Re: [GELORA45] Sandiaga Kembali Dilaporkan ke Polisi Soal Dugaan Penipuan

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Yang gilanya, Sandiago itu ibunya kerja di William Suryajaya, yang
mengongkosi sekolah Sandiaio, dan
memberi pekerjaan pada Sandiago ngurusi tanah. Tahu2 pat gulipat, tanahnya
jadi milik Sandiago.
Istri William hanya berkomentar, Sandiago itu orangnya lihay. Ya, lihay
berarti pinter, bisa juga licik.
Edward Suryajaya adalah anak Willian Suryajaya ( ex. Pemilik Asta
international).
Jusuf Kalla dulu adalah aen Astra di Makassar.

2018-07-25 8:23 GMT+02:00 ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
> *Sandiaga Kembali Dilaporkan ke Polisi Soal Dugaan Penipuan*
> *Gloria Safira Taylor*, CNN Indonesia | Rabu, 25/07/2018 11:29 WIB
> Bagikan :
> [image: Sandiaga Kembali Dilaporkan ke Polisi Soal Dugaan Penipuan]Pihak
> yang melaporkan Sandiaga ke Polda Metro Jaya masih sama dengan yang
> melaporkannya terkait dugaan penipuan hasil penjualan aset tanah di
> Tangerang. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
> Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kembali
> dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan atau penggelapan
> atau penadahan dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait aset PT
> Japirex berupa sebidang tanah yang berlokasi di Tangerang, Banten.
>
> Fransiska Kumalawati Susilo, pihak yang melaporkan Sandiaga, mengatakan
> laporan ini berawal pada saat Sandiaga masih berkantor dengan seorang
> berinisial ESS dj Jalan Teluk Betung, Jakarta Pusat. Saat itu ESS
> menitipkan secara lisan kepada Sandiaga untuk membantu mengurus PT Japirex.
>
>
> "Yang kemudian Sandi mengalihkan 40 persen saham PT Japirex dari John
> Nainggolan kepada dirinya pada 17 Mei 2001," ujarnya kepada
> *CNNIndonesia.com*, Rabu (25/7).
>
>
> Lihat juga:  Diperiksa Kasus Tanah, Sandiaga Cerita Kisah Hidupnya Dua Jam
> 
>
> Fransiska mengatakan hal tersebut dilakukan atas akta notaris Henny
> Singgih nomor 32 tanggal 22 November 2001. Setelah itu, pada 11 Februari
> 2009, Sandiaga pun melikuidasi penjualan dua sertifikat tanah tanggal 22
> November 2012 kepada seorang bernama Ho Ing Hing.
>
> Dua sertifikat tanah itu, kata Fransiska, merupakan aset PT Japirex dengan
> pemilik Djoni Hidayat. Fransiska pun mengklaim uang dari penjualan aset itu
> tidak dikembalikan.
>
> Dari laporan polisi tersebut, Fransiska mengatakan pihaknya telah
> mengalami kerugian sebesar Rp20 miliar. Dalam laporan itu juga sebanyak
> tiga saksi yakni John Hidayat, Edward Surya Jaya dan Efendi Pasaribu
> dihadirkan.
>
> Laporan Fransiska itu terdaftar dalam LP/3356/VI/2018/PMJ/Dit.Reskrimum
> tertanggal 27 Juni 2018. Sandiaga diancam dengan jeratan Pasal 378 KUHP dan
> atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 480 KUHP dan atau Pasal 3,4,5 UU RI
> Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU.
>
> Sebelumnya Fransiska sudah sebanyak tiga kali melaporkan Sandiaga ke
> polisi. Tidak sendiri, Sandiaga pun dilaporkan bersama dengan rekan
> bisnisnya saat itu yakni Andreas Tjahjadi.
>
> Tak berselang lama, polisi menetapkan Andreas sebagai tersangka. Namun
> setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Andreas diketahui telah
> membayar ganti rugi terhadap pihak Fransiska sebanyak Rp3,4 miliar.
>
> Fransiska mengatakan laporannya kali ini terhadap Sandiaga berbeda dengan
> laporan-laporan sebelumnya. Namun dia tidak menjelaskannya secara rinci.
>
> "Yang kemarin itu kan kuasa dari Djoni Hidayat, tanah miliknya dijual tapi
> uangnya tidak diberikan. Yang ini berbeda objek tanahnya," tuturnya.
>
> Lihat juga:  Tak Kunjung Jernih, Sandi Salahkan Warga Beri Nama Kali Item
> 
> *(kid)*
>
>
> 
> 不含病毒。www.avg.com
> 
> <#m_3711078222053256400_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
>
> 
>

[GELORA45] Kali Item Tak Kunjung Jernih, Pemerintah Pusat Turun Tangan

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 *Kali Item Tak Kunjung Jernih, Pemerintah Pusat Turun Tangan*

*Dhio Faiz*, CNN Indonesia | Rabu, 25/07/2018 10:18 WIB
Bagikan :
Kali Item Tak Kunjung Jernih, Pemerintah Pusat Turun TanganPetugas PPSU 
mengecat tanggul Kali Sentiong atau Kali Item, Kemayoran. (CNN 
Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ikut turun tangan membenahi *Sungai 
Sentiong alias Kali Item 
*yang berada di sekitar 
Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Utara.


Direktur Sungai dan Pantai Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot 
Widyoko mengatakan pihaknya turun tangan karena Kali Item tak kunjung 
jernih jelang penyelenggaraan Asian Games 2018.


"Ini diatur mendekati Asian Games paling tidak mengurangilah [bau], 
karena ini musim kemarau aliran air kurang. Sementara sampah produk dari 
masyarakat banyak. Ini satu-satunya jalan," kata Jarot 
kepada/CNNIndonesia.com/, saat dihubungi pada Rabu (25/7).



 Lihat juga:

Tak Kunjung Jernih, Sandi Salahkan Warga Beri Nama Kali Item 




Jarot menjelaskan PUPR melakukan penjernihan sungai dengan 
menggelontorkan air dari Bendungan Katulampa Bogor.


Setiap hari sekitar 5 meter kubik atau 5 ribu liter dikirim dari 
Katulampa menuju Kali Baru. Lalu menuju ke Kali Item untuk menjaga agar 
tidak kering serta mengurangi sedimentasi yang ada di sana. 
Dampaknya diharapkan ada pengurangan bau dari kali tersebut.


Mantan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) itu 
menyebut PUPR selama ini sudah turun tangan hampir sebulan.


Kali Item Tak Kunjung Jernih, Pemerintah Pusat Turun TanganPetugas 
membenahi waring yang menutup Kali Item depan Wisma Atlet Kemayoran, 
Jakarta. (CNN Indonesia/Hesti Rika)


Nantinya Pemerintah Pusat juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sumber 
Daya Air DKI untuk memompa air di Kali Item secara manual.


"Kita koordinasi dengan Pemprov membantu menyediakan empat/mobile 
pump/dengan kapasitas 160 liter per detik. Jadi 640 liter per detik dari 
Kali Item ke Kali Sunter, jadi mengurangi bau," ucapnya.



 Lihat juga:

Pemasangan Waring di Kali Item Telan Biaya Rp580 Juta 




Ia mengatakan hal tersebut akan terus digenjot jelang Asian Games. 
Namun, pembenahan Kali Item oleh Pemerintah Pusat akan terus dilakukan 
secara jangka panjang.


Sebelumnya, Kali Item di sekitar Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Utara 
menuai polemik karena menimbulkan bau tak sedap yang menyengat.


Pemprov DKI sempat berupaya mengurangi bau dengan membalut Kali Item 
dengan kain waring, tapi cara itu malah memperuncing perdebatan.


Selain memasang kain waring dengan total anggaran Rp580 juta, Pemprov 
DKI juga memasang aerator dan teknologi/nano bubble/. Namun upaya itu 
belum kunjung menuai hasil positif.


"Dinas Sumber Daya Air sudah pasang aerator dan teknologi/nano 
bubble/untuk penjernihan sungai, hasilnya belum menunjukkan yang baik," 
ujar Sandi saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/7).



 Lihat juga:

Kali Item Diberitakan Asing, Anies 'Salahkan' Media Nasional 



*(pmg)*


---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com

[GELORA45] Sandiaga Kembali Dilaporkan ke Polisi Soal Dugaan Penipuan

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 *Sandiaga Kembali Dilaporkan ke Polisi Soal Dugaan Penipuan*

*Gloria Safira Taylor*, CNN Indonesia | Rabu, 25/07/2018 11:29 WIB
Bagikan :
Sandiaga Kembali Dilaporkan ke Polisi Soal Dugaan PenipuanPihak yang 
melaporkan Sandiaga ke Polda Metro Jaya masih sama dengan yang 
melaporkannya terkait dugaan penipuan hasil penjualan aset tanah di 
Tangerang. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno 
kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan atau 
penggelapan atau penadahan dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) 
terkait aset PT Japirex berupa sebidang tanah yang berlokasi di 
Tangerang, Banten.


Fransiska Kumalawati Susilo, pihak yang melaporkan Sandiaga, mengatakan 
laporan ini berawal pada saat Sandiaga masih berkantor dengan seorang 
berinisial ESS dj Jalan Teluk Betung, Jakarta Pusat. Saat itu ESS 
menitipkan secara lisan kepada Sandiaga untuk membantu mengurus PT Japirex.


"Yang kemudian Sandi mengalihkan 40 persen saham PT Japirex dari John 
Nainggolan kepada dirinya pada 17 Mei 2001," ujarnya 
kepada/CNNIndonesia.com/, Rabu (25/7).



 Lihat juga:

Diperiksa Kasus Tanah, Sandiaga Cerita Kisah Hidupnya Dua Jam 




Fransiska mengatakan hal tersebut dilakukan atas akta notaris Henny 
Singgih nomor 32 tanggal 22 November 2001. Setelah itu, pada 11 Februari 
2009, Sandiaga pun melikuidasi penjualan dua sertifikat tanah tanggal 22 
November 2012 kepada seorang bernama Ho Ing Hing.


Dua sertifikat tanah itu, kata Fransiska, merupakan aset PT Japirex 
dengan pemilik Djoni Hidayat. Fransiska pun mengklaim uang dari 
penjualan aset itu tidak dikembalikan.


Dari laporan polisi tersebut, Fransiska mengatakan pihaknya telah 
mengalami kerugian sebesar Rp20 miliar. Dalam laporan itu juga sebanyak 
tiga saksi yakni John Hidayat, Edward Surya Jaya dan Efendi Pasaribu 
dihadirkan.


Laporan Fransiska itu terdaftar dalam LP/3356/VI/2018/PMJ/Dit.Reskrimum 
tertanggal 27 Juni 2018. Sandiaga diancam dengan jeratan Pasal 378 KUHP 
dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 480 KUHP dan atau Pasal 3,4,5 UU 
RI Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU.


Sebelumnya Fransiska sudah sebanyak tiga kali melaporkan Sandiaga ke 
polisi. Tidak sendiri, Sandiaga pun dilaporkan bersama dengan rekan 
bisnisnya saat itu yakni Andreas Tjahjadi.


Tak berselang lama, polisi menetapkan Andreas sebagai tersangka. Namun 
setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Andreas diketahui 
telah membayar ganti rugi terhadap pihak Fransiska sebanyak Rp3,4 miliar.


Fransiska mengatakan laporannya kali ini terhadap Sandiaga berbeda 
dengan laporan-laporan sebelumnya. Namun dia tidak menjelaskannya secara 
rinci.


"Yang kemarin itu kan kuasa dari Djoni Hidayat, tanah miliknya dijual 
tapi uangnya tidak diberikan. Yang ini berbeda objek tanahnya," tuturnya.



 Lihat juga:

Tak Kunjung Jernih, Sandi Salahkan Warga Beri Nama Kali Item 



*(kid)*


---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com

[GELORA45] Setelah Obat Kanker, BPJS Kesehatan Akan Pangkas Penjaminan Biaya Persalinan

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

Bagaimana ini, kok akan semakin menciut program kesehatannya Jokowi??

Setelah Obat Kanker, BPJS Kesehatan Akan Pangkas Penjaminan Biaya Persalinan 
Kompas.com - 19/07/2018, 13:45 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com — Defisit neraca keuangan yang dialami Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat lembaga ini berupaya melakukan 
penghematan biaya. Salah satunya dengan menyisir jenis-jenis layanan yang bisa 
ditanggung BPJS Kesehatan maupun yang tidak. Mengutip Kontan.co..id, Kamis 
(19/7/2018), setelah sebelumnya muncul kabar bahwa BPJS Kesehatan akan 
menjalankan kebijakan cost sharing untuk sejumlah penyakit kronis, kini BPJS 
Kesehatan berupaya memangkas biaya yang harus ditanggung untuk persalinan. 
Upaya inilah yang kemudian diprotes Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). IDAI 
menilai langkah BPJS Kesehatan mengatur kembali pelayanan kesehatan bayi yang 
baru lahir akan merugikan masyarakat peserta BPJS. Sebab, nantinya biaya 
persalinan tidak menyertakan biaya perawatan bayi yang baru lahir.  Hal ini 
berpotensi baru yang memunculkan masalah terkait kesehatan dan keselamatan bayi 
yang baru lahir. Itulah sebabnya Ketua IDAI Aman Bhakti Pulungan telah 
menyurati Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk meluruskan masalah ini dan 
meminta pencabutan rencana itu. 
Dalam notulensi bertanggal 6 Juni 2018 itu, BPJS Kesehatan memang tengah 
membuat Peraturan Direktur BPJS Kesehatan terkait bayi baru lahir. Menurut 
Aman, pihaknya ingin adanya penjelasan mendetail terkait pemisahan pembayaran 
antara proses kelahiran dan fasilitas perawatan bayi baru lahir tersebut. 
"Harus ada penjelasan bahwa paket persalinan memperhatikan risiko pada semua 
proses persalinan sehingga semua persalinan harus ditangani tim gawat darurat 
di fasilitas kesehatan," tambahnya 
Ketua IDI Daeng M Faqih menjelaskan, sejauh ini pihaknya masih melakukan 
koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait masalah itu dan belum ada keputusan 
apa pun. Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat mengakui, pihaknya memang 
terus melakukan kendali mutu pelayanan sejalan dengan pengendalian biaya. 
"Manfaat itu bukan dibatasi, tapi memang ada keterbatasan dari sisi anggaran," 
katanya, Rabu (18/7). (Kiki Safitri)

Fwd: [GELORA45] Anies Gunakan Teknologi Miliaran Rupiah di Kali Item, Berhasil?

