Re: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ?
Jika di Singapura sebungkus rokok sekitar 11,3 dollar Singapura atau sekitar 70 ribu rupiah, di Indonesia rokok dengan merek yang sama bisa di dapat dengan harga 9 ribu rupiah atau cukup dengan dengan 1,5 dollar Singapura per bungkus . Belanja rokok mencapai 100 triliun rupiah per tahun . (Koran Jakarta, Sabtu 31 Mei 2008). Jika subsidi pajak rokok bisa dikurangi sehingga harga rokok di Indonesia mendekati harga ekonomi pasar dunia, jelas potensi pendapatan APBN akan meningkat tajam hingga ratusan trilyun rupiah tanpa menimbulkan keributan di seantero negeri ini. - Search. browse and book your hotels and flights through Yahoo! Travel [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ?
Bilang aja mau naikin cukai rokok :). Cuman ada itungannya, jgn sampai begitu pajak rokok dinaikkan. Penerimaan negara malah gak optimal karena brand rokok tertentu malah kolaps :) Sent from my BlackBerry® wireless device from XL GPRS network -Original Message- From: Heri Setiono [EMAIL PROTECTED] Date: Sat, 31 May 2008 21:26:13 To:AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ? Jika di Singapura sebungkus rokok sekitar 11,3 dollar Singapura atau sekitar 70 ribu rupiah, di Indonesia rokok dengan merek yang sama bisa di dapat dengan harga 9 ribu rupiah atau cukup dengan dengan 1,5 dollar Singapura per bungkus . Belanja rokok mencapai 100 triliun rupiah per tahun . (Koran Jakarta, Sabtu 31 Mei 2008). Jika subsidi pajak rokok bisa dikurangi sehingga harga rokok di Indonesia mendekati harga ekonomi pasar dunia, jelas potensi pendapatan APBN akan meningkat tajam hingga ratusan trilyun rupiah tanpa menimbulkan keributan di seantero negeri ini. - Search. browse and book your hotels and flights through Yahoo! Travel [Non-text portions of this message have been removed] = Join Facebook AKI dimana Anda bisa ber social interactive sambil bermain games atau just have fun together. Compulsory bagi new members start 1 Jan 2008. http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 = Perhatian: Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas. = Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnyaYahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/ * Your email settings: Individual Email | Traditional * To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join (Yahoo! ID required) * To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
Re: e-Gov/Re: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ?
Bung Oka, Yang saya sesalkan adalah dibuangnya kemungkinan perampingan proses2 birokrasi. Masa jaman sekarang PEMDA masih susah kirim uang ke desa2. Bocornya ternyata masih ada yang sampai 60%. Padahal transaksi keuangan murah bisa liwat internet walaupun kabel telepon belum ada. Jadi untuk apa kita jadi negara yang sudah lama punya satelit komunikasi. Rakyat adalah pembayar pajak dan sebab itu mempunyai hak untuk atas lembaga2 negara yang ampuh dan canggih. Masalah rahasia negara tentu subyektiv dan sebetulnya yang dikuatirkan oleh pejabat adalah tranparansi yang menutup kemungkinan untuk manipulasi dan curi start, atau menghalangi orang lain masuk. Jadi sebetulnya yang mau dirahasiakan itu sering2 adalah rahasia saya. Maksud dari open source sebetulnya adalah mendapatkan jaza konsultan gratis. Dalam kasus2 kita hal ini justru perlu, sebab pengetahuan ahli2 kita umumnya sangat parsial dibidangnya masing2. Sebab itu pengetahuan yang sektoral dan parsial ini perlu digabung dan digodok bersama. Benar saat ini yang paling perlu adalah pertukaran pengetahuan tentang perampingan birokrasi negara. Sudah ada contoh2 sektoral, yang diperlukan adalah konsep terpadu dan partai2 yang bersedia mendukung program ini dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ada lembaga2 (dulu dipimpin langsung SBY) yang menggodok konsep2 ini dan mengundang tokoh dan LSM untuk memberi input. Sayangnya pelaksanaannya lambat seperti siput dan dimulai dari pinggir2 kekuasaan dan tidak berani langsung masuk masalah2 dasar. Kita diburu pembusukan lembaga negara yang cukup cepat jalannya, sebab itu transformasi birokrasi perlu segera dipercepat. Resep2 placebo harus segera dibuang dan tidak usah ragu untuk melakukan amputasi/outsourcing organ2 negara yang sudah terlalu busuk. Salam Hok An Oka Widana schrieb: Kembali tidak ada objection dari semua pendapat Anda. Disamping ada info baru bagi saya, bahwa penggunaan open source bisa memberikan akses kepada beberapa info yg mungkin sensitive (rahasia negera). Pemerintah sendiri konon sekarang lagi gencar2nya mensosialisasikan IGOS, walau saya tahu juga beberapa instansi pemerintah masih menggunakan software bajakan. Saya kenal secara pribadi seorang Staf Ahli di kementrian BUMN yg ahli IT dan punya konsep bagus sekali mengenai topic ini. Yang jadi masalah adalah tataran implementasi. Padahal jika e-gov bisa diimplementasi, tak perlu lagi Pegawai Negeri sebanyak sekarang. :) yg sekarang aja sudah kebanyakan. lah wong kalo kita datang ke suatu kementrian lebih banyak meja kosong yg ditemui, entah kemana orangnya. Sedangkan yg hadir lebih banyak yg baca koran dan bermain game. BTW, makanya kalo dalam APBN 1/3 dipakai untuk belanja pegawai, itulah sebenarnya pemborosan yg paling nyata.. Regards, Oka From: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of Hok An Sent: Wednesday, May 28, 2008 8:11 PM To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: e-Gov/Re: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ? Bung Oka, E-Government tentu memberi banyak kemudahan dan merupakan terobosan untuk menyelesaikan hambatan2 komunikasi dan kelangkaan informasi. Bisa mengurangi langkah2 proses sehingga pelayanan publik bisa menjadi lebih effektiv. Selain itu KKN memang bisa dibatasi, dan dimana mungkin hubungan langsung dengan publik juga bisa dihentikan sama sekali. Di Jerman visa negara2 tertentu misalnya hanya bisa didapat dengan transaksi online atau surat. Usul tingkat berikut dari seorang deputy MENKO ekonomi adalah sistem open source. Dalam sistem open source. Data2 (jadi yang biasa dinamakan rahasia perusahaan dan dikita rahasia negara) di buka di internet. Masyarakat kemudian sama2 mengolah data2 itu dan mencari jalan keluar yang terbaik. Contoh kontroversial adalah infrastruktur pipa gas dari Kaltim ke Jawa Timur. Yang tidak setuju kuatir bahwa kilang LNG di Bontang yang sudah dibayar mahal karena adanya pipa ini harus ditutup. Ada yang tidak setuju, sebab gas yang ada hanya cukup untuk ekspor, sebab baik terminal gas maupun pipa gas di Jawa tidak diperlukan. Yang setuju mungkin ada pikiran bahwa sumber2 CBM (gas tambang) di lembah Kutai dan Barito lebih dari cukup untuk memasok kilang di Bontang maupun pipa ke Jawa Timur. Dipihak lain ada orang2 yang sama sekali tidak setuju dengan sistem open source, sebab data2 ini adalah rahasia negara. Tetapi perlu diperhatikan siapa orang kita yang tahu CBM (gas tambang) kita banyak dan siap untuk ditambang. Penelitian CBM dilakukan oleh perusahaan2 tambang internasional dan sederet kontrak CBM sudah dijual ke perusahaan2 itu. Mungkin suatu sistem open source justru bisa mengumpulkan sdm, sumber daya dan modal nasional sehingga CDM yang banyaknya 4 kali dari sumber gas alam kita bisa menjadi lapangan kerja yang produktiv dan melepaskan kelaparan kita atas energi. Share pictures stories about
Leadership / Re: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ?
