Ysh Bung Deden dan milister lainnya. Menarik bahasan Bung Deden soal tidak dilibatkannya masyarakat Pondok Indah (PI) dalam penerapan busway di jalan arteri Pondok Indah. Yang dimaksud dengan Arteri Pondok Indah adalah Jl. Metro Pondok Indah (MPI), yaitu jalan umum utama yang membelah kawasan perumahan elit Pondok Indah (PI Barat yang biasa disebut dengan Metro Hijau dan PI Timur yang biasa disebut Metro Duta).
Sedikit gambaran tentang Jl. MPI. Jl. MPI ini sekarang telah menjadi salah satu jalan umum utama yang menghubungkan CBD dan kawasan Selatan seperti Ciputat, Cinere, Pondok Cabe, dan kawasan PI sendiri. Pagi, siang, maupun sore jalan ini sangat macet dan ramai sekali. Yang lewat jalan ini hampir semua jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor (yang luar biasa banyaknya), mobil pribadi, bus kota, dan Bus Feeder Bintaro. Waktu yang ditempuh untuk lepas dari Jl. MPI ini sekitar 30-45 menit pada jarak tak lebih dari 2,5 km. Karena begitu parahnya kemacetan lalu lintas di lintas Jl. MPI ini, maka fungsi perumahan di sepanjang Jl. MPI ini sangat menurun. Suksesi fungsi perumahan menjadi komersial terus mengancam sehingga pernah ada kesepakatan dari warga PI sendiri untuk melarang warganya mengubah fungsi dari perumahan menjadi komersial. Kesepakatan warga ini didukung juga oleh pemda, tetapi secara alami tidak cukup efektif. Selama fungsi jalan itu bersifat umum dan terbuka dengan arus lalu lintas yang begitu ramai, maka perubahan fungsi tinggal menunggu waktu saja. Buktinya rumah di jalan ini kelihatan "suwung" atau sepi dan banyak yang disewakan dan dijual (salah satu kavling pernah diisukan sebagai mangkalnya para hantu). Kelihatannya tidak laku-laku. Mengapa tidak laku? Jelas, buat apa beli/sewa yang mahal hanya untuk rumah? Kembali pada pelibatan masyarakat yang dipersoalkan Bung Deden. Mengapa Pemda DKI dalam rencana pembangunan busway tidak melibatkan masyarakat PI yang akan terkena dampak eksternalitas dari rencana busway? Isu tentang pelibatan masyarakat dalam perencanakan secara eksplisit termuat dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya pasal 26 bahwa masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang. Petanyaannya adalah, apakah rencana busway itu termasuk perencanaan tata ruang? Tentu saja bagian dari RTR karena jalan termasuk struktur tata ruang yang menjadi bagian dari RTR, tapi soal busway ini adalah aspek perlalulintasan pada struktur tata ruang yang sudah ada, artinya tidak ada perubahan tata ruang atas ruang yang sudah direncanakan (RTR DKI Jakarta). Dengan kata lain, soal rencana busway ini soal keteknikan atau manajemen lalu lintas. Apakah soal keteknikan atau manajemen haruskah melibatkan masyarakat? Jawabnya bisa YA, bisa juga TIDAk. Bisa YA, apabila outcome dari hasil keteknikan/manajemen itu punya dampak eksternalitas yang bisa merugikan masyarakat; atau bisa juga TIDAK karena soal keteknikan/manajemen ini adalah soal hitungan kelayakan apakah hasilnya lebih menguntungkan masyarakat luas atau tidak? Jadi ini soal studi kelayakan saja, seberapa jauh studi itu dilakukan dengan benar atau tidak. Dalam studi kelayakan ini tentunya si konsultan meneliti seberapa jauh masyarakat PI yang dirugikan oleh busway ini dibandingkan dengan masyarakat luas yang diuntungkan. Dalam meneliti masyarakat PI yang akan dirugikan, perlu dipertanyakan masyarakat PI yang mana? Dan apa yang dirugikan ? Berdasarkan lajur rencana busway yaitu di Jl. MPI, yang secara langsung berkaitan adalah rumah-rumah di sepanjang Jl. MPI yang "suwung" itu. Tapi apa yang dirugikan? Kalau soal nilai lahan, dengan fungsi jalan utama itu (baik ada busway ataupun tidak), nilai lahan menjadi sangat tinggi. Justru yang merugikan adalah kesepakatan masyarakat PI sendiri yang tidak mau mengubah fungsi menjadi komersial sehingga rumah-rumah bernilai tinggi itu daya tawarnya menjadi rendah, alias tidak laku disewakan ataupun dijual. Yang saya baca dari media bahwa keberatan dari masyarakat PI tentang busway ini bukan soal nilai lahan (berkaitan dengan hak yang dimiliki), tetapi soal kekhawatiran JL. MPI akan semakin macet saja. Jadi soal kemacetan, bukan hak-hak properti yang tereduksi. Nah, kalau soal kemacetan yang akan semakin parah bukan hanya pemilik mobil masyarakat PI, tapi termasuk pemilik mobil masyarakat Cinere, Ciputat, dan Pondok Cabe. Itu persoalannya. Kasusnya sama ketika ada rencana busway di koridor I (Sudirman-Thamrin-Kota), dan koridor-koridor (II, III) yang lain, juga ada protes semacam itu. Tapi, berdasarkan proses alami "moda assigment", ketika proses pembangunan busway memang terjadi kemacetan luar biasa, tetapi setelah beberapa waktu, kemacetan di koridor I, II, III menjadi "normal" kembali. Jadi apa relevansinya soal rencana busway ini melibatkan masyarakat kalau yang dipersoalkan hanya kemacetan yang semakin macet di tahap awal? Kalau soal kemacetan yang semakin parah, sebenarnya pembangunan "under-pass" itu