Lina Dahlan <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Tidak secara keseluruhan akidah Ahmadiyah sama dengan mayoritas umat
Islam Indonesia. Karena itulah ada cap 'sesat' yang diberikan MUI
sebelumnya kepada Ahmadiyah. Buat apa ada kesepakatan 12 butir kalo
memang akidahnya sudah sama?? Anda pula jangan menutup-nutup fakta
adanya perbedaan dong. Perbedaan itu cuma harus disikapi dengan
dewasa dan adil. Itu saja.
.
Kamis, 17 Januari 2008
Opini
Mencegat Kebebasan, Memaksakan Keyakinan
Achmad Munjid
KANDIDAT DOKTOR BIDANG RELIGIOUS STUDIES, TEMPLE UNIVERSITY,
PHILADELPHIA, AMERIKA SERIKAT
Nestapa yang harus kembali ditanggung kelompok Ahmadiyah di Indonesia
adalah sinyal kritis betapa ruang kebebasan beragama di Tanah Air
yang belakangan menyempit kini telah menjepit eksistensi kaum
minoritas. Peristiwa kekerasan Manislor menggambarkan secara vulgar
betapa ambigunya "aturan main" kita dalam soal kebebasan beragama,
betapa lemahnya sistem penegakan hukum kita. Sekaligus betapa tak
berdayanya posisi kelompok minoritas begitu konflik pecah.
Meski dengan gagah konstitusi kita menjamin kebebasan individu untuk
memeluk dan mempraktekkan keyakinan masing-masing, dalam kenyataan,
kelompok-kelompok tertentu justru bebas memaksakan keyakinan diri
mereka atas orang lain. Karena itu, penanganan kasus Ahmadiyah ini
akan menjadi indikator penting bagi prospek pengaturan relasi
antarkelompok agama dalam kehidupan berbangsa. Ia perlu kita kawal
bersama, karena di sini hakikat demokrasi sedang dipertaruhkan.
Memaksakan keyakinan
Untuk mengatasi kemelut Ahmadiyah yang tampak kian pelik, sejumlah
tokoh muslim, termasuk Menteri Agama Maftuh Basyuni sejak 2006,
mengusulkan agar kaum Ahmadi keluar saja dari Islam dan membentuk
agama baru. Sebab, Ahmadiyah dianggap telah menyimpang terlalu jauh
dari prinsip-prinsip Islam. Dalam kalimat yang lebih terus terang,
kalau masih mau mengaku Islam, segeralah bertobat. Tinggalkan doktrin
Ahmadiyah yang "sesat" dan ikuti ajaran Islam (arus utama) yang
"benar". Kalau tidak, jangan lagi mengaku-ngaku Islam.
Argumen semacam itu mengandung sejumlah cacat mendasar. Pertama, atas
dasar apa kita secara sepihak bisa mengklaim berhak memaksakan
identitas suatu kelompok yang mereka sendiri tidak mau terima?
Terlebih lagi, ini adalah identitas agama yang bersifat sangat
pribadi dan fundamental. Memeluk, mendefinisikan, mempraktekkan,
termasuk menyebarkan keyakinan adalah hak asasi setiap orang yang tak
bisa dihalang-halangi ataupun dipaksa-paksa. Jika dipraktekkan,
justru penonislaman Ahmadiyah inilah contoh pelanggaran kebebasan
beragama yang sesungguhnya.
Kedua, jika dicermati, usul membuat agama baru tersebut sebetulnya
lebih merupakan siasat politik "mengeluarkan duri dalam daging",
untuk melucuti kekuatan posisi tawar pihak yang dilemahkan. Bukankah
memaksa secara sepihak agar kaum Ahmadi menyandang identitas non-
Islam sebetulnya adalah upaya penyingkiran agar "mereka" secara tegas
bukan lagi bagian dari "kita"? Dengan demikian, begitu timbul
perkara, kedua belah pihak akan berhadapan sebagai "orang lain",
dengan si mayoritas berdiri gagah perkasa, sedangkan si minoritas
nglimpruk tanpa daya.
Kita mafhum, itulah yang terjadi di Pakistan, terutama sejak 1974.
Dengan menyandang predikat non-Islam, dalam cukup banyak kasus, kaum
Ahmadi bahkan diseret ke pengadilan "hanya" karena membaca syahadat,
bismillah, atau sekadar mengucap "assalamualaikum" (Antonio
Gualtieri, 2004: 140). Karena klaim serupa, di Afrika Selatan jenazah
penganut Ahmadiyah dilarang dikubur dalam kompleks pemakaman muslim.
Jika penonislaman itu mau kita adopsi, situasi lebih buruk sangat
mungkin bisa terjadi di Indonesia.
Ketiga, kecuali klaim bahwa Mirza Ghulam Ahmad (MGA) adalah Imam
Mahdi (Messiah) dan nabi "tanpa syariah"--klaim kenabian ini bahkan
ditolak oleh Ahmadiyah Lahore--aspek fundamental doktrin Ahmadiyah
sebetulnya bisa dikatakan relatif serupa dengan mayoritas Islam
Sunni. Rukun Islam dan rukun iman mereka sama, dengan kecenderungan
fikih pada mazhab Hanafi. Mereka berpedoman kepada kitab suci Al-
Quran dan menjadikan Muhammad SAW sebagai teladan utama. Tidak benar
mereka menganggap Tadzkirah sebagai kitab suci. Meski isinya mereka
yakini diturunkan Allah kepada MGA, Tadzkirah tidaklah berposisi
memodifikasi, apalagi menggantikan Al-Quran (Yohanan Friedmann, 2003:
137-40). Betapapun, bagi saya, ketaksediaan mereka bermakmum salat
kepada seorang imam non-Ahmadi adalah bentuk keangkuhan teologis yang
berimplikasi serius dalam relasi sosiologis dengan umat Islam lain.