Bung Oka, Waktu itu saya waktu di Jakarta masih kesulitan dengan sistem komunikasi yang kadang2 lambat dan terus terang masih bingung dengan Jakarta yang suka banjir itu. Di Kalimantan kami diajak meninjau sungai Mahakam. Ternyata fungsi sungai ini sebagai sarana transport kayu sudah hilang sebab hutannya sudah habis, tetapi kapal2 tarik padat dengan batu bara kwalitas terbaik turun ke muara setiap beberapa menit. Mahakam mungkin tidak kalah ramainya dengan sungai Rhein. Entah berapa volume batu bara yang mengalir keluar dari bumi Kalimantan. Yang jelas pejabat lokal yang biasa terbang diwilayah itu sudah ngeri melihat kawasan Mahakam yang sudah berubah jadi lubang2 besar dengan dampak lingkungan yang tidak jelas itu. Dipihak lain dia sama sekali tidak tahu berapa produksi batu bara di kawasan itu. Kalau mau sesungguhnya cukup beberapa pejabat yang tidak punya tugas jelas dikantorkan di pinggir sungai untuk memantau kapal2 yang turun ke muara. Lebih gampang lagi kapal2 yang lalu lintas diharuskan pasang pemancar yang bisa dipantau dengan satelit. Barangkali pejabat yang biasa kerja sampai malam ini sebetulnya melakukan black out dari otaknya dan giat bekerja menyelesaikan seribu satu tugas yang memang banyak, tetapi masalah2 dasar tertunda penyelesaiannya. Jelas struktur ini membelah kepala dalam dua dunia. Orang2 yang punya otak dipaksa shizopren. Orang2 yang tidak punya komitmen etis mungkin tidak apa2. Untuk menerabas sistem ini memang Anda benar diperlukan leadership yang kuat, punya visi yang jelas, berkepala batu dan mempunyai sumber daya sesuai. Lapis elit seperti ini tidak datang dari langit, harus dipupuk oleh lingkungan yang mendukung. Di Kalimantan saya jumpai seorang yang menikmati dukungan ini, dari keluarganya sendiri. Istrinya berusaha keras sukses dalam usaha supaya suaminya bisa bergerak leluasa masuk kancah politik. Kawan2nya ikut menawarkan visi Kalimantan sesudah minyak, gas, kayu dan batubara habis semua. Sesungguhnya milis kita juga bagian dari kawasan penunjang ini, sebab struktur2 bodoh bisa kita bongkar dan lebih penting lagi seribu satu visi bisa dibedah untuk melahirkan cara penyelesaian masalah yang terbaik. Dalam agenda reformasi birokrasi, tugas kita adalah pemikiran bagaimana rimba birokrasi dimana perlu ditebang habis untuk dibangun menjadi jalan tol pelayanan publik. Jadi yang diperlukan adalah revitalisasi negara sebagai asset bersama masyarakat. Salam dari Frankfurt Hok An Oka Widana schrieb: Bung Hok An, Masih di Jerman kah Anda? Syaang ketika Anda ke Jakarta, tak bisa ketemu kita. Saya setuju dengan Anda, bahwa aparat pemerintah banyak yg kreatif dan pandai, beberapa diantaranya - eselon 1 dan 2, saya kenal secara pribadi. Akan tetapi ngak kalah banyaknya juga yg - maaf jika terdengar terlalu kasar - dodol, artinya mereka cuma duduk manis dibelakang meja, terima gaji dan menikmati fasilitas. Bahkan dinataranya bergelar S3, saya juga kenal lah beberapa diantaranya. Atau mungkin saya salah juga menilai. Sebagai orang swasta, mungkin cara berfikir saya cenderung pragmatis dengan horizon jangka pendek. Sehingga kadang cenderung terlalu mensimplifikasi masalah. Para pejabat -yg bergelar S3 tadi- mungkin berfikir dengan horizon yg lebih panjang, sehingga kadang jadi terkesan kurang berani mengambil keputusan. Anyway, yg kita butuhkan sekarang adalah leadership yg kuat, bukan yg peragu. Berani mengambil resiko, bukan lebih asyik hitung2 politik. Kacamata kuda jika diperlukan, bukannya reaksioner, terlalu sibuk menjawab kritik. Soal kesenjangan atara konsep dan implementasi, antara undang2 dan law enforcement, bukannya penyakit kita? Ya.. itulah kenapa leadership yg kuat sangat dibutuhkan. Mengenai e-government, kalo ngak salah salah satu kabupaten di Jawa Tengah (Karang Anyar? CMIIW) sudah menerapkannya, bahkan DKI segera mau menerapkan lelang online. Sudah banyak, Pemda bahkan Pemerintah RI memiliki situs internet, tapi lebih banyak fungsinya sebagai on line leaflet daripada media transaksi dan atau bahkan alat pengambil keputusan Pemerintah. Kembali lagi, prioritas Pemerintah (pusat atau Pemda) mestinya pada pembangunan infrastruktur, penguatan jaring pengaman sosial, dan simplifikasi regulasi. Ngak usahlah Pemerintah report menjadi penjual air, distributor minyak . Pemerintah cukup mengontrol dengan regulasi, pajak, moneter dll tools yg justru dapat menghasilkan output maksimal bagi perekonomian. From: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of Hok An Sent: Monday, May 26, 2008 8:06 PM To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ? Bung Oka, Saya kira aparat negara kita jadi cukup pemikir2 yang kreativ. Cuma saya kuatir mereka lelah, sebab usaha dan usul mereka didengar, tetapi jarang yang diikuti dengan tindak lanjut. Masalah yang dihadapi nampaknya ber
RE: e-Gov/Re: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ?
