Wah, cuma KPPN Prima yah??Trus Kanwil prima ga ada yah?Apa ga timbul
permasalahan, misalnya KPPN Prima merasa arogan karena gajinya jauh melebihi
pegawai kanwil, ato kanwil yang merasa lebih arogan karena KPPN berada di
wilayah kerjanya?Ato jangan2 cuma ikut2an Ditjen Pajak karean di pajak ada KPP
Modern sehingga biar ga terkesan "membajak" maka pake nama KPPN Prima? Jadi
bingung nih
amirsyahya <[EMAIL PROTECTED]> wrote: KPPN
PRIMA
Kabar mengenai akan dibentuknya KPPN Prima telah membuat warga DJPBN
merasa gembira dan harap-harap cemas. Gembira karena dengan
dibentuknya KPPN Prima ada harapan akan diikuti dengan pemberian
tunjangan khusus yang benar-benar lebih dari cukup, dan harap-harap
cemas karena mengetahui bahwa dalam waktu dekat tidak semua KPPN
menjadi KPPN Prima sehingga timbul pertanyaan bagaimana rekrutmen SDM
bagi KPPN Prima percobaan? Apakah melalui serangkaian tes kompetensi
dan keahlian seperti yang diterapkan pada KPP Modern di Ditjen Pajak
ataukah melalui rekrutmen âsilumanâ, KKN, sajen, pedekate dan
sebagainya yang tentu saja sudah sangat familiar di kalangan warga
DJPBN:)
Terlepas dari hal-hal di atas saya mencoba berhayal bagaimanakah KPPN
Prima nantinya. Berikut hayalan itu:
Struktur KPPN Modern
Struktur KPPN tidak perlu banyak berubah, yang perlu diubah mungkin
hanyalah Seksi Bank Persepsi di gabungkan dengan Seksi Bank dan Giro
Pos, dengan pemisahan tugas masing-masing di level Koordinator
Pelaksana. Hal ini demi efektifitas dan efisiensi kerja KPPN. Seksi-
seksi lainnya tetap yaitu sub bagian umum, dua seksi perbendaharaan
dan seksi vera. Yang perlu ditambah adalah Account Representatif
(Konsultan) dan seksi TI/data base. Seksi TI dan data base berisi
personel yang ahli dibidang TI dan Data Base baik hardware maupun
software untuk memantau TI yang dipakai operasional KPPN dan bergerak
cepat jika mencurigai adanya aktivitas yang akan menjadi kendala
seperti virus/hacker dan sejenisnya serta kerusakan-kerusakan
lainnya. Alternatif lainnya adalah dengan menempatkan jabatan
fungsional TI dan Data Base. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah
personel di masing-masing seksi disesuaikan dengan beban kerja yang
telah dihitung secara cermat hingga tidak menciptakan pengangguran
terselubung yang digaji besar oleh rakyat.
Account Representatif (Konsultan)
Selain memudahkan pencairan dana APBN, ada satu fungsi
penting yang diemban KPPN yang kelihatannya dianaktirikan atau
dikesampingkan. Fungsi itu adalah sebagai pembina/asistensi bagi
satker-satker di daerah dan pemda dalam rangka penerapan sistem
akuntansi pemerintah (SAP) sesuai dengan standar akuntansi pemerintah
yang ditetapkan dalam PP No.24/2005. Fungsi AR hendaknya dipisahkan
dari seksi Vera di KPPN dan bidang Aklap di Kanwil yang tugasnya
lebih berkonsentrasi pada penyelesaian laporan rutin/periodik.
Personil yang menjadi AR harus mempunyai kompetensi pemahaman
akuntansi pemerintah khususnya standar akuntansi pemerintah, software
dan mekanisme pencairan APBN. Singkatnya yang menjadi AR sebisa
mungkin pegawai yang memahami tugas2 di seksi perbendaharaan dan
seksi vera. Fungsi ini sangat penting karena dapat memperlancar tugas
Departemen Keuangan dalam rangka membuat laporan keuangan pemerintah
(Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Catatan atas
laporan keuangan). Dengan adanya tenaga AR ini diharapkan kedepan
dalam waktu dekat laporan keuangan pemerintah tidak lagi diberikan
opini disclaimer oleh BPK.
Tata Cara Kerja
Yang harus diubah drastis cara kerjanya adalah seksi
perbendaharaan karena merupakan ujung tombak pelayanan. Seksi-seksi
lainnya harus disesuaikan dalam rangka mewujudkan aparat pemerintah
yang profesional dan melayani yang bekerja secara efektif dan efisien.
Seksi perbendaraan yang selama ini beban kerjanya dibagi
berdasarkan departemen/lembaga diubah total. Setiap seksi
perbendaharaan dengan segenap personil yang telah disesuaikan dengan
kebutuhan berdasarkan beban kerja KPPN harus siap stand by setiap
saat untuk melayani setiap Bendaharawan dalam rangka pelaksanaan
APBN. Tidak perduli dari departemen apa, satker mana, belanja apa,
setiap ada bendaharawan yang akan memproses SPM menjadi SP2D maka
akan dilayani oleh setiap pegawai yang sedang âoffâ (tidak sedang
melayani) sehingga setiap pegawai mempunyai kesempatan yang sama
untuk melayani. Hal ini berbeda dengan cara kerja sebelumnya yang
dibagi per satker/departemen yang konsekwensinya setiap hari ada
pegawai yang sangat sibuk melayani satker dan di sisi lain ada yang
tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali karena satkernya tidak
mengajukan SPM. Setiap pekerjaan mempunyai standar waktu masing-
masing berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitannya. Kepala seksi
dibantu korlak bertugas mendistribusikan pekerjaan sehingga terjadi
pemerataan beban kerja dan setiap pegawai dapat bekerja secara
efektif dan efisien dan kalau perlu sesuai dengan target (setiap
pegawai beberapa SP2D per hari). SPM yang masuk dibatasi waktunya
sehingga dapat dipisahkan beban kerja hari ini dan hari berikutnya.
