Uda Eka dan rekans ysh, Akur aja, tapi kan cuma sampe Senin, Selasa udah traweh. Bagus sekali kalo ada Pak Wawo, Pak Risman, Pak Onnos dan semua.
Salam, Risfan Munir --- In [email protected], - ekadj <4ek...@...> wrote: > > Pak Risfan ysh, wah saya nggak ikut-ikutan lho, hanya menggemari berita dari > Post-Aid yang silih berganti. Sepertinya kita perlu kopi darat lagi nih, > sambil menyambut Ramadhan. Apa benar Pak Wawo mau ke Jakarta dalam waktu > dekat? Bagaimana Senin sore, atau nanti sekalian buka puasa? Salam. > > -ekadj > > 2010/8/6 risfano <risf...@...> > > > > > > > Pak Aby, Pak ATA dan Rekans ysh, > > > > Kepada Pak ATA terima kasih mencoba menjelaskan situasinya. Kepada Pak Aby > > terus terang saya mengalami kesulitan menjelaskan, karena respons Pak Aby ke > > saya selalu emosional. > > > > Tapi maslahnya tidak sesederhana yang Pak Aby sampaikan. "Perencanaan tentu > > untuk rakyat", bangsa. Tentu saja begitu. Tapi kalau ada pertemuan antar > > sektor, misalnya soal prasarana, dan mereka membawa rencana masing-masing, > > yang tentu kita percaya untuk rakyat semua, dan silang pendapat. Semua untuk > > rakyat, tapi beda, kadang bertabrakan. > > > > Belum lagi diluar forum itu, ada rencana yang dibawa daerah, opini > > masyarakat/asosiasi profesi, tokoh masyarakat, yang mengatakan itu semua > > hanya pendapat pusat. Belum lagi kalau ada bidang non fisik, yang mengatakan > > pembangunan selama ini belum menyentuh akar kemiskinan, belum memberdayakan, > > dst. Dan, masalah antar ilmu, antar lembaga, antar UU/PP, dst. > > > > Pak Aby bilang kalau ada konflik solusinya "ya bawa saja ke yang lebih > > atas". Itu semua tahu Pak, masalahnya diungkap karena justru yang lebih atas > > itu yang menanda-tangani semua kebijakan yang bertabrakan itu. Dan > > seterusnya. > > > > Dan, teman-teman malah melihat bahwa masalahnya justru dari filsafat ilmu > > modern, bahwa "ilmu yang mengunggulkan modernisme, pembangunan" ini (bukan > > cuma PWK) yang sedang mengalami krisis. Berarti semua dalam "perubahan" dan > > skeptisisme (kata gurunya Eka). > > > > Kedua, saya tidak tahu, kayaknya Pak Aby menganggap partisipan Refrensi ini > > sebagai "pemutus fatwa" kebijakan wilayah nasional atau apa, sehingga Bapak > > kok protesnya keras betul. Kita semua disini kan cuma "penempel Post-Aid" > > pada "majalah dinding" Referensi. Kita ungkapkan yang kita pikirkan, > > barangkali ada teman yang menambahi ide/info, atau meluruskan pandangan > > kita. > > > > Zaman sekarang tidak ada orang yang punya otoritas "fatwa" seperti itu (ini > > juga persoalannya), Menteri sekalipun kuasanya cuma di kementeriannya, dan > > cuma berjangka lima tahun, diluar itu harus persetujuan Dewan, Kementerian > > lain, dst, atau siap menghadapi polemik di masyarakat. > > > > Soal: Siapa nurut Siapa? Wah, bisa diartikan gampang juga bisa susah Pak. > > Ini pertanyaan 'relatif' juga zaman sekarang Pak. Pak Eka barangkali yang > > bisa jawab, dengan teori skeptis dan dualistisnya. Atau sederhana yang saya > > sampaikan di atas. > > Kalau Bapak baca PP38 tentang Pembagian Kewenangan, saya kira menjelaskan > > bahwa "bagi tugas antar lembaga" untuk menangani satu masalah (misal > > transportasi, pelestarian DAS, dst) bukan perkara sederhana, karena > > masing-masing punya urutan prioritas yang beda. Sehingga sama-sama "untuk > > bangsa", yang satu bilang buka lahan, yang satu lestarikan, ini perkara > > (siapa nurut siapa?). Yang satu bilang privatisasi (PPP), yang lain bilang > > itu harus lewat pemberdayaan masyarakat, kedua policy itu ada UU/PP/Keppres > > yang mendukungnya. Lebih sedih lagi kalau program ditengah jalan, ada > > pergantian pemerintahan, maka "untuk rakyat" versi rezim baru bisa lain lagi > > (seperti ilustrasi Pak ATA). > > > > Saya suka menyarankan perlunya "Knowledge Management", supaya kalau toh > > ganti pejabat ganti policy, tapi "knowledge"nya kian membesar, bukan bikin > > program baru yang hanya recycle yang lama saja, kan lebih baik meneruskan. > > > > Mohon maaf Pak Aby, saya kira Pak ATA atau Ekadj lebih luwes menjelaskan. > > > > Kalau di lapangan ya kita harus bisa menunjukkan bahwa solusinya jelas, > > sederhana, bisa dikerjakan. Tetapi kalau di "dapur" seperti ini setidaknya > > kan harus jujur secara intelektual, kalau ruwet ya katakan ruwet toh. > > > > Salam, > > Risfan Munir > > > > >
