Maaf pendatang baru yang masih belajar nih ..belum punya advance knowledge di bidang tata ruang. Cuma mau urun rembug..berdasarkan asumsi2 logis dan merangkum pendapat kebanyakan orang awam saja semoga bermanfaat. Sesuai budaya politik kita yang semi kerajaan nih; dengan memindahkan ibu kota ke Palangkaraya ato pulau di luar Jawa otomatis akan berpengaruh positif pada wilayah sekitar. Contoh sederhana, karena mobilitas presiden tinggi pasti akan di siapkan bandara international yang bagus, pelabuhan yang bagus, sarana transportasi yang bagus(orientasi melayani raja). Karena mesin ekonomi kita itu di gerakkan orang2 dekat dengan kekuasaan pasti akan tumbuh pusat2 ekonomi di daerah pusat kekuasaan . Dengan pusat pemerintahan pindah otomatis pusat2 bisnis juga akan mengikuti kemana pusat kekuasaan berada.(masih tingginya selingkuh bisnisman dengan penguasa sebgai budaya kita) Harapan Indonesia timur akan lebih di perhatikan semakin mendekat kepada kenyataan seandainya ibu kota di pindah ke Palangkaraya.(polesan untuk mempercantik diri dengan melihat keberhasilan pembangunan) Bagaimana dengan populasi? Pemerintah gak perlu repot-repot lagi menghidupkan program transmigrasi agar penduduk Jawa pindah ke daerah sekitar ibu kota karena pasti secara otomatis semut akan mendekati gula.( system ekonomi yang kita anut) Akhirnya Pulau Jawa akan sedikit bernapas lega, dan pemerataan penduduk, asimilasi, culture marriage pasti terjadi. Bagaimana dengan Jakarta? Jakarta akan di tinggalkan para penduduknya, dan akan menjadi kota biasa, pendapatan menurun drastis karena sector jasa sebagai sumber pendapatan unggulan juga akan menurun. Kabar baiknya Jakarta lebih bisa menata diri dan mempercantik diri . Itu asumsi orang awam kalo ibu kota di pindah ke luar jawa. Tapi sepertinya ini sulit terealisasi karena ini perpindahan ibu kota bukan soal teori perencanaan wilayah. Ini juga bukan soal semrawutnya ibu kota. Perpindahan ibu kota adalah soal selera dan kehendak sang penguasa. Birokrasi kita itu masih mendasarkan kehendak daripada scientific research. Jadi akhirnya selalu muncul alasan pindah ibu kota bukan urgent untuk memecahkan masalah. Sekilas memang gakk begitu urgent tetapi secara pragmatis kita bisa perkirakan dampak dalam short termnya seperti diatas. Catatan ya ak tidak mengkritisi pemerintah saat ini tetapi lebih melihat pola dan budaya pemerintahan yang saya ikuti dari jaman suharto sampai sekarang dan masih tersisa meskipun sedikit demi sedikit ada pengurangan. setidaknya hal yang pasti terjadi adalah dengan pemindahan ibukota setidaknya memicu pertumbuhan ekonomi daerah timur dan mengatasi over crowded population pulau Jawa.
SalamKUSWANTO --- On Wed, 12/30/09, Bambang Tata Samiadji <[email protected]> wrote: From: Bambang Tata Samiadji <[email protected]> Subject: Re: Bls: [referensi] Re: Ibukota baru dan Hijrah To: [email protected] Date: Wednesday, December 30, 2009, 4:12 AM Bung Alim, tampaknya ada 2 kelompok dalam menyikapi usulan pemindahan ibukota (pusat pemerintahan) dan tidak bisa disatukan. Yang tidak setuju (saya bagian dari kelompok ini) menganggap bahwa pemindahan ibukota tidaklah krusial dan tidak memecahkan masalah; sementara yang mendukung itu sebaliknya bahwa pemindahan ibukota adalah penting dan bisa memecahkan