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Di jaman Belanda, di kota tempat saya tinggal, harus ada septic tanknya.
Kotoran ari W.C., air kencing, air mandi masuk ke septic tank. Di situ
kotoran
mengendap ke bawah, terjadi fermentasi, timbul gas methaan. Di jaman itu
gas itu dibuang begitu saja melalui pipa ke atas sebagai cerobong. Yang
keluar
dari septic tank, cairan jernih, mengandung banyak nitrat. Cairan ini
mengalir
ke selokan terbuka/tertutup ke sungai.
Teknik ini di pakai di Selandia Baru di peternakan sapi. Sapi di kandang
berdiri
diatas lantai dari kayu, bersekat2. Air kncing langung jatuh ke bawah.
kotoran
sapi disemprot dengan air, jatuh ke bawah, mengalir ke septic tank. Di
septic tank
terjadi proses fermentasi, timbul gas methaan, yang ditampung untuk
memanasi
air dan kandang. Overflow adalah air yang mengandung banyak nitrat,
dialirkan
ke kolam pemeliharaan ikan. Ikannya dijaring, untuk makanan babi.
Kali hitam Jakarta bisa cepat dipulihkan kalaui tidak ada sampah dibuang
kekali,
kalau kororan WC rumah2 tidak langsung masuk kali, tetapi masuk ke septic
tank dulu.
Mungkin berapa rumah , kotoan dan airnya dialirkn jadi satu ke satu septic
tank.
Mungkin 30 -50 ahun sekali, kotoran padat harus dikeluarkan dari septic
tank.
Kotoran organik dan sampah, menyebabkan proses pembusukan, menyebabkan
bay, menyebabkan air kekurangan oksign yng diperlukan ikan untuk hidup. Ini
dapat diukur di laboratorium Bod ( Biological Oxygen Demand) dan C OD nya
( Chemical Oxygen Demand).
Di Tiongkok dan di Taiwan, saya lihat di peternakan ikan, oxygen dari udara
disemprotkan
masuk dalam air, untuk menambah oxygen dalam air, agar ikan2 tumbuh cepat.
Bisa juga dipikirkan, air dari WC dll.masuk ke saluran tertentu,
dibersihkan dulu di
perusahaan penjernihan, baru air jernihnya dialirkan ke sungai.



-- Forwarded message --

Date: 2018-07-25 6:24 GMT+02:00
Subject:  Anies Gunakan Teknologi Miliaran Rupiah di Kali Item, Berhasil?




Anies Gunakan Teknologi Miliaran Rupiah di Kali Item, Berhasil?
Reporter:  Devy Ernis
Editor:  Zacharias Wuragil
Rabu, 25 Juli 2018 06:55 WIB

[image: Petugas Kebersihan DKI Jakarta membersihkan sampah yang menutupi
Kali Sentiong, Sunter, Jakarta, 12 November 2015. TEMPO/Subekti]Petugas
Kebersihan DKI Jakarta membersihkan sampah yang menutupi Kali Sentiong,
Sunter, Jakarta, 12 November 2015. TEMPO/Subekti

*TEMPO.CO *, *Jakarta* - Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta
Anies  Baswedan melakukan berbagai
cara untuk menetralisir bau dari Kali Sentiong atau yang karena warnanya
lebih dikenal sebagai Kali Item. Kali itu mengalir hampir mengelilingi
kompleks Wisma Atlet Asian Games 2018 di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Baca:
Kali Item Disorot Media Asing, Anies Salahkan Media Nasional


Pemda di antaranya telah memasang satu unit *nano bubble* dan tiga aerator
di Kali Item. Selain itu juga menanam tumbuhan sepanjang pinggiran Kali
Item dan Waduk Sunter Selatan. Yang terbaru adalah pemasangan jaring hitam
yang diharap bisa menghadang embusan angin dari kali itu.

“Semua untuk mengurangi bau yang ditimbulkan air yang kotor,” ujar Kepala
Bidang Air Baku, Air Bersih, dan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air, Dinas
Kebersihan dan lingkungan Hidup, Eko Gumelar, seperti yang dikutip dari
Koran Tempo, Selasa 24 Juli 2018.

Baca:
Anies Baswedan Masalah Kali Item Warisan Masa Lalu


Berbagai upaya itu rupanya belum mampu membuat bau tak sedang hilang
sepenuhnya. Aroma tak sedap terendus cukup jauh. “Sudah lama ini, mah. Mau
diapain juga kayaknya susah hilang baunya,” tutur Neneng, warga yang
tinggal di sekitar Wisma Atlet Kemayoran sejak beberapa tahun silam.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Teguh Hendarwan, mengatakan
bahwa teknologi nano bubble sudah terbukti dalam mengurangi bau dan
menjernihkan air. Sayangnya, Teguh menambahkan, alat yang tersedia tak
cukup untuk semua debit air di Kali Item.

Baca:
Sebulan Mendekati Asian Games, Anies Janji Tambah Serius di Kali Item


DKI disebutkannya hanya memiliki satu alat yang diklaim berharga miliaran
rupiah per unit tersebut. Sedang yang dibutuhkan di Kali Item

 sebanyak delapan alat. "Kalau dihitung debit air di sana membutuhkan 8
unit. Ini kan masih dalam proses pengenalan alat," ujar Teguh.


不含病毒。www.avg.com

<#m_2259175913235334679_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

[GELORA45] Jaring Hitam di Kali Item Robek dan Ada Sampah

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Mahakarya Anies!
 ha ha ha ha
 ---
 Jaring Hitam di Kali Item Robek dan Ada Sampah 
https://kumparan.com/@kumparannews/jaring-hitam-di-kali-item-robek-dan-ada-sampah-27431110790553113
 Jaring Hitam di Kali Item Robek dan Ada Sampah 

 kumparanNEWS https://kumparan.com/@kumparannews
Selasa 24 Juli 2018 - 21:39 
https://kumparan.com/@kumparannews/jaring-hitam-di-kali-item-robek-dan-ada-sampah-27431110790553113
 



 
 
Waring di Kali Item Robek dan penuh sampah (Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan)
 Jaring atau waring hitam yang menutup Kali Item 
https://kumparan.com/topic/kali-item/terkini?ref=body, Jakarta Pusat, terlihat 
robek di beberapa titik. Kebanyakan robekan itu ada di dekat tanggul kali yang 
bernama asli Kali Sentiong itu.

 
 
 

 Pantauan kumparan di Kali Item 
https://kumparan.com/@kumparannews/cerita-di-balik-nama-kali-item-sumber-limbah-hingga-solusinya-27431110790552902?ref=body
 pada Rabu (25/7) setidaknya terdapat 7 robekan di jaring. Ukurannya beragam, 
mulai dari sebesar ibu jari hingga sejengkal orang dewasa. Setidaknya ada dua 
robekan yang berukuran sejengkal orang dewasa.

 Selain berlubang, di atas jaring yang berfungsi untuk meredam penguapan bau 
kali tersebut juga terdapat sedikit sampah. Sampah itu berupa gelas plastik, 
bungkus rokok, dan sisa makanan.

 Baca Juga :
 Cerita Di Balik Nama Kali Item: Sumber Limbah hingga Solusinya 
https://kumparan.com/@kumparannews/cerita-di-balik-nama-kali-item-sumber-limbah-hingga-solusinya-27431110790552902?ref=body&type=bcjugal
 Peneliti Ungkap Penyebab Air Kali Item Berwarna Hitam dan Bau 
https://kumparan.com/@kumparansains/peneliti-ungkap-penyebab-air-kali-item-berwarna-hitam-dan-bau-27431110790552923?ref=body&type=bcjugal
 Peneliti Ungkap Penyebab Air Kali Item Berwarna Hitam dan Bau 
https://kumparan.com/@kumparansains/peneliti-ungkap-penyebab-air-kali-item-berwarna-hitam-dan-bau-27431110790552923?ref=body&type=bcjugal

 
Waring di Kali Item Robek (Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan)
 Seorang pengguna jalan, Iis, mengatakan sampah dan robekan itu diduga berasal 
dari warga yang kerap nongkrong di lokasi tersebut.

 “Kalau menurut saya itu dari yang suka nongkrong-nongkrong di sini. Karena 
semalam juga saya lewat sini banyak yang nongkrong,” kata Iis.

 Jaring hitam di Kali Item 
https://kumparan.com/topic/kali-item/terkini?ref=body dipasang oleh Pemprov DKI 
untuk mengurangi bau tidak sedap yang berasal dari kali tersebut. Kali Item 
berada tepat sebelah Wisma Atlet Kemayoran. Pemprov menutup Kali Item agar 
mengganggu kenyamanan para atlet Asian Games yang menempati wisma tersebut. 

 
Waring di Kali Item Robek (Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan)
 Pamasangan jaring hitam di Kali Item sejak dua minggu lalu. Kemudian, Pemprov 
DKI juga menambah lampu hias untuk mempercantik penampilan Kali Item saat malam 
hari. 

 
Waring di Kali Item (Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan)
 






 

[GELORA45]

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

Potret Pendidikan Dan Pekerja Anak Indonesia
 Diposting oleh admin pada 24 July 2018 


Ribuan anak TKI Di Sabah Malaysia belum mengenyam pendidikan dasar. Mereka 
terlahir disana saat orang tua mereka bekerja di perkebunan kelapa sawit – 
MI/Syahrul Karim Setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional 
(HAN). Tema yang diangkat oleh pemerintah berubah-ubah. Pada 2018 tema yang 
diusung Anak Indonesia, Anak GENIUS” yang merupakan akronim dari Gesit, Empati, 
Unggul dan Sehat. Secara khusus, hak anak Indonesia diatur dalam Undang-Undang 
nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Beberapa hak hak yang diatur 
antara lain hak memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari 
penjualan dan perdagangan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ekploitasi 
pekerja anak.Bagaimana potret anak Indonesia menjelang 73 tahun kemerdekaan 
Indonesia. Jutaan Anak Tidak SekolahMencerdaskan kehidupan bangsa salah satu 
amanat dari UUD 1945. Namun hingga menjelang 73 tahun kemerdekaan, masih banyak 
tunas bangsa yang tidak dapat mengenyam pendidikan selayaknya. Mensos Kofifah 
Indar Parawansa (2017) mengatakan 4,1 juta anak Indonesia usia 6-21 tahun tidak 
mengenyam bangku pendidikan. Dari jumlah tersebut 2,9 juta ditargetkan 
mendapatkan Kartu Indonesia Pintar agar dapat mengenyam pendidikan.Sementara 
Unicef mencatatat, ada sekitar 2,5 juta anak tidak dapat menikmati pendidikan 
lanjutan dengan rincian; 600 ribu tidak bisa masuk sekolah dasar (SD) dan 1,9 
juta tidak bisa masuk sekolah menengah pertama (SMP) . Survei BPS (2017) 
menyimpulkan bahwa, anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah berasal dari 
kelompok anak-anak dari keluarga miskin. (Mediaindonesia)Sekolah gratis yang 
dicanangkan pemerintah masih jauh dari harapan. Pungutan biaya sekolah masih 
menjadi pemandangan disekolah negeri. Di pinggiran Yogyakarta misalnya, salah 
seorang ibu yang baru memasukan anaknya ke SMP menyebutkan biaya yang 
dikeluarkan sekitar 2 juta rupiah untuk uang gedung dan seragam. Sekolah gratis 
hanya ada di atas kertas.Minimnya akses pendidikan juga dirasakan oleh 
anak-anak Buruh Migran Indonesia (BMI) di Malaysia usia 1-18 tahun. Menurut 
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Akhmad DH Irfan (2017) terdapat 
sekitar 50 ribu anak BMI di Malaysia. Dari jumlah tersebut yang mengenyam 
pendidikan hanya 24 ribu atau sekitar 50 persen.  Agar anak-anak BMI bisa 
mendapat hak pendidikan, pemerintah mendirikan Community Learning Center (CLC)  
dan mendatangkan guru. Beberapa faktor yang menyebabkan minimnya akses yaitu 
ada batasan pemerintah Malaysia bagi keturunan warga negara asing untuk sekolah 
dibawah naunganya, sulitnya proses pendirian sekolah Indonesia dan minimnya 
tenaga pengajar. Masalah lain yaitu keberadaan anak berstatus ilegal karena 
orang tuanya tinggal tanpa dokumen yang sesuai. Mayoitas orang tua mereka 
bekerja diperkebunan sawit di Sabah dan Serawak.Selain di CLC sekolah 
diperbatasan Indonesia (Sebatik) Malaysia menjadi alternatif bagi BMI agar 
anak-anak mereka mendapatkan pendidikan. Namun baru sebagian kecil saja yang 
dapat mengakses. Beberapa kendala yang dialami yaitu jarak tempuh yang jauh, 
kondisi jalan yang  rusak dengan kontur jalan tinggi rendah. Butuh waktu 
berjam-jam untuk bisa kesekolah.Kemiskinan masih menjadi problem utama anak 
Indonesia sulit mengenyam pendidikan.

