Mas Andri dan rekan milisters ysh, Pelajaran penting dari apa yang Mas Andri postingkan adalah pentingnya pengembangan suatu agglomerasi penduduk yang berdaya beli. Salah satu dampak ikutan dari agglomerasi penduduk yang berdaya beli ini adalah bahwa anggota masyarakatnya nggak usah jadi pejabat untuk bisa hidup berkualitas dan bermartabat. Dengan hidup berdagang sate (melakukan aktivitas layanan penyediaan salah satu kebutuhan dari masyarakatnya) dia bisa memiliki kualitas ekonomi yang nggak kalah dari pejabat daerah. Bahkan nggak perlu takut kepada KPK atas uang yang dihasilkannya (kata Mas Andri...). Cerita sukses seperti ini tidak jarang ditemui, seperti juga pada tahun 1996 dulu pernah dimuat pada profil di Kompas tentang bagaimana seorang Sriyanto dari Wonogiri membangun bisnis Bakso Tittoti-nya di Jakarta sehingga selain memberinya hidup makmur di Jakarta, usaha tersebut membuatnya bisa membangun rumah senilai 3 milyar rupiah (3 milyar sebelum krismon lho....!) di kampungnya di Wonogiri. (Total aset orang tua saya yang jadi PNS lebih dari 30 tahun aja, dengan nilai present di tahun 2007 ketika Beliau pensiun, mungkin nggak lebih dari 1 milyar padahal sebagian besar nilai aset tsb dikontribusi dari nilai rumah yang mantan rumah dinas yang kemudian dikonversi menjadi rumah pribadi sejak tahun 85an...) Juga di Semarang tentang seorang Ibu tua penjual sego (nasi) liwet yang omsetnya lebih dari 2,5 (dua setengah) juta per hari dengan modal beras beberapa belas kilo dan ayam kampung sekitar 25 ekor beserta beberapa bahan lain yang untuk belanjanya (modal harian) dia tidak pernah lebih dari satu juta setengah per hari. Saya yakin pasti juga ada cerita sukses dari "orang kecil" seperti itu di Medan dan di kota-kota lain di Indonesia.
Saya yakin agglomerasi penduduk yang berdaya beli ini pasti dihasilkan dari suatu agglomerasi penduduk yang berproduktif. Karena itu, ketimbang menjadi orang yang "anti terhadap agglomerasi Jakarta" (he... he... he... ikut istilah Pak Risfan nih....) atau sinis terhadap kinerja orang lain, saya lebih memilih untuk mengkampanyekan suatu pendistribusian agglomerasi penduduk yang lebih baik di negara kita. Pembentukan agglomerasi penduduk saja mampu mengembangkan skala ekonomi tertentu bagi kegiatan-kegiatan yang sederhana. Maka apabila bisa dilakukan pengembangan agglomerasi-agglomerasi yang terdistribusi secara baik, saya yakin akan meningkatkan ruang gerak bagi ekonomi bangsa. Apabila ruang ekonomi bangsa bisa dikembangkan maka, saya yakin, persoalan-persoalan dari "gigantisme Jakarta" dan/atau "konsentrasi Jawa" akan banyak terkurangi. Salam, Fadjar Undip --- On Sun, 1/4/09, Mohammad Andri Budiman <[email protected]> wrote: > From: Mohammad Andri Budiman <[email protected]> > Subject: [referensi] Penjabat dan Tukang Sate (A Comparative Study) > To: > Date: Sunday, January 4, 2009, 1:05 PM > > > > > > > > > > > > > > > > > > Rekan-rekan > ysh., > > Beberapa > penjabat sering kita dengar mengeluh gaji dan > tunjangannya tidak cukup. Tidak kurang seorang > Menteri yang pernah di-reshuffle pernah > mengeluhkan hal ini, bukan? > > > > Nah, kalau begitu, tentu menjadi tanda tanya bagi kita > masih memiliki akal sehat, bila gaji dan tunjangan itu > memang tidak cukup, bagaimana sih caranya beberapa di > antara mereka bisa mendapat dana yang cukup, misalnya > untuk punya tanah di Puncak, menyekolahkan anak di luar > negeri, menikah dengan artis menjelang pensiun, atau > punya tabungan ruarr biasa yang tidak pernah bisa > terungkap di Swiss maupun yang agak gres: seorang mantan > penegak hukum yang dikabarkan mempunyai asset sekitar Rp 800 M > beberapa waktu yang lalu. > > > > > > Berapa sih pendapatan para penjabat? Rasanya > jarang ada yang mau terbuka tentang hal > ini. > > > Jadi, untuk > mereka-reka, sementara kita gunakan saja "Daftar Pendapatan > Penjabat" yang kebetulan masih terdapat di > archive milis > MM-UGM. Silakan klik di: > > > > > http://tinyurl. > com/9sxc5q > > > > > > atau langsung ke: > > http://www.mail- > archive.com/ mm-...@yahoogrou ps.com/msg01082. > html > > > > > > > Kita ambil sebuah contoh > saja: Kepala Daerah > Kabupaten/Kota. > > > > Tunjangan pokok Rp 2.100.000 > Tunjangan jabatan Rp > 3.780.000 > > > > > Total Rp > 5.880.000 > > Waduh, kecil banget ya, "cuman" Rp > 5,88 juta sebulan? Artinya kurang dari Rp. 200.000,- per > hari. > > > > > Ini artinya kalah dengan pedagang sate asal Boyolali yang > ngetem di Jakarta, yang omzetnya Rp. 3 juta per hari > -- yang menurut Kompas, kalau mudik ke Jateng mobilnya > minimal sekelas kijang, dan pernah tidak terimbas krismon > dan Lehman > Brothers. > > > > (Sumber: > http://gantyo. > blog.mediaindone sia.com/2008/ 10/06/krisis- lehman-dan- > pedagang- sate-tongseng/ ) > > > > > Jadi, kenapa kalau kita tanyakan sama tukang > sate, "Mau nggak jadi Walikota, Mas?" respons si > Mas cenderung, "Mau, dong, Pak biar bisa lebih > makmur!" ...tapi... kalau kepada Pak Wali justru kita yang nggak berani > nanya, "Pak, mau nggak, Pak > Wali jadi tukang sate?" > > > > > Oke deh, silakan saja berfilosofi bahwa > pekerjaan adalah "preferensi > masing-masing", "hak azasi > individual", "tergantung > anune", "menjabat adalah mengabdi, > bukan mau cari senang", dsb., dst., > dll. > > > > > Tapi kok nggak ada ya mantan Menteri, Gubernur, > Walikota yang berpikir, "Enak juga ya, kalau jual sate > bisa muter uang 3 > jeti per hari daripada cuman dapat 200 ribu thok potong > pajak dan masih dicurigai KPK?" kemudian menyatakan > mundur dari dari jabatannya dan mulai > "ngipas-ngipas" di pinggiran jalan sambil > senyam-senyum sama pelanggan setia dan bilang, "Sate-nya mau nambah seporsi > lagi kayak biasa, Mas?" > > > > > Salam,Andri > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