masalah utama. Selain itu, kelompok yang tidak setuju punya anggapan bahwa sektor pemerintahan tidak lagi sekuat dulu pengaruhnya terhadap sektor riil, sebaliknya yang setuju menganggap bahwa pemerintahan masih menjadi orientasi sektor riil. Jadi asumsinya sudah berbeda. Perdebatan ini biar saja di milis ini. Nanti akan berakhir, dan kemudian nanti akan muncul lagi. Kalau tidak salah, sepanjang usia referensi ini, soal ini sudah ketigakalinya. Nanti ada keempatkalinya. .... he..ehe..... Lucunya,..ilmunya nggak tambah-tambah. .. Thanks. CU. BTS. --- On Wed, 12/30/09, abdul alim salam <abdulal...@yahoo. com> wrote: From: abdul alim salam <abdulal...@yahoo. com> Subject: Bls: [referensi] Re: Ibukota baru dan Hijrah To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Wednesday, December 30, 2009, 3:41 AM Rekan2 Komunitas Referensi, Keliatannya diskusi pemindahan ibukota negara jadi semakin rame. Gimana kalo Komunitas Referensi mengawali tahun baru 2010 dengan mengangkat tema ini jadi Dialog Nasional? Komunitas Referensi bisa kerjasama dgn misalnya : Ormas (mis: Inkindo, Indonesia Bisa, IAP) dan group media (mis:Trijaya FM, Kompas/Media Indonesia) dll. Sementara jangan melibatkan dulu unsur pemerintah sebagai pemrakarsa nya. Perlu dikemas bahwa Dialog Nasional ini merupakan prakarsa murni masyarakat madani. Proceeding nya nanti dikirimkan ke pemerintah dan legislatif, serta lembaga tinggi negara. Ayo cepat bikin pancil (panitia kecil) utk merealisasikan ini, bila setuju. SELAMAT TAHUN BARU 2010. Wassalam Abdul Alim Salam --- Pada Sel, 29/12/09, ffekadj <4ek...@gmail. com> menulis: Dari: ffekadj <4ek...@gmail. com> Judul: [referensi] Re: Ibukota baru dan Hijrah Kepada: refere...@yahoogrou ps.com Tanggal: Selasa, 29 Desember, 2009, 10:18 PM Pak Wilmar saya potong sebentar, saya kurang tahu kalau Hawaii itu dekatan dengan Mekkah. Mengenai hijrah ini, kok solusinya sama dengan usulan saya dulu? Mengenai saran lokasi, anda yang dalam posisi down atau bottom boleh dong kasih pendapat. Salam. -ekadj --- In refere...@yahoogrou ps.com, "wilmarsalim" <wil...@...> wrote: > > Pak Risfan yth, > > Pada saat reformasi dimulai tahun 1998 saya melihat hal itu tidak akan > berjalan kalau faktor kedekatan jarak yang mempermudah kolusi dan korupsi > penguasa dan pengusaha tidak diputus terlebih dahulu. Makanya saat itu saya > menganalogikan dengan peristiwa Hijrah, yang saya pahami sebagai fase untuk > menarik diri, menjaga jarak dari praktek-praktek yang kurang benar, untuk > menata masyarakat menjadi madani, lalu memberikan teladan pada seluruh > bangsa. Ini bukan berarti meninggalkan seluruh jazirah dan bangs Arab dalam > kegelapannya kan? Mekkah, di mana Kabah berada, tetap dijadikan pusat dunia > Islam, yang beberapa tahun sesudah Hijrah 'terbebaskan' dari kebathilan. Saya > jadi kurang mengerti dengan analogi burung onta yang bapak maksud. Mohon > penjelasan. > > Selanjutnya, saya sepakat dengan pendapat bapak bahwa sebuah ibukota tidak perlu besar ukurannya, lebih kompak lebih baik. Kita perlu memikirkan kriteria apa saja untuk dapat menjadi ibukota yang baik. Kalau masalah lokasinya, justru dalam era desentralisasi ini sebaiknya kita tidak menentukan secara top-down seperti itu. Skema yang saya bayangkan adalah secara bersama dibicarakan kriteria ibukota baru tersebut, kemudian ditawarkan kepada pemerintah daerah, siapa yang dapat menyediakan lokasinya, sesuai kriteria yang disepakati. Pembiayaan seminimal mungkin bisa menjadi salah satu kriterianya. > > Salam, > > Wilmar > > --- In refere...