[mediacare] Somasi Yayasan2 Soeharto!
** Kejaksaan Siapkan Somasi Koran Tempo - Kamis, 22 Februari 2007 JAKARTA -- Kejaksaan Agung akan mensomasi mantan presiden Soeharto. Somasi ini dilayangkan sebelum kejaksaan menggugat penguasa Orde Baru itu secara perdata. "Kalau tidak ada tanggapan, gugatan langsung masuk," ujar Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh kepada wartawan di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin. Abdul Rahman menjelaskan somasi ini merupakan prosedur yang harus dilakukan sebelum kejaksaan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Prosedur seperti ini, tutur dia, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Abdul Rahman menyatakan kejaksaan akan menyelesaikan somasi dalam minggu ini. Setelah somasi dikirim, kejaksaan memberikan waktu sepekan bagi Soeharto untuk menanggapi somasi tersebut. Bila tidak ada tanggapan, kata Abdul Rahman, pada akhir bulan ini kejaksaan langsung memasukkan gugatan perdata ke pengadilan. "Karena somasi kan butuh waktu," katanya. Gugatannya sendiri, ujar dia, telah selesai dan tinggal diajukan. Sejak tahun lalu Kejaksaan Agung menyiapkan gugatan perdata terhadap Soeharto. Gugatan itu ditujukan kepada tujuh yayasan, yakni Yayasan Supersemar, Dana Sejahtera Mandiri, Trikora, Dharmais, Dana Abadi Karya Bakti, Amal Bhakti Muslim Pancasila, dan Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan. Kejaksaan mempersoalkan aliran dana pemerintah yang seharusnya dipakai untuk kemanusiaan dan rakyat miskin tapi tidak dilakukan oleh yayasan. Dari tujuh yayasan, Supersemar akan menjadi yayasan pertama yang digugat. Kejaksaan menduga yayasan tersebut menyalahgunakan uang negara lebih dari Rp 1 triliun. Dalam draf gugatan perdata itu kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara akan menggugat Soeharto sebagai tergugat I, dan tergugat II adalah yayasan. "Dalam draf gugatan itu, kejaksaan sudah memastikan adanya dugaan kerugian negara yang timbul dari tujuh yayasan tersebut," ujar Direktur Perdata Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda (Koran Tempo 10 Januari 2007). Selain sudah merampungkan gugatan, pada awal bulan ini kejaksaan juga telah mengantongi surat kuasa khusus dari presiden. Surat kuasa dibutuhkan karena Undang-Undang Pemberantasan Korupsi mensyaratkan perlunya surat kuasa bila tidak cukup bukti kasus pidana korupsi, tersangka meninggal dunia, menjadi ketetapan pengadilan, dan ada barang hasil korupsi yang belum disita. Meski belum ditunjuk secara resmi, bekas pengacara Soeharto dalam kasus pidana, Mohammad Assegaf, menyatakan menunggu gugatan dari kejaksaan ini. "Somasi ini untuk siapa, Soeharto atau yayasannya?" ujarnya saat dihubungi melalui telepon. Menurut Assegaf, siapa yang akan disomasi ini penting. Pasalnya, ia melanjutkan, jangan sampai gugatan ini salah alamat. Bila ingin menggugat yayasan, kata Assegaf, seharusnya kejaksaan melayangkan somasi kepada pengurus yayasan, bukan kepada Soeharto. FANNY FEBIANA | SANDY INDRA PRATAMA | POERNOMO GONTHA RIDHO Sumber: Koran Tempo - Kamis, 22 Februari 2007 http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=272749 Kamis, 22 Feb 2007, ** Kejagung Tagih Harta Hasil Korupsi Soeharto JAKARTA - Gagal menjerat pidana, Kejaksaan Agung (Kejagung) mencari celah untuk menyeret mantan Presiden Soeharto ke pengadilan melalui gugatan perdata. Sebelum gugatan diajukan, Kejagung melayangkan somasi. Isinya, meminta agar Soeharto menyerahkan seluruh uang hasil korupsi sekitar Rp 1,7 triliun. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menyatakan, somasi tersebut akan dikirimkan pekan ini. Kejagung juga memberikan tenggat kepada Soeharto untuk menjawab somasi tersebut selambatnya sepekan sejak surat somasi diterima. "Yang kami minta adalah penyerahan hasil korupsi tujuh yayasan," kata Arman -panggilan Abdul Rahman Saleh- di Gedung Kejagung, Jakarta, kemarin. Sesuai surat dakwaan, Soeharto didakwa kasus korupsi tujuh yayasan dengan total kerugian negara Rp 1,7 triliun dan USD 419 juta. Tujuh yayasan yang pernah diketuai Soeharto tersebut adalah Supersemar, Dana Sejahtera Mandiri, Trikora, Dharmais, Dana Abadi Karya Bakti (Dakab), Amal Bhakti Muslim Pancasila, dan Gotong Royong Kemanusiaan. Menurut Arman, kejaksaan tidak memaksa Soeharto menjawab somasi tersebut. Namun, jika dia mengabaikan somasi, kejaksaan akan memasukkan gugatan ke pengadilan. "Itu sesuai hukum acara (perdata)," tegasnya. Sebaliknya, kejaksaan menjajaki membatalkan gugatan jika Soeharto ternyata mengindahkan isi somasi tersebut. Dia menambahkan, soal pendaftaran gugatan, kejaksaan tinggal melangkah. Draf gugatan telah selesai dan siap didaftarkan. "Gugatannya sudah selesai kok," ujar mantan aktivis YLBHI tersebut. Pendaftaran gugatan dijadwalkan akhir Februari 2007. Hingga tadi malam, dua pengacara Soeharto, Juan Felix Tampubolon dan M. Assegaf, sulit dihubungi. Ponsel mereka tidak diangkat. Hal yang sama ditunjukkan pengacara O.C. Kaligis. Meski demikian, saat diwawancarai wartawan, Assegaf menegaskan bahwa somasi kejaksaan kepada kliennya tersebut salah alamat. Sebab, keharusan kliennya
[mediacare] Isi Somasi ke Soeharto
http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=273375 Senin, 26 Feb 2007, Soeharto Wajib Bayar Rp 1,5 T Isi Somasi Kejagung JAKARTA - Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) telah merampungkan draf somasi terkait dengan gugatan terhadap mantan Presiden Soeharto. Sesuai draf tersebut, Soeharto harus mengembalikan uang negara sekitar Rp 1,5 triliun yang diduga hasil korupsi semasa mengetuai tujuh yayasan. "Nilainya sesuai uang negara yang diserahkan kepada tujuh yayasan itu," kata Direktur Perdata Kejagung Yoseph Suardi Sabda saat dihubungi koran ini kemarin. Tujuh yayasan yang pernah diketuai Soeharto tersebut adalah Supersemar, Dana Sejahtera Mandiri, Trikora, Dharmais, Dana Abadi Karya Bakti (Dakab), Amal Bhakti Muslim Pancasila, dan Gotong Royong Kemanusiaan. Yoseph menyatakan, nilai klaim kejaksaan tersebut lebih kecil dibandingkan total kerugian negara dalam surat dakwaan senilai Rp 1,7 triliun dan USD 419 juta. Sebab, kejaksaan hanya menghitung dari aliran uang negara yang masuk ke yayasan, tanpa memasukkan triliunan sumbangan konglomerat ke yayasan. Konglomerat donator yayasan itu, antara lain, Soedono Salim (Salim), Mochtar Riady (Lippo), Prajogo Pangestu (Barito), William Soeryadjaja, Ibrahim Risjad, dan Sudwikatmono. Menurut Yoseph, kejaksaan selaku kuasa negara menginginkan uang negara tersebut bisa dikembalikan dalam rangka pemulihan. "Kalau diabaikan, tentu kejaksaan langsung mendaftarkan gugatan ke pengadilan," tegas jaksa berkacamata minus tersebut. Saat ditanya kapan somasi itu dilayangkan kepada Soeharto, Yoseph menyerahkan sepenuhnya kepada jaksa agung. "Saya hanya menyusun draf somasi. Draf tersebut sudah saya serahkan kepada jaksa agung," ungkapnya. Saat ini, draf somasi itu berada di meja jaksa agung atau mungkin sedang dikaji tenaga ahli kejaksaan. Di tempat terpisah, Winarno Zein, anggota tenaga ahli kejaksaan, mengaku belum pernah membahas draf somasi tersebut. "Saya belum diberi tahu," katanya. Dia menduga, draf tersebut berada di tangan jaksa agung. Sebelumnya, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menargetkan, somasi terhadap Soeharto dikirimkan pekan ini atau sebelum pendaftaran gugatan ke PN Jakarta Pusat (Jakpus). Somasi merupakan mekanisme keperdataan sebelum gugatan masuk ke pengadilan. Yoseph menambahkan, meski gugatan telah didaftarkan, kejaksaan membuka jalan tengah menyelesaikan permasalahan tersebut. Caranya, melalui kompromi di luar pengadilan. Hal itu bisa dilaksanakan baik sebelum, saat proses, maupun sesudah pengadilan menjatuhkan putusan. "Kejaksaan berpegang pada mekanisme keperdataan," jelasnya. Sesuai mekanisme itu, kata dia, Soeharto bisa menyerahkan uang negara tak seperti yang dicantumkan dalam somasi, melainkan sesuai hasil kesepakatan dengan kejaksaan. "Misalnya, A diharuskan menyerahkan Rp 1 miliar. Tapi, sesuai kompromi kedua pihak, disepakati membayar Rp 500 juta. Itu bisa saja, tak terkecuali terhadap Soeharto," katanya mencontohkan. Kejaksaan tinggal mendaftarkan gugatan terhadap Soeharto. Arman - sapaan Abdul Rahman Saleh- telah mengeluarkan surat keputusan (skep) tentang penunjukan jaksa pengacara mewakili negara untuk memerdatakan Soeharto. Sesuai skep itu, tim jaksa diketuai Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak (PPH) Salamoen, Yoseph, serta beberapa jaksa pada bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Kubu Soeharto tidak menyikapi rencana kejaksaan mengirimkan somasi maupun mendaftarkan gugatan tersebut. Hingga kemarin, tim pengacara Soeharto belum mengadakan pertemuan menyikapi somasi itu. Juan Felix Tampubolon, O.C. Kaligis, maupun M. Assegaf belum dipanggil Soeharto. "Saya memang anggota tim pengacara (Soeharto) yang lama. Tapi, sejauh ini belum ada pertemuan," kata Assegaf kepada koran ini kemarin. Padahal, Soeharto biasanya membutuhkan pendapat hukum (legal opinion) menyikapi berbagai perkara seperti saat "ramai-ramainya" kasus korupsi dirinya. Soal materi somasi, Assegaf tetap mempertanyakan langkah kejaksaan. Somasi tersebut dianggap salah alamat, jika dilayangkan kepada kliennya. "Kejaksaan seharusnya melayangkan ke pengurus sekarang. Bukankah mereka yang tahu keluar masuk uang? Pak Harto kan sudah lama nggak mengurusi yayasan," tegasnya. (agm) - Sumber: Jawapos - Sabtu, 24 Februari 2007 - ** Kejaksaan Siapkan Somasi Koran Tempo - Kamis, 22 Februari 2007 JAKARTA -- Kejaksaan Agung akan mensomasi mantan presiden Soeharto. Somasi ini dilayangkan sebelum kejaksaan menggugat penguasa Orde Baru itu secara perdata. "Kalau tidak ada tanggapan, gugatan langsung masuk," ujar Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh kepada wartawan di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin. Abdul Rahman menjelaskan somasi ini merupakan prosedur yang harus dilakukan sebelum kejaksaan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Prosedur seperti ini, tutur dia, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Abdul Rahman menyatakan kejaksaan akan menyelesaikan somasi dalam minggu ini. Setel
[mediacare] Surat Sakti Tommy S & Cari Popularitas
* Kejaksaan Mengetahui Pencairan Dana Tommy di London (Koran Tempo - Jumat, 02 Maret 2007) "Kalau tak salah, jumlahnya US$ 1 juta atau setara dengan Rp 9-10 miliar." JAKARTA -- Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Yoseph Suardi Sabda mengaku pernah mendengar informasi bahwa Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto sempat mencairkan dananya di Banque Nationale de Paris Paribas cabang London, Inggris. "Saya pernah mendengar (pencairan dana ini). Tapi saya tidak tahu persisnya," kata Yoseph saat dihubungi Tempo beberapa waktu lalu. Yoseph juga mengaku pernah mendengar bahwa pencairan dana oleh bank di London pada tahun 2004 itu dilakukan dengan cara mentransfernya melalui rekening sebuah departemen yang sebelumnya telah memberikan rekomendasi atas dana tersebut. "Kalau tak salah, jumlahnya US$ 1 juta atau setara dengan Rp 9-10 miliar." "Tapi saya cuma mendengar dan tidak punya dokumen apa pun tentang ini," ujarnya menambahkan. Yoseph mendengar kabar ini dari rekannya di kejaksaan pada Ramadan tahun lalu. Meski mengetahui informasi ini, Yoseph menyatakan tidak akan memperhitungkan dana di BNP cabang London itu sebagai bagian dari uang Tommy yang diklaim sebagai hak pemerintah Indonesia. "Yang kami klaim adalah yang ada sekarang (dalam rekening BNP Paribas cabang Guernsey)," kata Yoseph. "Hanya itu yang kami hitung dalam perkara ini." Yoseph sekarang tengah berada di London untuk mempersiapkan persidangan lanjutan atas gugatan intervensi pemerintah di pengadilan Negara Bagian Guernsey, Inggris. Sidang akan digelar pada 8 Maret dan mengagendakan pembuktian tambahan dari pemerintah Indonesia yang mengklaim uang Tommy terkait dengan tindak pidana korupsi. Jumlah awalnya, sesuai dengan setoran pada Juli 1998 lalu, adalah 36 juta euro. Tapi Jaksa Agung Abdul Rachman Saleh mengatakan, "Dalam persidangan terdahulu terungkap jumlahnya 60 juta euro, lebih besar dari perkiraan kami." Dalam perkara ini Tommy telah menunjuk C.H. Edward dari kantor pengacara Ozannes di Guernsey. FANNY FEBIANA Sumber: Koran Tempo - Jumat, 02 Maret 2007 -- * "Surat Sakti" untuk Tommy (Koran Tempo - Jumat, 02 Maret 2007) * Pemerintah pernah bantu Tommy Soeharto cairkan uang di Inggris. JAKARTA -- Di tengah upaya Kejaksaan Agung memburu uang Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang diduga hasil korupsi di pengadilan Guernsey, Inggris, ada kabar ia justru sempat mencairkan sebagian uangnya di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas, London, pada 2004 lalu. Pencairan uang sekitar US$ 10 juta itu berlangsung mulus setelah ada "surat sakti" dari pejabat pemerintah yang menyatakan rekening Tommy itu bersih dari korupsi ataupun tindakan pencucian uang. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, yang ketika itu Duta Besar Indonesia untuk Inggris, mengakui ada seorang direktur jenderal dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pernah datang ke London dan menanyakan masalah uang Tommy Soeharto. Juwono mengatakan dirinya tak tahu banyak mengenai hal ini karena ia tak menemui langsung pejabat itu. "Pak Edy Pratomo (wakil duta besar) yang mendampingi," katanya. "Tanya langsung saja pada beliau." Edy Pratomo, yang kini Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, yang ditemui Tempo, tak bersedia memberikan banyak informasi. Ia hanya mengatakan pencairan uang Tommy itu terjadi jauh sebelum pemerintah menyatakan klaim atas duit Tommy lainnya, yang tersimpan di BNP Paribas cabang Guernsey. "Untuk keterangan lebih lanjut, silakan tanya ke law firm Ihza," kata Edy. Hidayat Achyar, pengacara di Firma Hukum Ihza & Ihza, mengakui pernah mencairkan dana sebuah perusahaan milik orang Indonesia di BNP Paribas London pada 2004. Tapi ia mengaku lupa nama panjang pemilik perusahaan itu, termasuk berapa persisnya jumlah uang yang sempat dicairkan. Ia hanya ingat perusahaan itu beralamat di Kepulauan Bahama dan salah satu pemiliknya bernama Irfan. "Nama perusahaannya Motorbike," katanya kepada Tempo, Senin lalu. Hidayat mengaku tidak tahu-menahu soal pencairan dana Tommy Soeharto di BNP Paribas London. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Yoseph Suardi Sabda, yang mewakili pemerintah dalam gugatan di Guernsey, pernah mendengar soal pencairan uang Tommy di London itu. Namun, ia mengatakan uang tersebut terpisah dari dana Tommy di BNP Paribas yang kini sedang dikejar untuk dikuasai pemerintah. "Jumlahnya cuma US$ 1 juta atau Rp 9-10 miliar," katanya. Tommy Soeharto, melalui Aan, sekretarisnya, menyatakan tak bisa berkomentar mengenai masalah ini. Aan juga tak menjawab ketika ditanya apakah Tommy memiliki perusahaan bernama Motorbike yang tercatat di Bahama. "Bapak mengatakan penjelasan akan diberikan pengacara," kata Aan. FANNY | TITIS | QARIS | TOMI A. Sumber: Koran Tempo - Jumat, 02 Maret 2007 * Pengusutan Soeharto Cari Popularitas (Jawapos - Jumat, 02 Maret 2007) JAKARTA - Jika ada yang tak
[mediacare] ** Yusril Tahu Pencairan Dana Tommy
** Yusril Tahu Pencairan Dana Tommy (Koran Tempo - Sabtu, 03 Maret 2007) Jakarta - Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengaku tahu soal pencairan dana milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas, London, pada 2004. Bahkan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, saat dipimpin Yusril, pernah dimintai klarifikasi soal kebersihan dana itu dari korupsi. "Ya, kita tahu. Tapi nggak ada persetujuan dari saya," ujar Yusril kemarin di ruang kerjanya. Yusril menceritakan, waktu itu BNP Paribas menanyakan kepada pihaknya apakah dana Tommy yang akan dicairkan itu terkait dengan tindak pidana atau tidak. Pihaknya pun mengecek dana itu ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung, dan pengadilan, apakah dana tersebut sedang dalam suatu penyidikan atau penyelidikan tindak pidana korupsi. "Jawabannya pada waktu itu memang tidak ada," kata Yusril tegas. Menurut dia, saat itu Tommy terlibat kasus pembunuhan. "Bukan korupsi," katanya. Namun, Kepala PPATK Yunus Husain membantah telah memberikan keterangan soal uang Tommy di BNP Paribas. "Tak ada pernyataan seperti itu dari PPATK, apalagi kepada lawyer," katanya Jumat lalu. Dia melanjutkan, mungkin saja ada surat dari PPATK yang menjawab pertanyaan satu instansi pemerintah, tapi disalahgunakan. "Yang jelas, kami tidak pernah menyatakan itu bukan money laundering kepada lawyer tersebut," kata Yunus. Dia tidak menjelaskan apakah instansi pemerintah yang dimaksud adalah Departemen Kehakiman. Sebelumnya diberitakan, Tommy--yang uangnya ditahan oleh BNP Paribas Guernsey karena diduga hasil korupsi--ternyata pernah mencairkan dana di BNP Paribas London sebesar US$ 10 juta. Awalnya, BNP Paribas London tidak mengabulkan pencairan karena curiga. Namun, dana tersebut bisa dicairkan setelah ada surat pernyataan kebersihannya dari Departemen Kehakiman yang kini telah berubah jadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat itu dibawa oleh Hidayat Achyar, pengacara di Firma Hukum Ihza & Ihza yang didirikan oleh Yusril. Hidayat mengatakan dana yang dicairkan adalah milik perusahaan Motorbike Corporation, yang berpusat di Bahama. Tommy diduga merupakan salah satu komisaris di perusahaan itu. Tentang keterlibatan firma hukumnya, Yusril mengaku tak turut campur. "Saya kan tidak bekerja di law firm. Saya sendiri tidak dalam posisi Menteri Hukum lagi," kata Yusril. Saat dana itu dicairkan pada 2005, Yusril memang tidak lagi menjabat Menteri Kehakiman. Namun, "surat sakti" untuk mencairkannya dikabarkan telah dikeluarkan oleh Zulkarnain Yunus, yang kala itu menjadi bawahan Yusril dengan jabatan Direktur Jenderal Administrasi Umum. Saat Zulkarnain ditangkap oleh KPK kemarin, Tempo sempat mengkonfirmasi soal ini kepadanya. Namun, ia menolak berkomentar soal pengeluaran surat tersebut. Zulkarnain kini ditahan oleh KPK dalam kasus korupsi pengadaan sistem identifikasi otomatis sidik jari di departemennya.BADRIAH | AGUS SUPRIYANTO | AGOENG WIJAYA | TITO SIANIPAR Yusril: "Kita sudah mengecek ke PPATK, kejaksaan, dan pengadilan. Kasus Tommy pembunuhan, bukan korupsi." Yunus Husain: "Mungkin saja ada surat dari PPATK ke instansi pemerintah, tapi disalahgunakan." Sumber: Koran Tempo - Sabtu, 03 Maret 2007 -- ** Tommy Sudah Cairkan Pula Dana di Lichtenstein (Koran Tempo - Sabtu, 03 Maret 2007 ) Bahkan Tommy sempat mencairkan dana simpanannya tanpa masalah. JAKARTA -- Pundi uang Hutomo Mandala Putra alias Tomy Soeharto tersebar di berbagai kota di Eropa. Bukan cuma di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang London dan Guernsey, tapi juga di BNP Paribas cabang Lichtenstein. Bahkan Tommy sempat mencairkan dana simpanannya tanpa masalah. "Saya yang mengurus dan semuanya selesai," ujar O.C. Kaligis, pengacara Tommy Soeharto, kepada Tempo kemarin. Pada 2004, Kaligis mengaku mendapat surat kuasa khusus dari Tommy untuk mencairkan dana yang tersimpan di BNP yang ada di Lichtenstein, negara kecil yang berbatasan dengan Swiss. Berbeda dengan di London dan Guernsey, pencairan di Lichtenstein relatif lancar. Tak ada permintaan surat rekomendasi bersih dari korupsi. "Itu uang bersih dan bukan hasil kegiatan korupsi," kata Kaligis. Dia menolak menyebutkan jumlah dana yang dicairkan serta nama perusahaan Tommy yang menjadi pemilik rekening. "Kalau itu, no comment." Sebelumnya diberitakan bahwa Tommy berniat menarik 36 juta euro dari pundi uangnya di BNP cabang Guernsey. Permintaan ini ditolak karena uang yang dibekukan sejak 1998 itu belum dinyatakan bersih dari korupsi. Masalah yang sama juga muncul di BNP cabang London. Namun, berkat bantuan "surat sakti" dari pemerintah Indonesia, dana Tommy di London dapat dicairkan tiga tahun lalu (Koran Tempo 2 Maret 2007). Terkait dengan tarik-ulur duit Tommy, pada 8 Maret nanti akan digelar persidangan di pengadilan Guernsey. Kedua pihak--BNP dan Tommy--akan membeber
[mediacare] Everybody loves Tommy