 Jumlah Pekerja Anak Tinggikonvensi ILO  Nomor 138 melarang mempekerjakan anak 
usia dibawah 15 tahun. Sedangkan ratifikasi ILO, Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003 pasal 68 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun, 
data BPS (2017) mencatat lebih dari 2 juta anak Indonesia menjadi buruh dan 
tidak sekolah. (mediaindonesia).Kondisi yang demikian mengindikasikan bahwa 
pendidikan belum optimal. Banyaknya anak-anak putus sekolah akan memperbanyak 
jumlah pengangguran dan kemiskinan. Jika akan terjun ke dunia kerja, mereka 
akan bersaing  ketat. Seperti dalam hukum ekonomi, jika penawaaran tenagga 
kerja (pengangguran) banyak sementara lapangan pekerjaan minim  maka jika 
diterima kerja upah rendah.Untuk mengurangi jumlah pekerjaan anak, Kementerian 
Tenaga Kerja mengkampanyekan ““Kampanye Indonesia Bebas Pekerja Anak (KIBPA)”. 
Pemerintah mengklaim, dari 2008-2016 sebanyak 80.555 pekerja anak dikembalikan 
ke pendidikan. Menegakkan Hak Anak Indonesia.Dalam UUD pasal 31 setiap warga 
negara berhak mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai.. Namun 
dalam kenyataanya masih jutaan anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan layak. 
Kemiskinan di pedesaan menjadikan anak-anak dari kelompok golongan miskin tidak 
bisa sekolah. Minimnya akses  rakyat terhadap sumberdaya alam di daerahnya 
menjadikan mereka bermigrasi ke kota bahkan luar negeri untuk  menjadi buruh 
tanpa jaminan kesejahteraan.Hak anak mendapatkan pendidikan  dan perlindunngan 
dari pekerja anak harus diwujudkan. Pemerintah yang paling utama 
bertanggungjawab untuk memenuhinya. Namun peran serta dari s

[GELORA45] Anies Gunakan Teknologi Miliaran Rupiah di Kali Item, Berhasil?

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Anies Gunakan Teknologi Miliaran Rupiah di Kali Item, Berhasil?

Reporter:


   Devy Ernis

Editor:


   Zacharias Wuragil

Rabu, 25 Juli 2018 06:55 WIB

Petugas Kebersihan DKI Jakarta membersihkan sampah yang menutupi Kali 
Sentiong, Sunter, Jakarta, 12 November 2015. TEMPO/SubektiPetugas 
Kebersihan DKI Jakarta membersihkan sampah yang menutupi Kali Sentiong, 
Sunter, Jakarta, 12 November 2015. TEMPO/Subekti


*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Pemerintahan Gubernur DKI JakartaAnies 
 Baswedan melakukan berbagai 
cara untuk menetralisir bau dari Kali Sentiong atau yang karena warnanya 
lebih dikenal sebagai Kali Item. Kali itu mengalir hampir mengelilingi 
kompleks Wisma Atlet Asian Games 2018 di Kemayoran, Jakarta Pusat.


Baca:
Kali Item Disorot Media Asing, Anies Salahkan Media Nasional 



Pemda di antaranya telah memasang satu unit /nano bubble/ dan tiga 
aerator di Kali Item. Selain itu juga menanam tumbuhan sepanjang 
pinggiran Kali Item dan Waduk Sunter Selatan. Yang terbaru adalah 
pemasangan jaring hitam yang diharap bisa menghadang embusan angin dari 
kali itu.


“Semua untuk mengurangi bau yang ditimbulkan air yang kotor,” ujar 
Kepala Bidang Air Baku, Air Bersih, dan Air Limbah Dinas Sumber Daya 
Air, Dinas Kebersihan dan lingkungan Hidup, Eko Gumelar, seperti yang 
dikutip dari Koran Tempo, Selasa 24 Juli 2018.


Baca:
Anies Baswedan Masalah Kali Item Warisan Masa Lalu 



Berbagai upaya itu rupanya belum mampu membuat bau tak sedang hilang 
sepenuhnya. Aroma tak sedap terendus cukup jauh. “Sudah lama ini, mah. 
Mau diapain juga kayaknya susah hilang baunya,” tutur Neneng, warga yang 
tinggal di sekitar Wisma Atlet Kemayoran sejak beberapa tahun silam.


Sebelumnya, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Teguh Hendarwan, 
mengatakan bahwa teknologi nano bubble sudah terbukti dalam mengurangi 
bau dan menjernihkan air. Sayangnya, Teguh menambahkan, alat yang 
tersedia tak cukup untuk semua debit air di Kali Item.


Baca:
Sebulan Mendekati Asian Games, Anies Janji Tambah Serius di Kali Item 



DKI disebutkannya hanya memiliki satu alat yang diklaim berharga 
miliaran rupiah per unit tersebut. Sedang yang dibutuhkan diKali Item 
sebanyak 
delapan alat. "Kalau dihitung debit air di sana membutuhkan 8 unit. Ini 
kan masih dalam proses pengenalan alat," ujar Teguh.




---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com

Re: [GELORA45] Gerindra Kemungkinan Besar Berkoalisi dengan Partai Demokrat

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Demokrat dan demokrasi digerinda...
Yang bikin Free Port jadi hebat kan "jasanya" antara lain dari Prof.
Sumitro,
bapak si Bowo.dengan Berkeley maffianya..
Apa si Bowo berani nyumpahi bapaknya.

2018-07-25 6:05 GMT+02:00 ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
> Gerindra Kemungkinan Besar Berkoalisi dengan Partai Demokrat
> Reporter:  Rezki Alvionitasari
> Editor:  Endri Kurniawati
> Rabu, 25 Juli 2018 10:58 WIB
>
> [image: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY
> menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di
> kediamannya, di Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018. Foto: Istimewa]Ketua Umum
> Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menggelar pertemuan
> dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya, di
> Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018. Foto: Istimewa
>
> *TEMPO.CO *, *Jakarta* - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra
>  Sufmi Dasco Ahmad mengatakan hasil
> pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua
> Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY akan bekerja sama
> menyukseskan pemilihan presiden (pilpres) 2019. "Kemungkinan besar
> berkoalisi," kata Dasco saat dihubungi, Rabu, 25 Juli 2018.
>
> Dia mengatakan kedua partai ini memiliki persepsi yang sama dalam
> menghadapi persoalan bangsa. Saat ditanya, apakah Agus Harimurti Yudhoyono,
> kader Demokrat, itu akan menjadi calon wakil presiden untuk Prabowo jika
> partai ini jadi berkoalisi, Dasco mengatakan pertemuan SBY dengan Prabowo
> belum membahas cawapres untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2019.
>
> Baca:
> Prabowo Tegur Kader, Gerindra Rilis Daftar Juru Bicara
> 
> Elite Demokrat dan Gerindra Bertemu, Kapan SBY Ketemu Prabowo?
> 
>
> "Kami juga memperhatikan komunikasi dengan partai yang lebih dulu menjalin
> komunikasi dengan kami seperti PKS dan PAN," ujar Dasco.
>
> Prabowo
> 
>  tiba
> di rumah SBY pada Selasa malam, 24 Juli 2018. Prabowo tiba sekitar pukul
> 19.13 di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan.
>
> Baca:
>
> Gerindra
> Bocorkan Kandidat Cawapres Prabowo ...
> 
> Bertemu PA 212, Gerindra: Para Ulama Curhat Soal Kondisi Bangsa
>
> 
>
> Turun dari mobil, Prabowo menuju pintu yang berada di sisi kiri rumah SBY..
> SBY telah menunggu dan menyambut di depan pintu.
>
> Ketua Umum Gerindra
> 
>  itu bersalaman dengan SBY , kemudian berjalan menghampiri awak media
> yang berdiri di sisi kanan halaman rumah SBY. Berpose sebentar, keduanya
> kemudian menuju ke dalam rumah melalui pintu sebelah kanan. "Kami meeting
> dulu ya, nanti dijelaskan," kata SBY.
>
> Simak: Sebut Survei Pilkada Keliru, Gerindra Makin ...
>
> 
>
> REZKI ALVIONITASARI | BUDIARTI UTAMI PUTRI
>
>
> 
> 不含病毒。www.avg.com
> 
> <#m_-3713208979153203571_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
>
> 
>

[GELORA45] Bappenas: Industri Halal Bisa Jadi Solusi Defisit Transaksi

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Bappenas: Industri Halal Bisa Jadi Solusi Defisit Transaksi

Reporter:


   Dias Prasongko

Editor:


   Ali Akhmad Noor Hidayat

Rabu, 25 Juli 2018 10:35 WIB
0KOMENTAR 


001
#
#

#


#



Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Menteri PPN / Kepala Bappenas 
Bambang Brodjonegoro bersiap mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di 
Istana Negara, Jakarta, 5 Maret 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari 



Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Menteri PPN / Kepala Bappenas 
Bambang Brodjonegoro bersiap mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di 
Istana Negara, Jakarta, 5 Maret 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari


*TEMPO.CO, Jakarta -*Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau 
KepalaBappenas 
, 
Bambang Brodjonegoro mengatakan penguatan ekonomi syariah lewat industri 
halal bisa mengurangi current account defisit atau defisit transaksi 
berjalan. Menurut dia, jika defisit transaksi bisa dikurangi yang 
ujungnya bisa memperkuat nilai tukar rupiah.


*Baca juga: Bappenas Nilai Pemilu dan Asian Games Bisa Dongkrak 
Perekonomian 
*


"Industri ini ngga main-main, kalau benar bisa menyumbang bagi trade 
ballance dan defisit transaksi," kata Bambang saat membuka diskusi 
bertajuk "Indonesia: Pusat Ekonomi Islam Dunia" di Kantor Bappenas, 
Jakarta Pusat, Rabu, 25 Juli 2018.


Bappenas hari ini mengelar diskusi mengenai  ekonomi islam di Indonesia. 
Diskusi ini menjadi ajang tukar pikiran antara regulator atau pemerintah 
dengan pelaku ekonomi syariah baik dari sektor finansial maupun pelaku 
industri. Dengan adanya diskusi ini, proyeksi ekonomi syariah ke depan 
bisa menjadi lebih terarah sehingga bisa menyumbang penguatan terhadap 
defisit transaksi.


Bambang berujar, salah satu cara jangka pendek yang perlu dilakukan 
dengan untuk meningkatkan sumbangsih ekonomi dengan memperkuat sektor 
riil industri syariah. Idenya, kata dia, lewat peningkatan ekspor produk 
dan jasa berbasis syariah.


Menurut Bambang, dua sektor yang berpotensi mengurangi defisit adalah 
sektor pariwisata dan busana. Terutama lewat halal tourism dan busana 
muslim.


"Busana kita, secara umum itu lebih banyak impor dibandingkan ekspor. 
Kalau neraca ini bisa diperbaiki tentu akan membantu trade balance dan 
mengurangi defisit," ujar Bambang.


*Simak: **Bappenas: Sangat Tak Mudah Menekan Rasio Gini 0,01* 



Karena itu, saat ini yang diperlukan untuk mendukung hal ini, diperlukan 
adanya pencarian pasar baru (market creation) dan juga pembuatan produk 
baru yang berstandar syariah. Jika dua hal ini sudah bisa 
dipetakan,Bappenas 
menyebutkan, 
harus didukung fasilitas atau insentif untuk ekspor




---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com

[GELORA45] Gerindra Kemungkinan Besar Berkoalisi dengan Partai Demokrat

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Gerindra Kemungkinan Besar Berkoalisi dengan Partai Demokrat

Reporter:


   Rezki Alvionitasari

Editor:


   Endri Kurniawati

Rabu, 25 Juli 2018 10:58 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menggelar 
pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di 
kediamannya, di Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018. Foto: IstimewaKetua Umum 
Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menggelar pertemuan 
dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya, di 
Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018. Foto: Istimewa


*TEMPO.CO*,*Jakarta*-Wakil Ketua Umum PartaiGerindra 
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan hasil 
pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan 
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY akan 
bekerja sama menyukseskan pemilihan presiden (pilpres) 2019. 
"Kemungkinan besar berkoalisi," kata Dasco saat dihubungi, Rabu, 25 Juli 
2018.


Dia mengatakan kedua partai ini memiliki persepsi yang sama dalam 
menghadapi persoalan bangsa. Saat ditanya, apakah Agus Harimurti 
Yudhoyono, kader Demokrat, itu akan menjadi calon wakil presiden untuk 
Prabowo jika partai ini jadi berkoalisi, Dasco mengatakan pertemuan SBY 
dengan Prabowo belum membahas cawapres untuk pemilihan presiden atau 
Pilpres 2019.


Baca:
Prabowo Tegur Kader, Gerindra Rilis Daftar Juru Bicara 

Elite Demokrat dan Gerindra Bertemu, Kapan SBY Ketemu Prabowo? 



"Kami juga memperhatikan komunikasi dengan partai yang lebih dulu 
menjalin komunikasi dengan kami seperti PKS dan PAN," ujar Dasco.


Prabowo 
 tiba 
di rumah SBY pada Selasa malam, 24 Juli 2018. Prabowo tiba sekitar pukul 
19.13 di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan.


Baca:
Gerindra 
Bocorkan Kandidat Cawapres Prabowo 


Bertemu PA 212, Gerindra: Para Ulama Curhat Soal Kondisi Bangsa


Turun dari mobil, Prabowo menuju pintu yang berada di sisi kiri rumah 
SBY. SBY telah menunggu dan menyambut di depan pintu.


Ketua UmumGerindra 
itu 
bersalaman dengan SBY , kemudian berjalan menghampiri awak media yang 
berdiri di sisi kanan halaman rumah SBY. Berpose sebentar, keduanya 
kemudian menuju ke dalam rumah melalui pintu sebelah kanan. "Kami 
meeting dulu ya, nanti dijelaskan," kata SBY.


Simak:Sebut Survei Pilkada Keliru, Gerindra Makin ...


REZKI ALVIONITASARI | BUDIARTI UTAMI PUTRI



---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com

[GELORA45] ada apa di papua

['Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' ineng...@chevron.com [GELORA45]]

Kira-kira ada apa dipapua jam 10.00 tadi pagi, kok banyak korban dari pihalk 
kepolisian dilempar-lempar pakai batu.
Saya dapat videonya dari WA

[GELORA45] Re: Mempertanyakan Kalla

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 Seandainya dikabulkan MK, bukan hanya JK bisa jadi cawapres lagi tetapi bahkan 
SBY juga bisa jadi presiden lagi. Rame juga!
 