Kembali tidak ada objection dari semua pendapat Anda. Disamping ada info baru bagi saya, bahwa penggunaan open source bisa memberikan akses kepada beberapa info yg mungkin sensitive (rahasia negera). Pemerintah sendiri konon sekarang lagi gencar2nya mensosialisasikan IGOS, walau saya tahu juga beberapa instansi pemerintah masih menggunakan software bajakan. Saya kenal secara pribadi seorang Staf Ahli di kementrian BUMN yg ahli IT dan punya konsep bagus sekali mengenai topic ini. Yang jadi masalah adalah tataran implementasi. Padahal jika e-gov bisa diimplementasi, tak perlu lagi Pegawai Negeri sebanyak sekarang. :) yg sekarang aja sudah kebanyakan. lah wong kalo kita datang ke suatu kementrian lebih banyak meja kosong yg ditemui, entah kemana orangnya. Sedangkan yg hadir lebih banyak yg baca koran dan bermain game. BTW, makanya kalo dalam APBN 1/3 dipakai untuk belanja pegawai, itulah sebenarnya pemborosan yg paling nyata.. Regards, Oka From: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of Hok An Sent: Wednesday, May 28, 2008 8:11 PM To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: e-Gov/Re: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ? Bung Oka, E-Government tentu memberi banyak kemudahan dan merupakan terobosan untuk menyelesaikan hambatan2 komunikasi dan kelangkaan informasi. Bisa mengurangi langkah2 proses sehingga pelayanan publik bisa menjadi lebih effektiv. Selain itu KKN memang bisa dibatasi, dan dimana mungkin hubungan langsung dengan publik juga bisa dihentikan sama sekali. Di Jerman visa negara2 tertentu misalnya hanya bisa didapat dengan transaksi online atau surat. Usul tingkat berikut dari seorang deputy MENKO ekonomi adalah sistem open source. Dalam sistem open source. Data2 (jadi yang biasa dinamakan rahasia perusahaan dan dikita rahasia negara) di buka di internet. Masyarakat kemudian sama2 mengolah data2 itu dan mencari jalan keluar yang terbaik. Contoh kontroversial adalah infrastruktur pipa gas dari Kaltim ke Jawa Timur. Yang tidak setuju kuatir bahwa kilang LNG di Bontang yang sudah dibayar mahal karena adanya pipa ini harus ditutup. Ada yang tidak setuju, sebab gas yang ada hanya cukup untuk ekspor, sebab baik terminal gas maupun pipa gas di Jawa tidak diperlukan. Yang setuju mungkin ada pikiran bahwa sumber2 CBM (gas tambang) di lembah Kutai dan Barito lebih dari cukup untuk memasok kilang di Bontang maupun pipa ke Jawa Timur. Dipihak lain ada orang2 yang sama sekali tidak setuju dengan sistem open source, sebab data2 ini adalah rahasia negara. Tetapi perlu diperhatikan siapa orang kita yang tahu CBM (gas tambang) kita banyak dan siap untuk ditambang. Penelitian CBM dilakukan oleh perusahaan2 tambang internasional dan sederet kontrak CBM sudah dijual ke perusahaan2 itu. Mungkin suatu sistem open source justru bisa mengumpulkan sdm, sumber daya dan modal nasional sehingga CDM yang banyaknya 4 kali dari sumber gas alam kita bisa menjadi lapangan kerja yang produktiv dan melepaskan kelaparan kita atas energi. Share pictures stories about dogs. . http://geo.yahoo.com/serv?s=97359714/grpId=2274641/grpspId=1705043695/msgId =33321/stime=1211980272/nc1=3848644/nc2=5028926/nc3=4836043 [Non-text portions of this message have been removed]
RE: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ?
Rekan2... Omong masalah BBM, bbrp hari yang lalu pas jam 12malam saya ngga bisa tidur lalu liat RCTI. Disitu ada talk antara Bpk. Purnomo (Menteri ESDM) dengan Bpk. Kwik Kian Gie. Pak Kwik berkata, premium itu harga pokoknya Rp. 630 jadi kalau dijual Rp. 4500 ya ngga ada yang namanya rugi atau subsidi. Weh...saya kok bingung. Jika data pak Kwik benar, mengapa kok selama ini yang digembar- gemborkan adalah subsidi? Sampe Pk SBY bilang bersedia mengorbankan karir atau image politiknya demi kepentingan bangsa. Sebagai orang awam, saya semakin pusing...BBM naek, satu bilang perlu naek, satu bilang ngga perlu naek. Kalau benar apa yang dikatakan pak Kwik, seharusnya BBM turun dunk :P kan marginnya gedhe banget. Lagian, reaksi Pak Purnomo juga kesannya - bagi saya - tidak membantah dengan tegas ataupun mengiyakan. Jadi tanda tanya besar. Mohon pencerahannya. Terima Kasih. [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ?
