Rekan Ysh
Mengapa kita mikir mundur hampir satu abad ?
NKRI (rumah) sudah kita miliki dan kita huni. Kalau ada yang tak beres, ya kita 
beresin. Jangan kita mikir lagi mengapa kita pilih rumah ini bukan rumah itu, 
sedangkan rumah yang bocor kita biarkan bocor kita ngalamun salah beli rumah. 
Salah menurut siapa ?

 WASSALAM


"SW"




________________________________
From: "[email protected]" <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Thu, August 12, 2010 12:31:21 AM
Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY

  
Saya ingin ikut ngrusuhi nimbrung.

Bukan karena fobia thd federasi yg menjadi permasalahan disini, tetapi lbh 
melihat KENYATAAN yg terjadi di negara ini. Saya kira citasi bu Ida dg sejarah 
pemilihan unitarian perlu digaris bawahi sangat jelas. Problem yg dihadapi 
founding father adalah mencari titik pengaman agar bentuk geografis yang 
demikian mudah terfragmentasi ini jangan menjadi lebih mudah dg peletakan 
kewenangan pangkal di daerah. 


Kalau hanya melihat dr sudut pandang fiskal semata, memang tdk ada masalah 
antara federasi maupun unitarian. Dan karena itulah banyak doktor ekonom dan 
doktor sospol yg basisnya dr sisi ekonomi akan menyarankan federasi. Karena 
mereka yakin tdk ada masalah dg federasi tsb di Indonesia. 


Tapi marilah kita lihat bhw Indonesia adalah satu2nya negara di dunia yg 
merupakan rentangan negara kepulauan. Bahkan negara kepulauan yg lbh kecil spt 
Jepang tdk menggunakan federasi sbg konsep pembentukan negaranya. Federasi 
menjadi pilihan terbesar bagi negara daratan, atau continental yg lbh mudah 
dalam penciptaan penyatuannya. 


Krn itulah kewenangan pangkal harus tetap ada di pusat. Ini secara otomatis 
akan 
menjaga munculnya pemisahan yg bisa terjadi pd sebagian daerah bila mereka 
merasa mempunyai kewenangan pangkal tsb. 


Problem yg terjadi justru pada penyiapan pusat yg kuat namun dg penyerahan 
kewenangan maksimal ke daerah. Krn dg posisi unitarian spt inipun bentuk 
kekuasaan dalam kekuasaan sdh terjadi. Contohnya blokade pemindahan pejabat/PNS 
antar wilayah. Atau lbh jauhnya fenomena 'putra daerah'. Apa yg akan terjadi 
bila kewenangan pangkalnya ada di daerah.

Saya tdk bisa membayangkan Jatim menggunakan konsep pemerintahan federasi dg 
pola spt California. Sementara, Bali dg pola Michigan. Wuih akan terjadi 
keributan besar disana.

Salam hormat

Bsp.... Yg baru belajar pemerintahan

Ps. Bahkan saya sebenarnya sangat tdk setuju dg amandemen UUD45 yg terjadi 
selama ini, krn menurut saya itu hasil olah pikir ahli2 yg baru pulang dr dunia 
barat namun tdk memahami suasana batiniah dan kondisi riil bangsa ini. Hasil 
akhirnya adalah kekisruhan yg terjadi. Teoritis ok tapi kenyataan tidak. 
Terlalu 
banyak intangible factors yg tdk dikuasai oleh para ahli tsb..... Maaf terlalu 
sarkastik.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
________________________________

From:  "Harya Setyaka" <harya.setyaka@ gmail.com> 
Sender:  refere...@yahoogrou ps.com 
Date: Wed, 11 Aug 2010 16:40:09 +0000
To: <refere...@yahoogrou ps.com>
ReplyTo:  refere...@yahoogrou ps.com 
Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY
  

Federasi tidak identik dengan perang saudara (civil war).. Dan perang saudara 
tidak identik dengan federasi.. Banyak contoh federasi tanpa perang saudara..
Dan, yang non-federasi pun juga tidak steril dari konflik bersenjata yg menelan 
korban jiwa.. Namanya saja yg beda.. Separatis lah, pemberontakan lah, dlsb..

Saya juga tidak setuju dengan pendapat bahwa kedaulatan lebih terjaga dengan 
non-federasi. . Lah kalao faktanya ada separatisme dlsb itu, apa itu arti 
berdaulat .. 