 Sedikit diatur bisa bergantian misalnya 2x Presiden terus jadi ketua DPR atau 
MPR atau Wakil Presiden, kemudian balik lagi jadi Presiden. He he he. Abadi 
juga.
 

kutipan: Kepada MK, Partai Perindo meminta aturan yang membatasi masa jabatan 
presiden dan wapres maksimal dua periode hanya berlaku jika presiden dan wapres 
menjabat secara berturut-turut. Artinya, jika tidak menjabat secara beruntun, 
presiden dan wapres yang sudah dua periode berkuasa boleh mencalonkan lagi 
untuk jabatan yang sama.


---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :

 

 Apakah ada kemungkinan Jusuf Kalla dinobatkan raja neo-Mojopahit? Hehehehehe
 
 
 
http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1435-mempertanyakan-kalla
 
http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1435-mempertanyakan-kalla
 

 Mempertanyakan Kalla Penulis: Media Indonesia Pada: Rabu, 25 Jul 2018, 05:00 
WIB Editorial MI 
  
http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1435-mempertanyakan-kalla
  
http://twitter.com/home/?status=http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1435-mempertanyakan-kalla
 
 MI/Duta
. 
 SALAH satu esensi demokrasi yang diperjuangkan dengan keringat, darah, bahkan 
nyawa beberapa anak negeri lewat reformasi ialah adanya pembatasan kekuasaan. 
Namun, tatkala reformasi sudah 20 tahun berjalan, semangat untuk meniadakan 
kembali pembatasan itu justru menggebu-gebu.
 Reformasi ada untuk menghidupkan demokrasi yang dimatikan rezim Orde Baru. 
Karena itulah, begitu Orde Baru tumbang, perombakan besar-besaran terhadap 
sistem dan tatanan yang mengekang demokrasi dilakukan. Salah satunya dengan 
membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode.
 
 
 Pembatasan itu diatur lewat persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang 
digariskan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jelas dan tegas disebutkan 
bahwa capres dan cawapres harus belum pernah menjabat presiden dan wapres 
selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
 Pembatasan baik menyangkut wewenang maupun masa jabatan ialah keniscayaan 
untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut dan korup. Tanpa pembatasan, mereka 
yang berkuasa cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Tanpa pembatasan, penguasa 
yang tadinya demokratis amat mungkin menjadi diktator.
 Itulah yang terjadi di rezim Orde Baru. Ironisnya, masih ada pihak yang malah 
hendak mengembalikan negara ini ke zaman itu. Mereka menyoal ketentuan 
pembatasan masa jabatan presiden dan wapres di Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017. 
Uji materi pasal itu lantas dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi lantaran dinilai 
bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945.
 Kepada MK, Partai Perindo meminta aturan yang membatasi masa jabatan presiden 
dan wapres maksimal dua periode hanya berlaku jika presiden dan wapres menjabat 
secara berturut-turut. Artinya, jika tidak menjabat secara beruntun, presiden 
dan wapres yang sudah dua periode berkuasa boleh mencalonkan lagi untuk jabatan 
yang sama.
 Uji materi itu pun terang-terangan dijadikan jalan untuk mengusung wakil 
presiden saat ini, Jusuf Kalla, sebagai cawapres pada Pilpres 2019. Padahal, 
Kalla sudah dua kali menjadi wapres. Pada periode 2004-2009, dia mendampingi 
Susilo Bambang Yudhoyono.
 Kita menghormati hak konstitusional setiap anak bangsa untuk menggugat 
pembatasan masa jabatan presiden dan wapres. Mereka sah-sah saja meminta MK 
membatalkan aturan itu. Namun, tidak salah pula jika ada yang bersikap 
sebaliknya bahwa pembatasan masa jabatan mutlak dipertahankan karena ia 
instrumen ampuh untuk mencegah munculnya kembali autoritarian.
 Sah-sah pula jika kita mengkritisi kesediaan Kalla menjadi pihak terkait dalam 
gugatan uji materi tersebut. Kesediaan itu ialah wujud dukungan terhadap upaya 
peniadaan pembatasan masa jabatan presiden dan wapres. Kesediaan itu bisa jadi 
mewakili isi hati Kalla bahwa dia sejatinya masih berambisi untuk menjadi 
wapres lagi.
 Kenegarawanan Kalla kini patut dipertanyakan. Apalagi, dua bulan lalu dia 
pernah mengatakan ingin pensiun dari politik dan menghabiskan masa tuanya 
bersama keluarga. Rupanya, daya pikat kekuasaan terlalu kuat untuk dilawan 
seorang Kalla.
 Atas nama bangsa dan negara, itulah alasan klise yang biasa dilontarkan mereka 
yang mabuk jabatan. Padahal, dalam kekuasaan, batas antara niat mengabdi kepada 
rakyat dan nafsu pribadi amatlah tipis, setipis rambut dibelah tujuh.
 Kita berharap MK bijak dalam memutus uji materi pasal pembatasan masa jabatan 
presiden dan wakil presiden. Pertimbangan hukum memang penting, tetapi masa 
depan demokrasi tak kalah penting untuk mereka pertimbangkan. Bangsa ini tak 
ingin kembali ke era kegelapan, era kekuasaan tanpa batas.
 
 
 
 
 
 
 



  

[GELORA45] Mempertanyakan Kalla

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Apakah ada kemungkinan Jusuf Kalla dinobatkan raja neo-Mojopahit?
Hehehehehe*


http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1435-mempertanyakan-kalla


*Mempertanyakan Kalla*

Penulis: *Media Indonesia* Pada: Rabu, 25 Jul 2018, 05:00 WIB Editorial MI







[image: Mempertanyakan Kalla]*MI/Duta*
..

SALAH satu esensi demokrasi yang diperjuangkan dengan keringat, darah,
bahkan nyawa beberapa anak negeri lewat reformasi ialah adanya pembatasan
kekuasaan. Namun, tatkala reformasi sudah 20 tahun berjalan, semangat untuk
meniadakan kembali pembatasan itu justru menggebu-gebu.

Reformasi ada untuk menghidupkan demokrasi yang dimatikan rezim Orde Baru.
Karena itulah, begitu Orde Baru tumbang, perombakan besar-besaran terhadap
sistem dan tatanan yang mengekang demokrasi dilakukan. Salah satunya dengan
membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode.


Pembatasan itu diatur lewat persyaratan calon presiden dan wakil presiden
yang digariskan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jelas dan tegas
disebutkan bahwa capres dan cawapres harus belum pernah menjabat presiden
dan wapres selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Pembatasan baik menyangkut wewenang maupun masa jabatan ialah keniscayaan
untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut dan korup. Tanpa pembatasan,
mereka yang berkuasa cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Tanpa pembatasan,
penguasa yang tadinya demokratis amat mungkin menjadi diktator.

Itulah yang terjadi di rezim Orde Baru. Ironisnya, masih ada pihak yang
malah hendak mengembalikan negara ini ke zaman itu. Mereka menyoal
ketentuan pembatasan masa jabatan presiden dan wapres di Pasal 169 UU No 7
Tahun 2017. Uji materi pasal itu lantas dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi
lantaran dinilai bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945.

Kepada MK, Partai Perindo meminta aturan yang membatasi masa jabatan
presiden dan wapres maksimal dua periode hanya berlaku jika presiden dan
wapres menjabat secara berturut-turut. Artinya, jika tidak menjabat secara
beruntun, presiden dan wapres yang sudah dua periode berkuasa boleh
mencalonkan lagi untuk jabatan yang sama.

Uji materi itu pun terang-terangan dijadikan jalan untuk mengusung wakil
presiden saat ini, Jusuf Kalla, sebagai cawapres pada Pilpres 2019.
Padahal, Kalla sudah dua kali menjadi wapres. Pada periode 2004-2009, dia
mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono.

Kita menghormati hak konstitusional setiap anak bangsa untuk menggugat
pembatasan masa jabatan presiden dan wapres. Mereka sah-sah saja meminta MK
membatalkan aturan itu. Namun, tidak salah pula jika ada yang bersikap
sebaliknya bahwa pembatasan masa jabatan mutlak dipertahankan karena ia
instrumen ampuh untuk mencegah munculnya kembali autoritarian.

Sah-sah pula jika kita mengkritisi kesediaan Kalla menjadi pihak terkait
dalam gugatan uji materi tersebut. Kesediaan itu ialah wujud dukungan
terhadap upaya peniadaan pembatasan masa jabatan presiden dan wapres.
Kesediaan itu bisa jadi mewakili isi hati Kalla bahwa dia sejatinya masih
berambisi untuk menjadi wapres lagi.

Kenegarawanan Kalla kini patut dipertanyakan. Apalagi, dua bulan lalu dia
pernah mengatakan ingin pensiun dari politik dan menghabiskan masa tuanya
bersama keluarga. Rupanya, daya pikat kekuasaan terlalu kuat untuk dilawan
seorang Kalla.

Atas nama bangsa dan negara, itulah alasan klise yang biasa dilontarkan
mereka yang mabuk jabatan. Padahal, dalam kekuasaan, batas antara niat
mengabdi kepada rakyat dan nafsu pribadi amatlah tipis, setipis rambut
dibelah tujuh.

Kita berharap MK bijak dalam memutus uji materi pasal pembatasan masa
jabatan presiden dan wakil presiden. Pertimbangan hukum memang penting,
tetapi masa depan demokrasi tak kalah penting untuk mereka pertimbangkan.
Bangsa ini tak ingin kembali ke era kegelapan, era kekuasaan tanpa batas.

[GELORA45] Pungli Merebak di DKI Jakarta Karena Pengawasan Memble

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

http://mediaindonesia.com/read/detail/173664-pungli-merebak-di-dki-jakarta-karena-

pengawasan-memble


 *Pungli Merebak di DKI Jakarta Karena
 *


 *Pengawasan Memble*

Penulis: *Selamat Saragih* Pada: Senin, 23 Jul 2018, 15:48 WIB 
Megapolitan 
 
 
 
 



Pungli Merebak di DKI Jakarta Karena Pengawasan Memble

/Ilustrasi/

SETELAH ditinggal Basuki Tjahaja Purnama, gubernur DKI Jakarta, 
digantikan gubernur DKI baru, Anies Baswedan, pengawasan pelayanan 
masyarakat baik di kelurahan maupun kecamatan kini melemah dan kendor.


Hal itu membuat pungutan liar (pungli) mulai marak lagi merajalela di 
kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.


Kali ini, pungli marak dialami warga saat mengurus sertifikasi tanah di 
kantor-kantor kelurahan. Program sertifikasi tanah gratis menjadi obyek 
menguntungkan bagi oknum aparat kelurahan, rukun warga (RW) dan rukun 
tetangga (RT). Warga berharap agar mendapatkan sertifikasi tanah gratis. 
Namun mereka diminta uang nilainya bervariasi dari Rp900.000 hingga Rp4 
juta per orang.


Seperti kejadian pungli di kawasan Pondok Kopi, Kelurahan Penggilingan, 
Jakarta Timur. Warga yang sudah mendapatkan sertifikat dimintai uang 
nilainya Rp1 juta. Salah seorang warga mengungkapkan pihak yang meminta 
uang adalah oknum ketua RT. Padahal, sertifikat tanah miliknya sudah di 
tangan.


“Padahal sertifikat sudah saya pegang lho. Dan saya terima waktu 
pembagiannya di Bekasi. Saat serah terima secara simbolis oleh Presiden 
Jokowi. Kan waktu itu Presiden bilang sertifikat gratis. Namun kenapa 
justru saya dimintai uang Rp1 juta oleh ketua RT dengan alasan 
pengurusan sertifikat dilakukan dari dana swadaya. Dan uang itu akan 
diserahkan ke RW dan lurah. Ya terang saja ya tolak. Saya enggak mau 
kasih. Ini kan program gratis,” kata warga yang lebih berani tersebut.


Hal yang sama juga dialami warga di Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran 
Lama, Jakarta Selatan. Pendataan calon penerima program ini dilakukan 
ketua RT secara tertutup. Kemudian, nama-nama orang yang bersedia 
memberikan uang disetorkan ke RW untuk kemudian diteruskan kepada 
"pengurus" di tingkat kelurahan.


Salah seorang warga Kelurahan Pondok Pinang mengatakan, tindakan pungli 
tersebut melibatkan oknum staf kelurahan, ketua RW dan RT.


“Program ini sangat tertutup. Oknum ketua RT yang mendata nama-namanya. 
Setiap warga yang sudah didata masuk dalam program sertifikasi tanah 
gratis ini diminta uang besarannya mulai Rp4 juta. Bahkan, ada yang 
diminta sampai puluhan juta. Perhitungannya tidak jelas kenapa sampai 
harus ke luar uang segitu banyak,” kata warga yang tidak mau disebutkan 
namanya.


Dugaan adanya pungli dalam program sertifikasi tanah gratis ini mencuat 
dari pernyataan Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi. Dia menengarai 
telah marak terjadi pungli dalam pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematik 
Lengkap (PTSL) di kelurahan.


“Ini bukan isapan jempol. Sudah banyak warga yang mengadu ke kami, 
karena mereka dimintai bayaran tinggi untuk pengurusan PTSL. Baik dari 
oknum kelurahan maupun oknum RT dan RW,” kata Prasetio, di Jakarta, 
Senin (23/7).


Prasetio menduga, maraknya pungli dalam pengurusan sertifikasi tanah ini 
karena longgarnya pengawasan oleh Gubernur DKI. Kalau dulu, warga boleh 
mengadu langsung kepada Gubernur DKI di Balai Kota bila mengalami atau 
mendapatkan bukti pungli di kelurahan maupun di kecamatan. Dan laporan 
warga langsung ditindaklanjuti hari itu juga.


Sehingga warga merasa aman, nyaman dan mudah dalam mendapatkan pelayanan 
publik apa pun, karena adanya pengawasan Gubernur yang sangat ketat. 
Bahkan tidak tanggung-tanggung akan memecat lurah atau camat yang 
bermain-main dalam menjalankan tugasnya.


