Yang ngurusi transmigrasi adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menterinya Muhaimin Iskandar dari PKB. Transmigrasi diurus tidak lagi setingkat departemen seperti dulu, tapi setingkat ditjen saja. Pekerjaannya tidak lagi seperti dulu memindahkan orang dari Jawa ke luar jawa (masih ada sih..), tetapi lebih banyak kepada transmigrasi lokal dan pengembangan pemukiman transmigrasi yang ada, seperti konsep Kota Terpadu Mandiri (KTM). Thanks. CU. BTS.
--- On Wed, 12/30/09, Eko B K <[email protected]> wrote: From: Eko B K <[email protected]> Subject: RE: [referensi] Re: Ibukota baru (Pak Eko) To: [email protected] Date: Wednesday, December 30, 2009, 1:43 AM Koko, Bappenas ngurusi transmigrasi saya tdk tahu (bukan orang Bappenas), tapi yg jelas bukan saya yg ngurusi hehe... Koko, Pak Risfan, maaf saya tidak tahu kalau sudah jadi "kementrian" karena di websitenya masih pakai nama "departemen" ... hari gini rasanya banyak orang tidak hafal siapa2 saja nama menteri, beda dgn masa Pak Harto ya? :) http://www.nakertra ns.go.id/ ? Pak Risfan, saya sependapat, rasanya penjelasan bapak lebih baik dari saya...:) salam. --- On Tue, 12/29/09, Risfan Munir <risf...@yahoo. com> wrote: From: Risfan Munir <risf...@yahoo. com> Subject: RE: [referensi] Re: Ibukota baru (Pak Eko) To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Tuesday, December 29, 2009, 11:38 PM Pak Ekadj dan rekans ysh, Mohon maaf kalau saya punya pendapat lain soal pemindahan ibukota ini. Perasaan saya ide ini, juga jembatan Selat-Sunda tak lepas dari eforia setelah kemenangan pada Pemilu kemarin. Logikanya dengan dukungan politik yang ada, saatnya membangun dalam skala besar, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. New Deal lah. Sesuatu yang rasional, karena dari sebelumnya dipercaya bhw pembangunan infrastruktur skala besar sbg salah satu jalan keluar persoalan ekonomi. Yang dirasakan a.l. Kelancaran administrasi pemerintahan terganggu karena "ibu kota" ada di Jakarta yang selalu macet dan banjir. Jadi sebaiknya dipindah supaya "ibukota berfungsi lancar". Tidak terkendala masalah Jakarta. Teman-teman planner asyik "membaca yang ingin dibacanya": Pemindahan untuk atasi masalah Jakarta. Pemindahan sebagai peluang bikin counter-magnet. Tidak! Tujuannya untuk kelancaran ibukota itu sendiri. Menyelesaikan masalah Jakarta itu soal lain. Kedua, kepada rekan Wilmar. Mohon maaf justifikasi pemindahan ibukotanya kok spt "burung onta". Kalau kepalanya diamankan, aman pula badannya. Ibukotanya "hijrah" ke suasana baru, era baru. Lha rakyatnya kan tetap di tempat yang sama. Jangan-jangan malah membuat pemimpin negeri ini jauh dari yang dirasakan rakyatnya. Sebagian besar pendapat juga masih pada paradigma lama. Pemerintah pusat, pemerintah pusat, dan pemerintah pusat. Padahal dengan otonomi daerah ketergantungan pada pusat mungkin lambat laun akan beda. Kita juga belum tahu kalau "departemen jadi kementerian" semua, barangkali fungsi Ibukota juga lebih terbatas pada "kawasan perkantoran" kepala negara, para menteri, duta besar dan sedikit para penasihat dan asistennya. Selebihnya yang operasional, lokasinya tidak harus di tempat yang sama. Sehingga ibukota ini bisa cukup sebagai "kawasan pemerintahan" di antara Balaraja