2008/12/21 risfano <[email protected]>: > Rekans ysh, > > Kalau membaca tanggapan dari milis "jurnalisme" di bawah. > Kelihatannya ada kerancuan antara "Jakarta" dan "pemerintah > nasional/pusat". > > Mengenai desentralisasi pemerintahan, sudah tinggal 5 urusan yang > sepenuhnya jadi kewenangan nasional. Selebihnya jadi urusan daerah > provinsi dan kabupaten/kota. Ini hanya soal waktu karena daerah > secara teknis belum siap, konsentrasi orang pinter masih di > departemen, karena rekruitmen sebelum otonomi daerah. > > Kedua, menyangkut dana/fiskal. Bagi hasil daerah penghasil > eksploitasi SDA sekarang kan cukup besar. Yang selebihnya > menjadi "pendapatan pemerintah (nasional)", jadi bukan Jakarta. > Nasional, artinya ya untuk seluruh daerah. Memang bagi daerah > penghasil bisa kurang puas, tapi jangan lupa mereka punya saudara > stanah air di NTT, NTB, Maluku, Sultara dst, yang minus. > Departemen Keuangan sudah menyatakan bahwa total dana transfer ke > daerah (DAU, DAK dan lainnya) mulai th 2009 sudah lebih besar dari > total dana ke departemen (sektor). > > Sekali lagi mesti dibedakan antara Jakarta (& Bodetabek) dengan > nasional. Supaya jelas, kalau kritis iu kepada siapa. Kepada > pemerintah pusat? Kira-kira pengambil kebijakan nya siapa? > Kalau Pemda DKI dan Bodetabek, ya tidak salah toh kalau mengurusi > pelayanan bagi warganya. Maunya Pemda DKI hanya ngurusi warga yang > ber-KTP saja (yang lain diusir, huniannya dibongkar, dst) tapi tak > bisa kan, nyatanya urbanisan datang terus. > > Intinya perspektinya mesti dikembangkan, bagaimana mengembangkan > daerah, bukan menyederhanakan persoalan. Saat ini kebanyakan > masyarakat pencari kerja juga lebih suka ke luar negeri kok. > Bagaimana mengembangkan SDA, SDM daerah sesuai potensi masing- > masing. Sudah banyak inovasi dilakukan oleh erbagai daerah. Tapi, > dari pengamatan saya memang milist 'referensi' ini masih didominasi > wacana tahun 1970-80an, counter-magnet, pindahkan ibukota, dst. > > Menurut penelitian SMERU, sebetulnya rasa ketidak-puasan akan > ketimpangan antar daerah itu sebagian besar adalah > masalah "persepsi". Karena nyatanya kalau dilihat per-kapita, > pendapatan maupun alokasi anggaran pemerintah beda antar daerah > tidaklah mencolok. > Dalam hal ini Cak Andri betul, persepsi ini antara lain dipicu > tontonan TV yang seolah menunjukkan kemewahan ibu kota. Banyak teman > se daerah saya setengah tidak percaya kalau banyak gubuk dan > perkampungan padat di Jakarta. Dikiranya rumah orang Jakrta bagus- > bagus seperti di sinetron semua. > > Salam, > Risfan Munir
Pak Risfan, Pak Aunur, dan rekan-rekan ysh., Selama ini ada pandangan (karena sinetron TV, majalah fashion, dlsb.) bahwa seolah-olah orang-orang yang hidup di Jakarta seluruhnya adalah orang-orang kaya raya yang terus-menerus dimanjakan dengan jalan tol dalam kota, "kedekatan" dengan Pusat Pemerintahan, uang yang masih berputar-putar di radius 100 km dari Monas, tempat hiburan, "semua urusan harus melalui kita", dlsb. Ini *tidak* benar. Yang benar adalah, cuma *sebagian* orang Jakarta yang menikmati semua ini -- beberapa pihak "tertentu." Yang miskin, tentu tetap saja tinggal di kolong jembatan; yang karyawan, tetap mengabdi untuk perusahaan; yang PNS gajinya tetap saja sama dengan yang PNS di luar Jakarta. Dan amat disayangkan, si miskin dan kelompok "biasa-biasa saja" ini justru digunakan untuk mempolitisasi bahwa "di Jakarta juga ada orang miskin, rumah gubuk, sekolah reot, dlsb." sehingga bagian Jakarta yang gemerlap tidak kelihatan dan tetap bisa dinikmati oleh pihak-pihak seperti anak-anak para elite yang suka membalap dan pacaran dengan para artis DKI (yang "entah kenapa" juga otomatis berpredikat "artis nasional"). Yang terakhir tadi sebagai contoh saja; dan tentunya masuk akal juga orang tuanya yang politisi, penjabat nasional, pimpinan perusahaan, artis, atau pembalap juga pastilah juga ikut "kecipratan" segala bentuk "kue" ini -- dalam porsi yang boleh jadi lebih besar. Kecenderungan Jakarta menjadi pusat segala-galanya (termasuk ekonomi, ibukota, pemerintahan, hiburan, elite, dll.) ini tidak baik. Fungsi-fungsi inilah yang sebaiknya dibagi-bagi ke daerah lain dan sesudah itu diperkuat. Kita lihat bahwa Amerika Serikat mempunyai pusat pemerintahan di Washington, District of Columbia; pusat hiburan di Hollywood, California; pusat keuangan di New York City. Apakah pendistribusian fungsi ini melalui counter-magnet, pemindahan Ibukota, ... atau negara federal sekalipun, itu *tidak* penting. Mengapa wacana pemindahan Ibukota ini yang menonjol, salah satunya boleh dilihat majalah bulanan Intisari pertengahan tahun 2008 ini -- yang jelas-jelas membuat judul cover, "Pindahkan Ibukota, Selamatkan Jakarta". Intinya adalah, fungsi-fungsi penting didistribusikan ke daerah-daerah lain. Cara pendistribusian *tidak* penting. Dan saya kira lebih baik Bapak dan Ibu perencana yang menentukan caranya daripada masyarakat umum yang tidak mengerti, cenderung berpikir simplistik, dan hanya bisa memberikan opini lewat citizen-journalism, namun tetap menjadi pihak yang paling terpengaruhi oleh berbagai ragam kebijakan. Salam, Andri