Everybody loves Tommy The Jakarta Post editorial - Wednesday, March 07, 2007 The government's handling of US$10 million of Hutomo Mandala "Tommy" Soeharto's money is the ultimate insult to the intelligence and sense of justice of the Indonesian people. There is simply no justification for the government in 2004 and 2005 passing the money -- which had earlier been returned by a London branch of BNP Paribas -- straight back into Tommy's bank account. But it is even worse that the Justice and Human Rights Minister Hamid Awaludin has the audacity to proclaim the money was "halal". Yusril Izha Mahendra, Hamid's predecessor and now State Secretary -- who also had a hand in the affair -- has also stressed that there was nothing illegitimate about the transfer of the money to Tommy. This is scandalous. Everybody knows the reputation of Tommy Soeharto. They know how he built his business empire largely by using, or rather abusing, the office of his father. Everybody knows that the nation, and successive administrations under four presidents since 1998, has been at pains to go after the money stolen by Soeharto and his children during the strongman's three-decade rule. And everybody knows that these efforts have been futile, leaving the Soeharto clan to continue enjoying their ill-gotten wealth virtually untouched. Here was a rare chance for the government to at least keep $10 million of Tommy's money -- a piddling amount for him but enough to pay for schooling and textbooks for a significant number of Indonesian children. The money could also have served as evidence to initiate an investigation into Tommy's business dealings. Had the government bothered to follow the trail of money in 2004, it's investigators would have reached London then, rather than now, almost three years later. Instead of this, according to his own account, as soon as the money from BNP Paribas was transferred to the Ministry of Justice and Human Rights' account in 2004, Yusril inquired with various government agencies, including the anti-money laundering committee, to establish that the money was clean and had no connection to any pending corruption cases against Tommy. Once this was established, the money was transferred to Tommy's account. By the time the funds were fully transferred in 2005, the ministry was under the leadership of Hamid, while Yusril had moved to the State Secretary portfolio. All of this took place while Tommy was serving time for the murder of a senior judge who was hearing his corruption case. This is simply an unbelievable story. Who are these two ministers really working for? The government (and thus the people who elected the government)? Or Tommy? Going by their statements that the money transfer was legitimate and that Yusril took pains to make sure that the money was clean, obviously they are working for Tommy. Yusril and Hamid could have just sat on the money and let Tommy, once he was out of jail, prove in court that the money was legitimate. Instead, they were behaving like Tommy's lawyers, out for a fat commission. Their complicity raises an even more disturbing question. Surely, Yusril reported his actions to President Megawati Soekarnoputri in 2004, and Hamid would have equally reported his to President Susilo Bambang Yudhoyono in 2005. The fact that Yusril consulted with a number of state agencies suggests that many more people knew what was happening. If their silence makes them complicit, then this conspiracy goes all the way to the top. This is a scandal that borders on criminality. More than any other case, this has destroyed whatever is left of the credibility of Yudhoyono's anti-corruption campaign. If in the past the campaign suffered from perceptions that the government was picking and choosing its targets, this latest episode shows that government is disingenuous and dishonest. It is hard now for the public to believe that the President is serious about combating corruption. At the very least, BNP Paribas had the decency to ask the government about the origins of Tommy's money before transferring it to the Ministry of Justice and Human Rights, rather than straight to Tommy's bank account. For the government to let Tommy off the hook when it had the chance to nail him is laughable -- but it is also tragic. It is one thing to make a mistake, but completely another to cover it up. This is what the two ministers are now doing, most likely with the President's knowledge. The only way for President Yudhoyono to come clean out of this embarrassing affair is to fire them both, and salvage some credibility for his anti-corruption drive. It is worth remembering that these two men have already been implicated in corruption investigations while serving in the Cabinet. This latest scandal gives the President all the more reason to let them go. - ** Jaksa Agung Belum Tahu Soal Konfirmasi Dana (Kompas - Rabu, 07 Maret 2007) Selasa (6/3), Jaksa Agung Abdul
[mediacare] ** BBC: Sidang dana Tommy berlanjut
** BBC: Sidang dana Tommy berlanjut (BBC: 08 Maret, 2007 - Published 12:51 GMT) Persidangan kedua mengenai dana milik perusahaan Tommy Suharto di BNP Paribas cabang Guernsey, Inggris telah berakhir. Pengadilan distrik Guernsey akhir Januari lalu mengabulkan permintaan pemerintah Indonesia untuk membekukan sementara dana sebesar Rp420 miliar milik Garnet Investment Limited di BNP Paribas. Pembekuan sementara itu diberikan hingga pemerintah Indonesia mengajukan alasan-alasan tambahan yang lebih kuat mengapa pemerintah Indonesia merasa perlu dana itu dibekukan. Ganti pengacara Wartawan BBC Helen Lumban Gaol yang meliput jalannya persidangan berada di Guernsey, melaporkan, pemerintah Indonesia mengganti kuasa hukum dalam persidangan hari Kamis. Saat menjelaskan penggantian tersebut, Duta Besar RI untuk Inggris, Marty Natalegawa mengatakan, langkah untuk memperbesar peluang Indonesia mendapatkan dana itu kembali. Dalam persidangan hari Kamis, pengacara yang mewakili Garnet Investment Limited mendapat kesempatan untuk menyampaikan bantahan- bantahan mereka atas berbagai alasan yang diajukan pemerintah Indonesia. Dalam sidang, kubu Garnet menyatakan, berkeberatan terhadap keputusan Hakim dalam persidangan sebelumnya pada akhir Januari untuk membekukan sementara dana Garnet di bank Paribas. Menurut pengacara Garnet, keputusan itu berlebihan, karena pada praktiknya dana itu sudah dibekukan oleh BNP Paribas. Menetapkan tanggal Hakim menyatakan akan mempertimbangkan keberatan tersebut, dan menetapkan sejumlah tanggal sidang lanjutan. Di antaranya, Tanggal 30 Maret, Garnet Investment akan diberi kesempatan untuk memberikan argumentasi secara tertulis. Sedangkan, tanggal 20 April, pihak pemerintah Indonesia mengajukan argumentasi bantahan secara tertulis. Dan, pada 26 April, hakim dan pengacara kedua belah pihak bertemu untuk mengkaji semua bantah dan menetapkan arah kelanjutan kasus. Persidangkan ketiga kasus ini akan dibuka pada 14 Mei selama seminggu untuk menetapkan apakah keputusan pembekuan dana akan diteruskan atau dicabut. * Surat dari PPATK Disalahgunakan (Kompas - Kamis, 08 Maret 2007) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menilai suratnya telah disalahgunakan dan ditafsirkan. Surat PPATK itu hanya membalas surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Perundang-undangan yang menanyakan soal uang milik Hutomo Mandala Putra. PPATK menyesalkan suratnya itu tersebar ke mana-mana, bahkan ditemukan di sebuah bank. Ini diutarakan Kepala PPATK Yunus Husein, Rabu (7/3) di Jakarta. Ia menyatakan, surat yang dikeluarkan PPATK hanya menjawab kalau uang milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto itu tidak pernah dilaporkan oleh Perusahaan Jasa Keuangan (PJK) ke PPATK. "Transaksi lain dengan pidana. Jadi, salah jika orang menganggap dilaporkan itu, berarti dia terlibat tindak pidana, dan sebaliknya jika tidak dilaporkan itu dianggap bersih," kata Yunus. Ia mencontohkan sebuah kasus di Lampung yang diputus pengadilan. "Transaksi itu tidak pernah dilaporkan, tetapi penyidik bisa menemukan," katanya. Apakah surat-menyurat antara PPATK dan Dirjen AHU itu tidak boleh disebarkan, Yunus mengatakan, "Saya tak tahu aturannya. Tetapi, sebaiknya jangan." Wartawan menanyakan apakah surat yang ditemukan di bank itu dikirim dari Kantor Lawfirm Ihza&Ihza, Yunus menjawab, "Saya tidak tahu. Tetapi yang saya lihat itu bisa satu kemungkinan." Mengenai "mampir"-nya uang itu ke rekening Dephuk dan Perundang-undangan, Yunus mengaku tidak tahu. Sementara itu, Departemen Keuangan melalui rilis yang ditandatangani Kepala Biro Humas Depkeu Samsuar Said menegaskan belum menerima surat pemberitahuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai pencairan dana Tommy Soeharto di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas London melalui rekening departemen itu. Depkeu berusaha mengklarifikasi itu ke Dephuk dan HAM, tetapi belum ada keterangan. Berkaitan dengan Ditjen AHU, Depkeu menemukan tiga rekening di Bank BNI yang saldonya belum dilaporkan ke kas negara. Secara terpisah, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menegaskan, Kejaksaan Agung tetap ikut menggugat intervensi dalam gugatan Garnet Investment Limited, perusahaan milik Tommy Soeharto, terhadap BNP Paribas di pengadilan Guernsey. Sidang gugatan itu rencananya digelar hari Kamis ini. (vin/faj/idr) Sumber: Kompas - Kamis, 08 Maret 2007 -- * PPATK Akui Keluarkan Surat Soal Duit Tommy ( Koran Tempo - Rabu, 07 Maret 2007 ) Saat itu sebenarnya kasus mobil Timor sedang diusut. JAKARTA -- Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengakui telah mengirim surat tentang uang Tommy Soeharto di BNP Paribas, London. Menurut Yunus, PPATK mengeluarkan surat itu pada 13 Mei 2004 sebagai jawaban permohonan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Zulkarnain Yunus, yang dikirim pada 19 Apr
[mediacare] Tempo Interaktif, 9 Maret 2007 Uang Tommy di Guernsey Tetap Dibekukan
Tempo Interaktif, 9 Maret 2007 Uang Tommy di Guernsey Tetap Dibekukan TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengadilan Guernsey mengabulkan permintaan Kejaksaan Agung RI untuk memperpanjang pembekuan sementara dana Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto sebesar 36 juta euro atau sekitar Rp 420 miliar di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas. "Hakim menetapkan pembekuan uang Tommy dilanjutkan," kata Direktur Perdata Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda saat dihubungi Tempo melalui telepon seluler Duta Besar Indonesia untuk Inggris Marty M. Natalegawa di Jakarta, Kamis (8/3 malam. Menurut dia, perpanjangan pembekuan itu akan berlangsung hingga pengadilan Guernsey memutuskan apakah akan menghentikan atau meneruskan pembekuan uang Tommy. Kisah uang Tommy di BNP Paribas cabang Guernsey bermula dari gugatan yang diajukan Garnet Investment Limitedsalah satu perusahaan yang diduga milik Tommypada Maret tahun lalu. BNP Paribas menolak permintaan mencairkan dana Garnet alasannya Tommy memiliki masalah hukum di Indonesia. Selain itu, mencurigai dana itu hasil dugaan korupsi. Kejaksaan Agung menerima informasi gugatan tersebut dari Kedutaan Besar RI di Inggris, dan menyatakan keinginan mengajukan gugatan intervensi. Yoseph mengatakan, setelah diterimanya permohonan perpanjangan pembekuan dana Tommy, sidang akan dilanjutkan pada 30 Maret dengan agenda bantahan dari pihak Garnet. Kemudian, lanjut Yoseph, pada 20 April giliran pemerintah Indonesia menanggapi bantahan Garnet. Enam hari kemudian, tepatnya pada 26 April, pengadilan memberi kesempatan sharing dari kedua belah pihak. Barulah pada 14 Mei, kata Yoseph, akan dilaksanakan pengujian silang (cross examination). Dalam sidang itu masing-masing pihak mengajukan pembuktian (avidaffit) di depan hakim. "Barulah hakim memutuskan apakah pembekuan uang Tommy itu dilanjutkan atau tidak," kata Yoseph. Adapun pengambilalihan dana Tommy di Guernsey, kata Yoseph, pemerintah Indonesia harus mengajukan permintaan terlebih dulu. "Fokus kami sekarang ini adalah pembekuan (uang Tommy)," ujarnya. Yoseph mengatakan, persidangan kemarin di Pengadilan Guernseysalah satu negara persemakmuran Inggrisberjalan sekitar sembilan puluh menit. Hal ini berbeda dengan sidang pertama pada 22 Januari lalu yang berlangsung selama tiga jam. "Sidang pertama itu kan mengajukan dua aplikasi," kata Yoseph. Aplikasi pertama, apakah pengadilan menerima Kejaksaan Agung sebagai pihak ketiga (penggugat intervensi) dalam sidang tersebut. Aplikasi kedua, meminta pembekuan sementara dana Tommy. Sementara itu, pengacara Tommy di Indonesia, O.C. Kaligis, hingga berita ini diturunkan belum bisa dimintai konfirmasi. Tempo menelepon melalui telepon selulernya namun tak diangkat. Pesan pendek pun tak dibalas Fanny Febiana | Sukma Loppies --- * Sidang Kedua Dana Rp 424 M di BNP, Beber Bukti Uang Tommy (Jawapos - Jumat, 09 Mar 2007) JAKARTA - Pengacara Tommy Soeharto berusaha membeberkan banyak bukti bahwa uang EUR 36 juta (sekitar Rp 424 miliar) di BNP Paribas cabang London adalah hak anak mantan Presiden Soeharto itu. Dalam sidang gugatan kedua di Royal Court Guernsey, Inggris, kemarin, hakim menerima berbagai dokumen terkait dengan dana yang disimpan sejak 22 Juli 1998 tersebut. Seperti yang dilaporkan BBC London, langkah kubu Tommy itu merupakan tanggapan atas putusan pengadilan yang mengabulkan permintaan pemerintah RI untuk membekukan sementara dana atas nama Garnet Investment Limited (GIL). Sebaliknya, kubu pemerintah RI mengajukan alasan-alasan tambahan yang lebih kuat sebagai alasan perlunya dana dibekukan. Direktur Perdata Kejagung Yoseph Suardi Sabda sebelumnya menyatakan, sedikitnya 15 dokumen diajukan sebagai alat bukti baru agar keinginan membekukan dana secara permanen bisa dikabulkan hakim. Segepok dokumen tersebut, antara lain, Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 1996 tentang fasilitas pembebasan pajak bea masuk (BM) impor kepada PT Timor Putra Nasional (TPN) milik Tommy terkait dengan program mobil nasional (mobnas). Dalam persidangan kemarin, hadir perwakilan pemerintah RI, yakni Dubes RI untuk Inggris Marty Natalegawa dan Direktur Perdata Kejagung Yoseph Suardi Sabda. Sesaat membuka persidangan, kubu pemerintah RI dilaporkan mengganti kuasa hukum baru yang menggantikan pengacara Llyod Le Roy Strappini. Marty menyatakan, penggantian pengacara tersebut dilakukan untuk memperbesar peluang RI mendapatkan dana itu, khususnya membekukan secara permanen dan memulangkannya ke RI. Kubu GIL yang mewakili kepentingan Tommy mendapatkan kesempatan menyampaikan bantahan-bantahan atas berbagai alasan yang diajukan pemerintah RI. Mereka menyatakan berkeberatan atas putusan hakim yang membekukan sementara dana GIL di BNP Paribas. Menurut pengacara GIL, putusan tersebut berlebihan karena pada praktiknya dana itu memang sudah dibekukan BNP Paribas. Hakim belum memutuskan keinginan kubu Tommy maupun pemerintah. Meski demikian, pengadilan
[mediacare] Duit Tommy dari yayasan Supersemar
Kompas, Sabtu, 10 Maret 2007: Uang dari Yayasan Supersemar, Rekening Tommy Soeharto Dibekukan Sementara Jakarta, Kompas - Rekening Garnet Investment Limited di Banque Nationale de Paris atau BNP Paribas Guernsey tetap dibekukan untuk sementara. Rekening itu berisi uang milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto yang diduga berasal dari Yayasan Supersemar yang dipimpin mantan Presiden Soeharto. Tommy Soeharto adalah pemilik Garnet Investment Limited. Uang yang disimpan di BNP Paribas Guernsey sebesar 36 juta euro atau sekitar Rp 400 miliar. Ini adalah hasil sidang di Pengadilan Guernsey, Kamis (8/3), seperti dijelaskan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh di Kejaksaan Agung, Jumat. Rekening Garnet di BNP Paribas Guernsey dibekukan sementara berdasarkan keputusan majelis hakim Pengadilan Guernsey pada sidang tanggal 22 Januari 2007. Dalam sidang 8 Maret lalu, Indonesia mengajukan dalil untuk mendukung pembekuan sementara. Dalil itu diterima sehingga pembekuan dilanjutkan. Ditanya dalil yang diajukan Indonesia, Jaksa Agung menjawab, "Banyak kita kemukakan di situ, antara lain, dia (Tommy Soeharto) menerima (uang) dari Yayasan Supersemar." Sebenarnya dalam sidang, Kamis, Garnet meminta pembekuan rekening itu dicabut. Alasannya, yang berwenang mengawasi pencucian uang di Guernsey sudah mengeluarkan surat pembekuan untuk rekening itu. "Namun, hakim menilai surat pembekuan itu bisa dicabut. Jika dicabut, Pemerintah Indonesia tidak ada yang melindungi lagi. Jadi, uang tetap dibekukan," kata Jaksa Agung. Sidang dipimpin majelis hakim Graham de vic Carey. Garnet diwakili kuasa hukumnya, Robert Sheppard dan Edward. BNP Paribas Guernsey diwakili Karen le Crus. Pemerintah Indonesia diwakili Simon Davis dan Jonathan Barkley. Perkara bermula saat Garnet Investment Limited, perusahaan berbasis di British Virgin Island, menggugat BNP Paribas Guernsey karena menolak mengirimkan uang dari rekening Garnet ke rekening lain. Saat perkara disidangkan, Pengadilan Guernsey menawarkan kepada Pemerintah Indonesia untuk ikut serta. Indonesia mengajukan gugatan intervensi, dengan keyakinan uang itu milik Indonesia, karena Tommy Soeharto masih menunggak sejumlah kewajiban pembayaran. Langkah Kejaksaan Agung adalah mengirimkan Direktur Perdata pada Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Yoseph Suardi Sabda ke Guernsey. Ia meminta pembekuan rekening itu. Di singgung pergantian kuasa hukum yang mewakili Pemerintah Indonesia, dalam sidang sebelumnya diwakili Lloyd Strappini, Jaksa Agung mengatakan, Strappini mundur. "Hak pengacara untuk mengundurkan diri. Hak kita untuk mengganti," ujar Abdul Rahman. Perihal dugaan pergantian itu karena biaya kuasa hukum yang mahal, Jaksa Agung tidak menjawab. Ia hanya tertawa. "Ya, berunding sama kita. Enggak cocok, mundur," kata dia. Sidang diteruskan pada 30 Maret 2007 dengan agenda penyampaian tanggapan Garnet terhadap dalil Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menyampaikan tanggapan balasan pada 20 April 2007. Pada 26 April 2007 digelar perdebatan. (idr/jos) - http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=275285 Sabtu, 10 Mar 2007: Tommy Terima Dana Yayasan Supersemar JAKARTA - Posisi Tommy Soeharto dalam persidangan di Royal Court Guernsey, Inggris, semakin terpojok. Hakim menerima sejumlah bukti tambahan dari kejaksaan untuk memperpanjang pembekuan sementara dana EUR 36 juta (Rp 424 miliar) atas nama Garnet Investment Limited (GIL), perusahaan milik Tommy, di BNP Paribas, cabang Guernsey, Inggris. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menyatakan, bukti baru tersebut adalah dokumen yang menguatkan bahwa Tommy menikmati aliran dana dari Yayasan Supersemar. Hal itu terjadi semasa ayahnya, mantan Presiden Soeharto, menjadi ketua harian Yayasan Supersemar. "Kami mendalilkan seperti itu," kata Arman -sapaan Abdul Rahman Saleh- di Gedung Kejagung kemarin. Menurut dia, dalil tersebut diterima hakim Royal Court Guernsey. Hal itu dibuktikan oleh hakim yang menolak permohonan Tommy untuk membuka pembekuan sementara rekening GIL di BNP Paribas cabang London. Berdasar data koran ini, kejaksaan pernah membeberkan aliran dana Yayasan Supersemar ke Tommy dalam surat dakwaan korupsi tujuh yayasan dengan terdakwa Soeharto. Mantan penguasa Orde Baru tersebut menggunakan dana yayasan untuk menyelamatkan perusahaan Tommy dari kebangkrutan, khususnya PT Sempati Air. Selain Tommy, uang yayasan tersebut digunakan untuk menutup kerugian valas Bank Duta senilai USD 419 juta, mengalokasikan dana Rp 1,026 triliun untuk menyelamatkan bisnis Sigit Soeharto dan Bob Hasan, membeli tanah di Citeureup, membeli saham PT Indocement, serta membeli saham PT Citra Marga Nusaphala (milik Tutut). Padahal, sesuai anggaran dasar (AD), yayasan yang menghimpun dana sumbangan 2,5 persen dari laba bersih delapan bank pemerintah itu bergerak di bidang pendidikan. Arman menjelaskan, dalam pe
