Bung Nuzul, sebetulnya tarif nasional lebih baik karena yang Jawa membayar lebih besar sehingga bisa cross subsidy untuk daerah jauh seperti NTB dan NTT. Mungkin kalau mau (pasti nggak mau), pemda bisa ambil peran untuk kasih subsidi menambah "willingness to pay" masyarakat. Pemda-pemda itu masih banyak duitnya koq. Contohnya Mataram pada tahun 2006 masih punya Silpa Rp 61 M, terus tahun 2007 masih punya Rp 58 M. Dengan cara ini, maka PLN punya market yang potensial sehingga punya alasan untuk meambah daya. Thanks. CU. BTS.
--- On Thu, 4/23/09, Nuzul Achjar <[email protected]> wrote: From: Nuzul Achjar <[email protected]> Subject: Re: [referensi] [NTT+NTB] Habis Terang terbitlah Gelap To: [email protected] Date: Thursday, April 23, 2009, 11:08 AM Rekan-rekan Referiensiers Ysh, Menyambung posting rekan Benedictus tentang kelistrikan di NTT dan NTB, saya ingin sedikit sharing informasi tentang subsidi listrik di kedua daerah tersebut. Subsidi listrik di NTT per KWh adalah Rp Rp 2014,85, sedangkan untuk NTB Rp 1524,10 per KWh. Subsidi rata- rata di luar Jawa adalah Rp 776,13 per KWh. Subsidi untuk Jawa rata-rata Rp 310,97 per KWh. Karena NTT dan tidak berada dalam "sistem grid", seperti halnya dengan grid Jawa-Bali atau grid Sumatera bagian Selatan hingga Sumbar, biaya produksi listrik akan sangat mahal, ditambah lagi jika seluruh pembangkit menggunakan solar. Sedikit informasi, karena kebetulan saya akan menghadiri diskusi tentang konsep Public Service Obligation (PSO) di Bali tanggal 5 Mei 2009 nanti untuk membicarakan pola subsidi seperti apa yang pas untuk kondisi Indonesia. Apakah memungkinkan dan sesuai dengan UU jika diterapkan "tarif regional" yang mencerminkan biaya produksi ataupun "willingness to pay" (WPT). Jadi tidak lagi pakai pola tarif rata-rata nasional seluruh daerah Rp 660 per KWh. Salam, Nuzul Achjar
