Mbak Nita dan temans ysh,

Bener nih kalau diminta pindah ke Deltamas "berontak"? Bagaimana 
kalau diberi rumah dinas yang nanti bisa ditebus nyicil tanpa bunga 
tanpa DP. Lalu biaya pindah sekolah anak (yang kualitasnya lebih 
baik) ditanggung, juga biaya-biaya terkait kepindahan tersebut. Lalu 
di kompleks tersebut dilengkapi fasilitas kesehatan lebih baik, 
murah, dekat dari tempat tinggal sekarang. Juga fasilitas belanja 
dan lainnya. Tapi tak mungkin kan Pemda menyediakannya.

Intinya. Biasanya eksternalities nya kok warga atau karyawan sendiri 
yang nanggung biayanya. Enak yang pegang proyek pembangunanan ibu 
kota baru nya.

Tapi, diskusi teman-teman itu sebetulnya apakah: (1) Bagaimana agar 
penghuni ibu kota lebih nyaman dengan kota tidak diserbu pendatang? 
Atau, (2) pemerataan pembangunan regional? Kalau yang kedua ini 
sasarannya, saya kira nambah satu ibu kota tidak akan significant. 
Sekarang saja ada Medan, Surabaya, Makassar, berarti nanti nambah 
satu lagi saja. Mungkin perlu 30 ibu kota. Tapi mungkin bukan ibu 
kotanya yang perlu tetapi kekuasaan pemerintah pusatnya yang perlu 
disebar ke gubernur-gubernur. Tapi sudah juga itu kekuasaan disebar, 
tapi kok ya belum ngaruh ya.

Menurut saya, sebagai forum keplanologian, sebaiknya "referensi" 
mengulas pertimbangan faktor-faktor lokasi dan rekayasanya untuk 
mengurangi 'beban' ibu kota atau kesulitan penyebaran regional. Dari 
pada olok-olok, atau mencari kesalahan "tulis" (redaksional, 
pengertian) di antara milisters, terus itu yang diperdebatkan, terus 
nyimpang substansinya. 

Semua sarjana mesti memperjuangkan "pengentasan kemiskinan", 
atasi "keterbelakangan". Bukan planner saja, bukan kita-kita saja. 
Di dunia ini ada Ruwanda, Pantai Gading, Somalia, ada Nepal, tapi 
juga ada Jepang, ada China. Ada desa kecil di hulu Kapuas, di Lembah 
Baliem, di Larantuka, ada Bandung ada Jakarta. Itu memang ciptaan 
Tuhan. Di semua kitab suci juga selalu disebut ada kaya miskin. Jadi 
bukan kesalahan pemimpin terpilih, bukan kesalahan gubernur manapun, 
bukan kesalahan pemilih atau siapapun. 

Para insinyur ini mungkin sudah waktunya banyak belajar tentang ilmu 
sosial politik. Pada birokrat belajar ilmunya advokasi LSM. Cross-
cultivation, supaya balance. Sehingga, tidak terlalu menyederhanakan 
masalah memindahkan kota seperti melingkari peta. Tidak berkhayal 
menguliahi seluruh politikus, ekonom, artis untuk pindah ibu kota. 
Ingat, seluruh agama di dunia berabad-abad menganjurkan manusia di 
bumi untuk ke sorga, menjauhi neraka. Toh ya gitu-gitu saja 
hasilnya.....

Jadi bekerja saja lah semampunya. Kok repot....

