Pak BTS ysh., Saya kira yang ilmiah pun ujungnya bisa menjadi subjektif, dan karena itu, politis. Mudah-mudahan tidak salah bila saya beri contoh yang berikut ini. Kita lihat pada ilmu psikiatri, di DSM (Diagnostic and Statistical Manual) I & II, homoseksualitas dimasukkan sebagai penyakit mental. Namun, pada DSM IV, homoseksualitas tidak lagi dimasukkan sebagai penyakit mental. Apakah ini karena menguatnya pengaruh organisasi homoseksual seperti Mardi Grasyang meminta diakui dan disahkan sebagai "jenis ketiga" sehingga para psikiater pun tidak bisa tidak juga ikut arus? Atau ada pula psikiater yang ternyata homoseksual dan ikut "bersuara"? :-)
Bila kita teliti lebih dalam apa yang terjadi di dunia ilmu pengetahuan yang kita anggap sebagai "ilmiah dan sekali-sekali tidak bisa politis" ini, mungkin bisa kita perhatikan kasus geosentris vs heliosentris di masa R enaissance, pertentangan subjektif antara guru dan murid, Freud dan Jung, atau yang paling dekat: kasus lumpur Lapindo, benarkah tidak ada "sesuatu" sehingga kesimpulan Kementerian Ristek bertentangan dengan satu golongan ilmuwan yang lain? Begitu juga dengan kasus ini. Saya kuatir, pendefinisian Jakarta dimanfaatkan untuk "meniadakan masalah" untuk akhirnya menguntungkan lagi aglomerasi Jakarta -- yang memang selalu bisa diartikan sebagai "Pusat," "Pemda," atau bahkan "Jabodetabek" -- bergantung kepada kepentingan tertentu. Kita tentu paham, masalahnya bukan "Jakarta yang mana?" tapi "Bagaimana menuntaskan aglomerasi yang sudah puluhan tahun ada di Republik ini?" Bukan begitu, Pak? ;-) Demikian. Thanks. CU. Andri 2008/12/26 Bambang Tata Samiadji <[email protected]> > Halo Bung Andri, > > saya terpaksa harus menanggapi posting Anda menyangkut soal "Jakarta yang > mana?" Soalnya pertanyaan itu berasal dari saya. > > Tentu berbeda dengan contoh yang Anda kemukakan "rakyat yang mana?" dari > sinyalemen Presiden yang ada kontek dengan politik. Pertanyaan saya "Jakarta > yang mana?" sama sekali bukan pertanyaan politis, bukan juga penyangkalan > yang apologis. Pertanyaan saya menyangkut klarifikasi. > > Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan..... "Pura-pura dalam perahu, > ....kura-kura sama-sama tidak tahu". > > Thanks. CU. BTS. > > > > > --- On *Fri, 12/26/08, Mohammad Andri Budiman <[email protected]>* wrote: > > From: Mohammad Andri Budiman <[email protected]> > Subject: [referensi] Re: pengertian ibukota negara > To: [email protected] > Date: Friday, December 26, 2008, 3:48 AM > > *"**Diskusi tentang aglomerasi "Jakarta" haruslah** ** jelas >> batasannya (definisinya) . Jakarta yang mana?**"* >> > > > > > > Jadi teringat Orde Baru menjelang reformasi. > Ketika itu ada tokoh masyarakat yang nyeletuk ke Presiden, "Rakyat > menghendaki Bapak (Presiden) mundur." > Yang menjawab kompak justru pembantu-pembantu Presiden, "Rakyat yang mana?" > ;-) > > > Orang awam bisa melihat jelas aglomerasi (pemusatan/penumpuk an) > pembangunan di Jakarta. > Orang pintar justru mengaburkan masalah lagi dengan bertanya: Jakarta yang > mana? > > > Pura-pura dalam perahu.. > Kuya-kuyi tidak tahu.. > > Salam, > Andri > >