patut dikritik, tapi setelah "under-pass" selesai, ternyata semakin lalu lintas jadi lancar. Begitu juga busway nantinya. Yang jelas bahwa pemilik mobil (termasuk saya jelek-jelek juga punya mobil) terus "dirugikan" dengan kebijakan Gubernur Sutiyoso ini. Tinggal bagaimana si pemilik mobil ini mau mengubah gaya hidup secara smart tanpa mengurangi tujuan hidup itu sendiri. Rencana busway memang termasuk bagian dari proses perencanaan tata ruang sesuai dengan UU 26/2007, tetapi karena lingkupnya bukan pengubahan tata ruang, yaitu soal keteknikan/manajemen perlalulintasan, maka ia terkait dengan UU 14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan DKI Jakarta no. 9/1992 tentang Lalu LIntas dan Angkutan Jalan di DKI Jakarta. Dalam UU dan perda tersebut saya tidak menemukan pasal bahwa dalam pembinaan lalu lintas itu harus melibatkan masyarakat untuk ikut menyusun perencanaannya. Thanks. CU. BTS (penumpang busway dan bukan konsultan busway) ----- Original Message ----- From: Deden Rukmana To: [email protected] Cc: Deden Rukmana Sent: Saturday, September 15, 2007 10:17 AM Subject: [referensi] Warga Pondok Indah dan rencana lajur busway Rekan-rekan semua, ysh: Dalam beberapa hari ini saya mengikuti berita perlawanan masyarakat Pondok Indah terhadap rencana pembangunan lajur busway di Jl. Metro Pondok Indah - melalui The Jakarta Post. Kasus ini menarik buat saya karena ini merupakan contoh nyata adanya tantangan bagi dunia perencanaan di Indonesia seiring dg dinamika masyarakat yang semakin kritis terhadap rencana yang tidak credible. Saya cukup kaget membaca bahwa dalam penyusunan rencana lajur busway tersebut, pihak pemerintah kota sama sekali tidak membahasnya dengan masyarakat Pondok Indah -sebagai pihak yg mendapat pengaruh eksternalitas dari rencana pembangunan lajur busway tersebut. Saya berkesimpulan bahwa proses perencanaan lajur busway tersebut masih menggunakan pendekatan rationalitas yang menempatkan planner sebagai pihak yang paling mumpuni dalam merencana di ruang publik tanpa kolaborasi dengan stakeholder lainnya dalam domain publik tersebut. Ini tentunya kesalahan mendasar dalam proses perencanaan lajur busway tersebut. Ada baiknya bahwa rencana tersebut berbenturan dg masyarakat Pondok Indah yang notabene adalah masyarakat kelas menengah atas yg tidak mudah diyakinkan oleh rasionalisasi sebuah rencana sehingga kesalahan tersebut dapat "dibongkar". Dalam perkembangan selanjutnya, setelah ada protes dari warga Pondok Indah pihak pemerintah kota mengadakan public meeting. Hanya sekali lagi dan ini lebih mengagetkan saya bahwa setelah pertemuan tsb pemerintah kota bersikukuh untuk meneruskan rencananya meskipun ada keberatan dari pihak warga Pondok Indah. Warga Pondok Indah memberikan argumennya dan juga alternatif rencana, hanya semua itu dihiraukan oleh pihak pemerintah kota. Pendapat dan pandangan warga terhadap rencana lajur busway dianggap sebagai kendala saja bukannya menjadi input utk menyempurnakan rencana pembangunan lajur busway tersebut. Ini adalah prinsip perencanaan yg diabaikan oleh pemerintah kota. Mereka menganggap bahwa rencana terbaik adalah rencana yg mereka buat tanpa mesti memperhatikan input dan aspirasi dari masyarakat kota. Ini adalah suatu kemunduran dalam dunia perencanaan di Indonesia. Di negara-negara lain, khususnya di US adalah sangat lazim sebelum sebuah rencana yg menyangkut ruang publik diimplementasikan selalu diadakan public meeting yg sering kali diadakan berulang kali utk mengakomodasi pluralitas masyarakat dan kompleksitas isu publik tersebut. Semestinya para perencana lajur busway tersebut aktif utk menangkap dan berkolaborasi dengan masyarakat utk membuat rencana yg menghargai aspirasi semua pihak. Perencana tidaklah hanya menggunakan data sekunder dan metoda-metode rasionalitas utk menyusun rencana. Dalam abad ke-21 ini, pendekatan itu tidaklah relevan. Makin rumitnya masalah perkotaan dan ketidakpercayaan masyarakat thp pemerintah dan para ahli adalah kenyataan yg membuat perencanaan pada saat ini tidak bisa mengandalkan semata pada rationalitas. Kesimpulan saya, rencana tanpa input dari masyarakat adalah sebuah rencana yg prematur dan perlu dikaji ulang. Hal ini juga yg ingin saya sampaikan berkaitan dengan rencana pembangunan lajur busway di Jl. Metro Pondok Indah. Pemikiran saya ini pun saya tuangkan di blog saya. Seperti biasa, comments are invited. Khususnya bilamana diantara rekan-rekan ada yang terkait dalam kasus ini misalnya sebagai warga Pondok Indah ataupun mengetahui kronologis detail dari kasus ini mungkin bisa melengkapi atau merespon pendapat saya ini. Pendapat saya ini hanya didasarkan pada informasi dari dua tulisan di The Jakarta Post. Salam hangat dari Savannah, Deden Rukmana ------------------------------------------------------------------------------ Moody friends. Drama queens. Your life? Nope! - their life, your story. Play Sims Stories at Yahoo! Games.