“Kalau sekarang semuanya seperti diperbolehkan. Perbaikan pelayanan yang 
dulu transparan dan gratis di era Jokowi (Joko Widodo), Ahok (Basuki 
Tjahaja Purnama), dan Djarot mulai hilang. Pungli kembali marak,” ungkap 
ketua Dewan.


Maraknya pungli sertifikasi tanah telah didengar Gubernur DKI, Anies 
Baswedan. Dengan tegas, dia menyatakan, pihaknya akan memberhentikan 
oknum lurah yang melakukan pungli. Dia minta warga segera melaporkan 
bila ada kejadian pungli oleh oknum lurah atau aparat kelurahan langsung 
ke Pemprov DKI. Dan jika terbukti ada lurah yang melakukan pungli, maka 
ia tak segan-segan akan memecat lurah tersebut.


“Saya minta namanya. Jika ada yang melakukan pungli, langsung 
diberhentikan. Jadi minta laporannya, saya akan berhentikan," kata 
Anies. (OL-4)

[GELORA45] Re: Kekeringan Melanda Puluhan Desa di Jawa Barat

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Biasanya oleh MUI & co diadakan doa di alon-alon meminta kepada penguasa
atas bumi dan langit untuk menurukan hujan. Mungkin kali ini telah mereka
alpa  untuk diselengarakan*

[GELORA45] Pengadilan Tinggi DKI Menangkan Gugatan Class Action Warga Bukit Duri

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

http://mediaindonesia.com/read/detail/174063-pengadilan-tinggi-dki-menangkan-gugatan-class-action-warga-bukit-duri


 *Pengadilan Tinggi DKI Menangkan Gugatan Class
 *


 *Action Warga Bukit Duri*

Penulis: *Yanurisa Ananta* Pada: Selasa, 24 Jul 2018, 23:24 WIB 
Megapolitan 
 
 
 
 



no-image.jpg

PENGADILAN Tinggi DKI Jakarta memenangkan gugatan /class action /warga 
Bukit Duri, Jakarta Selatan, terkait penggusuran yang dilakukan 
Pemerintah. Putusan tersebut memperkuat kemenangan warga Bukit Duri yang 
pernah diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 25 Oktober 2017.


“Mandat dalam UU Pengadaan Tanah jelas bahwa warga terdampak harus 
mendapatkan kompensasi yang adil dan berkemanusiaan. Oleh karena itu 
warga Bukit Duri telah dimenangkan kembali melalui Putusan Pengadilan 
Tinggi Jakarta No. 192/Pdt/2018/PT. DKI, jo. No. 262/Pdt.G/Class 
Action/2016/PN.Jkt.Pst.,” kata Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka 
Sandyawan Sumardi, Selasa (24/7).


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan pihaknya akan membayar 
ganti rugi kepada para penggugat. Sandyawan menyebut berdasarkan 
gugatannya, setiap penggugat diganti rugi Rp200 juta. Adapun jumlah 
penggugat sebanyak 93 orang. Itu artinya, Pemprov DKI harus mengeluarkan 
uang sebesar Rp18,6 miliar untuk ganti rugi ini.


“Tapi untuk membeli tanah yang akan dibangun kampung susun di Bukit 
Duri,” lanjut Sandyawan.


Dengan uang ganti rugi itu, lanjut Sandyawan, pihaknya akan membeli dua 
tanah yang ukurannya berbeda. Satu tanah seluas 1,6 hektare dan lahan 
seluas 5 ribu meter persegi. Tanah seluas 1,6 ha itu diharapkan bisa 
dibeli Pemprov untuk dijadikan rusun milik. Sementara, 5 ribu meter 
persegi untuk dijadikan kampung susun untuk warga.


“Warga Bukit Duri hanya butuh 5 ribu meter persegi. Sisanya diharapkan 
dibangun rusun milik. Sementara, 5 ribu meter persegi untuk kampung 
susun,” kata Sandyawan.


Menurut Sandyawan, keputusan itu cukup adil untuk warga yang terdampak 
penggusuran. “Tanah diganti tanah, rumah diganti rumah,” ujar Sandyawan. 
Kendati demikian, langkahnya terkendala keinginan Balai Besar Wilayah 
Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) mengajukan banding. BBWSCC mengajukan 
banding lantaran putusan pengadilan turut menyeret BBWSCC membayar ganti 
rugi senilai Rp18,6 miliar. (OL-7)


Sandyawan menambahkan, banding BBWSCC akan memnambah beban bagi para 
warga. Pasalnya, para penggugat tidak tinggal di rusun seperti yang 
diminta Pemprov, melainkan menyewa di tempat lain. Menempati rusun milik 
Pemprov sama dengan mengakui tidak punya tanah di Bukit Duri.


“Warga juga memohon agar pemerintah pusat khususnya BBWSCC dapat 
mematuhi putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara dan tidak menyatakan 
kasasi. Upaya hukum akan semakin menyengsarakan warga miskin kota.” 
pungkasnya. (OL-7)

[GELORA45] Petinggi Demokrat Ungkap Alasan Partainya Merapat ke Prabowo

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://tirto.id/petinggi-demokrat-ungkap-alasan-partainya-merapat-ke-prabowo-cPQt


 Petinggi Demokrat Ungkap Alasan


 Partainya Merapat ke Prabowo

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersalaman dengan Ketua Umum 
Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat tiba di rumahnya di 
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7/2018). tirto.id/Andrey 
Gromico 




   Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersalaman
   dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono
   saat tiba di rumahnya di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta,
   Selasa (24/7/2018). tirto.id/Andrey Gromico

Oleh: Andrian Pratama Taher - 24 Juli 2018
/Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengakui, 
partainya lebih mudah bicara ke Prabowo daripada ke Jokowi./
tirto.id  - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo 
Subianto menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, di 
kediamannya, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 
(24/7/2018) malam.


Para pimpinan partai politik tersebut menggelar rapat tertutup yang 
dimulai sekitar pukul 19.15 WIB. Rapat pun disebut berkaitan dengan 
kemungkinan Partai Demokrat berkoalisi dengan Partai Gerindra. Namun, 
pihak Demokrat masih belum bisa menjelaskan spesifik isi pembicaraan.


"Kalau poin kita belum jelas ini lah, intinya kita untuk koalisi, 
namanya untuk koalisi tentu ada beberapa hal yang dibicarakan, apa apa 
saja. Nanti setelah pertemuan selesai bapak [SBY] akan berikan 
keterangan," kata Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand 
Hutahaean di kediaman SBY daerah Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7/2018).


Ferdinand tidak memungkiri, kedatangan Prabowo sebagai salah satu hal 
yang dinantikan. Ia mengaku, Partai Gerindra menjalin komunikasi serius 
dengan Demokrat. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pembicaraan 
antara kubu Demokrat dengan koalisi Jokowi.


"Bahkan, dari beberapa kali pertemuan pak Jokowi dan SBY, kalo enggak 
salah empat sampai lima kali, tidak mengerucut menjadi sebuah 
kesepakatan," kata Ferdinand.


Meskipun belum menemui kesepakatan, Ferdinand membantah Demokrat ditolak 
koalisi Jokowi. Ia hanya menekankan koalisi Jokowi belum sepakat dengan 
Partai Demokrat.


"Dalam pertemuan Pak Jokowi dan Pak SBY belum menghasilkan titik awal 
kesepakatan, sehingga kita anggap sulit untuk berkoalisi. Karena kita 
partai politik, tentu berharap kita mendapat posisi, itu yang tidak 
pernah kita dapatkan sampai sekarang," kata Ferdinand.


Baca juga:

 * SBY dan Prabowo Bahas Koalisi Pemilu 2019 Besok
   
 * Bahas Koalisi 2019, Prabowo Temui SBY di Kediamannya
   
 * Demokrat Yakin Usung Nama Capres-Cawapres 2019 Sebelum 10 Agustus
   



Baca juga artikel terkait PRABOWO BERTEMU SBY 
 
atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher 


(tirto.id - Politik)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Yandri Daniel Damaledo

[GELORA45] Kekeringan Melanda Puluhan Desa di Jawa Barat

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://bisnis.tempo.co/read/1110170/kekeringan-melanda-puluhan-desa-di-jawa-barat?BisnisUtama&campaign

=BisnisUtama_Click_4


 Kekeringan Melanda Puluhan Desa di Jawa Barat

Reporter:


   Antara

Editor:


   Ali Akhmad Noor Hidayat

Selasa, 24 Juli 2018 18:30 WIB
Petani melihat tanah tanaman padi yang retak di area sawah tadah hujan 
Desa Alue Lim, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe, Aceh, 11 Februari 2018. 
Kekeringan terjadi akibat curah hujan berkurang, tidak tersedianya air 
irigasi dan sumber air lainnya. ANTARA 



Petani melihat tanah tanaman padi yang retak di area sawah tadah hujan 
Desa Alue Lim, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe, Aceh, 11 Februari 2018. 
Kekeringan terjadi akibat curah hujan berkurang, tidak tersedianya air 
irigasi dan sumber air lainnya. ANTARA


*TEMPO.CO*, *Cianjur -* Puluhan desa di sembilan kecamatan di Kabupaten 
Cianjur, Jawa Barat mengalami kekeringan 
. Kekeringan ini mengakibatkan 
ribuan keluarga mulai kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan 
sehari-hari dan pertanian. Sekretaris BPBD (Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah) Cianjur Sugeng Supriyatno mengatakan sembilan kecamatan yang 
sudah melaporkan terjadinya kekeringan, berada di utara dan selatan Cianjur.


*Baca: *Sebagian Wilayah NTT Alami *Kekeringan* Ekstrem 



BPBD Cianjur mencatat 11 desa di Kecamatan Cibeber menghadapi persoalan 
kekeringan karena musim kemarau, satu desa di Sukaresmi, 16 desa di 
Karangtengah, 14 desa di Cibinong, dan lima desa di Campakamulya.


Kekeringan juga dilaporkan Kecamatan Sukaluyu yang menghadapi kekeringan 
di 10 desa, Cijati tiga desa, Sindangbarang tujuh desa, dan Naringgul 10 
desa. "Kekeringan meliputi krisis air bersih dan pasokan air untuk lahan 
pertanian," kata dia di Cianjur, Selasa 24 Juli 2018.


Hampir semua wilayah yang telah melaporkan adanya kekeringan merupakan 
langganan bencana itu setiap musim kemarau. Meskipun sudah ada laporan 
terjadinya kekeringan di 77 desa tersebut, Pemkab Cianjur belum 
menetapkan status siaga darurat kekeringan. "Kami mengirimkan tim ke 
Bandung untuk mengikuti rapat koordinasi menghadapi musim kemarau dan 
kekeringan. Penetapan status siaga darurat kekeringan menunggu penetapan 
dari provinsi," katanya.


*Baca: *Atasi Kekeringan, Pemprov Jatim Siapkan Rp 100 Miliar 



Saat ini, BPBD setempat sedang menyusun tim untuk diturunkan ke lapangan 
guna melakukan pendataan warga yang mengalami krisis air bersih karena 
kekeringan 
 
agar dapat dilakukan penanganan secara akurat.


*ANTARA*

[GELORA45] Begini Suasana Pertemuan 4 Mata Prabowo-,SBY Lalu Disusul AHY ---- Elite PD: Secara Prinsip Koalisi dengan,Gerindra Sudah Disepakati

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita/d-4131874/begini-suasana-pertemuan-4-mata-prabowo-sby-lalu-disusul-ahy?_ga=2.54800107.1367477981.1532462028-1778871315.1532462023

Rabu 25 Juli 2018, 02:01 WIB


 Begini Suasana Pertemuan 4 Mata Prabowo-


 SBY Lalu Disusul AHY

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
1 komentar 
 

Begini Suasana Pertemuan 4 Mata Prabowo-SBY Lalu Disusul AHY Foto: Agung 
Pambudhy/detikcom
 

*Jakarta* - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
 
sempat melakukan pertemuan empat mata dengan Ketua Umum Partai Gerindra 
Prabowo Subianto. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 
 
lalu bergabung. Begini gambarannya.


"Tahap pertama tadi empat mata Pak SBY dengan Prabowo. Setelah mereka 
selesai satu jam lebih, pindah ke ruangan satunya, Pak Prabowo dan SBY," 
ujar Sekjen PD Hinca Pandjaitan di Mega Kuningan, Jaksel, Selasa 
(24/7/2018).


Pindah ruangan, Prabowo lalu ditemani elite Gerindra. Begitupun dengan SBY.

*Baca juga: *AHY Ikut Pertemuan SBY-Prabowo Bahas Pilpres 




"Pak Prabowo didampingi tujuh petinggi Partai Gerindra. Pak SBY juga 
tujuh petinggi Partai Demokrat. Yang lain menunggu di ruang tengah," 
sebut Hinca.


Hinca menjelaskan mengapa pertemuan PD dan Gerindra lama. Alasannya, 
kedua partai serius menjajaki peluang koalisi.


"Itu kami bicara di situ agak lama karena memang sangat serius yang kami 
perbincangkan sebelum /joint statement /tadi. Itu semua kita /clear/ 
tadi, baru disampaikan," ucap Hinca.


*Baca juga: *Belum Sepakat Koalisi, SBY: Ada Pembahasan Lanjutan 
PD-Gerindra 




Ada foto Prabowo-SBY bertemu didampingi AHY. Hinca menyebut AHY hadir 
dalam diskusi itu setelah pertemuan empat mata Prabowo-SBY.


"Setelah pertemuan selesai, SBY dan Prabowo menjelang geser, ada Mas AHY 
keluar-masuk. Jadi dapat foto," ucap Hinca.


Hinca menegaskan tak ada bahasan soal capres-cawapres dalam pertemuan. 
Kehadiran AHY dalam pertemuan itu, disebut Hinca, lebih pada kapasitas 
AHY di PD.