[mediacare] Duit Tommy dari Yayasan Supersemar
Kompas, Sabtu, 10 Maret 2007: Uang dari Yayasan Supersemar, Rekening Tommy Soeharto Dibekukan Sementara Jakarta, Kompas - Rekening Garnet Investment Limited di Banque Nationale de Paris atau BNP Paribas Guernsey tetap dibekukan untuk sementara. Rekening itu berisi uang milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto yang diduga berasal dari Yayasan Supersemar yang dipimpin mantan Presiden Soeharto. Tommy Soeharto adalah pemilik Garnet Investment Limited. Uang yang disimpan di BNP Paribas Guernsey sebesar 36 juta euro atau sekitar Rp 400 miliar. Ini adalah hasil sidang di Pengadilan Guernsey, Kamis (8/3), seperti dijelaskan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh di Kejaksaan Agung, Jumat. Rekening Garnet di BNP Paribas Guernsey dibekukan sementara berdasarkan keputusan majelis hakim Pengadilan Guernsey pada sidang tanggal 22 Januari 2007. Dalam sidang 8 Maret lalu, Indonesia mengajukan dalil untuk mendukung pembekuan sementara. Dalil itu diterima sehingga pembekuan dilanjutkan. Ditanya dalil yang diajukan Indonesia, Jaksa Agung menjawab, "Banyak kita kemukakan di situ, antara lain, dia (Tommy Soeharto) menerima (uang) dari Yayasan Supersemar." Sebenarnya dalam sidang, Kamis, Garnet meminta pembekuan rekening itu dicabut. Alasannya, yang berwenang mengawasi pencucian uang di Guernsey sudah mengeluarkan surat pembekuan untuk rekening itu. "Namun, hakim menilai surat pembekuan itu bisa dicabut. Jika dicabut, Pemerintah Indonesia tidak ada yang melindungi lagi. Jadi, uang tetap dibekukan," kata Jaksa Agung. Sidang dipimpin majelis hakim Graham de vic Carey. Garnet diwakili kuasa hukumnya, Robert Sheppard dan Edward. BNP Paribas Guernsey diwakili Karen le Crus. Pemerintah Indonesia diwakili Simon Davis dan Jonathan Barkley. Perkara bermula saat Garnet Investment Limited, perusahaan berbasis di British Virgin Island, menggugat BNP Paribas Guernsey karena menolak mengirimkan uang dari rekening Garnet ke rekening lain. Saat perkara disidangkan, Pengadilan Guernsey menawarkan kepada Pemerintah Indonesia untuk ikut serta. Indonesia mengajukan gugatan intervensi, dengan keyakinan uang itu milik Indonesia, karena Tommy Soeharto masih menunggak sejumlah kewajiban pembayaran. Langkah Kejaksaan Agung adalah mengirimkan Direktur Perdata pada Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Yoseph Suardi Sabda ke Guernsey. Ia meminta pembekuan rekening itu. Di singgung pergantian kuasa hukum yang mewakili Pemerintah Indonesia, dalam sidang sebelumnya diwakili Lloyd Strappini, Jaksa Agung mengatakan, Strappini mundur. "Hak pengacara untuk mengundurkan diri. Hak kita untuk mengganti," ujar Abdul Rahman. Perihal dugaan pergantian itu karena biaya kuasa hukum yang mahal, Jaksa Agung tidak menjawab. Ia hanya tertawa. "Ya, berunding sama kita. Enggak cocok, mundur," kata dia. Sidang diteruskan pada 30 Maret 2007 dengan agenda penyampaian tanggapan Garnet terhadap dalil Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menyampaikan tanggapan balasan pada 20 April 2007. Pada 26 April 2007 digelar perdebatan. (idr/jos) - http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=275285 Sabtu, 10 Mar 2007: Tommy Terima Dana Yayasan Supersemar JAKARTA - Posisi Tommy Soeharto dalam persidangan di Royal Court Guernsey, Inggris, semakin terpojok. Hakim menerima sejumlah bukti tambahan dari kejaksaan untuk memperpanjang pembekuan sementara dana EUR 36 juta (Rp 424 miliar) atas nama Garnet Investment Limited (GIL), perusahaan milik Tommy, di BNP Paribas, cabang Guernsey, Inggris. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menyatakan, bukti baru tersebut adalah dokumen yang menguatkan bahwa Tommy menikmati aliran dana dari Yayasan Supersemar. Hal itu terjadi semasa ayahnya, mantan Presiden Soeharto, menjadi ketua harian Yayasan Supersemar. "Kami mendalilkan seperti itu," kata Arman -sapaan Abdul Rahman Saleh- di Gedung Kejagung kemarin. Menurut dia, dalil tersebut diterima hakim Royal Court Guernsey. Hal itu dibuktikan oleh hakim yang menolak permohonan Tommy untuk membuka pembekuan sementara rekening GIL di BNP Paribas cabang London. Berdasar data koran ini, kejaksaan pernah membeberkan aliran dana Yayasan Supersemar ke Tommy dalam surat dakwaan korupsi tujuh yayasan dengan terdakwa Soeharto. Mantan penguasa Orde Baru tersebut menggunakan dana yayasan untuk menyelamatkan perusahaan Tommy dari kebangkrutan, khususnya PT Sempati Air. Selain Tommy, uang yayasan tersebut digunakan untuk menutup kerugian valas Bank Duta senilai USD 419 juta, mengalokasikan dana Rp 1,026 triliun untuk menyelamatkan bisnis Sigit Soeharto dan Bob Hasan, membeli tanah di Citeureup, membeli saham PT Indocement, serta membeli saham PT Citra Marga Nusaphala (milik Tutut). Padahal, sesuai anggaran dasar (AD), yayasan yang menghimpun dana sumbangan 2,5 persen dari laba bersih delapan bank pemerintah itu bergerak di bidang pendidikan. Arman menjelaskan, dalam
[mediacare] * Tommy Masih Simpan Alat Bukti
* Tommy Masih Simpan Alat Bukti Jawapos, Senin, 12 Mar 2007, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) membeber segepok dokumen bahwa uang Tommy Soeharto di BNP Paribas Guernsey berasal dari hasil korupsi, khususnya dari aliran dana Yayasan Supersemar. Meski demikian, putra bungsu mantan Presiden Soeharto itu tak antusias menyikapi alat bukti yang diajukan kejaksaan. Bahkan, fakta pencairan dana di BNP Paribas London senilai USD 10 juta (Rp 90 miliar) oleh Motorbike tak dijadikan amunisi untuk menguatkan posisi Tommy. Dalam persidangan di Guernsey, Tommy melalui pengacara Christoper Edwards dan Roberts Sheppard hanya meminta royal court mencabut pembekuan sementara (temporary freezing order) terhadap aset Eur 36 juta (Rp 424 miliar) di BNP Guernsey. "Kubu Tommy tak mengajukan fakta pencairan oleh Motorbike. Mereka juga tidak memasukkan fakta sikap mendua pemerintah RI atas dana di BNP Paribas," kata Direktur Perdata Kejagung Yoseph Suardi Sabda saat dihubungi koran ini kemarin. Yoseph bersama Dubes RI di Inggris Marty Natalegawa ikut menyaksikan persidangan di royal court Guernsey. Menurut Yoseph, kubu pemerintah RI sebenarnya telah mengantisipasi kemungkinan pengajuan fakta tersebut. "Kami punya alat (bukti) untuk membantah," kata jaksa berkaca mata minus itu. Di antaranya, rekening dana di BNP Paribas Guernsey berbeda dengan di BNP Paribas London. Perusahaan yang mencairkan dana juga tak sama. "Dana di Guernsey (hendak) dicairkan Garnet Investment Limited (GIL). Tetapi, di BNP Paribas London oleh Motorbike," jelas Yoseph. Pengadilan tak terpengaruh oleh permintaan Tommy. Buktinya, pengadilan menolak permintaan kubu Tommy. Royal court Guernsey berpendapat, jika pembekuan sementara dicabut, dikhawatirkan kubu Tommy mengalihkan dana di BNP Paribas. Yoseph tidak tahu mengapa kubu Tommy belum membeber alat bukti yang menguatkan posisinya. Dia menduga, kubu Tommy akan membeber semua fakta saat agenda persidangan memasuki perdebatan alat bukti pada 20 April 2007. "Kami pun menunggu pada agenda tersebut," jelas Yoseph. Yoseph menjelaskan, dalam ruang sidang, selain dihadiri dua pengacaranya, tiga kolega Tommy ikut menyaksikan persidangan. Salah satu di antara kolega-kolega Tommy itu dari Motorbike. "Saya tahu saat berkenalan di Bandara Guernsey," kata Yoseph tanpa menyebutkan nama kolega Tommy tersebut. Dia membeberkan, dalam persidangan kemarin, kejaksaan mengajukan sejumlah alat bukti. Di antaranya, pertama, isi dakwaan kasus korupsi tujuh yayasan dengan terdakwa Soeharto, yang didalamnya mengurai perusahaan Tommy, PT SempatiAir, pernah menerima aliran dana dari Yayasan Supersemar. Kedua, surat keputusan jaksa agung tentang surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) kasus korupsi tujuh yayasan Rp 1,7 triliun. Ketiga, putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI yang menyatakan, meski Soeharto tidak dapat dituntut karena sakit, kejaksaan tetap punya kewajiban memproses untuk mengembalikan kerugian negara. Selain itu, kejaksaan membeber fakta bahwa program mobil nasional (mobnas) kepada PT Timor Putra Nasional (TPN) bertentangan dengan program organisasi perdagangan internasional (WTO) terkait General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). "Kami juga memasukkan fakta bahwa uang Tommy sebagai hasil korupsi. Dan, sesuai konvensi antikorupsi internasional, sebuah negara harus membantu proses eksekusi untuk mengembalikan kepada pemerintah yang berhak," jelas Yoseph, yang baru pulang dari Guernsey kemarin pagi. Yoseph juga menjelaskan alasan kejaksaan mengganti pengacara Llyod Le Roy Strappini ke Simons Davis dan Jonathan Barclay. Dia mengatakan, tugas Strappini selesai terkait kepentingan pemerintah RI membekukan sementara aset GIL. "Alasannya bukan karena kejaksaan tak mampu membayar. Ini semata-mata karena aspek teknis," beber Yoseph. Selama berada di Guernsey dan London, Yoseph tak mengumpulkan informasi terkait pencairan uang Tommy melalui Motorbike. "Saya hanya ditugasi bersidang di Guernsey. Selebihnya, bukan tugas saya," ujar Yoseph. Meski demikian, Yoseph menegaskan, pencairan dana Tommy di BNP Paribas di London dinilainya cacat hukum, mengingat rekomendasinya bukan dari lembaga penegakan hukum. "Ini kan hanya dikeluarkan sebuah departemen, yang nggak punya kekuatan mengeksekusi," jelas Yoseph. Ditanya sinyalemen bahwa kantor hukum Yusril Ihza Mahendra, Ihza&Ihza Lawfirm, menerima USD 800 ribu atau Rp 7,2 miliar untuk memuluskan pencairan, Yoseph tak menampik. "Kalau fee dari kantor pengacara, ya memang wajar," katanya. (agm) -- * Ada Aliran Dana dari Yayasan ke Sempati Air Koran Tempo - Minggu, 11 Maret 2007 Bukti aliran dana bisa dijadikan alasan bagi pemerintah untuk mengklaim uang Tommy Soeharto di BNP Paribas. JAKARTA -- Mantan jaksa Chairul Imam membenarkan adanya aliran dana dari salah satu yayasan Soeharto ke perusahaan penerbangan Sempati Air milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Ketika masih menjadi jaksa, Chairul pernah mendapat tugas menyidik kekayaan yaya
[mediacare] * Yusril Dinilai Tak Pantas Tangani Kasus Tommy
* Yusril Dinilai Tak Pantas Tangani Kasus Tommy Koran Tempo - Selasa, 13 Maret 2007 Kalau kasus yang ditangani itu berhubungan langsung dengan jabatannya, itu tidak pantas. JAKARTA - Penanganan kasus hukum yang dilakukan kantor hukum Ihza & Ihza milik Yusril Ihza Mahendra, yang saat ini menjabat Menteri- Sekretaris Negara, dan Yusron Ihza Mahendra, adik Yusril yang saat ini menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dinilai banyak kalangan penuh konflik kepentingan. Sebab, kantor hukum itu dimiliki seorang menteri. "Kalau kasus yang ditangani itu berhubungan langsung dengan jabatannya, itu tidak pantas," ujar anggota Komisi Hukum DPR, Agun Gunandjar Sudarsa, kemarin. Kantor hukum Ihza & Ihza menjadi sorotan setelah berhasil mencairkan duit Tommy Soeharto US$ 10 juta dari Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas, London, pada 2004. Kantor yang didirikan oleh Yusril Ihza itu menggunakan rekomendasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam pencairan dana. Transfer duitnya pun memakai rekening departemen ini. Saat terjadi penarikan tersebut, Yusril saat itu masih menjabat Menteri Kehakiman. Lukman Hakim Saifuddin Hakim, yang juga anggota Komisi Hukum DPR, sepakat dengan Agun. Lukman mengakui memang tak ada aturan hukum positif yang dilanggar Yusril. Tapi, kata dia, posisi Yusril sebagai menteri jelas akan mengganggu profesionalitas pengacara. "Sebagai menteri dia tidak pantas menangani kasus yang berkaitan dengan jabatannya," ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan ini. Sebelumnya, pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) telah mempersoalkan izin advokasi dua pendiri firma hukum Ihza & Ihza, kakak-adik Yusril Ihza Mahendra dan Yusron Ihza Mahendra. Keduanya dinyatakan belum memiliki izin advokasi dari lembaga ini, dan karena itu dinilai tidak membawahkan pengacara. "Belum ada surat keputusan Peradi yang memberikan izin advokat kepada keduanya," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Peradi Hasanuddin Nasution. Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Saldi Isra, mengatakan memang tidak ada larangan pejabat negara atau menteri memiliki bisnis di luar jabatannya. "Tapi etikanya, sejak awal tidak ada peran ganda," katanya. Mengenai keterlibatan Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dalam pencairan dana Tommy, Saldi mengaku tidak mengetahui seberapa besar peran aktif Yusril di dalamnya. "Kalau dia masih aktif (sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), itu tidak elok. Apalagi masih berhubungan dengan departemen yang dipimpin Pak Yusril," ujarnya. Saldi menduga ada simbiosis antara Tommy dan kantor hukum Yusril. Tommy, kata dia, memanfaatkan kantor hukum Ihza & Ihza karena Yusril menjabat Menteri Hukum dan HAM saat itu. "Patut diduga ada upaya saling memanfaatkan," katanya. Namun, menurut Hidayat Achyar, salah satu pengacara di Ihza & Ihza, firma hukumnya tidak melanggar hukum. "Kita tidak melakukan pencairan dana. Hanya memberikan legal opinion," ucapnya. Legal opinion itu langsung diserahkan ke Departemen Hukum dan HAM. "Hal itu sah-sah saja," katanya. Proses legal opinion itu, menurut dia, membutuhkan waktu 3-6 bulan. Selanjutnya, pencairan dana tersebut, kata dia, dilakukan oleh Motorbike. RADEN R | RINI K Sumber: Koran Tempo - Selasa, 13 Maret 2007 -- * * *Media Indonesia, 12 Maret 2007 KPK Nilai Pencairan Uang Tommy Aneh JAKARTA--MIOL: Pencairan uang US$10 juta milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto lewat rekening Departemen Hukum dan HAM dinilai aneh dan rawan penyimpangan."Menteri terkait (Menteri Kehakiman dan HAM) harus menunjukkan bahwa ada dasar hukum uang pribadi boleh dicairkan lewat rekening pemerintah," kata penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua di Gedung KPK, Jl Djuanda, Jakarta, Senin (12/3). Kalau itu dibolehkan, kata dia, seharusnya ada standar operasional prosedur (SOP) kasus semacam itu. Kendati demikian, menurut Hehamahua, saat ini belum ranah KPK untuk melakukan pengusutan. Kecuali, tegasnya, ditemukan bukti adanya korupsi dalam proses tersebut.Lebih lanjut ia menjelaskan setidaknya ada tiga hal yang perlu ditelusuri dalam kasus ini. Pertama, kata dia, status usaha yang dijalankan oleh Tommy. "Apakah usaha itu terdaftar atau tidak. Bayar pajak atau tidak. Itu harus ditelusuri," katanya.Kedua, sumber uang tersebut. "Apakah uang itu berasal dari Indonesia atau bukan. Atau sebaliknya dari luar negeri ke Indonesia," katanya. Ketiga, prosedur pengiriman dan pencairan uang itu lewat rekening pemerintah.Pengusutan kasus itu dalam konteks pidana korupsi akan sulit. Pasalnya, kata Hehamahua, UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor belum mencantumkan tindak pidana pencucian uang dalam ranah korupsi. Hal itu diatur dalam UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.Transaksi uang sebesar US$10 juta itu atas nama PT Motorbike, sebuah perusahaan di Kepulauan Bahama milik Tommy yang ditransfer dari Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas London
[mediacare] TEMPO: 18 Maret 2007: BILA MENTRI HALALKAN DANA TOMMY
TEMPO: 18 Maret 2007: BILA MENTRI HALALKAN DANA TOMMY TEMPO, Edisi. 03/XXXII/12 - 18 Maret 2007 Laporan Utama Bila Menteri Halalkan Dana Tommy CAIRNYA dana Motorbike Corporation, perusahaan milik terpidana Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto di Bahama, Amerika Tengah, masih menyisakan sejumlah tanda tanya besar. Firma hukum milik Menteri Yusril Ihza Mahendra membantu mencairkan duit itu dari brankas BNP Paribas London pada Februari 2005. Dokumen dari sejumlah kantor pemerintah dan lembaga negara bisa didapat berkat bantuan seorang pejabat bawahan Yusril, yang kala itu menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sang pejabat bahkan meminjamkan rekening departemenatas seizin Menteri Hamid Awaludin, sang pengganti Yusril. Apa motif Menteri Yusril dan Hamid membantu pencairan fulus Rp 90 miliar itu? IGA Mawarni terheran-heran. Penyanyi yang masuk jalur jazz ini tak menduga acara jumpa persnya begitu meriah, dihadiri belasan wartawan. Ia pun bersemangat bicara ihwal pelanggaran hak cipta di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Jumat pekan lalu. Di sebelah Iga, masih semeja, duduk Menteri Hamid Awaludin. Tapi Iga dan belasan artis lain sontak kaget ketika para wartawan lari meninggalkan mereka. Hamid mendadak ngeloyor di tengah acara. Para wartawan yang sudah bosan menunggu segera mengejar. Mereka bukan mau bertanya perkara hak cipta, melainkan soal pencairan duit Tommy Soeharto di London. "Sudah, kalian ikut konferensi pers sana, jangan ikuti saya," kata mantan anggota Komisi Pemilihan Umum ini kepada beberapa wartawan. Menteri Hamid pekan-pekan ini memang bak main petak umpet. Persisnya sejak departemen yang dipimpinnya terungkap ikut mencairkan duit US$ 10 juta milik Tommy Soeharto di Banque National de Paris and Paribas (BNP Paribas) cabang London pada 2005. Hamid ikut terbawa-bawa. Dalam perkara ini, ia ternyata menyetujui meminjamkan rekening departemennya untuk proses pencairan duit Motorbike Corporation, perusahaan asal Bahama, Amerika Tengah, milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, terpidana yang kini berstatus bebas bersyarat. Pada awal pekan lalu, Hamid sempat membuat penjelasan pendek. Ia membolehkan Motorbike menggunakan rekening kantornya karena tahu uang mereka bersih. "Tidak jadi masalah, uang itu halal," kata mantan dosen Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, ini. Uang setara Rp 90 miliar di London itu adalah duit warga negara Indonesia yang diatasnamakan Motorbike. "Pemiliknya tiga orang Indonesia, yakni Sudjaswin Lubis, Tommy Soeharto, dan Abdulrachman Mulachela," kata dia. Ketiga nama tersebut dikenal punya kaitan dengan PT Timor Putra Nasional, yang rekeningnya masih dibekukan di Bank Mandiri. Doktor lulusan Amerika ini menjelaskan, proses pencairan dana ini dimulai pada Februari 2004 dan berakhir pada masa kepemimpinannya tahun 2005. Bank Paribas pernah meminta pengecekan akan status "kebersihan" uang itu. "Setelah dicek, memang tidak terkait dengan money laundering," katanya. "Setelah itu, Paribas minta mengirim uang tersebut melalui rekening Menteri Kehakiman," ujar Hamid. Hamid tak mau ambil risiko. Ia mengaku telah berkirim surat memberi tahu Bank Indonesia dan Departemen Keuangan mengenai setoran duit itu. "Saya lapor ke BI, ada uang begini, nih. Saya juga menyurati Departemen Keuangan," ujarnya. Rupanya, surat Hamid tak terbalas. Ia pun mengecek ulang ke kedua lembaga pemegang otoritas duit negara itu. Anehnya, meski sampai dua kali dia melapor, Departemen Keuangan meng-aku tak tahu surat penting itu. "Tak pernah ada," kata Samsuar Said, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan. Pengakuan ini menambah panjang pertanyaan seputar pencairan duit Tommy yang "dibantu" Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sepanjang 2004-2005. Mula-mula Motorbike diurus Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, lalu ditangani Hamid Awaludin, sang penerus jabatan menteri. Hamid mengakui telah menyerahkan dana itu kepada Motorbike. "Karena itu hak mereka,"katanya. Yusril Ihza Mahendra? Menteri-Sekretaris Negara ini mengaku tahu proses pencairan tersebut. Ia memang mengirim surat ke Bank Paribas, berbekal sejumlah dokumen pendukung dari pelbagai instansi, termasuk Kejaksaan Agung serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ini dia lakukan atas permintaan Paribas (lihat "Mereka Kini Saling Cuci Tangan"). Kisah pencairan dana tak terhenti di ujung surat. Ada sedikit ganjalan dengan Yusril. Tommy, putra bungsu mantan presiden Soeharto, menunjuk Hidayat Achyar, 52 tahun, dari firma hukum Ihza and Ihza, untuk mengurus rekening tersebut. Kantor pengacara Ihza and Ihza diketahui luas sebagian sahamnya dimiliki Yusril. Tommy, yang kala itu dipenjara di Nusakambangan karena terlibat perkara pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita, akhirnya mendapat celah bagus. Syarat kelengkapan pencairan duitnya lancar jaya. Ini juga berkat bantuan Direkt
[mediacare] 1. * Utang Sempati Jadi Bukti Lawan Tommy
1. * Utang Sempati Jadi Bukti Lawan Tommy Kompas - Rabu, 14 Maret 2007 Berkas dakwaan dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantan Presiden Soeharto menjadi salah satu lampiran dalam afidavit atau keterangan tertulis yang disampaikan Pemerintah Indonesia pada sidang di Pengadilan Guernsey, Inggris, 8 Maret 2007. Dakwaan itu menyatakan, Soeharto telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara dan menguntungkan anak-anaknya, termasuk Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Disebutkan pula, PT Sempati Airmaskapai penerbangan yang dimiliki Humpuss, perusahaan milik Tommy Soehartomelawan hukum dengan cara telah menerima aliran dana dari beberapa yayasan yang dipimpin Soeharto. Bahkan, PT Sempati Airyang menghentikan operasinya pada 5 Juni 1998memiliki utang kepada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Direktur Perdata pada Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, Yoseph Suardi Sabda, di Jakarta, Selasa (13/3), mengatakan, 13 lampiran disertakan dalam afidavit kedua Pemerintah Indonesia, yang disampaikan dalam sidang perkara gugatan intervensi Pemerintah Indonesia atas gugatan Garnet Investment Limited terhadap Banque Nationale de Paris and Paribas Guernsey. Afidavit itu sebagai bukti untuk memperkuat pembekuan sementara dana Garnet Investment Limited. Utang PT Sempati Air kepada sejumlah BUMN di Indonesia ditunjukkan dengan disertakannya surat dari PT Pertamina dan PT Angkasa Pura II. Saldo utang dihitung per Oktober 2006. Aliran dana dari yayasan yang diketuai Soeharto kepada PT Sempati Air ditunjukkan melalui berkas dakwaan Soeharto. Aliran dana, antara lain, dari Yayasan Supersemar, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, serta Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. "Artinya, Tommy menerima keuntungan dari Soeharto," kata Yoseph. Kejaksaan juga menyertakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) atas nama terdakwa Soeharto yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Iskamto, 11 Mei 2006. Pengacara Tommy, OC Kaligis, yang dihubungi Kompas pada Selasa petang mengatakan, ia sudah menyiapkan jawaban atas afidavit yang diajukan kejaksaan untuk disampaikan dalam sidang di Guernsey tanggal 30 Maret mendatang. Mengenai utang PT Sempati Air di sejumlah BUMN, OC Kaligis menegaskan, PT Sempati Air sudah dinyatakan pailit. "Maka, berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang berlaku saat itu, tidak ada lagi kewajiban membayar utang," kata Kaligis. Mengenai berkas dakwaan Soeharto yang dilampirkan, Kaligis mengatakan, penuntutan perkara sudah dihentikan. "Apa yang membuktikan Soeharto korupsi sehingga menguntungkan Tommy Soeharto? Tidak ada, kan? Kalau baru surat dakwaan, tidak terpakai di sana," ungkap Kaligis. (idr) Sumber: Kompas - Rabu, 14 Maret 2007 --- 2. * Dana Tommy dari Yayasan Akan Ditelusuri Koran Tempo - Rabu, 14 Maret 2007 Kejaksaan Agung menerima informasi itu dari Kedutaan Besar RI di Inggris, lalu mengajukan gugatan intervensi. JAKARTA -- Kejaksaan Agung akan menelusuri sumber dana Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang tersimpan di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas, Guernsey. Langkah ini, kata Direktur Perdata Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda, akan dilakukan setelah pengadilan Guernsey benar-benar membekukan dana itu. "Setelah pembekuan selesai, kejaksaan akan menelusuri asal dana itu," ujar Yoseph saat dihubungi kemarin. Menurut dia, untuk penelusuran itu, kejaksaan akan meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kisah uang Tommy di BNP Paribas cabang Guernsey bermula dari gugatan Garnet Investment Limited--salah satu perusahaan milik Tommy--pada Maret tahun lalu. BNP Paribas menolak permintaan mencairkan dana Garnet karena mencurigainya sebagai hasil korupsi. Kejaksaan Agung menerima informasi itu dari Kedutaan Besar RI di Inggris, lalu mengajukan gugatan intervensi. Pengadilan Guernsey, negara persemakmuran Inggris, pada 8 Maret lalu mengabulkan permintaan Kejaksaan Agung RI memperpanjang pembekuan dana Tommy Soeharto senilai 36 juta euro atau sekitar Rp 420 miliar. Yoseph mengatakan kejaksaan saat ini lebih berfokus pada upaya setelah pembekuan sementara itu. Pengadilan Guernsey, kata dia, mensyaratkan tiga hal kepada kejaksaan perihal permintaan pembekuan dana Tommy, yakni dana itu bermasalah, berupa aset, dan akan adanya risiko dialihkan. Menurut dia, persyaratan itu telah terpenuhi. Kejaksaan, kata Yoseph, mendalilkan bahwa beberapa perusahaan Tommy di Indonesia mempunyai masalah hukum. Selain itu, dana tersebut bisa menjadi aset pemerintah serta memang dikhawatirkan dialihkan. "Ketiga syarat itu terpenuhi, maka pengadilan membekukan sementara," ujarnya. Yoseph mengatakan sidang akan dilanjutkan hingga 14 Mei mendatang. Hakim akan memutuskan apakah pembekuan dana Tommy itu dilanjutkan atau tidak. Jika pembekuan berhasil, kata dia, barulah kejaksaan akan menelusuri asal dana tersebut apakah benar berasal dari yayasan yang dipimpin mantan
[mediacare] Gugat-Menggugat Tommy Soeharto
Gugat-Menggugat Tommy Soeharto * Tommy Segera Gugat BNP Paribas Koran Tempo - Senin, 20 Agustus 2007 JAKARTA - Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto segera menggugat kembali Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang Guernsey, negara bagian Inggris Raya. "Saat ini sedang dibicarakan," kata pengacara Tommy, Otto Cornelis Kaligis, melalui sambungan telepon kemarin. Setelah diperiksa di Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi di Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh, Kamis pekan lalu, Tommy mengatakan materi gugatan berkisar soal kesalahan manajemen keuangan bank tersebut terhadap uang miliknya. Jika berlanjut, ini adalah gugatan kedua Tommy terhadap BNP Paribas. Pada gugatan pertama (3 Maret 2006), Tommy menggugat--melalui perusahaannya, Garnet Investment Limited--karena bank itu beberapa kali menolak permintaan pencairan uangnya senilai 36 juta euro (sekitar Rp 460 miliar). Paribas menolak karena mencurigai asal-usul uang itu, apalagi Tommy sedang menghadapi masalah pidana di Indonesia. Dalam proses gugatan pertama itu pengadilan Kerajaan Guernsey mengundang pemerintah RI untuk melakukan intervensi. Dari kasus itu pula klaim pemerintah melalui Kejaksaan Agung atas uang Tommy berawal, dan berlanjut dengan pembekuan seluruh duit Tommy di Paribas. Ketika Tempo menanyakan apakah jumlah uang dalam gugatan kedua ini mencapai ratusan juta euro, Tommy enggan menjawab. "Nilainya belum, masih kami bahas," katanya. Sejak kasus ini bergulir, jumlah duit Tommy di BNP Paribas masih simpang-siur. Dia tercatat mulai membuka tiga rekening di Paribas pada 22 Juli 1998, hanya dua bulan setelah ayahnya, Presiden Soeharto, tergusur dari posisinya sebagai penguasa Orde Baru. Selain di cabang Guernsey, sebagian uang itu tersimpan di BNP Paribas cabang London. Di cabang ini Tommy sempat mencairkan sekitar US$ 10 juta sepanjang 2004-2005. Pencairan itu dilakukan setelah Paribas mendapat rekomendasi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan kehalalan uang itu. Kejaksaan Agung pernah menyebutkan, dalam persidangan di Guernsey, terungkap bahwa jumlah duit Tommy di Paribas ternyata mencapai 60 juta euro (sekitar Rp 768 miliar). "Kalau mereka menggugat lagi, kami bisa tahu berapa sebenarnya uang Tommy di bank itu," kata Yoseph Suardi Sabda, Direktur Perdata Kejaksaan Agung. "Karena itu, kami menyambut baik, dan jika perlu akan mengintervensi lagi." Sumber lain di Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa gugatan Tommy itu terkait dengan raibnya sekitar 20 juta euro uang Garnet di Paribas. Mengenai informasi ini, baik Tommy maupun Kaligis tak bersedia memberi penjelasan. "Pada waktunya kami akan memberitahukan mengenai detailnya," kata Kaligis. SANDY INDRA PRATAMA | TITO SIANIPAR === * Tommy Diperiksa, Nurdin Halid Dijadwalkan Kompas - Sabtu, 18 Agustus 2007 Penyidik Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung masih menganalisa hasil pemeriksaan terhadap Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, tersangka dugaan korupsi dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia oleh pengurus Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh atau BPPC. Apabila diperlukan, Tommy yang juga mantan Ketua Umum BPPC dapat diperiksa lagi. Demikian dijelaskan Direktur Penyidikan pada Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) M Salim di Jakarta, Jumat (17/8). Salim juga memastikan, seluruh pihak yang dinilai berkaitan dengan kasus itu akan diperiksa, termasuk mantan Direktur Utama Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Nurdin Halid. Salim pun memastikan, dugaan korupsi yang disangkakan kepada Tommy, yakni penyalahgunaan dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang diterima BPPC, bukan kredit macet. Saat ini, kerugian negara sedang dihitung. "Kalau kredit macet kan masalah perbankan," katanya. Kamis lalu, Tommy Soeharto diperiksa tim jaksa yang diketuai Slamet Wahyudi selama sekitar tujuh jam. Ketika tiba di Gedung Bundar Kejagung dan seusai pemeriksaan, Tommy yang mengenakan kemeja batik warna kuning emas selalu menebar senyum. Sempat terjadi insiden ketika Tommy akan masuk Gedung Bundar hingga mengakibatkan kaca gedung itu pecah. Sejak pagi hingga Tommy meninggalkan Kejagung, sejumlah pria berbadan tegap berjaga-jaga di sekitar gedung itu. Sepanjang hari, sekitar 15 petugas keamanan Kejagung pun ditugaskan di kawasan itu. Padahal, biasanya hanya tiga orang yang bertugas. Ketika tiba di Gedung Bundar, Tommy mengakui, BPPC memperoleh pinjaman Rp 759 miliar. Jumlah itu terdiri dari KLBI Rp 569 miliar dan sisanya kredit komersial. KLBI yang diperoleh tahun 1991 diselesaikan di Bank Bumi Daya, September 1993. Kemudian kredit itu berubah menjadi kredit komersial yang pada saat bersamaan diselesaikan melalui promisery note (surat utang) anggota BPPC. "Semua telah selesai pada Juli 1995. Jadi, tidak ada kredit macet atau tunggakan kredit dari anggota BPPC, apalagi KLBI, karena selesai pada September 1993," kata
[mediacare] * Majelis Hakim Soal Tommy Akan Dibentuk Secepatnya etc
* Majelis Hakim Soal Tommy Akan Dibentuk Secepatnya etc Kompas - Kamis, 23 Agustus 2007 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Andi Samsan Nganro menyatakan akan secepatnya membentuk majelis hakim yang menangani perkara gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum dalam tukar guling antara Badan Urusan Logistik dengan PT Goro Batara Sakti atau GBS. Gugatan perdata itu sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (22/8). "Saya terima dulu berkas gugatannya dan saya pelajari. Setelah itu, saya tetapkan hakimnya, secepatnya," kata Andi Samsan Nganro yang dihubungi Kompas, Rabu siang. Kejaksaan Agung yang memperoleh surat kuasa khusus dari Perusahaan Umum Bulog mengajukan gugatan perdata terhadap empat pihak atas perbuatan melawan hukum dalam tukar guling antara Bulog dan PT GBS. Keempat pihak itu adalah PT GBS, Hutomo Mandala Putra selaku Komisaris Utama PT GBS, Ricardo Gelael selaku Direktur Utama PT GBS, dan Beddu Amang selaku Kepala Bulog. Keempatnya digugat membayar ganti rugi materiil dan imateriil yang jumlahnya mencapai Rp 500 miliar. Tanah rawa Dalam gugatannya, jaksa pengacara negara menilai telah terjadi perbuatan melawan hukum saat kompleks pergudangan Bulog di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, akan ditukargulingkan dengan lahan di Marunda. Kompleks pergudangan Bulog seluas 50 hektar mencakup tanah, gedung, gudang, serta kantor. Tanah pengganti di Marunda seluas 125 hektar yang kemudian diketahui berupa rawa-rawa. Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 1228/Pdt.G/2007/ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ditanya apakah majelis hakim yang menangani perkara ini akan sama dengan yang menangani gugatan perdata negara cq Pemerintah RI terhadap mantan Presiden Soeharto dan Yayasan Beasiswa Supersemar, Andi mengatakan, "Kami belum tahu, akan dipelajari dulu." (IDR) Kompas - Kamis, 23 Agustus 2007 = * Kejaksaan Kirim Salinan Daftar Gugatan Goro Ke Guernsey Kamis, 23 Agustus 2007 | 13:11 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan telah mengirimkan salinan pendaftaran gugatan perdata terhadap Tommy Soeharto dalam kasus PT. Goro Batara Sakti. "Sudah kami fax melalui Kedutaan Besar Indonesia di Inggris," kata Direktur Perdata Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (23/8). Dia memperkirakan pengadilan di Guernsey telah menerima salinan pendaftaran gugatan tersebut hari ini. Seperti diberitakan, kemarin (Rabu, 22/8) kejaksaan telah mendaftarkan gugatan terhadap putra bungsu mantan presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra dalam kasus dugaan korupsi PT. Goro Batara Sakti. Gugatan perdata itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 1228/Pdt.G/2007/Jaksel. Menurut Yoseph, belum ada informasi siapa yang akan menjadi majelis hakim dalam kasus tersebut. "Belum tahu siapa (hakimnya). Kan baru kemarin di daftarkan," ujarnya. Dalam kasus tukar guling lahan Goro, negara dirugikan Rp 95 Miliar. Sementara itu, kuasa hukum Tommy di persidangan Guernsay, Otto Cornelis Kaligis mengatakan, dirinya tidak bisa memberi komentar atas gugatan perdata Goro yang diajukan kejaksaan. "Karena saya belum diberi kuasa untuk itu (kasus perdata Goro)," ujarnya. Gugatan perdata ini diajukan untuk memenuhi syarat perpanjangan pembekuan uang milik putra penguasa Orde Baru itu sebesar 36 juta euro atau sekitar Rp 421 miliar di BNP Paribas cabang Guernsey. Pengadilan Guernsey sendiri memberikan batas waktu enam bulan pada kejaksaan untuk membuktikan apakah Tommy memiliki masalah hukum di Indonesia atau tidak. Rini Kustiani = * Soeharto Ngotot Tolak Bayar Ganti Rugi Kurniawan Tri Yunanto , 23 Agustus 2007 - 13:28 WIB VHRmedia.com, Jakarta - Sidang mediasi gugatan Soeharto tidak menemui titik temu. Kuasa hukum Soeharto masih permasalahkan surat kuasa Presiden kepada Jaksa Agung dan menolak membayar 90% ganti rugi materiil. Seusai sidang mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (23/8), ketua tim jaksa pengacara negara Dachmir Munthe menyatakan kedua pihak masih bersikukuh dengan konsep masing-masing. Dalam waktu dekat Kejaksaan Agung dan kuasa hukum Soeharto akan melakukan pertemuan untuk memecah kebuntuan. "Nanti akan coba gabungkan konsep kita dengan konsep mereka. Yang penting mereka tetap harus bayar." Dalam sidang mediasi yang difasilitasi Hakim Sulthoni, kuasa hukum Soeharto tetap mempertanyakan keabsahan surat kuasa Presiden kepada Jaksa Agung yang waktu itu dijabat Abdul Rahman Saleh. Jaksa pengacara negara bersikukuh, surat kuasa yang diberikan Presiden itu tidak ditujukan kepada Abdul Rahman Saleh sebagai individu tapi karena jabatannya sebagai Jaksa Agung, sehingga surat kuasa itu juga berlaku bagi Hendarman Supandji. Sidang mediasi akan dilanjutkan 30 Agustus. Jika dalam mediasi kedua pihak tidak mencapai sepakat, Wahjono sebagai hakim yang menangani gugatan perdata ini akan memutuskan melanjutkan sidang. Kejagung menggugat Soeharto dan Yayasan Supersema
[mediacare] * Jaksa Siapkan Keterangan Tertulis Terkait Gugatan Perdata Tommy etc
* Jaksa Siapkan Keterangan Tertulis Terkait Gugatan Perdata Tommy etc Kompas - Kamis, 30 Agustus 2007 Sesuai putusan majelis hakim Pengadilan Guernsey, Inggris, dalam sidang 23 Mei 2007, Kejaksaan Agung yang mewakili Pemerintah Indonesia harus melaporkan perkembangan gugatan perdata terhadap Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto selambat- lambatnya 22 Oktober 2007. Yoseph Suardi Sabda, Direktur Perdata pada Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, mengatakan, saat ini laporan itu sedang disusun dalam bentuk afidavit atau keterangan tertulis. "Afidavit itu isinya, antara lain, telah melaksanakan putusan tanggal 23 Mei 2007, yaitu mendaftarkan gugatan perdata terhadap Tommy Soeharto," katanya, Rabu (29/8) di Kejaksaan Agung. Jaksa pengacara negara memperoleh surat kuasa khusus dari Perusahaan Umum Bulog untuk menggugat perdata Tommy Soeharto, Ricardo Gelael, Beddu Amang, dan PT Goro Batara Sakti (GBS) atas perbuatan melawan hukum dalam tukar guling antara Bulog dan PT GBS. Ganti rugi materiil yang diajukan Rp 244,2 miliar, ganti rugi imateriil Rp 100 miliar, serta bunga untuk ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp 206,520 miliar. Yoseph menambahkan, pidana kasus itu sudah disidangkan. Ricardo dan Beddu Amang sudah menjalani hukuman. Lahan Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang akan ditukargulingkan juga sudah dikembalikan kepada Bulog. "Namun, 16 unit gedung di kompleks itu dihancurkan Goro. Ini perbuatan melawan hukum. Selain itu, Goro juga memakai uang Bulog untuk membeli tanah," kata Yoseph. Pengacara OC Kaligis yang dihubungi Rabu malam mengaku belum menerima kuasa dari Tommy Soeharto untuk bertindak sebagai penasihat hukum dalam gugatan perdata tukar guling Bulog dengan PT GBS. "Saya baru menerima kuasa dalam kasus BPPC," kata dia. (idr) * Kejaksaan Susulkan Bukti Tertulis ke Guernsey Koran Tempo - Kamis, 30 Agustus 2007 JAKARTA -- Kejaksaan Agung akan menyusulkan bukti tertulis (affidavit) soal adanya gugatan perdata pemerintah Indonesia terhadap Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dalam kasus Goro ke pengadilan Guernsey. Menurut Direktur Perdata Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda, bukti yang akan dikirim oleh kejaksaan berupa bukti resmi yang sudah ditandatangani notaris Indonesia. Bukti resmi itu menunjukkan kejaksaan sudah mendaftarkan gugatan resmi terhadap Tommy. "Sesuai dengan syarat yang diajukan dalam putusan pembekuan uang, 23 Mei silam," ujarnya di Jakarta kemarin. Menurut Yoseph, dengan adanya bukti resmi dari Kejaksaan Agung tentang adanya gugatan perdata terhadap Tommy di Tanah Air, putusan soal pembekuan uang bisa lebih mudah dilanjutkan. Rencananya, kata dia, putusan soal pembekuan uang Tommy senilai 36 juta euro yang disengketakan antara pihak Garnett Limited Investment (perusahaan milik Tommy) dan Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas, Guernsey, akan dikeluarkan 22 November mendatang. "Kami optimistis sekarang karena semua syarat sudah lengkap," katanya. Berdasarkan draf gugatan perdata terhadap Tommy Soeharto terkait dengan tukar guling Goro dan Bulog, kejaksaan akan menuntut putra bungsu mantan presiden Soeharto itu dengan nominal ganti rugi sekitar Rp 500 miliar. Menurut Yoseph, gugatan pemerintah secara materiil senilai Rp 100 miliar dan imateriil Rp 300 miliar. "Selebihnya adalah hitungan bunga," ujarnya Sementara itu, putusan Royal Court of Guernsey, yang dibacakan majelis hakim pada 23 Mei lalu, menyatakan pembekuan dana Tommy Soeharto yang disimpan di BNP Paribas diperpanjang selama enam bulan. Dalam putusannya itu, pengadilan Guernsey mensyaratkan adanya pembuktian lebih lanjut atas uang Tommy, yakni dengan memperkarakan Tommy secara perdata di dalam negeri. Perkara Tommy Soeharto di Guernsey ini bermula saat adanya permohonan penarikan uang 36 juta euro milik Garnett Investment (perusahaan milik Tommy) terhadap BNP Paribas yang tidak dikabulkan. Pihak Tommy kemudian melakukan gugatan perdata terhadap BNP Paribas. SANDY INDRA PRATAMA == * Jaksa Menilai Perpanjangan Masa Mediasi Soeharto Buang Waktu Tempo Interaktif, Kamis, 30 Agustus 2007 | 11:45 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Agung menganggap waktu perpanjangan proses mediasi hanya membuang waktu. Ketua tim Jaksa Pengacara Negara, Dachamer Munthe mengatakan, pihak kejaksaan belum pernah diajak bernegosiasi oleh pihak Soeharto. "Sebagai tergugat seharusnya mereka menghubungi kami," kata Dachmar sesaat sebelum masuk ruang tempat mediasi, Kamis (30/8). Dachamer mengatakan, jaksa akan melaporkan kepada hakim proses nogosiasi mandeg. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar proses mediasi lanjutan dalam kasus gugatan perdata terhadap Soeharto dan Yayasan Supersemar. Koordinator tim kuasa hukum Soeharto, O.C Kaligis mengatakan pihak Soeharto tak akan mundur. Ia menganggap Yayasan yang didirikan penguasa Orde Baru itu tak bersalah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mewakili pemerintah menggugat Yayasan Supers
[mediacare] KAMI MEMANG SUDAH BUKAN APA-APA LAGI
KAMI MEMANG SUDAH BUKAN APA-APA LAGI :Buat saudara saya, para TKI yang menderita. Karya: Mega Vristian kami memang tidak punya apa-apa lagi kecuali dua kaki dan tangan ini serta kepala yang masih seperti kepala siapa saja tapi jiwa kami masih ingin hidup sebagai manusia maka tak merunduk tidak berjongkok di hadapan kepapaan maka tak pernah kami sesalkan jadi tki -- pekerja rantau di terpa duka kami memang masih bernama indonesia berpaspor republik tapi ketiadaan membuat kami tinggal indonesia kertas ketiadaan menyingkirkan kami dari segala hitungan rencana negeri kami sudah bukan apa-apa lagi sembilan puluh delapan kami diancam kematian digantung entah berapa yang tewas diujung cambuk Tuhan nyawa kami masih saja bukan apa-apa lagi kami memang sudah bukan apa-apa lagi agama dan republik tak lagi mencatat siapapun tak sempat melirik ketiadaan sudah demikian dahsyat menjatuhkan kemanusiaan sudah demikian dahsyat memerosotkan membuat alpa partai-partai sibuk mengatur strategi menang para pejabat terlalu repot mengatur merebut saat maka siapa katakan negeri dan republik ini negeri demokratis maka siapa katakan negeri dan republik ini adil pencinta ham? ketiadaan adalah bangsa, tanahair dan negara kami di mana kami mulai menghitung menghargai diri sepakat bersatu dan bertekad menarung bumi ketika setiakawan tinggal setitik gula di cangkir kopi pagimu keadilan dan harkat seperti kertas usang ke tong dibuang kemudian esoknya diangkut tukang sampah ke pembakaran kami yang memang sudah bukan apa-apa lagi hanya bisa berhitung pada kaki dan tangan sendiri sambil menyerukan dengan sisa suara yang serak: "sebaiknya republik kita coba selamatkan!" "sebaiknya kita jangan menyerah menjadi manusia!" (Hongkong,1 april '200) - * Serangkai Melati Selaksa Doa Siti Tarwiyah dan Susmiyati, Kami tersentak mendengar kabar kalian meregang nyawa di Arab Saudi di bawah kangkangan serta kekejaman orang-orang berjubah kekuasaan dan kekayaan. Sementara Ruminih binti Surtim Suryani dan Tari binti Tarsim Dasman terkapar di rumah sakit. Duka, haru, marah, berdesak- desak menyesak dada. Kami berduka karena engkau adalah saudara senasib setanah air yang terpaksa berangkat mencari penghidupan di negeri orang, seperti kami di sini. Malang nian nasib kalian. Dirajam kepedihan lahir batin jauh dari tanah air. Saat negeri kita riuh gemuruh menjelang peringatan kemerdekaan, di negeri yang jauh kemerdekaan kalian justru dirampas-tumpas. Kalian melepas kemerdekaan itu dalam kesendirian di hadapan manusia-manusia kejam yang menjelma singa ganas mencabik-cabik mangsa nan lemah. Kami marah, karena pemerintah, selalu saja lambat bergerak dan lemah bereaksi setiap kali warganya menemui aniaya dan ajal di negeri orang. Pemerintah kita seperti tak sepenuh hati membela nasib rakyatnya. Kini, apa yang dilakukan pemerintah? Jasad kalian saja masih terkatung-katung di negeri orang. Padahal, karena ketidakbecusan pemerintah juga, kita terpaksa merantau ke luar negeri. Berbondong-bondong menjadi buruh migran karena di tanah air nyaris tidak ada ruang barang sedikit untuk mengubah nasib. Bagi pemerintah, Siti Tarwiyah binti Slamet Dimyati dan Susmiyati binti Mat Rabu bukanlah warga kelas satu yang keselamatan dan haknya menjadi prioritas. Keduanya cuma pemegang paspor Nomor AB 738697 dan AB 968412. Di mata birokrat yang angkuh, kita cuma data-data, bukan manusia bernyawa berjiwa. Lihatlah, berapa saudara kita yang menemui ajal di negeri orang? Belum lagi tahun 2007 berakhir, sebelum kalian, 114 buruh migran Indonesia menjadi mayat di luar negeri. Semua cuma jadi angka. Kematian warga kelas "sekian" tidak pernah menggerakkan kesadaran pemerintah untuk melihatnya sebagai tragedi dan menjadi cermin perbaikan perhatian agar tragedi tak terulang lagi. Kematian kalian justru mengingatkan kami untuk bangkit, bersatu, dan saling menguatkan. Nasib kalian mengingatkan kami untuk berdiri dengan kaki dan berjuang dengan tangan sendiri, karena pemerintah yang punya kuasa benar-benar jauh dari kita. Kami di sini menundukkan kepala, menghormat sedalam-dalamnya, untuk kalian. Selaksa doa kami panjatkan. Bagi kami, juga keluarga kalian di rumah, kalian adalah pahlawan. Syuhada yang melepas nyawa demi memperjuangkan nasib dan harkat keluarga. Kami rangkai melati bersama cinta dan doa untuk kalian. Kami taburkan di angkasa. Kami, saudara kalian, tidak akan meratap dan menangis. Kami melepas kalian dengan senyum. Karena kami sungguh percaya, kematian yang bersegera menjemput kalian adalah rindu surga untuk menampung para syuhada. Perjuangan dan pengorbanan adalah paspor kalian menuju surga! ( Mega Vristian, BMI HK anggota IMWU)
[mediacare] * Tommy Gugat Bulog Rp 1 Triliun & Jaksa Negara Siap Ladeni
* Tommy Gugat Bulog Rp 1 Triliun & Jaksa Negara Siap Ladeni Kamis, 06 September 2007 NASIONAL Tommy Gugat Bulog Rp 1 Triliun a.. Jaksa Pengacara Negara Siap Ladeni SURAT SOMASI: Kuasa hukum Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), Elza Syarief didampingi rekannya Renaldi F Hawadi (kanan) menunjukkan surat somasi yang ditujukan kepada Perum Bulog saat menggelar jumpa pers di Jakarta, Rabu (5/9). Tommy Soeharto melalui tim kuasa hukumnya akan melayangkan gugatan senilai Rp1 triliun kepada Perum Bulog.(30) JAKARTA-Gugatan perdata Badan Urusan Logistik (Bulog) melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto terkait dengan tukar guling antara Bulog dan PT Goro Batara Sakti, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), berujung gugatan balik. Tommy melalui tim kuasa hukumnya melakukan gugatan balasan (rekopensi) kepada Bulog secara pidana maupun perdata, dengan tuntutan sebesar Rp 1 triliun. Sebelumnya, JPN menggugat putra bungsu mantan Presiden Soeharto tersebut, karena dalam tukar guling itu diduga telah merugikan negara. Selain itu, untuk melengkapi syarat pembekuan aset Tommy 36 juta euro yang tersimpan di BNP Paribas, Guersey. Menurut salah seorang kuasa hukum Tommy, Kapitra Amgura, gugatan yang dilakukan Bulog telah merugikan kliennya, secara materiil maupun immateriil. Dirinya menganggap, gugatan tersebut merupakan penzaliman serta pembunuhan karakter bagi Tommy. Alasannya, dalam perkara yang sama, Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2001, memutuskan kliennya bebas murni. Tidak Berdasar "Sudah ada putusan MA yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti. Namun Perum Bulog tetap memaksakan dan menutup mata bahwa seolah-olah masalah tersebut belum selesai," ujar Kapitra. Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Elza Syarief mengatakan, gugatan yang dilakukan Bulog tidak berdasarkan hukum. Menurutnya, tidak ada alasan untuk menggugat kliennya, karena pada kasus tersebut, Tommy tidak pernah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. "Ini adalah preseden yang sangat buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Dan, hal ini akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum di Indonesia. Mas Tommy atas keputusan hukum tertinggi, dinyatakan tidak bersalah. Selain itu tidak ada dasar dan alat hukum untuk membuktikan Tommy melakukan tindakan melawan hukum yang dituduhkan selama ini," kata Elza. Dirinya menambahakan, gugatan Bulog yang bertujuan memperlama pembekuan uang kliennya di BNP Paribas, merupakan suatu rekayasa. Pasalnya gugatan tersebut bukan sebagai alat hukum yang dapat menyebutkan telah terjadi kerugian negara. "Gugatan di PN Jaksel untuk dijadikan bukti formal, agar menahan uang Mas Tommy, jelas itu suatu rekayasa. Karena bukan sebagai hak atau alat hukum yang menyebutkan negara dirugikan," imbuh pengacara yang sering menjadi kuasa hukum keluarga Cendana tersebut. Lebih lanjut Elza mengatakan, gugatan balik yang dilakukan kliennya, menyusul somasi yang resminya ditujukan kepada Mustafa Abubakar selaku Dirut Perum Bulog. Menurutnya, dalam somasi tersebut, pihaknya memberikan batas waktu hingga hari Rabu kemarin pukul 11.00 WIB, kepada Bulog untuk memberikan tanggapan. "Sebelumnya kami melakukan langkah yang lunak, yaitu somasi. Ternyata somasi tersebut, tidak direspons dengan baik. Akhirnya kami melakukan gugatan, dan upaya-upaya hukum secara pidana," tandasnya. Di lain pihak, Direktur Perdata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Yoseph Suardi Sabda membantah gugatan yang dilakukan Bulog melalui JPN tidak beralasan. Menurutnya, dasar gugatan tersebut adalah Pasal 32 (2) UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, selain Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Yoseph menolak jika gugatan yang sudah didaftarkan ke pengadilan Guersey merupakan suatu rekayasa. Pasalnya, gugatan tersebut dilakukan setelah ada bukti fisik, dan dasar gugatan yang jelas. "Kami masih yakin, Tommy melanggar hukum sehingga merugikan negara," ujarnya. "Itu bukan rekayasa, alasannya sudah jelas. Berkas gugatan di PN Jaksel, ada bukti fisik plus dasar gugatan. Kalau mereka ngomong itu rekayasa, kita lihat saja nanti di pengadilan. Tapi kami masih yakin bahwa Tommy melanggar hukum," imbuh Yoseph. (J21-41) SUARA PEMBARUAN DAILY Sidang Gugatan Perdata Tommy Soeharto Digelar 17 September [JAKARTA] Sidang gugatan perdata yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto sebesar Rp 400 miliar, terkait kasus ruilslag (tukar guling) Goro- Bulog akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) pada 17 September 2007. Menurut Panitera Muda Perdata PN Jaksel, Sobari Achmad, sidang perdana tersebut akan dilanjutkan dengan mediasi antara penggugat dan tergugat. Mediasi bisa dilakukan di dalam atau di luar p
[mediacare] * Kejaksaan Siap Tanggapi Sanggahan Tommy di Guernsey etc
* Kejaksaan Siap Tanggapi Sanggahan Tommy di Guernsey Koran Tempo - Kamis, 03 Mei 2007 JAKARTA -- Direktur Perdata pada Jaksa Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda mengatakan kejaksaan sudah siap memberikan tanggapan atas sanggahan yang diberikan kuasa hukum Tommy Soeharto. "Kami sudah siap (menanggapi). Sidangnya besok (3 Mei) di Guernsey," kata Yoseph di sela-sela sidang di Mahkamah Konstitusi kemarin. Kejaksaan telah menerima sanggahan dari kuasa hukum Tommy Soeharto, O.C. Kaligis, atas dana yang disimpan di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang Guernsey, Inggris, 13 April lalu. Isi sanggahan setebal 800 halaman itu, kata Yoseph, mempertanyakan keterkaitan mantan presiden Soeharto, yang diduga memiliki andil atas uang Tommy di BNP Paribas Guernsey. Selain itu, kuasa hukum Tommy juga menyangkal jika disebut uang di BNP Paribas adalah hasil korupsi dari beberapa perusahaan seperti Sempati Air dan Timor Putra Nasional. "Tapi semua orang kan tahu, Pak Harto sering membuat kebijakan yang menguntungkan orang-orang dekatnya," kata Yoseph. Dalam tanggapannya, kejaksaan akan membeberkan berbagai bukti keterkaitan antara Tommy dan Soeharto melalui sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pada masa Soeharto menjabat presiden, dan sejumlah dakwaan yang dijatuhkan kepada Tommy dan Soeharto. Semestinya sidang tanggapan dari kejaksaan atas sanggahan kuasa hukum Tommy digelar pada 26 April lalu. Namun, sidang ini tertunda karena sanggahan dari kuasa hukum Tommy terlambat dari jadwal, yakni seharusnya tanggal 30 Maret tapi baru diterima kejaksaan pada 13 April. RINI KUSTIANI Sumber: Koran Tempo - Kamis, 03 Mei 2007 = http://www.suarapembaruan.com/News/2007/05/03/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Kriteria "Reshuffle" Kabinet Versi DPR Menteri Korupsi Tak Diganti Presiden terlalu gegabah jika tidak menjadikan persoalan korupsi sebagai pertimbangan dalam perombakan kabinetnya. (Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego) [JAKARTA] Pertemuan sejumlah pimpinan fraksi DPR yang berlangsung di sebuah hotel berbintang lima di Jakarta, Rabu (2/5), sepakat mengusulkan dua kriteria yang harus dipertimbangkan Presiden sebagai pedoman perombakan kabinet. Dua kriteria itu adalah menteri yang bekerja tidak optimal dan yang sakit. Ironisnya, menteri yang tersangkut kasus korupsi, seperti yang diusulkan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), tidak masuk kriteria yang harus diganti. Terkait kriteria itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan, Presiden terlalu gegabah jika tidak menjadikan persoalan korupsi sebagai pertimbangan dalam perombakan kabinetnya. "Masalah kinerja bisa diperdebatkan. Menteri A bisa dinilai tidak baik kinerjanya, tapi bisa ada pihak lain yang mengatakan baik. Yusril dan Hamid itu jelas terkait dengan kasus uang Tommy (Hutomo Mandala Putra)," ucapnya. Namun, lanjutnya, bukan tidak mungkin Presiden akan memilih tidak menyentuh Yusril dan Hamid karena bakal ada dampak yang lebih merepotkan. "Kasus uang Tommy baunya menyengat sekali," tukasnya. Bukan tidak mungkin, menurut Indria, uang Tommy telah tersebar ke banyak pihak. Dugaan itu semakin kuat jika Yusril dan Hamid dipertahankan. "Kalau Yusril dan Hamid dipertahankan, bisa jadi duit itu masuk juga dalam kocek kegiatan politik orang-orang penting," ujarnya. Tentang kriteria korupsi, Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan seusai pertemuan tersebut mengatakan, masalah menteri yang terlibat korupsi bukan persoalan DPR. "Masalah hukum, harus diputuskan di pengadilan dulu," katanya. Dia menjelaskan, dalam pertemuan itu disepakati bahwa sikap pimpinan fraksi-fraksi di DPR adalah mendukung langkah Presiden merombak kabinet dengan dua kriteria, yakni menteri dengan kinerja tidak optimal dan yang sakit. Agenda pertemuan itu sendiri diketahui dari pesan singkat yang beredar di kalangan wartawan. Dikabarkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menemui para pimpinan fraksi DPR itu. Namun hingga pertemuan berakhir, Wapres tidak hadir. Hanya saudara ipar Jusuf Kalla, Aksa Mahmud yang menjadi wakil ketua MPR yang hadir. Meski mengatasnamakan pimpinan fraksi-fraksi, pertemuan itu sendiri hanya dihadiri oleh beberapa pimpinan dan perwakilan fraksi di DPR. Selain Syarif, hadir Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Ketua Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Djamaluddin Karim. Dari Fraksi Partai Golkar (FPG) hadir anggota Komisi II Feri Mursidan Baldan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa diwakili Ali Chudlori, dan Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR) diwakili Rusman Ali. Beredar kabar pertemuan itu difasilitasi Aksa Mahmud, walau akhirnya dibantah. Menurut Zulkifli, pertemuan pimpinan-pimpinan fraksi itu sendiri merupakan gagasan bersama yang direncanakan bakal dilakukan rutin setiap dua minggu. Terkait perombakan kabinet, dia mengungkapkan, sebenarnya PAN menganggap waktunya sudah tid
[mediacare] Guernsey Gelar Adu Bukti & Indonesia bid on Soeharto wealth
Guernsey Gelar Adu Bukti & Indonesia bid on Soeharto wealth * Guernsey Gelar Adu Bukti Koran Tempo - Selasa, 15 Mei 2007 JAKARTA - Pengadilan Guernsey kemarin mulai menggelar sidang adu bukti gugatan intervensi kejaksaan dalam kasus dana Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang tersimpan di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang Guernsey. Sidang tersebut dimulai pukul 9 pagi. "Sidang sedang berlangsung," ujar Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris, R. Marty Natalegawa, melalui pesan pendek kepada Tempo kemarin. Persidangan ini merupakan rangkaian sidang gugatan intervensi antara Kejaksaan Agung dan pihak Tommy yang menggugat BNP Paribas cabang Guernsey. Adapun kisah duit Tommy di BNP Paribas cabang Guernsey sebesar 36 juta euro atau sekitar Rp 421 miliar bermula dari gugatan Garnet Investment Limited--salah satu perusahaan milik Tommy--Maret tahun lalu. BNP Paribas menolak permintaan Garnet mencairkan dana karena mencurigai dana itu hasil korupsi. Kejaksaan Agung menerima informasi tersebut dari Kedutaan Besar RI di Inggris, lalu mengajukan gugatan intervensi. Sidang gugatan intervensi sudah dimulai pada 22 Januari lalu. Kejaksaan dan pihak Tommy--diwakili pengacara O.C. Kaligis--masing-masing sudah mengajukan argumentasi dan bantahannya. Kejaksaan, selaku penggugat intervensi, berencana mengupayakan adanya penyingkapan secara menyeluruh (full disclosure) di sela-sela sidang adu pembuktian tersebut. Menurut Direktur Perdata Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda, dari keterangan dalam full disclosure itu nantinya bisa terungkap jumlah uang Tommy dan tujuan penyimpanan di BNP Paribas cabang Guernsey. "Selain itu, hakim bisa menanyakan ihwal asal-usul uang tersebut," kata Yoseph Senin pekan lalu. Namun, dalam sidang adu bukti tersebut, permohonan full disclosure belum dibahas. "Belum sampai ke sana (permintaan full disclosure)," kata Marty. Bagi O.C. Kaligis, pengacara Tommy, permintaan full disclosure dari pihak kejaksaan malah menguntungkan kliennya. "Kami malah senang," ujar Kaligis saat dihubungi kemarin. Menurut dia, permintaan full disclosure menunjukkan bahwa kejaksaan tidak memiliki cukup bukti untuk mempertahankan argumentasi dan bantahannya dalam gugatan intervensi terhadap dana kliennya yang disimpan di BNP Paribas cabang Guernsey. Kaligis mengatakan telah menyiapkan sebanyak 200 halaman untuk sidang adu bukti. Menurut dia, sidang adu bukti untuk mempertahankan argumentasi dari masing-masing pihak. "Lamanya sidang itu tergantung kekuatan argumentasi masing-masing," ujarnya. Kaligis menegaskan bahwa dana Tommy yang tersimpan di BNP Paribas cabang Guernsey adalah dana bersih yang tidak terkait dengan kasus korupsi. Kaligis mengakui menggunakan surat bekas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin perihal pencairan dana Motorbike--salah satu perusahaan Tommy-- yang tersimpan di BNP Paribas cabang London sebesar Rp 90 miliar. Menurut dia, surat itu dipakai untuk pembuktian dana Tommy di BNP Paribas cabang Guernsey. "Yang di Motorbike saja bisa cair, tapi kenapa yang lain tidak bisa?" kata Kaligis. Sukma N Loppies Sumber: Koran Tempo - Selasa, 15 Mei 2007 = * Kejaksaan Minta Dana Tommy Diungkap Koran Tempo - Senin, 14 Mei 2007 JAKARTA -- Kejaksaan Agung akan mengupayakan adanya penyingkapan secara menyeluruh (full disclosure) dalam sidang adu bukti di pengadilan Guernsey pada Senin ini. Kejaksaan akan meminta dilakukan upaya tersebut di sela-sela adu pembuktian dengan pihak Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, yang diwakili pengacaranya, O.C. Kaligis. Direktur Perdata Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda mengatakan agenda full disclosure berisi keterangan dan kesaksian dari pihak Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang Guernsey tentang dana Tommy yang disimpan di bank tersebut. Menurut Yoseph, dari keterangan dalam full disclosure itu nantinya bisa terungkap jumlah uang Tommy dan tujuan penyimpanan di BNP Paribas cabang Guernsey. "Selain itu, hakim bisa menanyakan ihwal asal-usul uang tersebut," kata Yoseph kepada Tempo Senin lalu. Kisah duit Tommy di BNP Paribas cabang Guernsey bermula dari gugatan Garnet Investment Limited--salah satu perusahaan milik Tommy--Maret tahun lalu. BNP Paribas menolak permintaan Garnet mencairkan dana karena mencurigai dana itu hasil korupsi. Kejaksaan Agung menerima informasi tersebut dari Kedutaan Besar RI di Inggris, lalu mengajukan gugatan intervensi. Sidang gugatan intervensi sudah dimulai pada 22 Januari lalu. Pengadilan Guernsey pada 8 Maret lalu mengabulkan permohonan kejaksaan selaku penggugat intervensi untuk memperpanjang masa pembekuan dana Tommy sebesar 36 juta euro atau sekitar Rp 421 miliar itu. Kejaksaan dan pihak Tommy--diwakili pengacara O.C. Kaligis--masing-masing sudah mengajukan argumentasi dan bantahannya. Pengadilan Guernsey pada Senin ini akan memulai sidang adu bukti secara terbuka. Yoseph mengatakan, permohonan full disclosure merupakan pembuktian terkuat
[mediacare] * Lusa Kejaksaan Tunggu Putusan Hakim tentang Duit Tommy & Suharto
* Lusa Kejaksaan Tunggu Putusan Hakim tentang Duit Tommy Kompas - Senin, 21 Mei 2007 Adu bukti atau cross examination antara Pemerintah Indonesia, yang diwakili Kejaksaan Agung, dan PT Garnet Investment Limited di Pengadilan Guernsey, Eropa, selesai. Kedua pihak kini tinggal menunggu putusan majelis hakim tentang uang yang diduga milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto di rekening PT Garnet, yang disimpan di Banque Nationale de Paris and Paribas (BNP Paribas) cabang Guernsey. Pemerintah Indonesia memohon full disclosure atau menyingkap uang itu secara penuh kepada majelis hakim. Demikian dikatakan Direktur Perdata pada Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung Yoseph Suardi Sabda yang dihubungi di London, Inggris, Sabtu (19/5). "Kami juga minta pembekuan rekening itu diperpanjang. Semoga permohonan ini dikabulkan majelis hakim," kata Yoseph. Yoseph bersama jaksa Baringin Sianturi mengikuti adu bukti di Pengadilan Guernsey, 14-18 Mei 2007, terkait dengan gugatan intervensi Indonesia dalam sidang gugatan PT Garnet terhadap BNP Paribas cabang Guernsey. PT Garnet menggugat BNP Paribas yang tak bersedia mencairkan uang 36 juta euro di rekening perusahaan itu. Indonesia menggugat intervensi karena yakin uang itu adalah hak Indonesia. Sebelumnya Jaksa Agung Hendarman Supandji mengakui, kejaksaan tak ragu untuk memeriksa dua mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra dan Hamid Awaludin, yang diduga mengetahui persoalan pencairan uang Tommy Soeharto, terutama yang disimpan di BNP Paribas cabang London. Yoseph juga memaparkan, dalam adu bukti itu beberapa persoalan, antara lain terkait dengan sanggahan PT Garnet yang menyebutkan Indonesia tak pernah mengajukan gugatan terhadap Tommy Soeharto, telah diselesaikan. Penjelasan Indonesia dipahami majelis hakim. "Mereka bilang, tak pernah dilakukan apa-apa terhadap Tommy. Padahal, penyidikan terhadap dia dimulai dalam kasus Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC)," katanya. (IDR) Sumber: Kompas - Senin, 21 Mei 2007 == * Nasib Uang Tommy Diputuskan Lusa Koran Tempo - Senin, 21 Mei 2007 JAKARTA -- Nasib duit Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang tersimpan di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang Guernsey akan diputuskan oleh pengadilan setempat Rabu pekan ini. Ini keputusan terbaru dari serangkaian sidang permintaan pembekuan uang Tommy oleh Kejaksaan Agung atas nama pemerintah Indonesia di pengadilan Guernsey. "Sampai putusan Rabu nanti, uang Tommy tetap dibekukan," ujar Direktur Perdata Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda kepada Tempo kemarin. Kejaksaan minta agar dana Tommy dibekukan setelah ada tawaran dari pengadilan Guernsey supaya mengajukan gugatan intervensi. Sebelumnya, Tommy menggugat BNP Paribas karena pencairan uangnya, yang disimpan atas nama Garnet Investment Limited, ditolak. Alasan BNP Paribas, Tommy diduga terlibat kasus hukum di Indonesia. Kejaksaan Agung kemudian mengajukan dua permintaan dalam sidang pertama di negara persemakmuran Inggris itu. Pertama, permintaan untuk menjadi pihak ketiga dalam sidang gugatan Garnet ke BNP. Kedua, permintaan pembekuan sementara uang Tommy itu. Garnet sempat minta agar pembekuan uang Tommy dicabut. Namun, pada 8 Maret lalu, hakim pengadilan Guernsey memutuskan memperpanjang permintaan pembekuan sementara itu. Pembahasan mengenai dibekukan atau tidaknya uang Tommy di BNP merupakan satu di antara lima agenda sidang pengujian silang pekan lalu. Namun, ihwal halal atau tidaknya uang Tommy tetap tidak terjawab oleh keterangan tertulis Direktur Garnet. Kejaksaan Agung lantas meminta diadakan pengungkapan aliran dana itu secara menyeluruh. Permintaan ini belum dikabulkan oleh pengadilan Guernsey. "Dikabulkan-tidaknya full disclosure akan diputus Rabu ini," ujar Yoseph. Dalam persidangan pekan lalu, menurut Yoseph, perdebatan mengenai wewenang Kejaksaan Agung melakukan gugatan intervensi cukup alot. Pihak Garnet dan pemerintah sama-sama mendasarkan argumentasinya pada hukum Indonesia. "Perdebatan ini berlangsung tiga jam." Hakim kemudian memutuskan menggunakan hukum Guernsey, di mana Indonesia bisa diwakili oleh duta besarnya, yaitu Raden Marty Muliana Natalegawa sebagai Duta Besar RI untuk Inggris. Marty Natalegawa membenarkan adanya dua hal yang akan diputuskan hakim dalam sidang gugatan intervensi. "Pertama, soal permintaan pembekuan dana Tommy. Dan kedua, permintaan soal >full disclosure," ujarnya. Pengacara Tommy Soeharto, O.C. Kaligis, mengatakan pemerintah tidak dapat membuktikan duit Tommy itu diperoleh atas kebijakan khusus dari Soeharto, ayahnya, saat menjadi presiden. Menurut Kaligis, kejaksaan pernah 26 kali mengusut duit Soeharto pada 1998. "Kejaksaan menyatakan tak ada harta Soeharto di luar negeri. Jadi pemerintah ini cuma hantam kromo," ujarnya. FANNY FEBIANA | KARTIKA CANDRA | PURWANTO Sumber: Koran Tempo - Senin, 21 Mei 2007 Kompas, Senin, 21 Mei 2007 Gugatan Perdata
[mediacare] * Habibie ingin kasus Pak Harto ditutup
* Habibie ingin kasus Pak Harto ditutup BBC Indonesia, 21 Mei, 2007 - Published 11:28 GMT Mantan Presiden BJ Habibie meminta kasus mantan presiden Suharto ditutup. Dalam wawancara eksklusif dengan BBC menjelang ulang tahun ke-9 lengsernya Suharto dari kursi kepresidenan, Habibie mengatakan: "Saya minta supaya masalah Pak Harto seperti ditulis dalam buku itu dideponir, ditutup." "Saya berpendapat jasa Pak Harto lebih banyak yang positif dibandingkan yang negatif," katanya. Sembilan tahun lalu, tanggal 21 Mei 1998, Presiden Suharto menyerahkan jabatan kepada wakilnya, BJ Habibie. Pengunduran diri Suharto ini dilakukan setelah terjadi aksi unjuk rasa dan kerusuhan terus menerus yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti dan memicu aksi kekerasan dan penjarahan terhadap masyarakat etnik Cina. Hari Senin sebagian mahasiswa memperingati peristiwa itu, dengan menuntut pemerintah agar menuntaskan agenda reformasi yang tertunda. Wartawan BBC Heyder Affan di Jakarta melaporkan, mahasiswa bermaksud mengingatkan kembali atas peristiwa sejarah itu. Sejumlah media memuat ulasan dan wawancara yang isinya mengingatkan pemerintah bahwa banyak persoalan dinilai belum tuntas di mata para mahasiswa. Terganjal Tuntutan reformasi peradilan atas mantan Presiden Soeharto selau diteriakkan setiap peristiwa tersebut diperingati, tapi pelaksanaannya selalu terganjal masalah kesehatan yang bersangkutan. Pengganti Pak Harto di kursi presiden, Habibie sejak awal menolak upaya hukum itu. Meski demikian, Habibie mengatakan: "Tetapi tentunya dalam hal ini harus dengar apa yang disampaikan para pakar...Pakar-pakar mengatakan,' Pak, sebaiknya tidak dideponir, tapi di SP3- kan...silakan di SP3-kan." Kendala serupa juga dialami oleh pemerintahan berikutnya, baik Gusdur atau Megawati. Presiden Yudhoyono sendiri lebih memilih bersikap hati-hati dalam menyikapi tuntutan pidana tersebut, setelah ada putusan kontroversi dari Kejaksaan Agung yang mencabut kasus peradilan tersebut, karena alasan kesehatan. Sebelum diganti, Jaksa Agung Abdulrahman Saleh sempat mengutarakan niatnya untuk memperkarakan masakah perdata kasus Soeharto, namun hasilnya sejauh ini belum terlihat. = * Kasus BPPC diusut kejaksaan BBC Indonesia, Senin 21 Mei, 2007 Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat perintah penyidikan dan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) dan PT Timor Putra Nasional. Kedua perusahaan ini melibatkan Tommy Suharto, putra mantan presiden Suharto. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, M. Salim, mengatakan: "Tim penyelidik sudah menyatakan bisa ditingkatka ke penyidikan." M. Salim mengatakan, surat perintah ini diajukan dalam persidangan kasus uang Tommy Suharto yang ditahan Bank BNP Paribas Guernsey, Inggris. Namun, dia menyangkal pembukaan kasus ini disengaja agar bisa mendukung kasus di Guernsey. BPPC dibentuk pada tahun 1990 an oleh pemerintah untuk memonopoli penjualan dan pemasaran cengkeh yang merupakan bahan utama rokok kretek di Indonesia. Sementara itu, PT Timor Putra Nasional diduga mendapat keringanan pajak masuk. === * Lusa Kejaksaan Tunggu Putusan Hakim tentang Duit Tommy Kompas - Senin, 21 Mei 2007 Adu bukti atau cross examination antara Pemerintah Indonesia, yang diwakili Kejaksaan Agung, dan PT Garnet Investment Limited di Pengadilan Guernsey, Eropa, selesai. Kedua pihak kini tinggal menunggu putusan majelis hakim tentang uang yang diduga milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto di rekening PT Garnet, yang disimpan di Banque Nationale de Paris and Paribas (BNP Paribas) cabang Guernsey. Pemerintah Indonesia memohon full disclosure atau menyingkap uang itu secara penuh kepada majelis hakim. Demikian dikatakan Direktur Perdata pada Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung Yoseph Suardi Sabda yang dihubungi di London, Inggris, Sabtu (19/5). "Kami juga minta pembekuan rekening itu diperpanjang. Semoga permohonan ini dikabulkan majelis hakim," kata Yoseph. Yoseph bersama jaksa Baringin Sianturi mengikuti adu bukti di Pengadilan Guernsey, 14-18 Mei 2007, terkait dengan gugatan intervensi Indonesia dalam sidang gugatan PT Garnet terhadap BNP Paribas cabang Guernsey. PT Garnet menggugat BNP Paribas yang tak bersedia mencairkan uang 36 juta euro di rekening perusahaan itu. Indonesia menggugat intervensi karena yakin uang itu adalah hak Indonesia. Sebelumnya Jaksa Agung Hendarman Supandji mengakui, kejaksaan tak ragu untuk memeriksa dua mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra dan Hamid Awaludin, yang diduga mengetahui persoalan pencairan uang Tommy Soeharto, terutama yang disimpan di BNP Paribas cabang London. Yoseph juga memaparkan, dalam adu bukti itu beberapa persoalan, antara lain terkait dengan sanggahan PT Garnet yang menyebutkan Indonesia tak pernah mengajukan gugatan terhadap Tommy Soeharto, telah diselesaikan. Penjelasan Indonesia dipahami majelis hakim. "Mereka bilang, t
[mediacare] * Kejaksaan Agung Resmi Menyelidiki Tindak Pidana BPPC
* Kejaksaan Agung Resmi Menyelidiki Tindak Pidana BPPC Kompas - Selasa, 22 Mei 2007 Kejaksaan Agung sudah resmi menyidik dugaan korupsi di Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh atau BPPC yang ditengarai merugikan negara miliaran rupiah. Jaksa menilai, indikasi tindak pidana dalam dugaan korupsi yang melibatkan Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) itu cukup kuat, berupa tidak dilaksanakannya sejumlah syarat yang diatur dalam keputusan presiden. Direktur Penyidikan pada Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Muhammad Salim menyampaikan hal itu di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Senin (21/5) malam. "Surat perintah penyidikan dikeluarkan sebelum jaksa berangkat ke Guernsey," kata Salim. Surat perintah penyidikan dugaan korupsi BPPC itu dibawa jaksa Baringin Sianturi dan Yoseph Suardi Sabda dalam sidang gugatan intervensi kasus gugatan PT Garnet Investment Limited (milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto) terhadap Banque Nationale de Paris and Paribas Guernsey di Pengadilan Guernsey (Eropa), 14-18 Mei 2007. Surat itu diajukan di dalam sidang sebagai sanggahan terhadap uraian Christopher Edward, pengacara Garnet. Ditanya apakah Tommy selaku pihak BPPC dan Nurdin Halid dari Inkud juga akan diperiksa? Salim menjawab, "Siapa pun yang berkaitan diperiksa." Berdasarkan catatan Kompas, Kejagung pernah menyelidiki dugaan korupsi dalam penyalahgunaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) oleh pengurus BPPC. Kasus itu ditangani Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. BPPC dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1992 dan ditindaklanjuti Keputusan Menteri Perdagangan RI No 91/Kp/IV/92 tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri dan peraturan menteri lainnya. Pengacara Tommy, Elza Syarief, yang dihubungi Senin malam mengatakan belum memperoleh pemberitahuan dari Kejagung. Elza mengaku, ia dan kliennya sudah mendengar kabar itu dari wartawan. Elza memastikan, kliennya siap hadir untuk diperiksa. (idr) Sumber: Kompas - Selasa, 22 Mei 2007 * Kasus BPPC diusut kejaksaan BBC Indonesia, Senin 21 Mei, 2007 Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat perintah penyidikan dan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) dan PT Timor Putra Nasional. Kedua perusahaan ini melibatkan Tommy Suharto, putra mantan presiden Suharto. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, M. Salim, mengatakan: "Tim penyelidik sudah menyatakan bisa ditingkatka ke penyidikan." M. Salim mengatakan, surat perintah ini diajukan dalam persidangan kasus uang Tommy Suharto yang ditahan Bank BNP Paribas Guernsey, Inggris. Namun, dia menyangkal pembukaan kasus ini disengaja agar bisa mendukung kasus di Guernsey. BPPC dibentuk pada tahun 1990 an oleh pemerintah untuk memonopoli penjualan dan pemasaran cengkeh yang merupakan bahan utama rokok kretek di Indonesia. Sementara itu, PT Timor Putra Nasional diduga mendapat keringanan pajak masuk. = BBC Indonesia, 21 Mei, 2007 - Published 11:28 GMT * Habibie ingin kasus Pak Harto ditutup Mantan Presiden BJ Habibie meminta kasus mantan presiden Suharto ditutup. Dalam wawancara eksklusif dengan BBC menjelang ulang tahun ke-9 lengsernya Suharto dari kursi kepresidenan, Habibie mengatakan: "Saya minta supaya masalah Pak Harto seperti ditulis dalam buku itu dideponir, ditutup." "Saya berpendapat jasa Pak Harto lebih banyak yang positif dibandingkan yang negatif," katanya. Sembilan tahun lalu, tanggal 21 Mei 1998, Presiden Suharto menyerahkan jabatan kepada wakilnya, BJ Habibie. Pengunduran diri Suharto ini dilakukan setelah terjadi aksi unjuk rasa dan kerusuhan terus menerus yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti dan memicu aksi kekerasan dan penjarahan terhadap masyarakat etnik Cina. Hari Senin sebagian mahasiswa memperingati peristiwa itu, dengan menuntut pemerintah agar menuntaskan agenda reformasi yang tertunda. Wartawan BBC Heyder Affan di Jakarta melaporkan, mahasiswa bermaksud mengingatkan kembali atas peristiwa sejarah itu. Sejumlah media memuat ulasan dan wawancara yang isinya mengingatkan pemerintah bahwa banyak persoalan dinilai belum tuntas di mata para mahasiswa. Terganjal Tuntutan reformasi peradilan atas mantan Presiden Soeharto selau diteriakkan setiap peristiwa tersebut diperingati, tapi pelaksanaannya selalu terganjal masalah kesehatan yang bersangkutan. Pengganti Pak Harto di kursi presiden, Habibie sejak awal menolak upaya hukum itu. Meski demikian, Habibie mengatakan: "Tetapi tentunya dalam hal ini harus dengar apa yang disampaikan para pakar...Pakar-pakar mengatakan,' Pak, sebaiknya tidak dideponir, tapi di SP3- kan...silakan di SP3-kan." Kendala serupa juga dialami oleh pemerintahan berikutnya, baik Gusdur atau Megawati. Presiden Yudhoyono sendiri lebih memilih bersikap hati-hati dalam menyikapi tuntutan pidana tersebut, setelah ada putusan kontroversi dari Kejaksaan Agung yang mencabut kasus peradilan tersebut, kar
[mediacare] * Tommy Diduga Cuci Uang etc etc
* Tommy Diduga Cuci Uang Koran Tempo - Rabu, 23 Mei 2007 JAKARTA -- Kepolisian menyatakan aliran dana Tommy Soeharto patut diduga sebagai tindak pencucian uang. Kepolisian akan menyelidiki asal-usul uang tersebut. "Meskipun di media massa disebutkan bahwa mekanisme aliran dananya seperti itu (dari perusahaan Tommy ke BNP Paribas), patut diduga kalau itu adalah money laundering," kata Direktur II Bidang Ekonomi Khusus Kepolisian RI Wenny Warouw dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta kemarin. Dalam rapat kerja yang membahas Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang itu Wenny juga menyatakan polisi sudah mempersiapkan penyelidikan kasus ini. "Rencana penyelidikan sudah kami paparkan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri," katanya. Menurut Wenny, dugaan awal itu didapat setelah beberapa pekan lalu kepolisian menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Polisi akan menyelidiki aliran dana Tommy dari BNP Paribas, termasuk bank-bank yang mengalirkan dana itu. "Tugas kami menyelidiki asal uang itu dan berapa sisa yang masih ada di luar negeri," ujarnya. Terkait dengan dana Tommy di BNP Paribas cabang Guernsey, Kejaksaan Agung tengah mempersiapkan sejumlah bukti yang menyatakan bahwa uang itu adalah hasil korupsi. Dengan bukti-bukti itu, kejaksaan berharap dapat membekukan dana 36 juta euro (Rp 421 miliar). Dalam persidangan hari ini, pengadilan Gurnsey akan memutuskan berlanjut-tidaknya pembekuan dana itu. Pengadilan juga akan memutuskan permohonan pengungkapan asal-usul dana Tommy di BNP Paribas Guernsey tersebut. Bukti yang dipakai kejaksaan di antaranya dugaan korupsi dalam tata niaga cengkeh Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang dibentuk oleh Soeharto pada 1992. Selain ada Tommy yang datang dengan bendera PT Kembang Cengkeh Nasional, dalam BPPC ada Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) dan PT Kerta Niaga (badan usaha milik negara). Kejaksaan melihat adanya pelanggaran dalam penggunaan kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) Rp 175 miliar untuk BPPC. "Dalam ketentuannya, pinjaman lunak dari KLBI harus digunakan untuk membeli cengkeh langsung dari petani guna meningkatkan taraf hidup petani," kata juru bicara Kejaksaan Agung, Salman Maryadi, kemarin. Kenyataannya, menurut Salman, bukan itu yang dilakukan oleh BPPC. Namun, Salman tak menjelaskan secara terperinci penyimpangan BPPC. Badan itu bahkan diduga masih nombok Rp 1,9 triliun kepada petani. Kuasa hukum Tommy Soeharto, Otto Cornelis Kaligis, mengatakan kasus ini tidak bisa menjadi bukti dalam sidang di Guernsey karena tidak ada orang yang Iterlibat kasus ini yang terbukti korupsi. "Bagaimana BPPC dipakai sebagai bukti korupsi kalau dulu Nurdin Halid (mantan Direktur Utama Inkud) bebas?" kata Kaligis di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, kemarin. Selain itu, kata Kaligis, bukti bahwa Tommy tidak terlibat korupsi adalah bisa dicairkannya dana di BNP Paribas cabang London sekitar Rp 90 miliar. "Itu bukti bahwa Paribas mengakui uang itu milik Tommy, bukan uang negara Republik Indonesia," ujarnya. DESY PAKPAHAN | FANNY FEBIANA | RINI KUSTIANI Sumber: Koran Tempo - Rabu, 23 Mei 2007 == http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=35654 * Kasus BPPC Dibuka Lagi (22 May 2007, 220 x , Komentar) *Kejakgung Segera Panggil Nurdin Halid dan Tommy JAKARTA - Setelah hampir sepuluh tahun terpendam, kasus dugaan penyalahgunaan tata niaga cengkeh oleh Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) akan dibuka lagi Kejaksaan Agung. Kasus yang terjadi antara tahun 1992 hingga 1998 itu bakal menyeret kembali Nurdin Halid, mantan direktur utama Puskud Hasanuddin dan putra kesayangan mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.Rencana akan dimulainya penyidikan ini, terungkap setelah kejakgung mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) pada 7 Mei lalu. "Sprindiknya sudah dikeluarkan sebelum tim jaksa berangkat ke Guernsey. Kalau nggak Senin sore (7 Mei), ya Selasa (8 Mei)," kata Direktur Penyidikan Kejakgung M Salim saat ditemui sebelum mengikuti rapat dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji di gedung Kejakgung, malam tadi. Dari catatan koran ini, kasus BPPC sebenarnya pernah disidik kejaksaan pada 2000 silam. Ini didasarkan sprindik No Print- 135/F/F.2.1/11/2000, yang dikeluarkan pada 16 November 2000. Kejakgung memang tak pernah mengumumkan sprindik tersebut. Meski demikian, informasi sprindik tersebut termuat dalam bahan tertulis jaksa agung dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi Hukum DPR pada 18 Juni 2001. Dalam sprindik tersebut, mantan Presiden Soeharto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus BPPC setelah terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum saat menerbitkan Keppres No 20 Tahun 1992 dan Inpres No 1 Tahun 1992 yang memberikan kemudahan monopoli pembelian cengkeh oleh BPPC. Sayangnya, kelanjutan penyidikan
[mediacare] SBY Minta Kejar Uang Soeharto dan Tommy etc
SBY Minta Kejar Uang Soeharto dan Tommy etc 1. * Gugatan ke Soeharto Disiapkan Kompas - Jumat, 25 Mei 2007 Rencana Kejaksaan Agung menggugat perdata mantan Presiden Soeharto dan Yayasan Supersemar terus bergulir. Sedianya, gugatan akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum 22 Juli 2007. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Alex Sato Bya menjelaskan hal itu dalam jumpa pers di Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Kamis (24/5). Kejagung sudah memperoleh surat kuasa khusus dari Presiden tanggal 2 Februari 2007 untuk bertindak selaku jaksa pengacara negara dalam perkara itu. Sebanyak 12 jaksa terlibat. Gugatan diajukan kepada Yayasan Supersemar dan Soeharto selaku ketua yayasan atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1365 menyebutkan, "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Kejaksaan mengajukan gugatan ganti rugi Rp 1,5 triliun dan kerugian imateriil sebesar Rp 10 triliun. Selain itu, pengadilan diminta menyita aset Yayasan Supersemar, antara lain tanah di kawasan Kuningan, Jakarta, yang saat ini di sana berdiri Gedung Granadi. "Ini perkara test case. Kita hati-hati sekali dengan perkara ini. Kalau ini gagal, bagaimana dengan yang lain?" kata Alex. Perbuatan melawan hukum bermula dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang Penetapan penggunaan sisa laba bersih bank-bank milik negara yang ditandatangani Presiden Soeharto, tanggal 23 April 1976. Disebutkan, sebesar lima persen dari 45 persen keuntungan bank itu digunakan untuk keperluan di bidang sosial bagi yayasan yang diketuai Soeharto. "Tapi, ada peruntukan lain, misalnya untuk Sempati Air, Goro, dan Kosgoro. Ini perbuatan melawan hukum," kata Alex. Secara terpisah, Direktur Perdata pada Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung Yoseph Suardi Sabda menuturkan, hal yang harus disiapkan dengan matang berkenaan dengan pembuktian dan saksi. Setidaknya ada 43 saksi yang harus dipastikan kesediaannya untuk bersaksi. "Harus dipastikan, mana yang bisa jadi saksi, mana yang tidak bersedia. Ini kan persoalan perdata, beda dengan pidana. Kalau kasus perdata kan harus sukarela, jadi harus bersedia," katanya. Pengacara OC Kaligis di Kejaksaan Agung mengatakan sudah menerima surat kuasa dari Soeharto untuk menangani gugatan perdata tentang yayasan. Sementara itu, kemarin Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengemukakan, upaya Kejaksaan Agung menyiapkan gugatan kepada Soeharto merupakan bentuk konsistensi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberantas korupsi dan mengembalikan aset-aset negara yang saat ini dikuasai Soeharto. (INU/IDR) Sumber: Kompas - Jumat, 25 Mei 2007 2. * Presiden SBY Minta Kejar Pencairan Uang Tommy di Inggris Jawapos, 25 Mei 2007 JAKARTA - Putusan Pengadilan Guernsey, Inggris, yang mengabulkan sebagian gugatan intervensi pemerintah RI belum memuaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mendesak tim Kejaksaan Agung untuk terus berjuang agar uang Tommy Soeharto bisa cair ke rekening pemerintah. Juru Bicara Kepresidenan Andi Alfian Mallarangeng menyatakan, hasil sidang di Inggris memberikan kesempatan kepada jaksa agung untuk merapikan timnya. "Presiden meminta jaksa agung mempersiapkan lagi agar klaim dan argumennya bisa menang di pengadilan dan membawa kembali uang negara," katanya di Kantor Presiden kemarin. Uang Tommy yang diperebutkan pemerintah itu senilai EUR 36 juta (sekitar Rp 424 miliar) dan disimpan di BNP Paribas Guernsey. Andi mengungkapkan, pemberian kuasa dari Presiden SBY kepada jaksa agung itu merupakan bentuk komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Aspek-aspeknya, kata dia, mengejar harta-harta milik negara di mana pun. "Intinya, kami akan mengejar pelaku (korupsi) dan hartanya," tegasnya. Bentuk lain komitmen tersebut, ujar Andi, antara lain, perjanjian ekstradisi yang memungkinkan pemulangan koruptor beserta harta hasil korupsi. Selain itu, ada tawaran dari pemerintah Swiss agar Indonesia mengajukan klaim berdasar putusan pengadilan di sini. Begitu pula, BNP Paribas memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengajukan klaim ke persidangan. Sebelumnya, Rabu (23/5), Pengadilan Guernsey memutus memperpanjang pembekuan uang Tommy Soeharto selama enam bulan (temporary freezing order). Pembekuan itu berarti mengabulkan sebagian gugatan pemerintah agar uang tersebut tidak cair ke tangan Tommy. "Pembekuan aset hanya sasaran antara. Tujuan utamanya adalah pencairan uang tersebut untuk pemerintah RI," jelas Direktur Perdata Kejagung Yoseph Suardi Sabda dalam jumpa pers di Gedung Kejagung kemarin. Hadir dalam acara tersebut JAM Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Alex Sato Bya serta Kapuspenkum Salman Maryadi. Sejumlah "amunisi" baru pun disiapkan kejaksaan. Antara lain, hasil penyid
[mediacare] "Pinochetkan" Soeharto
"Pinochetkan" Soeharto
SUARA PEMBARUAN DAILY
TAJUK RENCANA I
"Pinochetkan" Soeharto."
Abstrak:
"Lagi pula kalau kita cermati undang-undang tentang yayasan yang
sempat dua kali diperbarui dalam kurun waktu kurang dari lima tahun,
tuntutan perdata kepada Soeharto itu niscaya akan gagal
Undang-undang yayasan yang baru ini memuat rekaan hukum yang
melembagakan pembina sebagai pemilik yayasan. Para pengacara pembela
Soeharto akan memanfaatkan undang-undang yayasan ini untuk
membebaskannya dari tuntutan perdata. Para pembela akan terdiri dari
praktisi hukum unggul yang dibayar mahal dan mampu membayar mahal
untuk mengalahkan para jaksa yang kalah cerdik dan kalah dana."
--
Sejak mantan Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan pada BJ Habibie
banyak suara yang menuntut agar Soeharto dan para kroninya diadili.
Namun sampai sekarang upaya untuk mengadili Soeharto itu belum
terwujud, walaupun ada Ketetapan MPR XI Tahun 1998. Peluang
mengadili pemimpin rezim Orde Baru ini secara pidana tampaknya sudah
tertutup karena alasan kesehatan dan berbagai keputusan lembaga
hukum. Sekarang ada upaya menuntut Soeharto secara perdata agar dana
yang terhimpun dalam berbagai yayasan yang didirikan dan diketuainya
dapat kembali pada negara.
Mengadili Presiden yang berkuasa mutlak selama 32 tahun pasti sukar
karena lembaga yang mengadilinya masih dipenuhi oleh orang-orang
yang menem-pati kedudukannya semasa Soeharto dan rezimnya berkuasa.
Kalau mereka betul-betul mengadili Soeharto dampaknya bisa mengenai
diri sendiri, ibarat memercik air comberan ke muka sendiri. Karena
itu, upaya mengadili Soeharto selama ini terkesan setengah hati.
Bahkan mungkin hanya upaya kosmetis untuk menipu khalayak ramai
dengan memberi kesan bahwa yang berkuasa pasca- Soeharto sungguh-
sungguh mau menegakkan kebenaran dan keadilan.
Tuntutan perdata juga sekadar memoleskan gincu warna lain untuk
menenangkan masyarakat. Kita perlu belajar dari pengalaman Filipina
merebut kembali harta Marcos. Hampir pasti Pemerintah Indonesia
tidak akan berhasil menuntut kembali dana yang terhimpun dalam
berbagai yayasan bentukan Soeharto. Lagi pula kalau kita cermati
undang-undang tentang yayasan yang sempat dua kali diperbarui dalam
kurun waktu kurang dari lima tahun, tuntutan perdata itu niscaya
akan gagal.
Undang-undang yayasan yang baru ini memuat rekaan hukum yang
melembagakan pembina sebagai pemilik yayasan. Para pengacara pembela
Soeharto akan memanfaatkan undang-undang yayasan ini untuk
membebaskannya dari tuntutan perdata. Para pembela akan terdiri dari
praktisi hukum unggul yang dibayar mahal dan mampu membayar mahal
untuk mengalahkan para jaksa yang kalah cerdik dan kalah dana.
Tujuan mengadili Soeharto yang terpenting bukan untuk merebut
kembali dana, bukan pula untuk balas dendam. Namun untuk menegakkan
keadilan dan kebenaran dalam membangun bangsa Indonesia sebagai
masyarakat yang beradab dan berbudaya.
Kejahatan Soeharto dan rezimnya yang utama selama berkuasa 32 tahun
adalah membiarkan dan memerintahkan tindakan yang bisa digolongkan
sebagai kejahatan kemanusiaan. Penculikan dan pembunuhan para
penentang kekuasaan, menghukum mati para pengganggu keamanan tanpa
peradilan ("petrus"), memenjarakan dan membuang ribuan orang tanpa
peradilan, tidak menuntut orang yang melakukan genosida politik
(pembunuhan ratusan ribu orang karena perbedaan keyakinan politik),
merampas hak sipil kelompok masyarakat dengan melarang penggunaan
bahasa dan pengungkapan budaya.
Kalau kita mau tumbuh sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya,
mengungkapkan kejahatan kemanusiaan ini merupakan proses
penjernihan, dan pembelajaran sejarah yang harus kita lakukan agar
kejahatan semacam ini tidak terulang lagi dalam kehidupan kita
sebagai bangsa. Karena itu Soeharto harus di-Pinochet-kan bukan
diperdatakan. Jenderal Pinochet, sampai mati dituntut bertanggung
jawab atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya selama berkuasa
di Cile.
Seperti Jenderal Pinochet, Soeharto harus terus digugat tanggung
jawabnya atas terjadinya kejahatan kemanusiaan dalam masa
pemerintahannya. Para penguasa sekarang dan di masa datang harus
tahu bahwa pelaku kejahatan kemanusiaan harus bertanggung jawab atas
perbuatannya, berapa pun usia dan betapa pun keadaan kesehatannya.
Bahkan para pelaku yang sudah meninggal pun harus diungkap
kejahatannya dan dicatat dalam sejarah kebangsaan kita.
Last modified: 25/5/07
==
[mediacare] * Gugatan ke Soeharto Terlambat, tapi Perlu Disambut Baik etc
* Gugatan ke Soeharto Terlambat, tapi Perlu Disambut Baik etc Kompas - Senin, 28 Mei 2007 Rencana Kejaksaan Agung menggugat perdata mantan Presiden Soeharto dan Yayasan Supersemar merupakan langkah terlambat. Demikian dikemukakan advokat Adnan Buyung Nasution, Jumat (25/5). Dia juga menyesalkan sudah keluarnya surat ketetapan penghentian penuntutan perkara atau SKP3 untuk Soeharto karena tindakannya seharusnya dilihat menyeluruh. "Bagaimanapun juga rencana gugatan perdata itu tetap harus disambut baik. Namun, tindak perdata yang diduga dilakukan Soeharto dan yayasannya seharusnya dilihat terkait dengan tindak pidananya. Sebab, jika dicari sebab akibat, kekayaan itu terkumpul akibat perbuatan tercela Soeharto, misalnya lewat kebijakan yang dibuatnya," katanya. Kendala dalam gugatan itu, sebagian besar harta milik Soeharto dan Yayasan Supersemar yang akan digugat pemerintah diduga sudah dipindahtangankan berkali-kali. Ini tercermin, antara lain, lewat kasus rekening PT Garnet Investment Limited di Banque Nationale de Paris and Paribas Cabang Guernsey. Sedangkan ahli hukum tata negara UGM, Denny Indrayana, mengatakan, semakin lama gugatan dilakukan, posisi pemerintah makin lemah. Sebaliknya, para tergugat makin punya waktu untuk memperkuat posisinya. "Makna gugatan ini juga amat penting. Sebab, jika pemerintah sampai kalah, mekanisme hukum untuk mengusut harta Soeharto lainnya boleh dikatakan sudah tertutup. Padahal, prestasi pemerintah ketika mengusut kasus-kasus keluarga Cendana selama ini cenderung tidak baik," katanya. Sumber: Kompas - Senin, 28 Mei 2007 * Terkait Uang Tommy, Empat Orang Diperiksa Kompas - Sabtu, 26 Mei 2007 Mabes Polri, Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK intensif menyelidiki sejumlah rekening koran milik empat orang berinisial HA, ZY, IKG, dan TM. Penyidik hingga kini masih menunggu jawaban pihak bank tertentu terkait penyelidikan rekening koran tersebut. "Tapi, hingga kini pihak perbankan masih juga belum memberi jawaban permintaan kami," ujar Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Bambang Kuncoko, Jumat (25/5). Apakah keempat orang tersebut mantan pejabat negara, Bambang enggan berkomentar. "Pokoknya, keempat orang itu terkait pencairan uang Tommy (Tommy Soeharto) yang ditransfer dari Paribas. Karena itu, kami mintakan rekening koran mereka," ujar Bambang. Tommy diduga memiliki uang 36 juta euro atau sekitar Rp 400 miliar di Banque Nationale de Paris and Paribas di Guernsey. Sementara itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji yakin dapat memenuhi syarat Pengadilan Guernsey dalam memperpanjang pembekuan rekening Garnet Investment Limitedperusahaan Tommy Soehartodi BNP Paribas. Waktu tiga bulan dirasa cukup untuk mengajukan gugatan perdata terhadap Tommy Menurut Hendarman, kejaksaan sudah mengantisipasi hal itu. Sebelum putusan dibacakan hakim Pengadilan Guernsey tanggal 23 Mei 2007, Hendarman sudah minta kepada jajaran Pidana Khusus serta Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mengantisipasi putusan. Di Tokyo, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin mempertanyakan dasar hukum tuduhan kepada dirinya. "Apa yang salah? Siapa yang bilang harus ada izin (dari menkeu) untuk membuka rekening itu? Pasal dan UU mana yang mengatur itu? Coba mana?" tanya Hamid. (sf/idr/har) Sumber: Kompas - Sabtu, 26 Mei 2007 == * Indonesian prosecutors eye Soeharto foundation Source: Xinhua , People's Daily Online --- http://english.people.com.cn/ UPDATED: 19:34, May 24, 2007 The Indonesian prosecutors said Thursday they would renew the legal battle against former longest serving president Soeharto by targeting one of his graft-ridden foundations. They plan to file a lawsuit before July 22 against the Supersemar Foundation accused of illegally collecting funds for the said social donations. "The Supersemar Foundation is only the beginning. Other ( Soeharto's) foundations will follow the prosecution," said prosecutor Alex Sato Bya from the Attorney General's Office (AGO) here. Founded in 1976, the Supersemar Foundation has obliged all state banks to donate at least 5 percent of their net profit to be used for social donations through the foundation, mainly to provide scholarship for students from poor families. But Alex said the AGO had evidence that a considerable amount of the fund went to private companies such as now-defunct airliner Sempati Air and retailer Goro, in which Soeharto's son Tommy had a share. Part of the fund also was donated to Kosgoro, an affiliate of Golkar Party that became Soeharto's political vehicle during 32 years in power. "We have a case to win. There have been several successions of the attorney general but the case has never been settled," Alex told a press conference here. He said the AGO would hire 12 lawyers to bring the Supersemar case to the commercial court with a compensation demand of 11.5 trillion rupiah (about 1.2 billion US doll
[mediacare] Kejaksaan Yakini Bukti Dokumen Soal Soeharto Cukup Kuat - Jaksa Sidik Tommy Lagi
Kejaksaan Yakini Bukti Dokumen Soal Soeharto Cukup Kuat - Jaksa Sidik Tommy Lagi * Kejaksaan Yakini Bukti Dokumen Soal Soeharto Cukup Kuat Jakarta- Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan legalisasi fotokopi dokumen untuk berkas gugatan perdata terhadap Yayasan Supersemar bisa dikuatkan dengan pengesahan penyidik, notaris, atau pejabat yang berwenang. Dengan demikian, langkah gugatan terhadap Soeharto diyakini tak akan "bermasalah" dari barang bukti dokumen yang dimiliki Kejaksaan. "Jika dokumennya (asli) tidak ada, maka legalisasinya bisa dikuatkan dengan pengesahan penyidik, notaris, maupun pejabat yang berwenang," kata Direktur Perdata Kejaksaan Agung (Kejagung) Yoseph Suardi Sabda kepada SH , Kamis (31/5). Yoseph menambahkan, hingga saat ini Kejagung memang masih berusaha mencari dokumen asli guna melengkapi berkas gugatan perdata dalam kasus kosupsi pada Yayasan Supersemar yang pernah dipimpin mantan Presiden Soeharto. Akan tetapi, Yoseph menegaskan ketiadaan dokumen asli tersebut bukan menjadi halangan bagi Kejagung untuk tetap memperkarakan secara perdata. Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung Salman Maryadi mengatakan pihaknya sedang menelusuri dokumen kasus mantan Presiden Soeharto. Kejagung, menurutnya, perlu mengklarifikasi apakah dokumen itu memang sebagian besar fotokopi atau hanya sebagian kecil saja. Menurut Salman, jaksa pengacara negara yang diketuai Bachmer Munte sedang mencari data-data dan bukti asli untuk pembuktian gugatan perdata. Secara terpisah, Kabid Penum Mabes Polri Kombes Pol Bambang Kuncoko meminta perbankan tidak diam saja dalam membantu menelusuri dugaan pencucian uang sebesar 10 juta dolar AS dari BNP Paribas ke Indonesia. Perbankan, menurutnya, harus proaktif mengungkap kasus dana milik Tommy Soeharto. (rafael sebayang) http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=287898 == Jumat, 01 Juni 2007, * Jaksa Sidik Tommy Lagi Susul BPPC, Giliran Kasus Mobnas Timor JAKARTA - Kasus-kasus korupsi yang melibatkan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto terus disidik Kejaksaan Agung. Setelah kasus BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkih), jaksa membidik Tommy dalam kasus korupsi proyek mobil nasional (mobnas) Timor. Direktorat Penyidikan Kejagung telah mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) No 17/5.2/Fd./5/07, pada 28 Juni 2007. "Sprindik tersebut untuk pemeriksaan atau penyidikan kasus korupsi TPN (PT Timor Putra Nasional, Red)," kata Kapuspenkum Kejagung Salman Maryadi di gedung Kejagung tadi malam. Menurut Salman, kejaksaan menemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam program mobnas. Ada penyalahgunaan letter of credit (L/C) dan kredit oleh sindikasi bank, meliputi Bank Bumi Daya (BBD) dan Bank Dagang Negara (BDN/kini jadi Bank Mandiri). "Penggunaan dananya tidak sesuai dengan ketentuan," tegas Salman. Mantan wakil kepala Kejati Bali itu menegaskan, dalam sprindik tersebut, tim penyidik diperintah mengumpulkan alat bukti untuk menentukan tersangka. "Tim penyidiknya beranggota enam jaksa," jelas Salman. Tim tersebut diketuai Urip Tri Gunawan. Tri adalah mantan kepala Kejari Klungkung, Bali, yang baru saja dimutasi menjadi Kasubdit di bagian JAM pidana khusus Kejagung. Ditanya nilai kerugian negara, Salman menjawab, semua masih dihitung oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Salman lantas membeberkan kronologi kasusnya. Pada 1998, PT TPN mendapatkan fasilitas kredit dari BBD berupa modal kerja ekspor USD 260,112 juta. Fasilitas tersebut diikat melalui perjanjian kredit antara BBD dan PT TPN pada 21 November 1998. "Dalam perjanjian tersebut, jaminan utamanya adalah stok mobil impor PT TPN, klaim asuransi, hak tagih (cessie) deposito atas pembelian stok mobil PT TPN dan PT TDN (Timor Distribusi Nasional)," jelas Salman. Menurut Salman, untuk mengembalikan kredit, BBD menetapkan bahwa seluruh hasil penjualan mobil milik PT TPN merupakan sumber pengembalian kredit. Karena itu, dananya harus masuk rekening penampung (escrow account). Itu berupa rekening giro dan deposito atas nama rekening PT TDN. Saat proses pengelolaan, diterbitkan 85 bilyet giro dan deposito atas nama PT TPN dan PT TDN senilai Rp 130 miliar sebagai salah satu jaminan pelunasan kredit. Selanjutnya, seluruh bilyet berikut aset dan dana PT TPN di rekening penampung diserahkan ke BPPN. Itu konsekuensi tidak terselesaikannya tunggakan kewajiban PT TPN ke negara. Dari jumlah tersebut, 30 bilyet dipegang Tim Pemberesan Aset (TPA), pengganti BPPN yang dibubarkan. Sedang 55 bilyet disita oleh Ditjen Pajak. Nah, setelah putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan PT TPN pada 15 Juli 2004, Ditjen Pajak lantas menyerahkan 55 bilyet tersebut ke PT TPN. Padahal, 55 bilyet tersebut semestinya diserahkan ke negara melalui TPA. Dasarnya, status bilyet itu adalah jaminan atas kredit dari sindikasi bank. Mengenai 30 bilyet yang disimpan di kustodian BPPN/PPA, ternyata 24 di anta