Saya setuju dengan Pak Oka. Pemerintah sudah kehabisan ide. Juga soal smart card. Ide saya mengenai smart card hanya menanggapi rencana pemerintah, yang maunya semua kendaraan musti pake smart card. Yang saya heran, kok berani2nya pemerintah memutuskan ada cara baru yang selama ini mereka belum pernah melakukannya. Smart card adalah teknologi online... yang pasti sangat bermusuhan dengan padamnya listrik, dengan gangguan server, dengan gangguan cuaca...padahal... hanya utk beli bensin yg sangat sederhana... Apalagi, ini hanya cara darurat utk mengatasi masalah yang selalu muncul setiap tahun. Mengenai bbm diserahkan harga pasar, saya gak setuju, karena gawat jelas gawat. Harga2 naik (berdasarkan pengalaman selama ini). Akan sangat mudah terjadi kerusuhan...tidak menutup kemungkinan Presiden bisa dipaksa turun (wah, soal ini saya lagi taruhan sama seorang temen yang pinter melihat alam gaib... saya milih Pak SBY/JK akan sampai habis masa baktinya, temen saya bilang: mereka turun di tengah jalan). Mungkin lebih baik adalah: lepaskan monopoli Pertamina...! Ingat Telkom di masa lalu? Guru2 saya mengatakan: komunikasi adalah hajat hidup orang banyak, oleh karenanya harus dikuasai negara. Nyatanya, sekarang, setelah dipegang swasta? Jauh lebih bagus bukan? Tapi, mari kita tunggu apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Semoga saja kondisi tetap aman tenteram, meskipun kita lihat banyak wajah bersungut-sungut Salam, WWW 2008/5/23 Oka Widana [EMAIL PROTECTED]: Pada saat saya menulis posting ini sudah diputuskan kenaikan BBM rata2 hampir 30%. Banyak sekali sebenarnya alternatif2 yg bisa diambil Pemerintah, toh problem sebenarnya adalah menyelamatkan APBN kan? Soal subsidi BBM dicabut/dikurangi, hanya salah satu solusi. Cuma Presiden dan kabinetnya males mikir, sehingga Cuma itu yg ada dikepala mereka. Memang ada keuntungan lain dari kenaikan BBM, yaitu semakin sempitnya disparitas harga yg mendorong penyelundupan (BTW, belakangan agak jarang terdengar kasus2 penyelundupan, terungkap). Ide2 pembatasan penggunaan BBM subsidi (pakai smart card atau tidak) sebagaimana di ssampaikan dimilis ini bagi saya menakjubkan, dalam artian ternyata jika kita mau sedikit berfikir, kreatifitas dan inisiatif yg bisa dikatagorikan break through, bukannya tidak bisa dihasilkan oleh kepala2 orang Indonesia. Dipengumuman malam ini, Pemerintah tetap bertekad akan menggunakan smart card mulai September 2008. Saya pribadi, dengan berbekal pengalaman dalam mengimplementasikan networking untuk cash management, berani bertaruh bahwa program smart card tidak akan berjalan dengan baik, kalo tak boleh disebut gagal. Untuk ukuran suatu Pemerintahan yg bahkan tak mampu memaksa kantor2 nya sendiri mematikan lampu disiang bolong, mengurusi smart card akan menunjukan bahwa mereka sama sekali tidak smart. BTW, sepintas kelihatannya SBY berani menaikkan harga BBM, namun habis ini, SBY seperti sinterclas bagi2 BLT dan segala macam program kompensasi, yg akhirnya hanya bertujuan meningkatkan popularitas politiknya untuk bertahan ditampuk kekuasaan. Saya sebagaimana salah satu member disini, termasuk yg percaya bahwa semakin sedikit peran pemerintah semakin baik bagi perekonomian. Akan tetapi, saya juga berpendirian, bahwa pemerintah yg memberikan inspirasi positif kepada rakyat, mampu menumbuhkan motivasi, dan tentu saja bersih serta jujur, tetaplah diperlukan. SBY/JK tidak termasuk dalam golongan itu. Sudah saatnya pemimpin baru yg fresh dan smart muncul mengambil tongkat kepemimpinan negara ini, tak perduli dari suku, golongan, agama apapun dia berasal. Salam, Oka Widana . [Non-text portions of this message have been removed]
RE: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ?
Bagi saya pribadi, kenaikan BBM memang sudah seharusnya dilakukan. Subsidi BBM ibarat bisul di APBN. Kalau tidak dinaikkan sekarang itu sama saja dg memindahkan beban ke pemerintah yg berikutnya. Setelah puluhan tahun kita BBM kita disubsidi, hasilnya apa ? hanya pemborosan BBM pemanasan global. Kita lihat di jalan2 sebagian besar kendaraan bermotor di jln raya adalah kendaraan pribadi. sebagian besar kendaraan pribadi missal mobil diisi oleh 1 atau 2 org. BBM yg mahal akan membuat org hemat dlm penggunaannya. Penggunaan smart card karena pemerintah ingin membatasi penggunaan BBM bersubsidi. Cara ini digunakan di iran berjalan sampai saat ini. Mengenai BLT,tergantung dari sudut mana kita melihat. Kalau dari sudut pandang saya pribadi hal ini biasa dilakukan di negara2 maju. Mereka mendapatkan tunjanan social berupa kupon yg dpt diuangkan di bank2. Di amerika baru2 ini juga mereka memberikan cheque utk korban krisis perumahan. Bagi saya sebenernya bukan siapa yg memimpin, tapi siapa yg dipimpin. Percuma kita punya presiden yg bagus tapi DPR nya masih seperti sekarang rakyatnya tidak berani berkorban. Salam arief From: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of Oka Widana Sent: Friday, May 23, 2008 10:39 PM To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: RE: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ? Pada saat saya menulis posting ini sudah diputuskan kenaikan BBM rata2 hampir 30%. Banyak sekali sebenarnya alternatif2 yg bisa diambil Pemerintah, toh problem sebenarnya adalah menyelamatkan APBN kan? Soal subsidi BBM dicabut/dikurangi, hanya salah satu solusi. Cuma Presiden dan kabinetnya males mikir, sehingga Cuma itu yg ada dikepala mereka. Memang ada keuntungan lain dari kenaikan BBM, yaitu semakin sempitnya disparitas harga yg mendorong penyelundupan (BTW, belakangan agak jarang terdengar kasus2 penyelundupan, terungkap). Ide2 pembatasan penggunaan BBM subsidi (pakai smart card atau tidak) sebagaimana di ssampaikan dimilis ini bagi saya menakjubkan, dalam