"(AHY) dipanggil, Kogasma itu ada di situ, tadi ada tujuh. Setelah 
/break /selesai, kita masuk, nih. Nah, datang nih, salaman. Biasa itu," 
pungkas Hinca.
*Baca juga: *Prabowo: AHY Jadi Cawapres Saya, Why Not? 




*(gbr/jor)



=


*
*
https://news.detik.com/berita/d-4131869/elite-pd-secara-prinsip-koalisi-dengan-
gerindra-sudah-disepakati
*
Rabu 25 Juli 2018, 01:01 WIB


 Elite PD: Secara Prinsip Koalisi dengan


 Gerindra Sudah Disepakati

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
6 komentar 
 

Elite PD: Secara Prinsip Koalisi dengan Gerindra Sudah Disepakati Foto: 
Agung Pambudhy/detikcom

[GELORA45] Warga Bukit Duri Ingin Pemprov DKI Jakarta Penuhi Kewajiban untuk Bangun Perkampungan

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Ia juga menuntut, Pemprov DKI Jakarta mengganti rumah yang digusur dengan rumah 
juga, yang bangunan dan tanahnya dimiliki warga. Bukan tinggal di rumah susun 
sederhana sewa, yang dimana penghuninya dapat dikatakan tidak memiliki hunian 
tersebut."Rusunawa membuat warga tidak bisa memiliki tanah dan rumah sendiri," 
ujar Sandyawan.
Kuasa Hukum warga Bukit Duri, Vera W.S Soemarwi mengatakan, bahwa warga 
saat ini sedang menunggu janji Pemprov DKI Jakarta yang rencananya ingin 
membangun kampung susun berbasis koperasi seluas 5.000 meter persegi."Warga 
Bukit Duri memohon agar Pemprov DKI Jakarta dapat segera merealisasikan janji 
dan programnya. Untuk membangun kampung susun berbasis koperasi, sebagai upaya 
mensejahterakan warganya," ujar Vera mewakili warga Bukit Duri.
Warga Bukit Duri Ingin Pemprov DKI Jakarta Penuhi Kewajiban untuk Bangun 
Perkampungan


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Warga Bukit Duri Ingin Pemprov DKI Jakarta Penuhi Kewajiban untuk Bangun...

Ia juga menuntut, Pemprov DKI Jakarta mengganti rumah yang digusur dengan rumah 
juga, yang bangunan dan tanahnya...
 |

 |

 |



Selasa, 24 Juli 2018 19:24

 
TRIBUNJAKARTA.COM/NAWIR ARSYAD AKBARKuasa Hukum warga Bukit Duri, Vera W.S 
Soemarwi di Sekretariat Ciliwung Merdeka, Matraman, Jakarta Timur, Selasa 
(24/7/2018). 

 
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nawir Arsyad Akbar
TRIBUNJAKARTA.COM, MATRAMAN - Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka, Sandyawan 
Sumardi menginginkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, 
memenuhi kewajiban pemerintah dengan warga Bukit Duri.
Keinginan tersebut terkait menangnya gugatan class action warga Bukit Duri, 
yang terdampak proyek normalisasi Sungai Ciliwung oleh Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) DKI Jakarta pada tahun 2016.
"Basis tuntutan kami bukan kontrak politik, tapi berbasis menuntut kewajiban 
pemerintah sebagai fasilitator untuk melayani masyarakat dengan membangun 
kampung atau pemukiman bagi warga miskin kota," ujar Sandyawan di Sekretariat 
Ciliwung Merdeka, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (24/7/2018).
Ia juga menuntut, Pemprov DKI Jakarta mengganti rumah yang digusur dengan rumah 
juga, yang bangunan dan tanahnya dimiliki warga.

• Parkir Sembarangan di Kawasan Stasiun Rawa Buntu, Polres Tangsel Tindak 
Belasan Sopir Taksi Online

Bukan tinggal di rumah susun sederhana sewa, yang dimana penghuninya dapat 
dikatakan tidak memiliki hunian tersebut.
"Rusunawa membuat warga tidak bisa memiliki tanah dan rumah sendiri," ujar 
Sandyawan.
Sebelumnya, sejumlah rumah warga Bukit Duri di bantaran Sungai Ciliwung digusur 
pada 12 Januari 2016 dan 28 September 2016.
Warga penduduk lama bantaran sungai Ciliwung dan yang mempunyai surat tanah 
pun, mengajukan gugatan class action pada 10 Mei 2016.

• Bicara Ambang Batas Pencalonan Presiden, Gatot Nurmantyo Sebut Ada Partai 
yang Membunuh

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memenangkan gugatan class action 
warga Bukit Duri, terkait penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada 
28 September 2016 di tingkat banding.
Kuasa Hukum warga Bukit Duri, Vera W.S Soemarwi mengatakan, bahwa warga saat 
ini sedang menunggu janji Pemprov DKI Jakarta yang rencananya ingin membangun 
kampung susun berbasis koperasi seluas 5.000 meter persegi.

"Warga Bukit Duri memohon agar Pemprov DKI Jakarta dapat segera merealisasikan 
janji dan programnya. Untuk membangun kampung susun berbasis koperasi, sebagai 
upaya mensejahterakan warganya," ujar Vera mewakili warga Bukit Duri.



Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Warga Bukit Duri 
Ingin Pemprov DKI Jakarta Penuhi Kewajiban untuk Bangun Perkampungan, 
http://jakarta.tribunnews.com/2018/07/24/warga-bukit-duri-ingin-pemprov-dki-jakarta-penuhi-kewajiban-untuk-bangun-perkampungan.
Penulis: Nawir Arsyad Akbar 
Editor: Kurniawati Hasjanah

[GELORA45] Begini Suasana Pertemuan 4 Mata Prabowo-,SBY Lalu Disusul AHY ---- Elite PD: Secara Prinsip Koalisi dengan,Gerindra Sudah Disepakati

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita/d-4131874/begini-suasana-pertemuan-4-mata-prabowo-sby-lalu-disusul-ahy

Rabu 25 Juli 2018, 02:01 WIB


 Begini Suasana Pertemuan 4 Mata Prabowo-


 SBY Lalu Disusul AHY

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
1 komentar 
 

Begini Suasana Pertemuan 4 Mata Prabowo-SBY Lalu Disusul AHY Foto: Agung 
Pambudhy/detikcom
 

*Jakarta* - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
 
sempat melakukan pertemuan empat mata dengan Ketua Umum Partai Gerindra 
Prabowo Subianto. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 
 
lalu bergabung. Begini gambarannya.


"Tahap pertama tadi empat mata Pak SBY dengan Prabowo. Setelah mereka 
selesai satu jam lebih, pindah ke ruangan satunya, Pak Prabowo dan SBY," 
ujar Sekjen PD Hinca Pandjaitan di Mega Kuningan, Jaksel, Selasa 
(24/7/2018).


Pindah ruangan, Prabowo lalu ditemani elite Gerindra. Begitupun dengan SBY.

*Baca juga: *AHY Ikut Pertemuan SBY-Prabowo Bahas Pilpres 




"Pak Prabowo didampingi tujuh petinggi Partai Gerindra. Pak SBY juga 
tujuh petinggi Partai Demokrat. Yang lain menunggu di ruang tengah," 
sebut Hinca.


Hinca menjelaskan mengapa pertemuan PD dan Gerindra lama. Alasannya, 
kedua partai serius menjajaki peluang koalisi.


"Itu kami bicara di situ agak lama karena memang sangat serius yang kami 
perbincangkan sebelum /joint statement /tadi. Itu semua kita /clear/ 
tadi, baru disampaikan," ucap Hinca.


*Baca juga: *Belum Sepakat Koalisi, SBY: Ada Pembahasan Lanjutan 
PD-Gerindra 




Ada foto Prabowo-SBY bertemu didampingi AHY. Hinca menyebut AHY hadir 
dalam diskusi itu setelah pertemuan empat mata Prabowo-SBY.


"Setelah pertemuan selesai, SBY dan Prabowo menjelang geser, ada Mas AHY 
keluar-masuk. Jadi dapat foto," ucap Hinca.


Hinca menegaskan tak ada bahasan soal capres-cawapres dalam pertemuan. 
Kehadiran AHY dalam pertemuan itu, disebut Hinca, lebih pada kapasitas 
AHY di PD.


"(AHY) dipanggil, Kogasma itu ada di situ, tadi ada tujuh. Setelah 
/break /selesai, kita masuk, nih. Nah, datang nih, salaman. Biasa itu," 
pungkas Hinca.
*Baca juga: *Prabowo: AHY Jadi Cawapres Saya, Why Not? 




*(gbr/jor)*



===


https://news.detik.com/berita/d-4131869/elite-pd-secara-prinsip-koalisi-dengan-gerindra-sudah-disepakati

Rabu 25 Juli 2018, 01:01 WIB


 Elite PD: Secara Prinsip Koalisi dengan


 Gerindra Sudah Disepakati

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
6 komentar 
 

Elite PD: Secara Prinsip Koalisi dengan Gerindra Sudah Disepakati Foto: 
Agung Pambudhy/detikcom
 
 
 
 

*Jakarta* - Dua pimpinan Partai Gerindra 
 dan Partai 
Demokrat telah bertemu, tapi belum sepakat berkoalisi. Elite Partai 
Demokrat  
Ferdinand Hutahaean

[GELORA45] SBY-Prabowo Kompak Singgung Kondisi BUMN Era Jokowi

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita/d-4131864/sby-prabowo-kompak-singgung-kondisi-bumn-era-jokowi?_ga=2.51985833.1239930461.1532461104-769953510.1532461096

Rabu 25 Juli 2018, 00:23 WIB


 SBY-Prabowo Kompak Singgung Kondisi


 BUMN Era Jokowi

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
14 komentar 
 

SBY-Prabowo Kompak Singgung Kondisi BUMN Era Jokowi Foto: Agung 
Pambudhy/detikcom
 
 
 
 

*Jakarta* - Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto 
 dan 
Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
 
kompak menyinggung kondisi BUMN pada era Presiden Joko Widodo 
 saat keduanya 
bertemu.


SBY awalnya berbicara tentang kondisi ekonomi bangsa saat ini. SBY 
menyinggung pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. SBY lalu 
berbicara tentang APBN saat ini. Dia lalu menyoroti BUMN.


*Baca juga: *Belum Deal Koalisi, Begini Ekspresi SBY-Prabowo di Jumpa 
Pers 




"Situasi energi kami soroti, baik meningkatnya harga minyak dunia dengan 
segala implikasinya maupun kenaikan harga BBM dan TDL serta beban yang 
ditanggung oleh Pertamina dan PLN. Kami mengetahui semua itu," kata SBY 
di kediamannya, Mega Kuningan, Jaksel, Selasa (24/7/2018).


Setelah SBY, Prabowo berbicara. Menurut Prabowo, elite sudah saatnya 
bersatu saat kondisi bangsa tak baik. Prabowo lalu memuji kepemimpinan 
SBY selama 10 tahun.


*Baca juga: *Belum Sepakat Koalisi, SBY: Ada Pembahasan Lanjutan 
PD-Gerindra 




"Sepuluh tahun beliau memimpin keadaan aman. BUMN baik. Sekarang kita 
risau. Menurut saya, BUMN pertahanan terakhir ekonomi. Kalau BUMN 
terancam, ekonomi terancam," jelas Prabowo.

*(gbr/jor)*

[GELORA45] Re: Anies Bilang Kali Item yang Bau Itu Warisan, AS Hikam: Kucingku Langsung Semaput!

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Cara  paling bodoh menutup bau sungai dengan terpal, apakah gubernur tidak
malu?*

[GELORA45] Riza Chalid datang sebagai teman

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Rupanya rezim ini betul-betul menyangka Rakyat 
sebodoh dirinya.
-

NasDem: Riza Chalid datang sebagai teman
Jumat, 20 Juli 2018 14:12 Reporter :Ahda Bayhaqi
Merdeka.com- Pengusahaminyak Riza Chalid tertangkap kamera hadir di acara 
Akademi Bela NegaraNasDem pada Senin (16/7) lalu. Kehadirannya tuai polemik, 
sebab Riza sempatdicari-cari Kejaksaan Agung karena terlibat kasus permufakatan 
jahat denganSetya Novanto terkait permintaan saham Freeport atau dikenal 'Papa 
MintaSaham'.
Namun,Anggota Dewan Pakar NasDem Teuku Taufiqulhadi menegaskan, kehadiran Riza 
hanyasebagai tamu undangan. Dia bukan kader NasDem dan tak ada hubungan 
dengankonstelasi politik Pilpres 2019.
"Datangsebagai teman. Teman saya, ya teman saya dan mungkin ada hubungannya 
denganyang lain sebagai teman dia," kata Taufiq saat dihubungi 
merdeka.com,Jumat (20/7).
Diamenekankan, tak ada dukungan Riza terhadap Jokowi melalui NasDem. Dia 
menilai,yang hadir dalam acara itu tak cuma Riza Chalid saja. Tapi juga 
adaMahfud MD dan lainnya.
"Enggakada hubungan sama sekali, enggak ada hubungan dengan pilpres," kata 
dialagi.
"Semuayang diundang ke situ pakai undangan, saya mengusulkan si A, Sekjen 
mengusulkansi X, maka ada undangan," tambah dia.
Sayang,Taufiq tak menjelaskan siapa yang mengundang Riza ke acara NasDem itu. 
Dalamacara itu juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
MenurutTaufiq, Riza datang sebagai warga biasa. Begitu juga soal perkenalan, 
dia taktahu apakah antara Jokowi dan Riza saling kenal atau tidak.
"Lantasapa hubungannya dengan Pak Jokowi? Dia datang sebagai warga negara, 
mungkin yaPak Riza itu mengenal Jokowi, Pak Jokowi dengar nama beliau, itu 
adalahpersoalan lain itukan persoalan warga negara," tutup dia. [rnd]

[GELORA45] Sandyawan Sumardi Layak Dihujat? - Sandyawan Sumardi Tidak Layak Dihujat!

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Sandyawan Sumardi Layak Dihujat?


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Sandyawan Sumardi Layak Dihujat?

