Salam Perdamaian,
Rekan Agus, ada baiknya kita tidak membawa2 organisasi agama
khususnya ke hal2 yg negatif. Hal ini mengingat khan tidak semuanya
mereka seperti itu. Masih banyak ulama NU yg baik.
Apa yg terjadi 9 bulan terakhir ini, menurut pengamatan saya lebih
dikarenakan ulah Pak Abdurahman Wahid sendiri. Banyak perubahan
yg terjadi pada Pak Abdurahman Wahid ini semenjak menjabat sebagai
presiden khususnya dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.
Kemungkinan hal ini dikarenakan akibat keterbatasan penglihatan
yang dimilikinya yang tampaknya dimanfaatkan oleh orang2 sekitarnya.
Apesnya, orang2 sekitar Pak Abdurahman Wahid atau yg lebih kita kenal
sebagai pembisik Gus Dur ini bukanlah orang2 yang punya visi panjang
dalam hal kebangsaan. Bisa diperhatikan kebijakan2 yg diambil atau pun
yg keluar dari mulut Pak Abdurahman Wahid banyak yg nuansanya lebih
kepada kekerasan atau pun anarkis. Hal ini tidak terlalu mengherankan
mengingat salah satu kelompok yang dekat dengan beliau saat ini
adalah kelompok yang memang telah dikenal punya sikap2 keras
dan cenderung menghalalkan kekerasan yang merusak atau anarkis
yg dalam pemilu lalu cenderung tidak mendapat simpati dari rakyat
terbukti dari sedikitnya suara yang mereka dapat. Anehnya, walau
suara rakyat tidak banyak yg mereka dapat di pemilu kemarin, tapi
kelompok ini terlihat lebih banyak perannya dalam mempengaruhi
kebijakan2 presiden. Sungguh sulit bisa diterima akal sehat, seorang
presiden lebih mendengarkan masukan dari kelompok kecil ketimbang
kelompok yang lebih luas yg lebih merepresentasikan rakyat Indonesia
dalam pemilu lalu.
Yang bisa kita harapkan sekarang adalah berharap agar Pak Abdurahman
Wahid serta para pendukungnya di PKB cepat sadar dan berjiwa ksatria
untuk menerima keputusan rakyat yang direpresentasikan dalam sidang MPR.
Jangan dengarkan lagi nasehat2 dari para pembisik yang selama ini jelas2
sudah menjerumuskan presiden ke situasi yang sulit untuk bisa dipertanggung
jawabkan.
Dekrit presiden untuk membubarkan atau membekukan MPR/DPR
adalah suatu hal yang tidak konstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945.
SI MPR adalah suatu hal yang sejalan dengan UUD 1945.
Presiden adalah mandataris MPR. Presiden dipilih oleh MPR, bukan oleh
rakyat secara langsung. Presiden bertanggung jawab terhadap MPR
sebagai wakil rakyat yg resmi yang sesuai dengan konstitusi yang berlaku
di negara kita. MPR punya hak mencabut mandat yang diberikan kepada
presiden, karena MPR bertanggung jawab langsung kepada rakyat Indonesia
secara keseluruhan (bukan kepada kelompok2 kecil masyarakat)
yang kelak ditentukan dalam pemilu mendatang
Khusus kepada TNI maupun Polri, selamat menjalankan tugas
mengamankan Republik ini dari tindakan2 antidemokrasi dan anarkis
yg dilakukan oleh sekelompok kecil orang.
jabat erat,
Irwan Ariston Napitupulu
In a message dated 7/21/01 1:06:15 AM Eastern Daylight Time,
[EMAIL PROTECTED] writes:
> Semoga orang-orang yang menamakan dirinya ulama-ulama di NU dimanapun
> rankingnya (kyai Khos, langitan, dll, MasyaAllah !!! siapa sih yang
> memberi predikat ini semua pada mereka???) , sadar akan hakekat
> berpegang pada kebenaran sekalipun pahit dalam mengunkapkannya dan
> hendaknya mereka takut kepada Allah dengan tidak menjual agamanya.
> Sedangkan kepada pengikut fanatik Adurahman Wahid, tanyailah diri
> anda-anda semua, sejauh manakah anda berpegang teguh pada Al-Quran dan
> Hadits, adakah sama kuatnya dengan anda berpegang teguh pada kata-kata
> Abdurahman Wahid yang belum dijamin Allah akan kebenarannya, adakah sama
> semangatnya anda datang ke Masjid memenuhi panggilan Adjan untuk sholat,
> dengan (bila ada) pangilan Abdurahman Wahid untuk berhuru-hara.
>
> Semoga Allah membimbing para Wakil Rakyat yang ada di MPR untuk
> mengambil tindakan yang seadil-adilnya, dan mengambil keputusan yang
> tepat. Semoga seluruh Angkatan bersenjata tetap mengemban tugasnya
> sebagai pemersatu bangsa dan menjaga keamanan bangsa dan negara.
>
> Wassalam,
> Agus
>
