Pak Djarot, rekans yshm

Sebenarnya apa yg dikembangkan Focault itu sdh dipahami oleh para planner 
(aknowledge), masalahnya dalam penerapan pada konsep pelaksanaan sering tidak 
keliar dan yg muncul adalah dikotomis dan cenderung negativist. Acknowledgement 
dengan adanya pilar2 kekuatan (kekuasaan?) ini misal diaddres dg jelas pd 
pertemuan SOM UN-ESCAP th 1995. Bahkan addressing pd agendanya pun sdh jelas 
(artinya bukan hal baru), yg baru adalah kemauan share disatu sisi dan mau 
susah disisi lainnya. Ini terkait dg siklus kekuasaan juga yg relatif terbatas 
ditambah adanya perhitungan payback thd investasi.  
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

-----Original Message-----
From: Djarot Purbadi <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Thu, 24 Jun 2010 18:24:59 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [referensi] Ridwan Kamil dan DjokoWi.... biasa aja !!!

Pak Risfan dan Rekans,

Tentang ketidakjelasan pemimpin dalam era demokrasi, menurut Pak Guru saya bisa 
dijelaskan dengan konsep kekuasaan versi Foucault yang mengatakan bahwa sekrang 
kekuasaan bukan lagi soild dan masiv melainkan terbagi-bagi dan menyebar serta 
ada dimana-mana. Teori Foucault ini sekarang tampak dan terbukti, bahwa 
kekuasaan bukan lagi dipresentasikan oleh sosok-sosok konvensional seperti 
sultan, presiden atau yang lain, melainkan unit-unit kekuasaan yang tidak ada 
dalam paradigma sebelumnya. Ketika kami meneliti Parangtritis tahun 2000-an, 
fenomena pelaku ruang, kekuasaan dan perilakunya tampak dengan jelas. Perilaku 
kekuasaan bukan semata-mata top-down melainkan bisa ke arah mana saja dan dalam 
gerak dinamis yang di luar koordinat Cartesian. Jika masih memandang kekuasaan 
di era sekarang menggunakan kacatama non-foucauldian, maka kesimpulannya 
mungkin sama dengan pandangan Pak Risfan. Artinya, fenomena Djokowi sebagai 
walikota sebenarnya hanyalah salah satu
 titik atau butir kekuasaan saja. Persoalannya, apakah cara pandang planner 
(juga arsitek) masih dengan paradigma ataukah sudah fit dengan fenomena 
lapangan???

Salam,



Djarot Purbadi

--- On Thu, 6/24/10, Risfan M <[email protected]> wrote:

From: Risfan M <[email protected]>
Subject: Re: [referensi] Ridwan Kamil dan DjokoWi.... biasa aja !!!
To: [email protected]
Date: Thursday, June 24, 2010, 9:58 AM







 



  


    
      
      
      Pak Djarot dan Rekans ysh,
 
Fenomena Solo, khususnya penataan PKL oleh Walikota Jokowi, saya kira inovatif 
dan layak (sudah banyak) ditulis sebagai "good practice". Tinggal sudut 
pandangnya. Bisa mekanisme teknis, financial engiinering, tapi yang dilihat Pak 
Djarot sisi "organizational culture", leadership. Sekarang juga terjadi ketidak 
jelasan peran "pemimpin" di era demokrasi ini. Jokowi mungkin contoh leader 
yang tahu berperan di era ini.
 
Misalnya, seperti kata Bang Jehan, salah satu kunci ialah Walikota/Pemda tidak 
nafsu ambil keuntungan atau rejeki nomplok dari pembangunan pasar. Agak beda 
dengan cerita umum tentang renovasi pasar dan lainnya.
 
Selalu ada dilema dan perdebatan "best" apa tidak? karena itu saya lebih suka 
pakai istilah "good" supaya lebih tidak menegangkan. Kompas hari ini menulis 
tentang beberapa negara yang akan mengadopsi pendekatan penanganan PKL ala Solo 
ini.
 
Salam,
Risfan Munir
 
 
 
 
 
 
 
 


--- On Wed, 6/23/10, Djarot Purbadi <dpurb...@yahoo. com> wrote:


From: Djarot Purbadi <dpurb...@yahoo. com>
Subject: Re: [referensi] Ridwan Kamil dan DjokoWi.... biasa aja !!!
To: refere...@yahoogrou ps.com
Date: Wednesday, June 23, 2010, 7:12 PM


  





Pak Risfan dan sahabats,

Setelah saya wedarkan "rahasia" atau ilmu sastrojendro dari Djokowi, ternyata 
biasa-biasa aja ya. Menurut saya, yang luar biasa adalah satunya keinginan, 
pemikiran dan perbuatan. Sampai malam tadi saya masih melihat di TV bahwa 
pembenahan ruang kota dengan model penggusuran masih saja ada, bahkan di kota 
Semarang, yang begitu dekat dengan kota Solo. Persoalan yang menarik, mengapa 
contoh praksis yang begitu bagus dari walikota Solo tidak serta-merta diikuti 
oleh yang lain? Apakah takut kalah pamor dan dianggap menjadi penyontek? Saya 
kira beberapa unsur tindakan walikota Yogyakarta ada kemiripan dengan yang 
dilakukan Djokowi. Pemindahan pasar klithikan di kedua kota dengan kirab, 
misalnya, terjadi di kedua kota ini. Apakah fenomena Djokowi sungguh biasa 
saja, ataukah bisa dituliskan menjadi best practices unik dan masuk dalam 
khasanah teori pemberdayaan masyarakat atau pembenahan ruang kota? Mungkin saja,
 Djokowi banyak belajar dari khasanah teori itu, tetapi keunikannya bisa 
diangkat menjadi pemerkayaan karena muncul dari situasi-kondisi khusus/unik.

Salam,

Djarot Purbadi

--- On Tue, 6/22/10, Risfan M <risf...@yahoo. com> wrote:


From: Risfan M <risf...@yahoo. com>
Subject: Re: [referensi] Ridwan Kamil dan DjokoWi, penasaran butir 9
To: refere...@yahoogrou ps.com
Date: Tuesday, June 22, 2010, 4:20 PM


  






Kalau saya tidak salah tangkap sih. Yang diatasi sesungguhnya "uang muka" yang 
biasanya membuat "pedagang lama" tak bisa masuk ke pasar yang baru. Apa lagi 
sebagian berasal dari PKL yang dipindahkan.
 
Tanahnya milik Pemda, sehingga soalnya biaya pembangunan. Disitu Pemda 
sepertinya memberikan "subsidi uang muka". Berikutnya cicilan diambil dari 
retrbusi.
Dia bilang sebetulnya retribusi harian itu nilainya cukup besar. Tapi pasar 
tradisional umumnya bocor di penarikan retribusi, parkir, dst. Maka, dia tata 
betul-betul manajemen pengumpulan retribusi itu. Karena dari situlah sebetulnya 
biaya pembangunan ditutup. 
 
Apakah Pemda menyewakan sebagian untuk bank, dst, dengan harga komersial, bisa 
saja kan itu jadi sumber penerimaan lainnya.
 
Pengelolaan pasar tradisional hasil pembangunan tersebut layak dicatat pula. 
Pedagang pakai seragam, lorong/gang antar stand dijaga betul kebersihan dan 
kerapiannya. Buat pembelanja ada door-prize yang diundi, hadiahnya juga ada 
yang mobil. Tujuannya tidak kalah gengsi dengan hiper/super- rmarket.
 
Salam,
Risfan Munir
www.urbaneconomic. blogspot. com
 
 
 
 
 


--- On Tue, 6/22/10, Bambang Tata Samiadji <btsamia...@yahoo. com> wrote:


From: Bambang Tata Samiadji <btsamia...@yahoo. com>
Subject: Re: [referensi] Ridwan Kamil dan DjokoWi, penasaran butir 9
To: refere...@yahoogrou ps.com
Date: Tuesday, June 22, 2010, 3:43 AM


  






Bung Jehan, sama dengan Koko, saya penasaran bagaimana sih menyiasati amggaran 
sehingga pedagang  beli kios tidak perlu membayar sepeserpun dan nanti 
investasi akan kembali. Niat baik  saja tidak cukup, tapi harus ada 
matematikanya khan?
 
Saya benar-benar "narketing" (penasaran).
 
Thanks. CU. BTS. 


--- Pada Sel, 22/6/10, Jehan Siregar <jehansiregar@ yahoo.com> menulis:


Dari: Jehan Siregar <jehansiregar@ yahoo.com>
Judul: Re: [referensi] Ridwan Kamil dan DjokoWi
Kepada: refere...@yahoogrou ps.com
Tanggal: Selasa, 22 Juni, 2010, 8:21 AM


  





Dear Koko n Pak Djarot,
Menurut saya sederhana saja, karena inisiatif ini digerakkan oleh niat murni 
untuk memberdayakan PKL, menata ruang kota dan mengembangkan kawasan baru. 
Tidak ada terselip kepentingan tertentu baik dari investor yang hendak 
berspekulasi memanfaatkan tanah/ruang kota maupun motif proyek-proyek 
pengadaan. Ketika situasi ini ada di kasus-kasus lain dan memang sengaja 
diundang oleh pengelola kota yang menerapkan "do nothing and project approach", 
maka kepentingan ini bisa berubah menjadi selilit yang merusak semangat 
kebersamaan,  sehingga tidak semua bisa happy.

Salam,
Jehan



--- On Tue, 6/22/10, Harya Setyaka <harya.setyaka@ gmail.com> wrote:


From: Harya Setyaka <harya.setyaka@ gmail.com>
Subject: Re: [referensi] Ridwan Kamil dan DjokoWi
To: refere...@yahoogrou ps.com
Date: Tuesday, June 22, 2010, 9:32 AM


  





Saya tertarik untuk mendalami butir no. 9. 
Seperti apakah 'cara tertentu' menyiasati anggaran tersebut sehingga semua 
happy?
Salam,
-K-



9. Mengapa warga (beberapa kasus adalah penataan pasar) mau pindah ke pasar 
yang ditata dengan sukarela ? Ya karena mereka mendapat kepastian tentang 
tempat jualan sesuai dengan keinginan bersama. Rahasia yang penting: pedagang 
lama di pasar baru tidak mengeluarkan uang sepeserpun. Padahal, di kota-kota 
lain proses pindah semacam itu selalu dengan mbayar beli kios. lha di Solo kok 
nggak mbayar? Ternyata Djokowi pandai menyiasati anggaran dan meyakinkan dewan 
bahwa dengan cara tertentu uang yang ditanamkan untuk pasar baru akan kembali 
dan pedagang terbebani. Sebenarnya, mereka mbayar juga, hanya dengan cara 
matematika sedemikian rupa semuanya happy.



2010/6/21 Djarot Purbadi <dpurb...@yahoo. com>


  























      

    
     

    
    


 



  






      

Kirim email ke