MENJELANG Pilkada 2017, mendadak para buzzer pendukung salah satu calon 
gubernur Jakarta sengit melancarkan sera...
 |

 |

 |




MENUJU PERADABAN  SABTU, 11 FEBRUARI 2017 , 08:30:00 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

Sandyawan Sumardi/net
MENJELANG Pilkada 2017, mendadak para buzzer pendukung salah satu calon 
gubernur Jakarta sengit melancarkan serangan hujatan kepada Sandyawan Sumardi 
dengan hujatan-hujatan "Bodoh", "Guobluok", “Serigala Berbulu Domba” , 
"Ketahuan aslinya setelah dibuka kulitnya oleh Ahok", "Bunglon", " Pencari 
kekuasaan belaka", " Penjual kemiskinan", "Sosialis", "Komunis", "Murtad ", 
“Pengkhianat Katolik "  dan lain sebagainya.  

Sebenarnya apa yang telah dilakukan Sandyawan Sumardi sehingga harus dihujat 
sedemikian parah? Tahun 2000, Sandyawan mulai tinggal di Bukit Duri, bantaran 
sungai Ciliwung. Melalui Sanggar Ciliwung Merdeka yang  pada tanggal 13 Agustus 
2000, diresmikan oleh KH. Said Aqie Siradj, Sandyawan melakukan pendidikan dan 
pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi mandiri, 
tata-ruang, dan seni budaya. 

Relawan-relawan muda  datang dari berbagai kalangan anak-anak muda kampung 
Bukit Duri sendiri, para profesional, para mahasiswa, termasuk pelajar SMA 
seperti putri KH. Abdurrahman Wahid dan putri Dr. Kalina Supelli. Di tahun 
2001, Ciliwung Merdeka bersama warga Bukit Duri membangun Rumah Panggung Bambu 
di samping Sanggar Ciliwung Merdeka, sebagai Bengkel Kreatif Pemberdayaan 
Ekonomi Warga Bukit Duri. Dari bengkel kerja inilah diwujudkan bisnis warga di 
bidang sablon kaos T-shirt, spanduk, bendera, dlsb. 

Pendidikan Hadap Masalah di kalangan anak-anak, remaja, ibu-ibu dan lelaki 
dewasa, mulai membuahkan hasil. Ketika terjadi banjir besar tahun 2002, 
komunitas warga Bukit Duri bukan hanya terbukti mampu menolong diri sendiri, 
tapi melalui pendirian posko-posko bantuan darurat kemanusiaan, dapur umum, 
posko kesehatan, dan "mobile clinic" yang dimotori para relawan medis dokter 
dan perawat mengadakan  pengobatan massal, komunitas warga Bukit Duri bersama 
Ciliwung Merdeka serta Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK), dengan segala 
keterbatasannya, menjadi fasilitator bantuan kemanusiaan darurat di titik-titik 
lokasi komunitas warga korban banjir di Jabodetabek, misalnya Kampung Melayu, 
Condet, Penas, Tanjung Duren, Jembatan Besi, Grogol, Cengkareng Timur, Teluk 
Gong, Waduk Pluit, Kelapa Gading, Bekasi.

Pasca banjir besar 2002 , Ciliwung Merdeka bersama Tim DPK (Dewan Perwakilan 
Kampung) Bukit Duri membangun 5 sumur bor/sumur alam, membangun dan membenahi 
gorong-gorong air, sistem resapan air, membangun turap sungai Ciliwung dengan 
bronjong kawat berisi batu, turap dengan bambu, menanam tanaman penahan erosi 
dan sedementasi sungai seperti bambu, pohon lo, pohon ipik, dan lain 
sebagainya, serta secara gotong-royong membangun 14 rumah panggung milik warga 
yang hancur karena banjir, serta membangun Mushala Assa'adah di RT 06/RW 12, 
Bukit Duri.   

Di awal tahun 2003, Sandyawan mengajak warga Bukit Duri untuk membantu korban 
tanah longsor di Sukabumi. Ciliwung Merdeka ikut membantu para petani yang jadi 
korban kekerasan oleh aparat Brimob yang lebih membela PT. Perhutani ketimbang 
para petani di Cibaliung, Pandeglang. Sebelumnya pada  bulan Februari 2001, 
komunitas warga Bukit Duri terlibat dalam memberikan bantuan kemanusiaan 
terhadap ribuan warga etnis Madura yang kembali ke kepulauan Madura, karena 
menjadi korban konflik Sampit, Kalimantan Tengah, antara etnis Dayak dan 
Madura, yang mengakibatkan jatuhnya korban dari dua-belah pihak, lebih dari 500 
orang meninggal, dan lebih dari 100.000 warga, terutama warga kehilangan tempat 
tinggal.  

Dalam tragedi  tsunami di Aceh dan Sumatera Utara  2003, komunitas warga Bukit 
Duri bersama Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK)  memberikan bantuan kemanusiaan 
di Aceh Barat dan Pulau Nias (membuka posko bantuan darurat untuk medis, 
logistik, di dusun Kuala Tuha, membangun 126 rumah panggung untuk warga, 
membangun Meneusah, klinik percontohan, pasar ikan, pemberdayaan penjual ikan 
keliling  "mogee" dan membuat 4 kapal penangkap ikan di pantai Kuala Tuha, 
membangun sekolah madrasah 3 tingkat untuk usia SD, SMP, dan SMA, sebuah masjid 
besar, pemberdayaan ekonomi kampung melalui peternakan. 

Dalam banjir besar Jakarta di tahun 2007, meskipun kampung Bukit Duri sendiri 
75 persen tenggelam, komunitas warga Bukit Duri bersama Ciliwung Merdeka, 
dengan penuh semangat bahu-membahu membantu di 32 titik korban banjir di 
Jabodetabek, melalui kerja Tim SAR 24 anak-anak muda pinggir kali yang dengan 6 
perahu karetnya berhasil menyelamatkan beberapa nyawa korban banjir di Bukit 
Duri-Kampung Pulo sendiri, Waduk Pluit, Kelapa Gading dan Grogol. Bantuan medis 
dalam wujud "mobile clinic" (4 mobil ambulance pinjaman) untuk pengobatan 
massal (waktu itu dibantu 27 dokter dan beberapa rel

Re: [GELORA45] Tiongkok dan Rwanda Sepakat Tingkatkan Kerja Sama

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Xi Jinping di Rwanda

click :*https://www.youtube.com/watch?v=G_x66wLGcAY
*

Re: [GELORA45] Tiongkok dan Rwanda Sepakat Tingkatkan Kerja Sama

[Noroyono 1963 noroyono1...@yahoo.com [GELORA45]]

HidupPersatuan Besar Rakyat Seluruh Dunia! (世界人民大团结万岁! Shìjiè rénmín dà tuánjié 
wànsuì! )HidupLima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai! (和平共处五项原则万岁! Hépíng 
gòngchǔ wǔ xiàng yuánzé wànsuì!) *] Noroyono24/07/2018
--*] (1) Saling menghormati kedaulatan dan 
keutuhan wilayah; (2) tidak saling melakukan agresi; (3) tidak saling melakukan 
intervensi urusan dalam negeri masing-masing; (4) persahabatan dan persamaan; 
(5) jika timbul perselisihan, akan diupayakan dengan keras bagi terwujudnya 
penyelesaian damai.   

Op dinsdag 24 juli 5:55 2018 schreef "ChanCT sa...@netvigator.com 
[GELORA45]"  het volgende:
 

    

  
Tiongkok dan Rwanda Sepakat Tingkatkan Kerja Sama
  2018-07-24 10:28:20  Xinhua
http://indonesian.cri.cn/20180724/317449f2-7558-8553-9489-fb7d670f2788.html
Presiden Tiongkok Xi Jinping kemarin (23/7) di Kigali mengadakan 
pembicaraan dengan Presiden Rwanda Paul Kagame. Kepala kedua negara menilai 
tinggi hasil perkembangan hubungan bilateral sejak penggalangan hubungan 
diplomatik selama 47 tahun, bersama-sama merancang hari depan kerja sama yang 
bersahabat antara kedua negara, kedua pihak sepakat untuk mendorong kerja sama 
yang saling menguntungkan, agar mencapai keberhasilan yang lebih besar, membawa 
kesejahteraan yang lebih banyak kepada rakyat Tiongkok dan Rwanda serta rakyat 
Tiongkok dan Afrika. Xi Jinping dalam pembicaraan itu menegaskan, pada bulan 
Maret tahun lalu, dia dan Kagame telah mencapai kesepahaman luas mengenai 
hubungan dan kerja sama antara kedua negara, mendorong hubungan kedua negara 
melangkah ke rel perkembangan cepat. Xi Jinping menegaskan, pihak Tiongkok 
menyambut pihak Rwanda untuk aktif berpartisipasi dalam kerja sama 
internasional “satu sabuk satu jalan”, mendorong perusahaan Tiongkok untuk 
menanam modal di Rwanda. Xi Jinping menunjukkan, selama puluhan tahun, Tiongkok 
dan Afrika bersahabat dengan tulus dan bekerja sama dengan erat, kedua pihak 
adalah komunitas bersama senasib dan komunitas bersama kepentingan dengan 
bekerja sama dan menang bersama. Pengembangan kerja sama yang erat dengan 
negara-negara Afrika merupakan dasar penting bagi kebijakan luar negeri 
Tiongkok, sekaligus merupakan pilihan strategis yang tegas. Afrika bagaikan 
singa yang sedang berlari kencang. Tiongkok senang menyaksikan Afrika yang 
perkasa dan semakin menuju ke pengintegrasian. Pihak Tiongkok selalu mendukung 
Uni Afrika untuk memainkan peran pimpinan dalam perdamaian dan pembangunan 
Afrika, memainkan perannya yang lebih besar dalam urusan internasional dan 
regional. Tiongkok bersedia meningkatkan hubungan yang bersifat strategis, 
teladan dan praktis dengan Uni Afrika, dalam rangka menyejahterakan rakyat 
Tiongkok dan Afrika. Presiden Paul Kagame dalam pembicaraan itu menyatakan, 
sebagai ketua bergilir Uni Afrika, dia bersedia menegaskan bahwa dukungan dan 
bantuan tegas Tiongkok kepada Afrika dalam jangka panjang sangat berharga bagi 
perkembangan benua Afrika. Afrika menilai tinggi peranan penting Tiongkok 
urusan internasional, berupaya memperdalam persahabatan dan kerja sama yang 
saling menguntungkan antara Afrika dan Tiongkok. Paul Kagame menyatakan bahwa 
dirinya bersedia menghadiri KTT Forum Kerja Sama Tiongkok-Afrika di Beijing, 
bersedia bersama dengan pihak Tiongkok untuk mendorong pembangunan Forum Kerja 
Sama Tiongkok-Afrika,  membawa kepentingan yang lebih banyak kepada rakyat 
kedua pihak. Seusai pembicaraan, kepala kedua negara bersama-sama menyaksikan 
penandatanganan sejumlah dokumen kerja sama terkait pembangunan “sabuk dan 
jalan”.  
 
|  | 不含病毒。www.avg.com  |

   #yiv5379145372 -- #yiv5379145372ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv5379145372 
#yiv5379145372ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv5379145372 
#yiv5379145372ygrp-mkp #yiv5379145372hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv5379145372 #yiv5379145372ygrp-mkp #yiv5379145372ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv5379145372 #yiv5379145372ygrp-mkp .yiv5379145372ad 
{padding:0 0;}#yiv5379145372 #yiv5379145372ygrp-mkp .yiv5379145372ad p 
{margin:0;}#yiv5379145372 #yiv5379145372ygrp-mkp .yiv5379145372ad a 
{color:#ff;text-decoration:none;}#yiv5379145372 #yiv5379145372ygrp-sponsor 
#yiv5379145372ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv5379145372 
#yiv5379145372ygrp-sponsor #yiv5379145372ygrp-lc #yiv5379145372hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv5379145372 
#yiv5379145372ygrp-sponsor #yiv5379145372ygrp-lc .yiv5379145372ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv5379145372 #yiv5379145372actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv5379145372 
#yiv5379145372activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv5379145372
 #yiv5379145372activity span {font-weight:700;}#yiv5379145372 
#yiv5379145372activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv

[GELORA45] Guardian Bongkar Buzzer Ahok Digaji Ratusan Poundsterling Pakai Akun Palsu

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Memang, sejak Jokowi-Ahok berbaju kotak-kotak bangsa ini jadi 
terkotak-kotak oleh berita palsu, baik yang memuji pasangan 
kotak-kotak inimaupun yang pura-pura membenci. Bukan rahasia 
lagi, berita palsu, kebohongan, dan fitnah adalah alat penting 
kapitalis-imperialis dalam membangun realita palsu. Sebut saja 
misalnya "realita" sekarang di Afghanistan, Irak, Libya, Suriah dll 
yang diawali dengan kebohongan-kebohongan kapitalis-imperialis.
- 
Guardian Bongkar Buzzer AhokDigaji Ratusan Poundsterling Pakai Akun Palsu
Selasa, 24 Juli 2018 09:39
Bay Ismoyo/AFP/Getty ImagesTimnya ituterdiri dari 20 orang, masing-masing 
dengan 11 akun media sosial. Mereka akanmenghasilkan hingga 2.400 
postingan per hari, sehingga media sosial hingarbingar. 