Tata cara kerja seperti ini membutuhkan persyaratan sebagai
berikut:
SDM handal dan kompeten
Setiap pegawai KPPN Prima harus mengerti dan memahami tata
cara pencairan dana semua Departemen/Satker yang menjadi beban kerja
KPPN, demikian juga dengan tata cara kerja diseksi lainnya. Jadi
tidak ada lagi pegawai KPPN dengan pengetahuan yang setengah-
setengah/tanggung, misalnya hanya ahli menangani Satker Departemen PU
tetapi kalang kabut ketika menangani Satker Departemen Luar Negeri,
atau ahli menangani SPM gaji/rutin tetapi kalang kabut menangani SPM
Belanja Modal ataupun pinjaman luar negeri - vice versa. Hal ini akan
memberi pengaruh positif bagi pegawai KPPN untuk terus mengupgrade
pengetahuannya sehingga terjadi persaingan yang sehat dalam
melaksanakan tugas. Pegawai-pegawai yang malas, pilih-pilih,
tanggung, tidak berkualitas dan tidak memiliki kompetensi tidak akan
dapat bekerja dengan baik meskipun bergelar SE, MM, MSc dan
sebagainya:)
Mutasi internal secara berkala
Karena penghasilan pegawai semuanya sama dan lebih dari
cukup, maka tidak ada alasan logis untuk menghindari terjadinya
mutasi. Mutasi harus dilakukan secara berkala (2-3 tahun sekali)
dalam rangka menjaga integritas dan memelihara pengetahuan pegawai
terhadap semua pekerjaan di setiap seksi KPPN. Semua pegawai
seoptimal mungkin pernah merasakan bekerja di seksi yang berbeda. Dan
bila menolak mutasi ke seksi lain, yang bersangkutan dimutasikan ke
luar KPPN Prima (ke unit yang tidak memiliki tunjangan khusus).
Teknologi Informasi dan Data Base
Syarat utama berjalannya KPPN Prima adalah tersedianya
dukungan TI dan Data Base yang handal, baik SDM, hardware maupun
software. Dengan dukungan TI dan Data Base ini setiap informasi
(Peraturan, juklak, juknis, SE, dsb.) yang dibutuhkan pegawai dalam
rangka menyelesaikan tugasnya dapat diperoleh dan diakses dengan
cepat.
Gugus Kendali Mutu
KPPN Prima harus mempunyai mekanisme yang efektif dalam
menginformasikan perkembangan terbaru yang berkaitan dengan tugas dan
pekerjaan KPPN. Selain itu harus dibuka peluang bagi setiap pegawai
KPPN Prima untuk memberikan ide, saran, gagasan, terobosan atau
apapun namanya yang dapat membantu kelancaran tugas-tugas dan
pekerjaan dalam rangka melayani klien. Jaman dahulu pernah ada
kegiatan âGKMâ (gugus kendali mutu) untuk mengupdate pengetahuan
karena adanya mekanisme/peraturan baru. Mungkin hal semacam ini perlu
dibangkitkan kembali secara berkala.
Evaluasi serta reward & punishment
Harus disusun kode etik pegawai serta standar dan pedoman
evaluasi kinerja bagi setiap pegawai KPPN Prima. Berdasarkan standar
dan pedoman tersebut setiap pegawai dapat dinilai kinerjanya secara
fair dan terbuka (transparan) dalam waktu tertentu agar dapat
ditentukan apakah akan diberikan reward ataupun punishment. Diberikan
reward bila kinerja baik, sesuai target apalagi melebihi target..
Reward dapat berupa plakat pegawai terbaik, kesempatan utama diklat,
kenaikan angka kredit, hingga usulan kenaikan pangkat istimewa
ataupun rekomendasi/catatan khusus untuk mendapatkan peluang utama
untuk suatu jabatan (korlak, kepala seksi ataupun kepala kantor).
Punishment dapat berupa teguran, mutasi keluar KPPN Prima, hingga
hukuman berat lainnya sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.
Mekanisme Feed Back
Diperlukan suatu mekanisme yang memungkinkan aparat pengawas
di luar KPPN Prima mendeteksi suatu ketidakberesan yang terjadi
walaupun ditutupi oleh internal KPPN Prima. Salah satu contohnya
adalah seperti yang diterapkan di KPK, dengan memeriksa setiap
pengaduan yang masuk meskipun tidak disertai nama dan identitas
pelapor (surat kaleng) serta membuat berita acara pengaduan dan
tindak lanjutnya yang dapat diketahui, diakses ataupun dilaporkan
kepada publik secara berkala (transparant).
Sekian dulu hayalan saya tentang KPPN Prima. Dan mudah-mudahan
hayalan ini bukan cuma mimpi sehingga harapan agar DJPBN menjadi
instansi membanggakan dan dibanggakan dengan mengedepankan
profesionalisme, pelayanan dan good governance.
Apa teman-teman yang lain punya hayalan dan mimpi yang sama atau ada
hayalan dan mimpi yang lain? Coba di sharing, siapa tahu ada malaikat
yang mendengarkan dan bisa menjadi masukan:)
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
[Non-text portions of this message have been removed]
---------------------------------
Don't be flakey. Get Yahoo! Mail for Mobile and
always stay connected to friends.
[Non-text portions of this message have been removed]
