portions of this message have been removed]
 
 
     
                       

                
---------------------------------
Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru!

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke