Pak Risfan ysh, wah saya nggak ikut-ikutan lho, hanya menggemari berita dari Post-Aid yang silih berganti. Sepertinya kita perlu kopi darat lagi nih, sambil menyambut Ramadhan. Apa benar Pak Wawo mau ke Jakarta dalam waktu dekat? Bagaimana Senin sore, atau nanti sekalian buka puasa? Salam.
-ekadj 2010/8/6 risfano <[email protected]> > > > Pak Aby, Pak ATA dan Rekans ysh, > > Kepada Pak ATA terima kasih mencoba menjelaskan situasinya. Kepada Pak Aby > terus terang saya mengalami kesulitan menjelaskan, karena respons Pak Aby ke > saya selalu emosional. > > Tapi maslahnya tidak sesederhana yang Pak Aby sampaikan. "Perencanaan tentu > untuk rakyat", bangsa. Tentu saja begitu. Tapi kalau ada pertemuan antar > sektor, misalnya soal prasarana, dan mereka membawa rencana masing-masing, > yang tentu kita percaya untuk rakyat semua, dan silang pendapat. Semua untuk > rakyat, tapi beda, kadang bertabrakan. > > Belum lagi diluar forum itu, ada rencana yang dibawa daerah, opini > masyarakat/asosiasi profesi, tokoh masyarakat, yang mengatakan itu semua > hanya pendapat pusat. Belum lagi kalau ada bidang non fisik, yang mengatakan > pembangunan selama ini belum menyentuh akar kemiskinan, belum memberdayakan, > dst. Dan, masalah antar ilmu, antar lembaga, antar UU/PP, dst. > > Pak Aby bilang kalau ada konflik solusinya "ya bawa saja ke yang lebih > atas". Itu semua tahu Pak, masalahnya diungkap karena justru yang lebih atas > itu yang menanda-tangani semua kebijakan yang bertabrakan itu. Dan > seterusnya. > > Dan, teman-teman malah melihat bahwa masalahnya justru dari filsafat ilmu > modern, bahwa "ilmu yang mengunggulkan modernisme, pembangunan" ini (bukan > cuma PWK) yang sedang mengalami krisis. Berarti semua dalam "perubahan" dan > skeptisisme (kata gurunya Eka). > > Kedua, saya tidak tahu, kayaknya Pak Aby menganggap partisipan Refrensi ini > sebagai "pemutus fatwa" kebijakan wilayah nasional atau apa, sehingga Bapak > kok protesnya keras betul. Kita semua disini kan cuma "penempel Post-Aid" > pada "majalah dinding" Referensi. Kita ungkapkan yang kita pikirkan, > barangkali ada teman yang menambahi ide/info, atau meluruskan pandangan > kita. > > Zaman sekarang tidak ada orang yang punya otoritas "fatwa" seperti itu (ini > juga persoalannya), Menteri sekalipun kuasanya cuma di kementeriannya, dan > cuma berjangka lima tahun, diluar itu harus persetujuan Dewan, Kementerian > lain, dst, atau siap menghadapi polemik di masyarakat. > > Soal: Siapa nurut Siapa? Wah, bisa diartikan gampang juga bisa susah Pak. > Ini pertanyaan 'relatif' juga zaman sekarang Pak. Pak Eka barangkali yang > bisa jawab, dengan teori skeptis dan dualistisnya. Atau sederhana yang saya > sampaikan di atas. > Kalau Bapak baca PP38 tentang Pembagian Kewenangan, saya kira menjelaskan > bahwa "bagi tugas antar lembaga" untuk menangani satu masalah (misal > transportasi, pelestarian DAS, dst) bukan perkara sederhana, karena > masing-masing punya urutan prioritas yang beda. Sehingga sama-sama "untuk > bangsa", yang satu bilang buka lahan, yang satu lestarikan, ini perkara > (siapa nurut siapa?). Yang satu bilang privatisasi (PPP), yang lain bilang > itu harus lewat pemberdayaan masyarakat, kedua policy itu ada UU/PP/Keppres > yang mendukungnya. Lebih sedih lagi kalau program ditengah jalan, ada > pergantian pemerintahan, maka "untuk rakyat" versi rezim baru bisa lain lagi > (seperti ilustrasi Pak ATA). > > Saya suka menyarankan perlunya "Knowledge Management", supaya kalau toh > ganti pejabat ganti policy, tapi "knowledge"nya kian membesar, bukan bikin > program baru yang hanya recycle yang lama saja, kan lebih baik meneruskan. > > Mohon maaf Pak Aby, saya kira Pak ATA atau Ekadj lebih luwes menjelaskan. > > Kalau di lapangan ya kita harus bisa menunjukkan bahwa solusinya jelas, > sederhana, bisa dikerjakan. Tetapi kalau di "dapur" seperti ini setidaknya > kan harus jujur secara intelektual, kalau ruwet ya katakan ruwet toh. > > Salam, > Risfan Munir > >