artian ternyata jika kita mau sedikit berfikir, kreatifitas dan inisiatif yg bisa dikatagorikan break through, bukannya tidak bisa dihasilkan oleh kepala2 orang Indonesia. Dipengumuman malam ini, Pemerintah tetap bertekad akan menggunakan smart card mulai September 2008. Saya pribadi, dengan berbekal pengalaman dalam mengimplementasikan networking untuk cash management, berani bertaruh bahwa program smart card tidak akan berjalan dengan baik, kalo tak boleh disebut gagal. Untuk ukuran suatu Pemerintahan yg bahkan tak mampu memaksa kantor2 nya sendiri mematikan lampu disiang bolong, mengurusi smart card akan menunjukan bahwa mereka sama sekali tidak smart. BTW, sepintas kelihatannya SBY berani menaikkan harga BBM, namun habis ini, SBY seperti sinterclas bagi2 BLT dan segala macam program kompensasi, yg akhirnya hanya bertujuan meningkatkan popularitas politiknya untuk bertahan ditampuk kekuasaan. Saya sebagaimana salah satu member disini, termasuk yg percaya bahwa semakin sedikit peran pemerintah semakin baik bagi perekonomian. Akan tetapi, saya juga berpendirian, bahwa pemerintah yg memberikan inspirasi positif kepada rakyat, mampu menumbuhkan motivasi, dan tentu saja bersih serta jujur, tetaplah diperlukan. SBY/JK tidak termasuk dalam golongan itu. Sudah saatnya pemimpin baru yg fresh dan smart muncul mengambil tongkat kepemimpinan negara ini, tak perduli dari suku, golongan, agama apapun dia berasal. Salam, Oka Widana No virus found in this incoming message. Checked by AVG. Version: 7.5.524 / Virus Database: 269.24.1/1463 - Release Date: 5/23/2008 3:36 PM No virus found in this outgoing message. Checked by AVG. Version: 7.5.524 / Virus Database: 269.24.1/1463 - Release Date: 5/23/2008 3:36 PM [Non-text portions of this message have been removed]
RE: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ?
Pada saat saya menulis posting ini sudah diputuskan kenaikan BBM rata2 hampir 30%. Banyak sekali sebenarnya alternatif2 yg bisa diambil Pemerintah, toh problem sebenarnya adalah menyelamatkan APBN kan? Soal subsidi BBM dicabut/dikurangi, hanya salah satu solusi. Cuma Presiden dan kabinetnya males mikir, sehingga Cuma itu yg ada dikepala mereka. Memang ada keuntungan lain dari kenaikan BBM, yaitu semakin sempitnya disparitas harga yg mendorong penyelundupan (BTW, belakangan agak jarang terdengar kasus2 penyelundupan, terungkap). Ide2 pembatasan penggunaan BBM subsidi (pakai smart card atau tidak) sebagaimana di ssampaikan dimilis ini bagi saya menakjubkan, dalam artian ternyata jika kita mau sedikit berfikir, kreatifitas dan inisiatif yg bisa dikatagorikan break through, bukannya tidak bisa dihasilkan oleh kepala2 orang Indonesia. Dipengumuman malam ini, Pemerintah tetap bertekad akan menggunakan smart card mulai September 2008. Saya pribadi, dengan berbekal pengalaman dalam mengimplementasikan networking untuk cash management, berani bertaruh bahwa program smart card tidak akan berjalan dengan baik, kalo tak boleh disebut gagal. Untuk ukuran suatu Pemerintahan yg bahkan tak mampu memaksa kantor2 nya sendiri mematikan lampu disiang bolong, mengurusi smart card akan menunjukan bahwa mereka sama sekali tidak smart. BTW, sepintas kelihatannya SBY berani menaikkan harga BBM, namun habis ini, SBY seperti sinterclas bagi2 BLT dan segala macam program kompensasi, yg akhirnya hanya bertujuan meningkatkan popularitas politiknya untuk bertahan ditampuk kekuasaan. Saya sebagaimana salah satu member disini, termasuk yg percaya bahwa semakin sedikit peran pemerintah semakin baik bagi perekonomian. Akan tetapi, saya juga berpendirian, bahwa pemerintah yg memberikan inspirasi positif kepada rakyat, mampu menumbuhkan motivasi, dan tentu saja bersih serta jujur, tetaplah diperlukan. SBY/JK tidak termasuk dalam golongan itu. Sudah saatnya pemimpin baru yg fresh dan smart muncul mengambil tongkat kepemimpinan negara ini, tak perduli dari suku, golongan, agama apapun dia berasal. Salam, Oka Widana From: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of Wawan Taufiq Nasich Sent: Friday, May 23, 2008 9:25 AM To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: RE: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ? Bung Dikcy, Kalau ikut saran anda, yang akan dilakukan para SOPIR ANGKOT adalah : Beli di SPBU A kemudian jual lagi --- masuk lagi SPBU B --- jual lagi --- masuk lagi SPBU C --- jual lagi -- dst. Smart Card -- tentu jadi alternative di sini untuk pengendalian kasus ini. Walapun menurut saya, yang terbaik ya naikan saja semua --- ikuti saja hukum dasar ekonomi -- THE LAW OF ONE PRICE. Kita gunakan energy dan pikiran untuk hal2 yang produktif, biarkan hukum ekonomi bekerja. Just My 2 Cents, --- Dikky Zulfikar [EMAIL PROTECTED] mailto:dikkyz%40gmail.com wrote: Pak Wing, Menurut pendapat sy sekalian saja kendaraan pribadi tidak boleh beli premium. Biar gampang kontrolnya. Jadi Premium khusus untuk angkutan umum saja. Motor tetap kendaraan pribadi dan harus pake pertamax. Sehingga untuk premium tidak ada dual pricing. Disetiap SPBU sudah adal larangan membeli premium u kendaraaan pribadi, dipampang secara tegas dan SPBU diawasi. Kedapatan melanggar, hentikan supply bbm ke SPBU terkait satu minggu. Asal Is http://us.ard.yahoo.com/SIG=13otgr38p/M=493064.12016306.12445698.8674578/D= groups/S=1705043695:NC/Y=YAHOO/EXP=1211516940/L=/B=T8wqAtFJq1w-/J=1211509740 533079/A=4763761/R=0/SIG=11ou7otip/*http:/advision.webevents.yahoo.com/besto fyahoogroups/ your group one? Check it out and see. . http://geo.yahoo.com/serv?s=97359714/grpId=2274641/grpspId=1705043695/msgId =33279/stime=1211509740/nc1=3848641/nc2=3848577/nc3=4763761 [Non-text portions of this message have been removed]
RE: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ?