Tapi menonislamkan kaum Ahmadi secara sepihak adalah tindakan semena-
mena yang secara doktriner tak cukup berdasar.
Karena itu, saya sepakat dengan argumen Buya Hamka dalam Peladjaran
Agama Islam (1956: 196-8) bahwa aktifnya kelompok seperti Ahmadiyah
di Tanah Air hendaknya lebih menjadi "cemeti" buat para ulama dan dai
dalam meningkatkan kualitas ilmu, kepemimpinan, dan komunikasi mereka
dengan umat, untuk berlomba menunaikan kebajikan.
Posisi negara
Jika dilihat secara terisolasi, boleh jadi fatwa "sesat" Majelis
Ulama Indonesia adalah perkara biasa-biasa saja. Di berbagai belahan
dunia muslim, otoritas lain, baik individu maupun lembaga, telah lama
dan berulang melakukan hal yang sama dalam menanggapi kasus
Ahmadiyah. Tapi, dalam konteks kehidupan bangsa kita sekarang, fatwa
"sesat" MUI itu menjadi problem mendasar yang tak bisa dibiarkan.
Semua orang paham bahwa meskipun MUI dibentuk oleh pemerintah
Soeharto, ia adalah organisasi (sebetulnya bukan, karena tidak punya)
massa yang berada di luar struktur hukum dan produknya sama sekali
tidak punya otoritas hukum. Tapi, bahkan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono sendiri dalam Rapat Kerja Nasional MUI November 2007 terang-
terangan menyatakan bahwa dalam menangani isu aliran sesat,
pemerintah akan memohon fatwa MUI sebagai landasan bagi aparat negara
untuk bertindak.
Pada kenyataannya, menurut laporan SETARA Institute mengenai
kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pada 2007, itulah
yang terjadi. Fatwa MUI adalah rujukan yang paling sering dipakai
kepolisian untuk menangkapi, menahan, dan membiarkan tindakan
kekerasan atas pihak yang dicap sesat. Tak mengherankan jika kelompok-
kelompok tertentu pun kemudian merasa mendapat pembenaran untuk
melakukan kekerasan.
Jika ketakjelasan prosedur hukum ini tidak segera dibenahi,
pembubaran MUI seperti diusulkan Gus Dur dan sejumlah ormas lain
memang beralasan. Tapi, jika penyelesaian kasus Ahmadiyah ini hendak
didudukkan dalam bingkai kehidupan beragama yang sehat secara
menyeluruh, menurut saya, institusi antidemokratis yang lebih
mendesak untuk digugat adalah Badan Koordinasi Pengawas Agama dan
Kepercayaan (Bakor Pakem).
Lembaga "militeristik" yang dibentuk pada 1984 dan terdiri atas
anasir kejaksaan, kepolisian, Departemen Agama, dan tentara menurut
berbagai tingkat pemerintahan ini memang dirancang oleh rezim Orde
Baru sebagai satuan pengintai keyakinan. Di mata rezim otoriter,
setiap warga memang dianggap selalu berpotensi menjadi ancaman
negara. Jelas, lembaga ini bertentangan, terutama dengan Pasal 28-E
dan 29 (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Kebebasan Beragama.
Selama masih ada Bakor Pakem, kelompok minoritas apa saja akan rentan
terhadap represi, baik dari pihak negara maupun kelompok mayoritas.
Dalam negara demokrasi, setiap orang paham bahwa keyakinan adalah
urusan amat pribadi yang bukan hanya tidak boleh dicampuri, tapi juga
harus dijamin pelaksanaannya oleh negara. Tapi bagaimana mungkin
warga memiliki jaminan kebebasan beragama jika ternyata negara berhak
menentukan keyakinan mana yang benar dan mana yang sesat untuk
dihukum? Bahkan pada Abad Pertengahan, lembaga Inkuisisi Gereja
Katolik pada akhirnya gagal menertibkan aliran-aliran yang dianggap
sesat meski telah menghabisi jutaan nyawa. Lagi pula, jika dalam hal
keyakinan yang sangat bersifat pribadi ternyata warga negara bisa
dipaksa, bagaimana sektor kehidupan sosial yang lain hendak dikelola?
Di tengah arus lalu lintas kehidupan sosial yang kian mengalir deras,
intens, beragam, dan kompleks, yang kita perlukan adalah kesiapan
hidup bersama "siapa saja" secara adil, sederajat, dan bermartabat.
Karena itu, kita membutuhkan tatanan sosial yang terbuka dan
menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Hanya dengan demikian
potensi masing-masing pribadi bisa teraktualisasi dan persoalan
bersama bisa diatasi secara optimal. Negara tidak perlu terlalu repot
merecoki wilayah keyakinan yang sesungguhnya bukan menjadi urusannya,
sedangkan kewenangan utamanya sendiri malah terbengkalai.
---------------------------------
Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.
[Non-text portions of this message have been removed]