Salam,
-K- 



Pedal Powered BikeBerry

________________________________

From:  Uton Rustan <rustanu...@yahoo. com> 
Sender:  refere...@yahoogrou ps.com 
Date: Wed, 11 Aug 2010 11:33:48 +0800 (SGT)
To: <refere...@yahoogrou ps.com>
ReplyTo:  refere...@yahoogrou ps.com 
Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY
  
Ya disertasi yg diterima baik secara akademik, agak langka untuk dibaca apa 
lagi 
dipakai oleh para politisi penguasa negara kita dewasa ini dalam memutuskan 
kebijakan. Banyak yg memanfaatkan atas nama multi kepentingan yang menjadikan 
biaya negara harus menanggung kesalahan dan ketidak efektifan mengelolanya. 
Federasi di Amerika harus mengorbankan perang saudara, apa kita tidak mampu 
belajar dari sejarah, dan harus mengulangnya agar terasa "indahnya hasil perang 
saudara". Mungkin peperangan antara akademisi dan politisi bisa menjadi 
penggantinya ? Barangkali mungkin...saya akan berfihak ke laskarnya George 
Whasington saja...     


--- On Tue, 10/8/10, Harya Setyaka <harya.setyaka@ gmail.com> wrote:


>From: Harya Setyaka  <harya.setyaka@ gmail.com>
>Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY
>To: refere...@yahoogrou ps.com
>Date: Tuesday, 10 August, 2010, 4:48 PM
>
>
>  
>
>Thanks for the insight.
>
>Please clarify; maksudnya UUD'45 hasil amandemen ke-3 tahun 2002 kan yang akan 
>diterbitkan notulensinya ? (Yg mana terdapat pasal2 mengenai OtDa)
>Atau notulensi dari jaman BPUPKI bentukan Jepang dulu itu ?
>
>Salam,
>-K-
>
>
>
>Pedal Powered BikeBerry
>
________________________________

>From:  "ida gumelar" <i_gume...@yahoo. com> 
>Sender:  refere...@yahoogrou ps.com 
>Date: Tue, 10 Aug 2010 15:28:31 +0000
>To: <refere...@yahoogrou ps.com>
>ReplyTo:  refere...@yahoogrou ps.com 
>Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY
>
>  
>Kebetulan sewaktu bikin disertasi saya terpaksa mempelajari masalah unitary 
>dan 
>federasi krn itu dasar untuk mempelajari masalah fiskal relations.
>
>Secara teoritis dan juga pengalaman dr banyak negara, desentralisasi ada yg 
>sifatnya asymetrical. Artinya kewenangan yg diberikan ke masing2 daerah tdk 
>hrs 
>sama. Ada daerah yg punya kewenangan yg lebih dr yang lainnya. Ini umumnya 
>terjadi krn faktor  sejarah. Contohnya NAD. Jadi boleh aja jika ada prov 
>tertentu diberi kewenangan yg agak khusus.
>
>Kalau kita pelajari perdebatan seputar penyusunan UUD45 (notulennya 
>diterbitkan 
>Setneg), para pendiri Indonesia sangat sadar bahwa Indonesia heterogen dan 
>bentuk negara yg cocok adalah federasi. Namun, mengingat sulitnya pemerintah 
>pusat menegakkan kedaulatannya atas wilayah yg luas dg kondisi transportasi 
>dan 
>komunikasi yg terbatas maka komprominya adalah  unitary dg otonomi daerah (psl 
>18). 
>
>Ketika RIS dibentuk, keinginan untuk kembali ke NKRI bukan  krn federasi 
>dianggap tdk cocok namun krn tdk ingin Indonesia dianggap ngr bentukan 
>Belanda. 
>
>Fakta ini jarang diungkapkan shg banyak diantara kita yg menganggap federasi 
>sangat menakutkan. Padahal banyak bukti yg menunjukkan bahwa pemerataan 
>pembangun justru terjadi di negara yg berbentuk federasi.melalui fiscal 
>federalism maka kesenjangan dpt dikurangi.
>
>Kalau kita pelajari sistem adm di  federasi dan unitary, sekarang ini justru 
>hampir nggak ada bedanya. Cara membagi kekuasaannya mirip. Yg berbeda hanya 
>prosesnya. Di negara kesatuan, ada desentralisasi. Kewenangan diberi oleh 
>pusat 
>dan dpt ditarik lagi. Di federasi kewenangan sudah di bagi di dlm UUD shg 
>sulit 
>untuk ditarik ke pusat. 
>
>
>Ini beberapa info untuk menambah diskusi selanjutnya. He he he
>
>Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung 
>Teruuusss... 
>!
________________________________