Pak Wing, Menurut pendapat sy sekalian saja kendaraan pribadi tidak boleh beli premium. Biar gampang kontrolnya. Jadi Premium khusus untuk angkutan umum saja. Motor tetap kendaraan pribadi dan harus pake pertamax. Sehingga untuk premium tidak ada dual pricing. Disetiap SPBU sudah adal larangan membeli premium u kendaraaan pribadi, dipampang secara tegas dan SPBU diawasi. Kedapatan melanggar, hentikan supply bbm ke SPBU terkait satu minggu. Asal tegas pasti berhasil. Sebagai tambahan, kalaupun masalah kenaikan harga barang konsumsi perlu dicegah, bisa saja kendaraan distribusi tetap diberi subsidi solar. Solar tidak naik untuk truk2 angkutan, tapi untuk kendaraan pribadi, pertamina kan bisa bikin jenis solar baru. Atau pake nama baru untuk solar non subsidi, biar tidak ada dual pricing. Justru penerapan smart card yang nggak mutu. Maintain jaringannya itu yang susah pak. Bayangkan, semua SPBU harus online. Berarti akan ada tambahan investasi hardware alat komunikasi dan minimal satu orang IT support biar pantau koneksi. Kalau pas ada orang gesek smart card terus koneksi tergangggu, bagaimana? Tidak transaksi. ATM aja kadang ngadat. Apalagi di SPBU. Memang mau investasi berapa setiap SPBUnya. Smart card tidak usah direalisasikan saja, hanya menambah kerjaan dan pasti tidak efektif. DZ www.dikkyzulfikar.com From: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of Wing Wahyu Winarno Sent: 17 Mei 2008 8:08 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ? Tambahan ide dari saya. Mestinya premium/bensin/solar tetap dengan harga Rp4.500, tapi yang boleh beli hanya sepeda motor, kendaraan plat kuning, bis/truk, dan kendaraan umum lainnya (ambulan, mobil jenazah, dsb...). Untuk mobil, penerapan smart card harus segera, karena kalau tidak pakai smart card, mereka akan beli premium lalu segera dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Sepeda motor bisa tanpa smart card, karena daya tampung tankinya relatif kecil, tetapi kalau mau pakai smart card, boleh juga. Ide smart card ini jauh lebih ringan daripada rencana pemerintah utk menerapkan smart card untuk seluruh kendaraan (mobil/motor) kan? Lalu premium untuk kendaraan pribadi, tetapkan saja Rp10.000 per liter, sekalian untuk subsidi silang. Sedang untuk pertamax, karena rata2 utk mobil mahal/mewah/baru, tetapkan Rp20.000/liter. Utk kedua kelompok ini (premium mbl pribadi dan pertamax), harga itu ada kemungkinan tidak memengaruhi pola berkendaraan mereka (paling cuma mengeluh saja, tapi tetap bisa beli BBM), atau menyebabkan mereka berpindah ke mode transportasi yang lebih hemat, entah naik motor, entah naik kendaraan umum (jangan bahas dulu lah: bagaimana kalau nenek2 tua harus ngantor ato harus ke rumah sakit... pengecualian2 bisa kita bahas sendiri). Wah, ide saya itu memerlukan penerapan sistem informasi yang bagus dong? Sebaiknya iya sih, jaman sekarang, banyak pekerjaan kita di kantor (utk level individu, seperti mengingatkan ulang tahun kawan, nomor telpon kolega), sudah harus pakai teknologi informasi. Lha pada level negara, kita tidak mengandalkan pada teknologi INPORMASI (lihat saja pendaftaran pemilih suara pada pemilu, pendaftaran BLT, dst...dst. bahkan mengejar wajib pajak saja, Pemerintah tidak bisa.!!!). Ide lengkap saya dapat teman2 lihat di HYPERLINK http://maswing.wordpress.comhttp://maswing.wordpress.com lho. Yang prihatin dgn kondisi rakyat kebanyakan, Wing On Thu, May 15, 2008 at 6:22 PM, Hok An HYPERLINK mailto:Hokan%40t-online.de[EMAIL PROTECTED] wrote: . [Non-text portions of this message have been removed] No virus found in this incoming message. Checked by AVG. Version: 7.5.524 / Virus Database: 269.23.20/1453 - Release Date: 18/05/2008 9:31 No virus found in this outgoing message. Checked by AVG. Version: 7.5.524 / Virus Database: 269.24.0/1460 - Release Date: 22/05/2008 7:06 [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ?
Tambahan ide dari saya. Mestinya premium/bensin/solar tetap dengan harga Rp4.500, tapi yang boleh beli hanya sepeda motor, kendaraan plat kuning, bis/truk, dan kendaraan umum lainnya (ambulan, mobil jenazah, dsb...). Untuk mobil, penerapan smart card harus segera, karena kalau tidak pakai smart card, mereka akan beli premium lalu segera dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Sepeda motor bisa tanpa smart card, karena daya tampung tankinya relatif kecil, tetapi kalau mau pakai smart card, boleh juga. Ide smart card ini jauh lebih ringan daripada rencana pemerintah utk menerapkan smart card untuk seluruh kendaraan (mobil/motor) kan? Lalu premium untuk kendaraan pribadi, tetapkan saja Rp10.000 per liter, sekalian untuk subsidi silang. Sedang untuk pertamax, karena rata2 utk mobil mahal/mewah/baru, tetapkan Rp20.000/liter. Utk kedua kelompok ini (premium mbl pribadi dan pertamax), harga itu ada kemungkinan tidak memengaruhi pola berkendaraan mereka (paling cuma mengeluh saja, tapi tetap bisa beli BBM), atau menyebabkan mereka berpindah ke mode transportasi yang lebih hemat, entah naik motor, entah naik kendaraan umum (jangan bahas dulu lah: bagaimana kalau nenek2 tua harus ngantor ato harus ke rumah sakit... pengecualian2 bisa kita bahas sendiri). Wah, ide saya itu memerlukan penerapan sistem informasi yang bagus dong? Sebaiknya iya sih, jaman sekarang, banyak pekerjaan kita di kantor (utk level individu, seperti mengingatkan ulang tahun kawan, nomor telpon kolega), sudah harus pakai teknologi informasi. Lha pada level negara, kita tidak mengandalkan pada teknologi INPORMASI (lihat saja pendaftaran pemilih suara pada pemilu, pendaftaran BLT, dst...dst. bahkan mengejar wajib pajak saja, Pemerintah tidak bisa.!!!). Ide lengkap saya dapat teman2 lihat di http://maswing.wordpress.com lho. Yang prihatin dgn kondisi rakyat kebanyakan, Wing On Thu, May 15, 2008 at 6:22 PM, Hok An [EMAIL PROTECTED] wrote: . [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ?