SEBUAH mediaternama di Inggris, The Guardian memaparkan, 'Tim Buzzer' adalah 
bagiandari politik yang sedang berkembang, membantu memecah belah agama dan 
rasial.
KARENA,mereka benar-benar berhasil lolos dan sukses dengan kerja ini.Sebutsaja, 
Alex, bukan nama sebenarnya.
Diaakan menghidupkan sejumlah akun palsunya dengan melandasi pada 
garis-gariskemanusiaan.
Bercampurdi antara aliran pos-pos politik, avatar-avatarnya, sebagian besar 
adalahwanita Indonesia yang muda, tapi semuanya palsu (fake).
Sejumlahakun palsu ini memang bekerja untuk menyebarkan fitnah, kebencian, dan 
SARA,yang dengan mudah dimakan oleh berbagai akun tiruan lainnya.
Tapi,akun palsu ini ada bukan untuk bersenang-senang; Alex dan timnya 
diberitahubahwa mereka melakukan "perang".
"KetikaAnda sedang berperang, Anda menggunakan apa saja yang tersedia untuk 
menyeranglawan," kata Alex, yang ditemui di sebuah kafe di Jakarta Pusat.
"Tapi,kadang-kadang saya merasa jijik dengan diri saya sendiri."
Proyek itu adayang mengatasnamakan sebagai bagian dari Muslim Cyber ​​Army: 
operasi 'beritapalsu' yang dirancang untuk menggagalkan pemimpin Indonesia. 
MCAyang menggunakan akun palsu untuk provokasi ini sebagian di antaranya 
sudahditangkap.
Selamabeberapa bulan di tahun 2017, Alex, yang namanya telah diubah, meyatakan, 
diaadalah salah satu dari lebih dari 20 orang di dalam pasukan maya rahasia 
yangmemompa pesan dari akun media sosial palsu untuk mendukung Gubernur 
DKIJakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang dikenal sebagai "Ahok" , saatia 
berjuang untuk memenangkan kancah pemilihan kembali.
"Merekamengatakan kepada kami bahwa Anda harus memiliki lima akun Facebook, 
lima akunTwitter, dan satu Instagram," katanya kepada Guardian.
"Dan,mereka mengatakan kepada kami untuk terus merahasiakannya. Mereka 
mengatakan,itu adalah 'waktu perang' dan kami harus menjaga medan perang dan 
tidak memberitahu siapa pun tentang tempat kami bekerja," katanya.
Indonesiaadalah sebuah negara yang menduduki peringkat di antara lima pengguna 
Twitterdan Facebook teratas secara global, Alex dan kawan-kawannya ini dikenal 
sebagai"buzzer teams". Sebuahkelompok yang memerkuat pesan dan menciptakan 
"buzz" di jejaringsosial. Meskipuntidak semua tim buzzer menggunakan akun 
palsu, tapi banyak yang melakukannya.
Alexmengatakan, timnya yang terdiri dari 20 orang, masing-masing dengan 11 
akunmedia sosial. Merekaakan menghasilkan hingga 2.400 posting di Twitter 
sehari.
Operasiini dikatakan telah dikoordinasikan melalui grup WhatsApp bernama 
"special forces", yang berarti pasukan khusus dalam bahasa Indonesia, 
yangdiperkirakan Alex terdiri dari sekitar 80 anggota.
Timitu memberi makan konten dan hashtag harian untuk dipromosikan.
“Merekatidak ingin akun menjadi anonim sehingga mereka meminta kami untuk 
mengambilfoto untuk profil, jadi kami mengambilnya dari Google, atau 
kadang-kadang kamimenggunakan foto dari teman-teman kami, atau foto dari grup 
Facebook atauWhatsApp,” kata Alex.
“Merekajuga mendorong kami untuk menggunakan akun wanita cantik untuk 
menarikperhatian pada materi; banyak akun yang seperti itu."
Ahoktelah divonis dan dihukum dua tahun penjara karena penodaan agama dengan 
dibuidi Mako Brimob.
DiFacebook, mereka bahkan membuat beberapa akun menggunakan foto profil 
aktrisasing yang terkenal, yang entah mengapa, mereka tampak seperti penggemar 
berat Ahok.
Timcyber itu diduga, mereka selalu mengatakan "aman" untuk mempostingdari 
sebuah kediaman Menteng di mana mereka leluasa beroperasi dari beberapakamar, 
tanpa pernah diciduk petugas berwajib.
“Ruangpertama untuk konten positif, di mana mereka menyebarkan konten positif 
tentangAhok. Ruang kedua adalah untuk konten negatif, menyebarkan konten 
negatif danpidato kebencian tentang oposisi,” kata Alex, yang mengatakan, ia 
memilih kamaryang positif.
Banyakakun hanya memiliki beberapa ratus pengikut, tetapi dengan membuat tren 
hashtagmereka, sering setiap hari, mereka secara artifisial meningkatkan 
visibilitasmereka di platform.
Denganmemanipulasi Twitter, mereka memengaruhi pengguna nyata dan media 
Indonesia,yang sering mengacu pada hashtag yang sedang tren sebagai barometer 
suasananasional.
Sementaraitu, Pradipa Rasidi, yang pada waktu itu bekerja untuk sayap 
pemu

[GELORA45] Polemik Kali Item Ingatkan Penanganan Sungai Zaman Ahok, Ini yang Dilakukannya

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Polemik Kali Item Ingatkan Penanganan Sungai Zaman Ahok, Ini yang Dilakukannya

Ratu Amanda Distania 
 Selasa, 24 Juli 2018 17:27 WIB

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) | AKURAT.CO/Arief 
Munandar


AKURAT.CO Kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menutup permukaan Kali Item 
di Kemayoran, Jakarta Pusat, menuai polemik. Kebijakan itu bertujuan untuk 
menangani bau busuk sungai. Tetapi, oleh sebagian kalangan dianggap memalukan 
karena tidak solutif.

Sebenarnya, persoalan sungai di Jakarta sudah lama jadi perhatian pemerintah 
Jakarta. Pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bahkan sampai 
melakukan berbagai langkah untuk menyelesaikan masalah akut itu.

Misalnya, pada waktu itu, pemerintahan Ahok menggencarkan normalisasi sungai 
sampai menertibkan pemukiman kumuh di tepi kali, kemudian berkoordinasi dengan 
kepala daerah seluruh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, lalu 
memperbaiki waduk-waduk.

Baca Juga:

Anies Bilang Kali Item yang Bau Itu Warisan, AS Hikam: Kucingku Langsung 
Semaput!

Berita-berita Terheboh Sepekan Ini, dari Tiang Bambu sampai TGB Tinggalkan SBY

4 Mimpi Ahok, Asian Games Lebih Wah dari Guangzhou sampai Pakai Kalijodo



Tetapi sayangnya, kebijakan itu belum terealisasi 100 persen, Ahok keburu kena 
kasus dan kalah di pilkada tahun 2017.

Berikut ini adalah lima pernyataan Ahok tentang upaya menangani masalah sungai:

1. Ketemu semua kepala daerah Bodetabek

Sebagaimana dilansir AKURAT.CO dari Detik.com, Ahok ketika masih menjadi wakil 
gubernur mendampingi Joko Widodo mengundang semua kepala daerah untuk diskusi, 
mencari solusi masalah sungai. 

"Kita kan mau duduk membicarakan masalah, misalnya kita kan ini mau merapikan 
sungai membuat jalan infeksi. Pasti berhubungan dengan mereka dong, orang 
hulunya di mereka. Kadang-kadang daerah kan uangnya kan dipakai di tempat lain 
yang lebih penting sehingga dianggap hal yang bukan terlalu penting," kata 
Ahok, Rabu, 17 September 2014.

2. Sungai untuk air baku

Dilansir Kompasiana.com, Rabu, 18 Mei 2016, Ahok menumpang perahu karet 
menyusuri Sungai Ciliwung didampingi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung 
Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum Teuku Iskandar dan Kepala Staf Kodam Jaya 
Brigadir Jenderal Ibnu Widodo. Dia memeriksa kemajuan normalisasi Sungai 
Ciliwung. Pada waktu itu perkembangannya sudah mencapai 40 persen dari 
seluruhnya yang mencapai 19 kilometer.

Setelah inspeksi, Ahok menyimpulkan menjadikan Sungai Ciliwung sebagai jalur 
transportasi sungai tidak efektif. Menurut dia transportasi darat tetap lebih 
cepat.

Tetapi Ahok mengatakan air Sungai Ciliwung bisa dijadikan bahan baku kebutuhan 
rumah tangga di rumah susun dengan bekerjasama dengan PDAM.

"Saya sudah bilang sama PAM, semua rusun harus punya air baku, pengolahan air 
sendiri, pasang sendiri, malah saya minta dia pengolahan air limbahnya 
langsung. Bahkan, yang rusun yang akan datang (airnya) bisa langsung minum," 
kata Ahok di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur.

3. Normalisasi sungai 

Ahok berprinsip menyelesaikan masalah banjir salah satunya dengan menormalisasi 
sungai. Tetapi, kebijakan itu tidak gampang karena sebagian warga menolak 
direlokasi ke rumah susun sewa sederhana. Belakangan pelan-pelan warga 
mengikuti arahan untuk pindah ke tempat yang lebih sehat.

"Yang pasti, kalau nggak normalisasi sungai, enggak mungkin (banjir selesai). 
Itu kan karena enggak semua (sungai) dilebarin, (sungai) ditinggiin enggak 
mungkin," kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 17 Februari 2017.

4. Sungai dan waduk diperlebar

Cara lain yang dilakukan Ahok dan jajarannya, selain normalisasi sungai, juga 
normalisasi waduk.

"Normalisasi sekarang kan masih belum selesai, belum cukup. Sedangkan hujannya 
terus-menerus. Jadi, tunggu sampai normalisasi selesai," kata Ahok, Selasa, 21 
Februari 2017.

Ahok mengatakan sungai dan waduk meluap kalau hujan karena daya tampungnya 
berkurang karena terjadi penyempitan.

"Oleh karena itu, kalau hujan deras terus-menerus, berarti harus sediakan wadah 
atau tampungan air yang lebih besar. Sungai-sungai dan waduk-waduk harus 
diperlebar lagi," ujar Ahok.

5. Tetap normalisasi sampai berhenti jabatan

Dilansir Rayapos.com, Ahok mengatakan normalisasi harus terus berlanjut.

“Tetap normalisasi, sampai saya berhenti dari sini,” kata Ahok di Balai Kota 
Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu, 3 Mei 2017.

Ahok mengatakan banyaknya bangunan liar yang berada di tepi sungai membuat 
sungai menyemput sehingga daya tampungnya berkurang.

“Sekarang ini, wadah atau tampungan air itu kan semakin sempit. Jadi, memang 
harus dilakukan normalisasi. Setelah normalisasi, sungai dan waduk jadi lebar 
dan daya tampungnya bertambah,” katanya. []

Re: [GELORA45] Petani sesalkan Jokowi beri konsesi lahan ke perusahaan swasta

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 Bung Chan, saya cuman mau menunjukkan yg dikatakan Jokowi tidak memberi tanah 
1 m pun pada pengusaha besar itu yang anda aminkan begitu saja cuman omong 
kosong belaka, cuman dari 1 berita dibawah saja juga sudah terlihat konsesi2 
tanah yg sedemikian banyaknya.

On Monday, July 23, 2018, 7:29:27 PM PDT, ChanCT  
wrote:  
 
  
Terus terang saja, saya betul-betul tidak mengerti apa yang ditentang SPI 
dibawah ini, ... lahan ratusan ribu Ha diberikan konsisi pada perusahaan besar 
oleh Pemerintah Jokowi untuk penanaman padi di Papua. lanjut Agusdin, 
pemerintah juga memberikan konsesi lahan ratusan ribu hektar kepada perusahaan 
swasta untuk melakukan penanaman padi di wilayah Papua.
 
Nah, yang hendak dipersoalkan kalau konsesi lahan yg diberikan itu merupakan 
tanah yang sudah digarap petani! Mestinya, pemerintah memperhatikan tanah  
garapan petani, apalagi jelas tanah itu ada sertifikat atau, harus ganti-rugi 
entah mengganti tanah diwilayah lain atau membayar harga sewa tanah itu pada 
petani bersangkutan! "Tidak hanya itu, konsesi lahan diberikan untuk restorasi 
ekosistem sebagai bagian dari penanganan perubahan iklim tanpa melihat apakah 
teritori  atau kawasan tersebut sudah merupakan tanah garapan petani, khususnya 
di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan," imbuh Agusdin.
 
 Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45] 於 24/7/2018 2:04 寫道:
  
 
  Untuk bung Chan, berita lama, tahun 2015 awal2 pemerintahan Jokowi, 
pemberian konsesi penguasaan lahan oleh pemerintahan Jokowi kepada pengusaha2 
besar sudah ada. Omong kosong kalau mengatakan tidak memberikan 1 m2 pun. 
Berita masif pemberian sertifikat2 tanah ke-petani terjadi akhir2 ini, saya 
rasa lebih merupakan Public Relation menjelang pemilu. 
  --- "Ini tentu saja menyebabkan perusahaan-perusahaan besar seperti Cargil, 
Monsanto, Sygenta, Nestle dan beberapa korporasi lainnya yang tergabung  dalam 
PIS Agro (Partnership in Sustainable Agriculture) mendapat konsesi ribuan 
bahkan ratusan hektar tanah dari pemerintah yang kemudian oleh 
perusahaan-perusahaan tersebut dipakai untuk berpro duksi, di antaranya padi, 
jagung, kelapa sawit dan coklat," papar Agusdin di Hotel Citra, Mampang, 
Jakarta, Minggu (20/12).
  ... "Tidak hanya itu, konsesi lahan diberikan untuk restorasi ekosistem 
sebagai bagian dari penanganan perubahan iklim tanpa melihat apakah teritori 
atau kawasan tersebut sudah merupakan tanah garapan petani, khususnya di 
Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan," imbuh Agusdin.
  ...  
Petani sesalkan Jokowi beri konsesi lahan ke perusahaan swasta
 
   
|  
|  
|  
| 
  | 
  |

  |

  |
|  
| 
  |  
Petani sesalkan Jokowi beri konsesi lahan ke perusahaan swasta | merdeka...
 
Sri Wiyanti
 
Padahal, Jokowi sebelumnya menjanjikan pemberian lahan 9 juta hektar untuk 
petani miskin.
  |

  |

  |

  
  
   Minggu, 20 Desember 2015 14:09Reporter : Sri Wiyanti  
  
  
  
 
 
 
|  | 不含病毒。www.avg.com  |

   

[GELORA45] Beautiful painting

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

1 of 1 File(s)
 VID-20180723-WA0006.mp4