>From:  Uton Rustan <rustanu...@yahoo. com> 
>Sender:  refere...@yahoogrou ps.com 
>Date: Tue, 10 Aug 2010 22:56:13 +0800 (SGT)
>To: <refere...@yahoogrou ps.com>
>ReplyTo:  refere...@yahoogrou ps.com 
>Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY
>
>  
>UU 45 jelas menetapkan NKRI dan sejarah bangsa kita sejak Proklamasi adalah 
>RI, 
>RIS dan NKRI perlu difahami lagi. UU otonomi daerah pasti menabukan adanya ide 
>federalism yg akan merusak cita2 penandatangan proklamasi. Apakah ada ketabuan 
>dalam era reformasi ?? Apakah dampak yg kita rasakan dg adanya Reformasi ?? 
>Beratkah Pusat menanggung beban NKRI ?? Mampukah Negara Serikat memenuhi 
>"kebutuhan" daerah dalam meningkatkan diri ? Bagaimana kalau ibukota negara 
>dipindah dari Jakarta dg adanya paradigma NKRI vs federalisasi ?
>
>--- On Tue, 10/8/10, Bambang Tata Samiadji <btsamia...@yahoo. com> wrote:
>
>
>>From: Bambang Tata Samiadji <btsamia...@yahoo. com>
>>Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY
>>To:  refere...@yahoogrou ps.com
>>Date: Tuesday, 10 August, 2010, 1:42 PM
>>
>>
>>  
>>Dear all.
>> 
>>Berdasarkan pola fiskal, otonomi khusus yang ada sekarang, seperti otonomi 
>>khusus di Papua dan NAD, bukanlah lebih otonom daripada daerah otonom (yang 
>>bukan khusus) lainnya. Otonomi Khusus di kedua daerah tersebut justru malah 
>>kurang otonom terlebih mereka memperoleh Dana Otonomi Khusus  sebesar 2% dari 
>>total DAU  (Dana Alokasi Umum) dan selalu mendapat DAK (Dana Alokasi Khusus). 
>>Jadi otonomi khusus tidak bisa dikaitkan dengan federalisasi  karena 
>>kenyataannya daerah otonomi khusus justru belum otonom benar-benar dan masih 
>>sangat tergantung pada Pemerintah Pusat.
>> 
>>Berbeda dengan Bali. Bali menginginkan Otonomi Khusus juga. Tapi motivasinya 
>>bukan memperoleh Dana Otonomi Khusus, tetapi ingin lebih merdeka di bidang 
>>budaya, lebih bisa mengembangkan pariwisatanya, dan tidak terikat dengan UU 
>>Pornografi.
>> 
>>Demikian sekedar share saja.
>> 
>>Thanks. CU. BTS.
>> 
>>
>>
>>--- Pada Sel, 10/8/10, rumpiusa2004@ yahoo.com <rumpiusa2004@ yahoo.com> 
>>menulis:
>>
>>
>>>Dari: rumpiusa2004@ yahoo.com <rumpiusa2004@ yahoo.com>
>>>Judul: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY
>>>Kepada: refere...@yahoogrou ps.com
>>>Tanggal: Selasa, 10 Agustus, 2010, 11:56 AM
>>>
>>>
>>>  
>>>Angka lima itu buat bangsa kita mengandung makna persatuan, kerelaan, dan 
>>>sekaligus kekuatan. Nah, itu baru mulai ngarang.. He..he.. Silahkan tambah 
>>>sendiri, pake teori juga bolehlah.. Salam 
>>>
>>>Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung 
>>>Teruuusss... 
>>>!
________________________________
 