dengan Serang sana, kalau akses ke bandara jadi pegangan. Tapi sekali lagi, kembali ke asumsi eforia. Apakah niat itu masih akan konsisten sepanjang waktu. Kalau saya boleh berpendapat, dana yang ada lebih baik untuk memperbaiki sektor energi khususnya tenaga listrik. Rasa ketimpangan antar daerah sekarang nyata pd ketimpangan ketersediaan listrik. Kedua, bangun full armada perkapalan di kawasan timur Indonesia. Sehingga tidak ada kendala hubungan antar pulau. Dari kedua pembangunan itu juga tenaga kerja tercipta banyak, pertumbuhan ekonomi dipacu. Pemerataan lebih jelas. Ketiga, siapkan diri menghadapi FTA China-Asean yang implikasinya sangat besar bagi nasib industri kita, kalau mereka terpukul akhirnya membanjir ke kota-kota besar lagi. Salam, Risfan Munir From: ffekadj <4ek...@gmail. com> Sent: Wednesday, December 30, 2009 12:33 AM To: refere...@yahoogrou ps.com Subject: [referensi] Re: Ibukota baru (Pak Eko) > Masalah Jawa sudah padat penduduknya. Mengapa ibu kotanya yg dipindah? Mengapa bukan manusianya yg dipindah dgn transmigrasi? Pak Eko ysb, mau nanya, kalau ditransmigrasikan lokasinya dimana? Trims. Salam. -ekadj --- In refere...@yahoogrou ps.com, Eko B K <ekobu...@.. .> wrote: > > Dear all, > > Saya sependapat dgn Koko dan Pak BTS, pemindahan masalah ibu kota kita lihat urgensinya dulu... > > Memecahkan masalah Jakarta, masalah apa? > > Masalah transportasi? apakah harus dgn memindahkan ibu kota? Tidak bisakah dgn pembangunan public transport yg lebih baik (subway, monorail, tramway, dll)? Kalau ibu kota dipindahkan apakah dgn demikian Jakarta dibiarkan sendirian dgn masalahnya? Kalau Jakarta ditangani dan ibu kota dipindahkan, punya uangkah kita? > > Masalah banjir? Tidak bisakah ditangani dgn pembangunan infrastruktur banjir yg memadai? Kalau ibu kota dipindahkan apakah Jakarta lalu dibiarkan? Kalau ditangani keduanya, adakah uangnya? > > Masalah gempa, meledaknya krakatau, ibu kota kalau begitu harus jauh dr Jakarta, tidak bisa di Tangerang, Jonggol, dst... Tapi lalu apakah ibu kotanya dipindah dan Jakarta dibiarkan saja dgn resiko seperti itu? yah kalau penduduk Jakarta banyak yg mati itu salah sendiri kenapa tdk mau pindah, begitukah?.. . > > Masalah Jawa sudah padat penduduknya. Mengapa ibu kotanya yg dipindah? Mengapa bukan manusianya yg dipindah dgn transmigrasi? > > Belajar dr pengalaman negara lain dan sejarah bangsa sendiri perlu, tetapi masalah kita yg spesifik lah yg perlu didalami sebelum memutuskan.. . > > Sekali lagi saya tdk anti ide pemindahan ibu kota, tapi saya kok menangkap kesan kita putus asa dgn masalah Jakarta lalu hendak melarikan diri (maaf kalau kesan saya salah)... Kenapa masalahnya tdk kita hadapi head on? Apakah dgn memindahkan ibu kota lalu Jakarta kita biarkan? Kalau tdk kita biarkan artinya kita punya 2 pengeluaran negara yg besar: (1) mengatasi masalah Jakarta dan (2) memindahkan ibu kota... > > ini masalah keterbatasan anggaran dan opportunity cost... ketika angka kematian ibu dan bayi di beberapa propinsi masih tinggi, kemiskinan dan pengangguran yg signifikan, tingkat persaingan dgn China dan Vietnam yg menajam, krisis ekonomi yg belum sepenuhnya pulih, dst.. tentu kalau anggaran pemerintah kita tdk terbatas tidak ada masalah.. > > salam.