Kesimpulan chatib basri ini agak flawles. Jelas lebih mudah memaksa mobil pribadi hanya boleh beli pertamax dan pertamax plus, dibandingkan melakukan kontrol pembagian bltm. Bagi bagi duit gitu lho, rawan penyimpangan administrasi. Belum lagi urban poor kita banyak yg gak punya ktp dan kartu keluarga. Sent from my BlackBerry® wireless device from XL GPRS network -Original Message- From: anton ms wardhana [EMAIL PROTECTED] Date: Thu, 15 May 2008 13:08:15 To:ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com Subject: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ? berikut dua buah tulisan pro dan kontra mengenai keputusan pemerintah menaikkan harga BBM salam, *ari.ams* http://www.qbheadlines.com/debateroom1.php *TEPATKAH KEPUTUSAN PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA BBM DEMI SELAMATKAN APBN?* * Dilema Kebijakan Ekonomi ** Oleh : Muhammad Chatib Basri, Direktur LPEM FEUI Pagi ini mungkin baik kita mengingat kalimat kuno dari mantan Presiden Perancis Charles De Gaulle,* to govern is always to choose among disadvantages *(memerintah berarti memilih di antara pilihan yang tak menyenangkan). Pilihan kebijakan memang jadi semakin sulit. Kenaikan konsumsi energi telah mendorong peralihan produksi dari makanan kepada biofuel. Perubahan iklim juga telah mengakibatkan produksi pangan dunia menurun. Dapat diduga, harga komoditi melonjak seiring dengan naiknya harga energi. Untuk menjamin pasokan dan harga domestik, beberapa negara lalu memutuskan melarang ekspor. Tak salah memang. Namun, bila sebagian besar negara memilih langkah ini, ketersediaan pangan di pasar dunia akan semakin terbatas, akibatnya harga akan semakin melangit. Situasi eksternal yang tak bersahabat ini tampaknya masih akan bersama kita kedepan. Indonesia, juga berada dalam yang amat dilematis. Tekanan harga minyak dan komoditi membuat beban subsidi pemerintah melonjak dan stabilitas makro dipertanyakan. Kita punya dua soal, pertama, bagaimana menjaga daya beli kelompok miskin akibat tekanan kenaikan harga pangan? Kedua, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi makro? Pertama, perhitungan dari data SUSENAS menunjukkan bahwa porsi pengeluaran untuk makanan di kelompok yang paling miskin (decile 1) adalah sebesar 29.5% dari total pengeluaran mereka. Sedangkan di kelas menengah keatas hanya sebesar 16.1%. Artinya kenaikan harga makanan akan sangat memukul mereka yang miskin. Itu sebabnya bantuan atau subsidi kepada penduduk miskin harus dilakukan. Sayangnya, anggaran terbatas. Kalau begitu, mengapa pemerintah tidak mengurangi sedikit subsidi premium dan mengalihkannya kepada makanan? Porsi konsumsi premium jelas lebih kecil dibanding porsi konsumsi makanan di dalam keranjang konsumsi penduduk miskin. Mekanismenya, bisa melalui program *cash for work*, dimana pemerintah menyediakan lapangan kerja, dalam periode waktu tertentu, bagi penduduk miskin melalui program pembangunan infrastruktur desa seperti irigasi dalam skala kecil, konservasi tanah, pembangunan jalan desa atau program* reforestation*, Bantuan Langsung Tunai, subsidi pangan seperti raskin. Kedua, dalam kaitan stabilitas ekonomi makro, harga minyak yang tinggi telah menimbulkan* inflation overhang*. Pelaku ekonomi menganggap: dengan harga minyak dan komoditi yang tinggi, inflasi akan meningkat. Selain itu akan ada tekanan yang kuat pada anggaran kita, sehingga dibutuhkan pembiayaan yang lebih besar pula. Padahal kita tahu, dalam situasi pasar keuangan dunia yang bergejolak seperti ini, pembiayaan dari pasar tak mudah dan biayanya relatif lebih mahal. Ekspektasi inflasi yang tinggi akan mendorong depresiasi. Akibatnya rupiah akan melemah. Pelemahan rupiah yang tajam dapat menganggu stabilitas makro, inflasi naik dan pertumbuhan ekonomi menurun. Diskusi di Asian Economic Panel di Seoul juga mengingatkan, dalam situasi ketidakpastian akibat krisis *sub-prime,* ketidakstabilan makro dapat mendorong terjadinya arus modal keluar secara tiba-tiba. Ini jelas berisiko. Karena itu pemerintah harus berupaya mengurangi subsidi BBM. Ada dua cara, melalui pembatasan kuantitas seperti program *smart card *dan subsidi terbatas kepada kendaraan angkutan umum atau melalui mekanisme harga. Pemerintah sendiri menyatakan kenaikan BBM adalah pilihan terakhir dan lebih memilih pembatasan kuantitas. Sayangnya, kita tahu pembatasan kuantitas membutuhkan administrasi dan pengawasan yang tinggi –sesuatu yang kerap kali pemerintah lemah. Pilihan *smart card* misalnya, menuntut dilakukannya pendaftaran jutaan kendaraan. Bisa dibayangkan betapa rumit proses administrasinya. Pilihan pemberian BBM bersubsidi hanya kepada kendaraan angkutan umum juga tak kurang rumitnya: kendaraan yang bukan angkutan umum harus membeli Pertamax yang harganya nyaris dua kali lipat Premium. Artinya beban kenaikan harga yang harus ditanggung masyarakat tinggi sekali. Bukankah ini jauh lebih memberatkan? Selain itu apakah semua SPBU dapat menyediakan Pertamax dalam waktu singkat? Di sini
Re: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ?
