Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh Ijinkan saya ikut berpendapat, walau saya cuma orang awam yang belum begitu tau tentang DJPBN bahkan dengan KPPN Percontohannya Kalau menurut saya semua KPPN akan siat setiap saat untuk meningkatkan kinerjanya yaitu menyelesaikan TUPOKSInya dengan jangka waktu yang lebih cepat, namun kendala yang sering dihadapi oleh KPPN terutama KPPN tipe B yang berhubungan dengan satker2 yang ada didaerah, kadangkala SPM yang dimasukkan oleh satker terdapat kesalahan yang mungkin tidak harus terjadi kalau proses pembuatan SPM pada satker berjalan sesuai dengan prosedur,namun pada kenyataanya banyak satker yang menerbitkan SPM tidak sesuai dengan prosedur yaitu langsung tahap cetap SPM tanpa proses dari SPP beserta bukti2nya... jadi kalau memang benar2 DJPBN khusunya KPPN mau melakukan pelayanan prima alngkah baiknya satker sebagai mitra kerja KPPN diprimakan dulu baru KPPNnya. mungkin rekan2 sekalian bertanya bagaimana caranya? ada beberapa cara seperti contoh sederhana kita langsung turun memberikan pembinaan kepada satker atu dengan memperbantukan sebagian pegawai kita kesatker guna memngawasi dan membina mereka nah kalau satker sudah prima kan KPPN seluruh Indonesia bisa PRIMA semua. mungkin itu sedikit masukan dari saya orang awam yang belum banyak makan asam garam kiranya kalau ada salah kata saya mohon maaf karena saya juga manusia yang tak luput dari salah dan dosa
--- In [email protected], "Mufti, SE" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Asalamu'alaikum Wr. Wb > Perkenankan saya untuk ikut berpendapat tentang kesiapan > KPPN Percontohan > > Saya sependapat dengan Bapak TUBAGUS R AGUS > <[EMAIL PROTECTED]> bahwa rekan rekan di KPPN pada > dasarnya mampu untuk melakukan target waktu penyelesaian > SPM menjadi SP2D yang dibebankan kepada KPPN percontohan, > namun sepengetahuan saya ada satu target lagi yang > dicanangkan dengan adanya KPPN percontohan yaitu mencoba > untuk mengkikis biaya yang ada dari terbitnya SP2D > tersebut yang harus dikeluarkan oleh satker(ini sudah > bukan menjadi rahasia lagi), dan kalau kita membaca > penjelasan dari pak Sis sendiri kayaknya justru poin ini > yang ditekankan, jadi saya kira justru di poin inilah > kenapa harus perlu ada seleksi lagi. > Sebagai pertimbangan berdasar pengalaman saya pribadi > selama beberapa kali mutasi antar KPPN baik di Jawa maupun > Luar Jawa, beberapa (kalau tidak boleh disebut banyak) > rekan di KPPN yang mencoba bertahan mati-matian agar > selalu di KPPN (baca Perbendaharaan) tentunya kita mahfum > apa alasan mereka begitu ngototnya mempertahankan posisi > tersebut, sehingga mereka tidak segan untuk menteror > apabila ada anak baru yang mencoba mengganggu sawah-ladang > mereka, sehingga pada akhirnya adik-adik/teman-teman yang > yang masih bersih memilih untuk ditempat-tempat yang aman > (baca bendum). Untuk itu kepada rekan-rekan yang seperti > ini (oknum) saya pribadi tidak menyangsikan kemampuan > mereka dalam pekerjaan (Seksi Perbendaharaan)justru > mungkin memang mereka yang terbaik dibidang ini, tapi > masalahnya adalah apakah mereka mau untuk > mengubah/meninggalkan kebiasaan mereka untuk menuju > perubahan yang kita inginkan, Walahualam > NB. Rekan rekan yang lolos test saat ini pun belum ada > jaminan akan bisa bersih, namun paling nggak marilah kita > menghargai usaha dan kemauan baik yang sudah dilakukan > pimpinan kita, semoga kita menuju perubahan yang kita > inginkan >