@yahoogrou ps.com, Risfan Munir risfano@ wrote: > > > > Pak Ekadj dan rekans ysh, > > > > Mohon maaf kalau saya punya pendapat lain soal pemindahan ibukota ini. > > Perasaan saya ide ini, juga jembatan Selat-Sunda tak lepas dari eforia > > setelah kemenangan pada Pemilu kemarin. > > > > Logikanya dengan dukungan politik yang ada, saatnya membangun dalam skala > besar, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dalam > jumlah besar. New Deal lah. Sesuatu yang rasional, karena dari sebelumnya > dipercaya bhw pembangunan infrastruktur skala besar sbg salah satu jalan > keluar persoalan ekonomi. > > > > Yang dirasakan a.l. Kelancaran administrasi pemerintahan terganggu karena > > "ibu kota" ada di Jakarta yang selalu macet dan banjir. Jadi sebaiknya > > dipindah supaya "ibukota berfungsi lancar". Tidak terkendala masalah > > Jakarta. > > > > Teman-teman planner asyik "membaca yang ingin dibacanya": Pemindahan untuk > > atasi masalah Jakarta. Pemindahan sebagai peluang bikin counter-magnet. > > Tidak! Tujuannya untuk kelancaran ibukota itu sendiri. > > Menyelesaikan masalah Jakarta itu soal lain. > > > > Kedua, kepada rekan Wilmar. Mohon maaf justifikasi pemindahan ibukotanya kok spt "burung onta". Kalau kepalanya diamankan, aman pula badannya. Ibukotanya "hijrah" ke suasana baru, era baru. Lha rakyatnya kan tetap di tempat yang sama. Jangan-jangan malah membuat pemimpin negeri ini jauh dari yang dirasakan rakyatnya. > > > > Sebagian besar pendapat juga masih pada paradigma lama. Pemerintah pusat, > > pemerintah pusat, dan pemerintah pusat. Padahal dengan otonomi daerah > > ketergantungan pada pusat mungkin lambat laun akan beda. Kita juga belum > > tahu kalau "departemen jadi kementerian" semua, barangkali fungsi Ibukota > > juga lebih terbatas pada "kawasan perkantoran" kepala negara, para menteri, > > duta besar dan sedikit para penasihat dan asistennya. Selebihnya yang > > operasional, lokasinya tidak harus di tempat yang sama. Sehingga ibukota > > ini bisa cukup sebagai "kawasan pemerintahan" di antara Balaraja dengan > > Serang sana, kalau akses ke bandara jadi pegangan. > > > > Tapi sekali lagi, kembali ke asumsi eforia. Apakah niat itu masih akan konsisten sepanjang waktu. > > Kalau saya boleh berpendapat, dana yang ada lebih baik untuk memperbaiki > > sektor energi khususnya tenaga listrik. Rasa ketimpangan antar daerah > > sekarang nyata pd ketimpangan ketersediaan listrik. > > Kedua, bangun full armada perkapalan di kawasan timur Indonesia. Sehingga > > tidak ada kendala hubungan antar pulau. > > Dari kedua pembangunan itu juga tenaga kerja tercipta banyak, pertumbuhan > > ekonomi dipacu. Pemerataan lebih jelas. > > Ketiga, siapkan diri menghadapi FTA China-Asean yang implikasinya sangat > > besar bagi nasib industri kita, kalau mereka terpukul akhirnya membanjir ke > > kota-kota besar lagi. > > > > Salam, > > Risfan Munir > > > Menambah banyak teman sangatlah mudah dan cepat. Undang teman dari Hotmail, Gmail ke Yahoo! Messenger sekarang!