Salam,






--- In [email protected], arinynta <ariny...@...> wrote:
>
> untuk tinggal dimana, itu terserah, suka2 setiap orang... tidak 
bisa dipaksa dong. kecuali orang itu diberi "iming2" bahwa di tempat 
yg baru, dia akan hidup dgn lebih layak, lebih sejahtera, lebih 
berkualitas, lebih sesuai dengan gaya hidupnya, pokoknya yg serba 
lebih... dari yg dia terima saat ini.
> 
> bagaimana agar itu bisa terjadi, sediakan semua yang mereka akan 
(harus) bisa dapatkan sejak awal. dan siapa yg harus menyediakan, 
tidak harus pemerintah. sekarang sudah jamannya P3 alias public 
private partnership.
> 
> tapi jg hrs diingat, banyak pengalaman, memindahkan ibukota 
kabupaten saja, setengah mati repotnya. kenapa demikian, karena 
dilakukan setengah2. 
> coba saja lihat Deltamas yang sudah dijadikan pusat pemerintahan 
kab Bekasi. sudah ramaikah sekarang? apakah rumah2nya dihuni oleh 
para PNS dari kantor-2 pem tersebut? apakah ada aktivitas lain yang 
membuat profesional non PNS mau datang dan tinggal di sana? jawabnya 
belum.
> 
> jujur saja, kalau saya "dipaksa" pindah ke Deltamas sekarang, saya 
akan berontak... 
> 
> salam
> nita
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> ________________________________
> From: Benedictus Dwiagus S. <bdwia...@...>
> To: [email protected]
> Sent: Friday, December 19, 2008 12:11:50
> Subject: RE: [referensi] Ibukota RI *Tetap* Jakarta
> 
> 
> Bung Andri,..
> Kalau mau sih, salah satu dari kota di luar jawa « mengkudeta »
> jakarta,…. 
> Dan mengambil alih status ibukota nasional,…. Melalui jalur-
jalur politk
> dan kekuasaan perwakilan daerah,.. 
> Itu kalau memang dari daerah luar jakarta memang berminat untuk 
jadi
> Ibukota loh,…. 
> Jangan-jangan mereka gak berminat juga menjadikan kota 
kesayangannya
> menjadi Ibukota,… 
>  
> Bagaimana,…. Ajak daerah untuk revolusi? 
> hehehehhe
>  
> Best Regards,
>  
> Benedictus Dwiagus S.
> http://bdwiagus. blogspot. com
> http://bdwiagus. multiply. com 
>  
> "The most difficult thing in the world is to know how to do
> a thing and to watch somebody else doing it wrong, without 
comment."  - T. H. White
>  
> :::... Indo-MONEV ...:::
> Indo-MONEV is a mailing list to build a network of Indonesian
> People anywhere in the world who are interested, dedicated, and 
profesionalised
> to the work on monitoring and evaluation and other related 
development
> issues including development aid works, particularly in Indonesia.
> Join in by sending an email to:  indo-monev-subscrib 
e...@yahoogroups. com 
>  
> From:refere...@yahoogrou ps.com [mailto:referensi@ yahoogroups. 
com] On Behalf Of Mohammad
> Andri Budiman
> Sent: 19 December 2008 00:06
> To: refere...@yahoogrou ps.com
> Subject: [referensi] Ibukota RI *Tetap* Jakarta
>  
> --- In refere...@yahoogrou ps.com,
> "Mohammad Andri Budiman" 
> <mandrib@> wrote:
> > Mengapa tidak berpikir untuk meyakinkan para penguasa, artis-
artis
> > sinetron, kaum berduit, dan berpengaruh di negeri ini untuk 
berhenti
> > tinggal di Jakarta?
> > 
> > Salam,
> > Andri
> >
> 
> Mohon maaf. Saya salah. Tidak ada yang bisa memaksa mereka tinggal 
di 
> manapun. Itu hak azasi orang per orang. 
> 
> Lagi pula, siapa yang mau tinggal di daerah kalau sudah makmur? Di 
> daerah tidak ada "entertainment". (Orang daerah pun bingung 
> "entertainment" itu bahasa apa?). 
> 
> Di daerah kalau ada apa-apa susah dapat perhatian Pemerintah 
Pusat. Di 
> Sumbagut, misalnya, sudah pemadaman lampu bergilir bertahun-tahun, 
> siapa yang peduli? (Di Jakarta cukup satu hari mati lampu untuk 
> membuat Bapak Wapres berkomentar dan cukup satu pemadaman di 
Stadion 
> Gelora Bung Karno untuk membuat Bapak Presiden menelepon Bapak 
Menteri 
> ESDM dan kemudian Bapak Dirut PLN pun terbirit-birit meninjau 
lokasi). 
> 
> Di daerah orangnya sirik-sirik. Wajar saja mereka sirik, sumber 
daya 
> alam ada di mereka, tapi uangnya ada di Jakarta. 75% uang nasional 
ada 
> di Jakarta? 60%? Angka tidak penting: ada gula ada semut, 
urbanisasi 
> ke Jakarta makin meningkat. (Mereka orang-orang daerah yang datang 
> (belakangan) ke Jakarta tidak tahu diri, siapa mereka itu, bikin 
> macet, usir saja, Bapak Gubernur!).
> 
> Kalau tidak ada investasi masuk ke daerah, itu bukan salah 
Pemerintah 
> Pusat. Salah sendiri, rakyat daerah kok memilih Gubernur atau 
Bupati 
> yang tidak pandai menarik investor. (Jakarta lain. Investasi apa 
aja 
> bisa, balik balik modal juga gampang, wong investor pasti yakin 
> uangnya ada di situ. Bisnis tol dalam kota? Cuma ada dan hanya 
bisa di 
> Jakarta!) 
> 
> Problem Jakarta adalah Problem Nasional. Problem daerah? Kan sudah 
ada 
> desentralisasi? Urus diri sendiri dong. Mau nambah anggaran buat 
APBD? 
> Silakan berebut dengan daerah-daerah lain, kami sedang fokus untuk 
> proyek MRT di Jakarta.
> 
> Mari tingkatkan Pemusatan Segala-galanya di Jakarta. Uang. 
Kekuasaan. 
> Hiburan. Utang -- upps, maaf, yang terakhir ini tentu harus tetap 
> ditanggung bersama-sama secara Nasional.
> 
> Kami berhak. Mereka tidak. Ibukota RI tetap kami, Jakarta. 
> 
> Jadi, daerah-daerah Kasta Sudra, berhentilah kalian berteriak dan 
> bergolak! 
> Sing podo rukun. 
> Biar kami, Jakarta, yang "menikmati" macet harian dan banjir 
tahunan 
> ini..:-)
> 
> Salam,
> Andri     
> 
> 
>       New Email addresses available on Yahoo!
> Get the Email name you&#39;ve always wanted on the new @ymail and 
@rocketmail. 
> Hurry before someone else does!
> http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/
>


Kirim email ke