>>>From: abimanyu takdir alamsyah <takdi...@gmail. com> 
>>>Sender: refere...@yahoogrou ps.com 
>>>Date: Tue, 10 Aug 2010 18:10:46 +0700
>>>To: <refere...@yahoogrou ps.com>
>>>ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com 
>>>Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY
>>>
>>>  
>>>Lima ...????? 
>>>Sungguh pernyataan yang membingungkan. .. 
>>>
>>>
>>>Indonesia memiliki 33 provinsi dan 17.500 an daratan pulau dan 2/3 nya 
>>>lautan, 
>>>dengan 623 suku bangsa yang dua pertiganya tinggal di bagian Timur negara 
>>>kepulauan ini....... mengapa bisa menjadi lima...? Apakah dominasi yang kuat 
>>>terhadap yang lemah akan dilegalisasi ?
>>>
>>>
>>>atau...
>>>Maaf ...mungkin negara lain yang sedang dibicarakan. ..?
>>>Bila demikian saya mohon maaf atas keikutan untuk "nimbrung" ini....
>>>
>>>
>>>Salam,
>>>ATA
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>2010/8/10 Rempu Rayat <rumpiusa2004@ yahoo.com>
>>>
>>>  
>>>>Walaupun kesannya rada primitif, kalo sang presiden punya wakil lima orang 
>>>>yang 
>>>>"cantik" nya beda-beda kan bisa memberi "semangat" mimpin negara yang 
>>>>"rumit" 
>>>>ini... he..he..(soalnya artis-arti sedang gandrung mau jadi pemimpin)... 
>>>>
>>>>
>>>> Rempu S. Rayat
>>>>Co-TL MTAS to USDRP
>>>>Jakarta Indonesia 
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
________________________________
 From: ida gumelar <i_gume...@yahoo. com>
>>>>To: refere...@yahoogrou ps.com
>>>>Sent: Tue, August 10, 2010 9:53:51 AM 
>>>>
>>>>Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY
>>>>
>>>>  
>>>>Ha ha ha, walaupun jadi federasi pres dan wapres tetap satu. 
>>>>
>>>>Yg membedakan adalah cara membagi urusan dan diskresi dlm melaksanakan 
>>>>urusan yg 
>>>>menjadi urusan negara bagian.
>>>>
>>>>Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung 
>>>>Teruuusss... 
>>>>!
________________________________
 
>>>>From: Harya Setyaka <harya.setyaka@ gmail.com> 
>>>>Sender: refere...@yahoogrou ps.com 
>>>>Date: Mon, 9 Aug 2010 19:30:55 -0700
>>>>To: <refere...@yahoogrou ps.com>
>>>>ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com 
>>>>Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY
>>>>
>>>>  
>>>>
>>>>apa hubungannya federalisasi dengan Wapres jamak ? 
>>>>
>>>>
>>>>-K-
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>2010/8/9 Rempu Rayat <rumpiusa2004@ yahoo.com>
>>>>
>>>>  
>>>>>Rekan milis yth,
>>>>>Mana tau diantara kita ada yang nanti ikut bahas perundang-undangan 
>>>>>federalisasi, nitip aspirasi kalo bisa, wapres ada 5, masing-masing dari 
>>>>>untuk 
>>>>>dan oleh warga wilayah setempat, yaitu sumatera, jawa, kalimantan, 
>>>>>sulawesi, 
>>>>>maluku dan papua. terimakasih sebelumnya. Salam.  
>>>>>
>>>>>
>>>>> Rempu S. Rayat
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
________________________________
 From: Harya Setyaka <harya.setyaka@ gmail.com>
>>>>>To: refere...@yahoogrou ps.com 
>>>>>
>>>>>Sent: Tue, August 10, 2010 1:40:49 AM
>>>>>Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY
>>>>> 
>>>>>
>>>>>  
>>>>>
>>>>>iya.. tanggung ya.. mendingan Federalisasi saja sekalian..
>>>>>wong sekarang sudah banyak otonomi plus plus.. lama-lama kalau semuanya 
>>>>>juga 
>>>>>minta 'ke-khusus-an' , ya federal aja..
>>>>>mungkin kalau sistem federasi, administrasi pembangunan bisa lebih 
efisien..
>>>>>
>>>>>-K-
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>2010/8/5 Bambang Tata Samiadji <btsamia...@yahoo. com>
>>>>>
>>>>>  
>>>>>>
>>>>>>
>>>>
>>> 
>> 
> 

 


      

Kirim email ke