Dear All, Pada waktu kami memindahkan Kantor Rektor dari Demangan Baru ke Babarsari, dilakukan secara bertahap namun dengan analisis yang tidak terlalu cermat. Implikasinya, jalan kecil di sepanjang selokan mataram yang awalnya digunakan menjadi jalan mengawasi selokan oleh pihak pengairan menjadi berubah fungsi, semakin ramai dan padat. Di beberapa tempat di kiri-kanan jalan terjadi konversi lahan pertanian menjadi gubug dan bangunan permanen untuk warung dan berbagai keperluan mahasiswa. Kos-kosan di Demangan berkurang dan di Babarsari dan sekitarnya menjadi sangat ramai dan padat. Jalan-jalan menuju Kampus Atma Jaya menjadi jalan yang tidak pernah tidur karena nyaris 24 jam warung dan toko buka melayani mahasiswa. Perubahan aktivitas dan visualnya memang luar biasa, sementara pemindahan Kantor Rektor dilakukan dalam jangka yang relatif singkat sekali.
Pemindahan ibukota tentunya berdampak luar biasa. Apakah kira-kira bisa dibuat model eksperimental yang komprehensif dengan teknologi digital seperti ketika anak-anak kita main games perang-perangan di Yunani Kuno ya ? Apakah dalam planning juga sudah memanfaatkan teknologi digital semacam itu ? Kami di Atma Jaya sudah menggunakan digital dalam perancangan arsitektur berkat impian hebat teman Prof Prasasto Satwiko yang sekarang sedang mengajar di Melbourne untuk beberapa bulan saja. Konon ada tahapannya, yaitu digitalisasi hingga simulasi. Salam, Djarot Purbadi http://realmwk.wordpress.com [Blog Resmi MWK] http://forumriset.wordpress.com [Blog Resmi APRF] http://fenomenologiarsitektur.wordpress.com --- On Wed, 12/30/09, wilmarsalim <[email protected]> wrote: From: wilmarsalim <[email protected]> Subject: [referensi] Re: Ibukota baru dan Hijrah To: [email protected] Date: Wednesday, December 30, 2009, 9:51 AM Pak Risfan yth, Pada saat reformasi dimulai tahun 1998 saya melihat hal itu tidak akan berjalan kalau faktor kedekatan jarak yang mempermudah kolusi dan korupsi penguasa dan pengusaha tidak diputus terlebih dahulu. Makanya saat itu saya menganalogikan dengan peristiwa Hijrah, yang saya pahami sebagai fase untuk menarik diri, menjaga jarak dari praktek-praktek yang kurang benar, untuk menata masyarakat menjadi madani, lalu memberikan teladan pada seluruh bangsa. Ini bukan berarti meninggalkan seluruh jazirah dan bangs Arab dalam kegelapannya kan? Mekkah, di mana Kabah berada, tetap dijadikan pusat dunia Islam, yang beberapa tahun sesudah Hijrah 'terbebaskan' dari kebathilan. Saya jadi kurang mengerti dengan analogi burung onta yang bapak maksud. Mohon penjelasan. Selanjutnya, saya sepakat dengan pendapat bapak bahwa sebuah ibukota tidak perlu besar ukurannya, lebih kompak lebih baik. Kita perlu memikirkan kriteria apa saja untuk dapat menjadi ibukota yang baik. Kalau masalah lokasinya, justru dalam era desentralisasi ini sebaiknya kita tidak menentukan secara top-down seperti itu. Skema yang saya bayangkan adalah secara bersama dibicarakan kriteria ibukota baru tersebut, kemudian ditawarkan kepada pemerintah daerah, siapa yang dapat menyediakan lokasinya, sesuai kriteria yang disepakati. Pembiayaan seminimal mungkin bisa menjadi salah satu kriterianya. Salam, Wilmar --- In refere...@yahoogrou ps.com, Risfan Munir <risf...@... > wrote: > > Pak Ekadj dan rekans ysh, > > Mohon maaf kalau saya punya pendapat lain soal pemindahan ibukota ini. > Perasaan saya ide ini, juga jembatan Selat-Sunda tak lepas dari eforia > setelah kemenangan pada Pemilu kemarin. > > Logikanya dengan dukungan politik yang ada, saatnya membangun dalam skala > besar, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dalam > jumlah besar. New Deal lah. Sesuatu yang rasional, karena dari sebelumnya > dipercaya bhw pembangunan infrastruktur skala besar sbg salah satu jalan > keluar persoalan ekonomi. > > Yang dirasakan a.l. Kelancaran administrasi pemerintahan terganggu karena > "ibu kota" ada di Jakarta yang selalu macet dan banjir. Jadi sebaiknya > dipindah supaya "ibukota berfungsi lancar". Tidak terkendala masalah Jakarta. > > Teman-teman planner asyik "membaca yang ingin dibacanya": Pemindahan untuk > atasi masalah Jakarta. Pemindahan sebagai peluang bikin counter-magnet. > Tidak! Tujuannya untuk kelancaran ibukota itu sendiri. > Menyelesaikan masalah Jakarta itu soal lain. > > Kedua, kepada rekan Wilmar. Mohon maaf justifikasi pemindahan ibukotanya kok > spt "burung onta". Kalau kepalanya diamankan, aman pula badannya. Ibukotanya > "hijrah" ke suasana baru, era baru. Lha rakyatnya kan tetap di tempat yang > sama. Jangan-jangan malah membuat pemimpin negeri ini jauh dari yang > dirasakan rakyatnya. > > Sebagian besar pendapat juga masih pada paradigma lama. Pemerintah pusat, > pemerintah pusat, dan pemerintah pusat. Padahal dengan otonomi daerah > ketergantungan pada pusat mungkin lambat laun akan beda. Kita juga belum tahu > kalau "departemen jadi kementerian" semua, barangkali fungsi Ibukota juga > lebih terbatas pada "kawasan perkantoran" kepala negara, para menteri, duta > besar dan sedikit para penasihat dan asistennya. Selebihnya yang operasional, > lokasinya tidak harus di tempat yang sama. Sehingga ibukota ini bisa cukup > sebagai "kawasan pemerintahan" di antara Balaraja dengan Serang sana, kalau > akses ke bandara jadi pegangan. > > Tapi sekali lagi, kembali ke asumsi eforia. Apakah niat itu masih akan > konsisten sepanjang waktu. > Kalau saya boleh berpendapat, dana yang ada lebih baik untuk memperbaiki > sektor energi khususnya tenaga listrik. Rasa ketimpangan antar daerah > sekarang nyata pd ketimpangan ketersediaan listrik. > Kedua, bangun full armada perkapalan di kawasan timur Indonesia. Sehingga > tidak ada kendala hubungan antar pulau. > Dari kedua pembangunan itu juga tenaga kerja tercipta banyak, pertumbuhan > ekonomi dipacu. Pemerataan lebih jelas. > Ketiga, siapkan diri menghadapi FTA China-Asean yang implikasinya sangat > besar bagi nasib industri kita, kalau mereka terpukul akhirnya membanjir ke > kota-kota besar lagi. > > Salam, > Risfan Munir >