Bung Ary, Kalau mau bagi2 duit kepada yang ngga punya ktp dan kartu keluarga tetap bisa. Orang2 ahli bencana ada tekniknya. Masalahnya ada ditempat lain. Yaitu untuk apa bagi2 duit untuk orang yang belum sepenuhnya masuk budaya duit. Jadi memang seharusnya resep itu harus ada variasi. Untuk mereka harusnya ada kompensasi bentuk lain. Tetapi justru disini diperlukan birokrasi yang trampil dan bersemangat yang justru tidak kita miliki. Salam Hok An Ari Condro schrieb: Kesimpulan chatib basri ini agak flawles. Jelas lebih mudah memaksa mobil pribadi hanya boleh beli pertamax dan pertamax plus, dibandingkan melakukan kontrol pembagian bltm. Bagi bagi duit gitu lho, rawan penyimpangan administrasi. Belum lagi urban poor kita banyak yg gak punya ktp dan kartu keluarga. Sent from my BlackBerry® wireless device from XL GPRS network -Original Message- From: anton ms wardhana [EMAIL PROTECTED] Date: Thu, 15 May 2008 13:08:15 To:ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com Subject: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ? berikut dua buah tulisan pro dan kontra mengenai keputusan pemerintah menaikkan harga BBM salam, *ari.ams* http://www.qbheadlines.com/debateroom1.php *TEPATKAH KEPUTUSAN PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA BBM DEMI SELAMATKAN APBN?* * Dilema Kebijakan Ekonomi ** Oleh : Muhammad Chatib Basri, Direktur LPEM FEUI Pagi ini mungkin baik kita mengingat kalimat kuno dari mantan Presiden Perancis Charles De Gaulle,* to govern is always to choose among disadvantages *(memerintah berarti memilih di antara pilihan yang tak menyenangkan). Pilihan kebijakan memang jadi semakin sulit. Kenaikan konsumsi energi telah mendorong peralihan produksi dari makanan kepada biofuel. Perubahan iklim juga telah mengakibatkan produksi pangan dunia menurun. Dapat diduga, harga komoditi melonjak seiring dengan naiknya harga energi. Untuk menjamin pasokan dan harga domestik, beberapa negara lalu memutuskan melarang ekspor. Tak salah memang. Namun, bila sebagian besar negara memilih langkah ini, ketersediaan pangan di pasar dunia akan semakin terbatas, akibatnya harga akan semakin melangit. Situasi eksternal yang tak bersahabat ini tampaknya masih akan bersama kita kedepan. Indonesia, juga berada dalam yang amat dilematis. Tekanan harga minyak dan komoditi membuat beban subsidi pemerintah melonjak dan stabilitas makro dipertanyakan. Kita punya dua soal, pertama, bagaimana menjaga daya beli kelompok miskin akibat tekanan kenaikan harga pangan? Kedua, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi makro? Pertama, perhitungan dari data SUSENAS menunjukkan bahwa porsi pengeluaran untuk makanan di kelompok yang paling miskin (decile 1) adalah sebesar 29.5% dari total pengeluaran mereka. Sedangkan di kelas menengah keatas hanya sebesar 16.1%. Artinya kenaikan harga makanan akan sangat memukul mereka yang miskin. Itu sebabnya bantuan atau subsidi kepada penduduk miskin harus dilakukan. Sayangnya, anggaran terbatas. Kalau begitu, mengapa pemerintah tidak mengurangi sedikit subsidi premium dan mengalihkannya kepada makanan? Porsi konsumsi premium jelas lebih kecil dibanding porsi konsumsi makanan di dalam keranjang konsumsi penduduk miskin. Mekanismenya, bisa melalui program *cash for work*, dimana pemerintah menyediakan lapangan kerja, dalam periode waktu tertentu, bagi penduduk miskin melalui program pembangunan infrastruktur desa seperti irigasi dalam skala kecil, konservasi tanah, pembangunan jalan desa atau program* reforestation*, Bantuan Langsung Tunai, subsidi pangan seperti raskin. Kedua, dalam kaitan stabilitas ekonomi makro, harga minyak yang tinggi telah menimbulkan* inflation overhang*. Pelaku ekonomi menganggap: dengan harga minyak dan komoditi yang tinggi, inflasi akan meningkat. Selain itu akan ada tekanan yang kuat pada anggaran kita, sehingga dibutuhkan pembiayaan yang lebih besar pula. Padahal kita tahu, dalam situasi pasar keuangan dunia yang bergejolak seperti ini, pembiayaan dari pasar tak mudah dan biayanya relatif lebih mahal. Ekspektasi inflasi yang tinggi akan mendorong depresiasi. Akibatnya rupiah akan melemah. Pelemahan rupiah yang tajam dapat menganggu stabilitas makro, inflasi naik dan pertumbuhan ekonomi menurun. Diskusi di Asian Economic Panel di Seoul juga mengingatkan, dalam situasi ketidakpastian akibat krisis *sub-prime,* ketidakstabilan makro dapat mendorong terjadinya arus modal keluar secara tiba-tiba. Ini jelas berisiko. Karena itu pemerintah harus berupaya mengurangi subsidi BBM. Ada dua cara, melalui pembatasan kuantitas seperti program *smart card *dan subsidi terbatas kepada kendaraan angkutan umum atau melalui mekanisme harga. Pemerintah sendiri menyatakan kenaikan BBM adalah pilihan terakhir dan lebih memilih pembatasan kuantitas. Sayangnya, kita tahu pembatasan kuantitas membutuhkan administrasi dan pengawasan yang tinggi sesuatu yang kerap kali pemerintah