[mediacare] Tiga Saksi Kasus Soeharto Sudah Dipastikan & Benarkan Dokumen
Tiga Saksi Kasus Soeharto Sudah Dipastikan & Benarkan Dokumen * Tiga Saksi Kasus Soeharto Sudah Dipastikan Kompas, Sabtu, 02 Juni 2007 Jakarta, Kompas - Kejaksaan Agung mulai memastikan keterangan sejumlah saksi yang pernah memberikan keterangan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto. Keterangan saksi itu digunakan untuk menguatkan barang bukti berupa fotokopi dokumen- dokumen, yang akan digunakan dalam menggugat perdata Soeharto dan Yayasan Supersemar. Direktur Perdata pada Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda, Kamis (31/5), menyampaikan, tiga saksi sudah didatangi dan dipastikan keterangannya. Namun, Yoseph menolak menyebutkan siapa saja saksi yang dimintai keterangan itu. "Keterangan mereka menguatkan barang bukti dokumen yang kami miliki," kata Yoseph. Dengan demikian, meskipun bukti berupa fotokopi dokumen, diyakini hal itu dapat mendukung gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum Soeharto dan Yayasan Supersemar. Rencananya, dalam gugatan tersebut, Kejaksaan selaku jaksa pengacara negara akan mengajukan ganti rugi materiil Rp 1,5 triliun dan imateriil Rp 10 triliun. Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Salman Maryadi mengatakan, Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam mencari saksi-saksi kasus Soeharto. Yoseph Suardi Sabda pernah menyampaikan, sebanyak 43 saksi yang pernah bersaksi saat pemeriksaan perkara Soeharto akan disortir lagi. "Dicari, siapa yang relevan untuk perkara perdata. Harus dipastikan juga mereka mau bersaksi dalam gugatan perdata," ujar Yoseph. Kasus PT Timor disidik "Dugaan kerugian negara, sesuai informasi tim penyidik, masih dihitung dengan meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan," kata Salman Maryadi pada Kamis siang. Dihubungi Kamis malam, Elza Syarief, salah seorang pengacara Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soehartopemilik PT TPNmengaku sudah mendengar perihal penyidikan jaksa itu. Begitu pula kliennya. Namun, Elza menolak menanggapi dimulainya penyidikan perkara yang diduga melibatkan kliennya di PT TPN, yang tak lama dilakukan setelah penyidikan dugaan korupsi di Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh. "Kita lihat saja nanti," kata Elza. (idr) http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=288049 Sabtu, 02 Juni 2007, * Tiga Saksi Bank Benarkan Dokumen Rencana Gugatan Perdata Mantan Presiden Soeharto JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai memeriksa para saksi fakta atas rencana gugatan terhadap mantan Presiden Soeharto. Tiga saksi dari perbankan, misalnya, sudah memberikan keterangan yang menguatkan pernah mengetahui dokumen asli berisi aliran dana dari Yayasan Supersemar ke beberapa perusahaan kroni Soeharto, termasuk milik Tommy Soeharto. "Saya sudah memeriksa tiga saksi. Mereka menyatakan confirm atas dokumen fotokopi yang saya tunjukkan. Artinya, mereka menyatakan fotokopian itu benar asli adanya," kata Dachmer Munthe, ketua tim jaksa pengacara negara (JPN) gugatan Soeharto, kepada Jawa Pos kemarin. Ditanya soal siapa dan dari mana tiga saksi tersebut, dia menolak menjelaskan. "Saya nggak bisa menyebutkan. Itu terkait dengan strategi kami," ujar direktur Pemulihan dan Perlindungan HAM di JAM Datun tersebut. Yang pasti, kata dia, tiga saksi dari perbankan tersebut sangat kooperatif selama memberikan keterangan di gedung JAM Perdata dan Tata Usaha (Datun), kompleks Kejagung, Kamis lalu. Menurut Dachmer, tiga saksi itu akan dihadirkan dalam persidangan gugatan Soeharto. Keterangan mereka nanti dikuatkan dengan alat bukti lain, termasuk saksi-saksi lain. "Fotokopian itu juga menjadi alat bukti," ungkap jaksa senior tersebut. Dia menambahkan, selain tiga saksi itu, tim jaksa melanjutkan memanggil dan memeriksa beberapa pihak yang mengetahui aliran dana dari Yayasan Supersemar ke perusahaan kroni Soeharto, termasuk dari pengurus yayasan tersebut.(agm) == * Kejaksaan Yakini Bukti Dokumen Soal Soeharto Cukup Kuat Sinar Harapan, 1 Juni 2007 Jakarta- Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan legalisasi fotokopi dokumen untuk berkas gugatan perdata terhadap Yayasan Supersemar bisa dikuatkan dengan pengesahan penyidik, notaris, atau pejabat yang berwenang. Dengan demikian, langkah gugatan terhadap Soeharto diyakini tak akan "bermasalah" dari barang bukti dokumen yang dimiliki Kejaksaan. "Jika dokumennya (asli) tidak ada, maka legalisasinya bisa dikuatkan dengan pengesahan penyidik, notaris, maupun pejabat yang berwenang," kata Direktur Perdata Kejaksaan Agung (Kejagung) Yoseph Suardi Sabda kepada SH , Kamis (31/5). Yoseph menambahkan, hingga saat ini Kejagung memang masih berusaha mencari dokumen asli guna melengkapi berkas gugatan perdata dalam kasus kosupsi pada Yayasan Supersemar yang pernah dipimpin mantan Pre
[mediacare] * Dokumen Asli Soeharto Belum Ditemukan: Terbakar?
* Dokumen Asli Soeharto Belum Ditemukan etc Koran Tempo - Senin, 04 Juni 2007 JAKARTA -- Kejaksaan Agung hingga saat ini masih mencari dokumen asli terkait dengan yayasan Soeharto yang sedianya dijadikan barang bukti dalam penuntutan perdata terhadap mantan presiden tersebut. "Saya tidak tahu apakah dokumen itu hilang, disimpan, atau bagaimana. Yang jelas, sedang dicari," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Salman Maryadi kepada Tempo kemarin. Dokumen itu disimpan oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta setelah kasus tindak pidana korupsi Soeharto tak dapat disidangkan. Namun, saat tim jaksa pengacara negara pimpinan Dachmer Munthe akan memakainya dalam tuntutan perdata, yang diserahkan hanya fotokopiannya. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Alex Sato Bya pun mengaku tak tahu di mana persisnya berkas asli itu berada. ''Saat saya terima sembilan filing cabinet berkas dalam keadaan fotokopian,'' katanya. Agak susah melacaknya karena sudah enam tahun dokumen itu "tak diperhatikan". Pada September 2000 ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Lalu Mariyun, menolak mengadili perkara karena Soeharto sakit permanen. Pada Mei 2006 Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menghentikan penuntutan perkara. Di antara dua waktu itu, berkas tersebut cuma teronggok. Tujuh tahun lalu, Chairul Imam, mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, telah mendapatkan dokumen-dokumen asli. Bahkan ia sempat mengecek keabsahan dokumen tersebut ke sejumlah saksi kunci, seperti Bustanil Arifin, mantan Menteri Koperasi yang juga Bendahara Yayasan Amal Bhakti Pancasila. "Ah, masak sih hilang? Kalau benar, pasti ada sabotase," kata Chairul Imam berang. Meski berkas belum ditemukan aslinya, proses penuntutan perdata terhadap Soeharto jalan terus. Menurut Munthe, dokumen fotokopian yang diperlukan nantinya akan dilegalisasi dan dikonfirmasi ke beberapa sumber yang terkait. Timnya, kata dia, akan meminta konfirmasi kepada 43 saksi yang bisa membenarkan keabsahan surat itu. Menurut Munthe, walau tidak mau mengungkap siapa saja saksi yang akan diperiksa, saksi yang akan dimintai keterangan oleh tim jaksa adalah saksi yang pernah dipanggil dan terkait dengan kasus pidana Soeharto. ''Juga tim jaksa yang kala itu menangani,'' katanya. ''Selain itu, akan diminta keterangan saksi ahli,'' katanya. Dengan legalisasi dan konfirmasi itu, dokumen fotokopian pun akan sesakti aslinya. "Legalisasi dan pembenaran saksi bisa menjadikan dokumen menjadi alat bukti,'' ujarnya. Hal yang sama dikatakan oleh Direktur Perdata Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda. Dia mengatakan, untuk memperkuat gugatan perdata, memang harus dilampirkan bukti dokumen asli. ''Jika memang tidak ada, legalisasi pun bisa dikuatkan dengan pengesahan penyidik, notaris, atau pejabat yang berwenang,'' katanya. Namun, seorang jaksa yang menolak namanya dikutip meragukan dokumen itu hilang. Dia khawatir berkas penting itu disimpan di tempat lain karena khawatir "dihilangkan". Ia menunjuk sejumlah insiden mencurigakan sepanjang penyidikan kasus korupsi Soeharto: ledakan bom di Gedung Bundar pada Juli 2000 dan kebakaran di gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tiga bulan sesudahnya. Setidaknya, "Salinan berkas perkara disimpan di dua tempat itu," katanya. Hingga kini tak jelas di mana berkas perkara Soeharto itu disimpan. SANDY INDRA PRATAMA | WAHYU DHYATMIKA Sumber: Koran Tempo - Senin, 04 Juni 2007 = * Tiga Saksi Kasus Soeharto Sudah Dipastikan Kompas - Sabtu, 02 Juni 2007 Kejaksaan Agung mulai memastikan keterangan sejumlah saksi yang pernah memberikan keterangan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto. Keterangan saksi itu digunakan untuk menguatkan barang bukti berupa fotokopi dokumen-dokumen, yang akan digunakan dalam menggugat perdata Soeharto dan Yayasan Supersemar. Direktur Perdata pada Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda, Kamis (31/5), menyampaikan, tiga saksi sudah didatangi dan dipastikan keterangannya. Namun, Yoseph menolak menyebutkan siapa saja saksi yang dimintai keterangan itu. "Keterangan mereka menguatkan barang bukti dokumen yang kami miliki," kata Yoseph. Dengan demikian, meskipun bukti berupa fotokopi dokumen, diyakini hal itu dapat mendukung gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum Soeharto dan Yayasan Supersemar. Rencananya, dalam gugatan tersebut, Kejaksaan selaku jaksa pengacara negara akan mengajukan ganti rugi materiil Rp 1,5 triliun dan imateriil Rp 10 triliun. Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Salman Maryadi mengatakan, Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam mencari saksi-saksi kasus Soeharto. Yoseph Suardi Sabda pernah menyampaikan, sebanyak 43 saksi yang pernah bersaksi saat pemeriksaan perkara Soeharto akan disortir lagi. "Dicari, siapa yang relevan untuk perkara perdata. Harus dipastikan juga mereka mau bersaksi dalam gu
[mediacare] * Cuci Gudang: Giliran PT TPN (Timor) Tommy Disidik Jaksa etc
* Cuci Gudang: Giliran PT TPN (Timor) Tommy Disidik Jaksa etc Selasa, 05 Juni 2007 Harian Pikiran Rakyat BAGAIKAN cuci gudang, langkah penyidik Kejaksaan Agung dalam memburu harta keluarga Cendana. Bila pekan sebelumnya, penyidik membuka kembali kasus dugaan korupsi Badan Pemasaran dan Penyangga Cengkeh (BPPC) senilai Rp 175 miliar. Kasus kucuran dana bank pada 1996 tersebut pernah disidik pada 2001, namun dipetieskan. Kini, jejak masa lalu Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) dalam monopoli mobil impor --yang dikamuflase mobil nasional-- mulai disidik. Dugaan korupsi kasus itu mencapai 260 juta dolar AS dari fasilitas kredit Bank Bumi Daya (BBD), dan Bank Dagang Negara (BDN) pada 1998-1999. Penyidikan dua kasus ini melengkapi sasaran pencarian harta keluarga mantan presiden Soeharto. Dua kasus lain, pembekuan uang milik Tommy Soeharto di PNB Paribas cabang Guernsey senilai 36 juta Euro. Lalu, kekayaan milik Yayasan Supersemar yang didirikan Soeharto sewaktu berkuasa. Langkah cuci gudang atas kasus-kasus pada keluarga Cendana ini, tidak lepas dari perintah Pengadilan Guernsey Island. Pada sidang persengketaan harta Tommy Soeharto akhir Mei, pengadilan itu mengabulkan permohonan Pemerintah Indonesia yang diwakili Kejaksaan Agung dan pengacara lokal, untuk membekukan harta Tommy Soeharto selama enam bulan ke depan. Dengan syarat, Kejaksaan Agung RI harus menunjukkan, Tommy Soeharto tersangkut korupsi di dalam negeri, minimal satu kasus korupsi yang diperiksa oleh pengadilan. Kasus dugaan korupsi BPPC, sebenarnya memenuhi target untuk melengkapi persyaratan administrasi pemblokiran duit Tommy Soeharto di PNB Paribas. Namun, penyidik kejaksaan menambah satu kasus sebagai penguat, dugaan korupsi dalam pengadaan mobil Timor di bawah bendera PT Timor Putra Nusantara (TPN). Sebagaimana dimaklumi, PT TPN oleh Presiden Soeharto waktu itu, dijadikan pilot projek untuk rintisan mobil nasional. Dengan dalih itu, perusahan anak bawang milik Tommy Soeharto itu, langsung memperoleh fasilitas khusus, berupa kredit lunak dari BBD 260 juta dolar. Lalu pembebasan bea masuk dan pajak mobil dari Korsel itu, yang kini di pasaran lebih dikenal dengan bendera KIA. Kucuran kredit bagi PT TPN tidak beda jauh dengan fasilitas yang diterima BPPC. Jenis kreditnya yang berbeda. Bila PT TPN memperoleh kredit lunak, BPPC melalui paket kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) atau kredit modal. Fasilitas kredit BBD mencapai 28 juta dolar AS pada 1998-1999. Direktur Penyidikan Pidana Khusus pada Jampidsus M. Salman menambahkan, PT TPN memperoleh pula 85 bilyet deposito dari BBD atas nama PT TPN (61 lembar) dan PT TDN (24 lembar). Dari 85 bilyet deposito tersebut, 55 bilyet disita oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta, sisanya 30 bilyet disimpan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang kini lembaganya telah dibubarkan. Belakangan diketahui, pihak Tommy Soeharto secara sepihak telah mencairkan 24 dari 30 lembar bilyet deposito di BPPN. Begitu pula 17 lembar dari 24 milik PT TDN dicairkan TPN. Pencairan deposito itu, merupakan pelanggaran terhadap perjanjian bank. Apalagi, dilakukan sepihak tanpa persetujuan pihak bank. Dari data yang diperoleh penyidik, kata M. Salman, PT TPN juga melanggar kesepakatan pembayaran. Ketentuannya, PT TPN membuka rekening ascrow-account, sebagai giro atas nama perusahaan itu. Ini bagian dari cara perusahaan Tommy Soeharto memenuhi kewajiban terhadap bank. Persoalan timbul, karena rekening itu tidak difungsikan sesuai peruntukan. Di luar urusan dengan penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung, PT TPN pernah berurusan secara perdata dengan Direktorat Pajak. Bahkan, urusan ini akhirnya berujung pada penyitaan rekening perusahaan ini di Bank Mandiri senilai Rp 1,3 triliun, oleh Direktorat Pajak pada 2004. Penyitaan itu diawali pembekuan rekening oleh Direktorat Pajak waktu itu. Alasannya, PT Timor lalai membayar pajak bea masuk kendaraan Timor dari Korsel. Namun, pengadilan berbicara sebaliknya, rekening itu milik PT TPN. Akhir kasus tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah kemenangan PT TPN murni atau lewat kolusi dengan pejabat di pengadilan? PT TPN sebentar lagi berhadapan lagi dengan pengadilan. Persiapannya tengah digarap enam jaksa penyidik yang dikoordinasikan Urip Tri Gunawan, sesuai surat perintah penyidikan Jampidsus yang diterbitkan pada 28 Mei. Di antara yang disoalkan dari dugaan korupsi, perusahaan tidak membayar bea masuk dan pajak, serta penyelewengan kredit yang dikucurkan bank. Akankah akhir dari penyidikan kasus korupsi PT TPN, senasib dengan langkah Direktorat Pajak? (mukhijab/"PR")== * Kejaksaan Temukan Dugaan Kekeliruan Transaksi Koran Tempo - Selasa, 05 Juni 2007 JAKARTA - Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan kekeliruan transaksi cengkeh antara Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) dan pabrik rokok. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung M. Salim mengatakan k
[mediacare] * Dugaan Tommy Korupsi: Bahan Gugatan Perdata BPPC Disiapkan
* Dugaan Korupsi: Bahan Gugatan Perdata BPPC Disiapkan Kompas, Kamis, 07 Juni 2007 Jakarta, Kompas - Kejaksaan Agung mulai menyiapkan bahan-bahan gugatan perdata yang akan diajukan terhadap Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, terkait pembekuan uang di Banque Nationale de Paris and Paribas Guernsey. Bahan yang disiapkan itu berkaitan dengan kerugian negara akibat korupsi di Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh atau BPPC yang melibatkan Tommy Soeharto. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Salman Maryadi di Kejagung, Rabu (6/6). "Obyek yang akan digugat berkaitan dengan BPPC. Apakah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakarta Selatan, kita lihat nanti," kata Salman. Dihubungi terpisah, Direktur Perdata pada Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Yoseph Suardi Sabda mengatakan, sebenarnya ia mengajukan tiga pilihan obyek gugatan perdata atas Tommy Soeharto kepada Jaksa Agung. Ketiga obyek tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di BPPC, korupsi tukar guling tanah gudang beras milik Badan Urusan Logistik di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, ke PT Goro Batara Sakti, serta korupsi di PT Sempati Air. Seperti diberitakan, Pengadilan Negeri Guernsey pada 23 Mei 2007 waktu setempat memperpanjang perintah pembekuan terhadap rekening PT Garnet Investment Limited di BNP Paribas Cabang Guernsey, Inggris. Pembekuan diperpanjang selama enam bulan dengan syarat dalam tiga bulan mendatang Pemerintah Indonesia harus sudah mengajukan gugatan perdata terhadap Tommy Soeharto. Yoseph mengakui, ditilik dari pengumpulan bahannya, gugatan perdata untuk kasus korupsi Goro dan Sempati Air lebih mudah. Namun, nilai kerugian negaranya relatif tak sebesar dugaan korupsi BPPC. "Kalau dugaan korupsi BPPC, nilainya bisa di atas Rp 2 triliun," kata Yoseph. (idr) LAYANAN BERITA SMS 5454 TELKOMSEL == * Kasus BPPC Digugat Perdata Koran Tempo - Kamis, 07 Juni 2007 JAKARTA -- Kejaksaan Agung menetapkan kasus Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) sebagai prioritas untuk menggugat secara perdata Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Kejaksaan mentargetkan gugatan perdata tersebut rampung dan didaftarkan ke pengadilan dalam waktu tiga bulan mendatang. "Ini agar sesuai dengan yang disyaratkan pengadilan Guernsey," ujar juru bicara Kejaksaan Agung, Salman Maryadi, di kantornya kemarin. Pengadilan Guernsey pada 23 Mei lalu memperpanjang pembekuan sementara duit Garnet Investment Ltd.--salah satu perusahaan milik Tommy--sebesar 36 juta euro (Rp 421 miliar) yang tersimpan di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang Guernsey. Hakim Sir Vic de Carrey memperpanjangnya selama enam bulan. Pemerintah Indonesia selaku penggugat intervensi dalam kasus tersebut diminta mengajukan tuntutan perdata terhadap Tommy dalam waktu tiga bulan. Salman mengatakan saat ini tim perdata Kejaksaan Agung selaku jaksa pengacara negara sedang mengumpulkan data dan menyusun rencana gugatan. Setelah itu, tim akan merumuskan draf gugatan. "Setelah itu, didaftarkan saja," ujarnya. "Pendaftaran bisa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat." Dalam kasus BPPC, kejaksaan saat ini sedang menyidik adanya dugaan korupsi. Tim pidana khusus kejaksaan sudah meningkatkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan. Meski belum menetapkan tersangkanya, kejaksaan sudah memeriksa beberapa saksi. Kejaksaan menyatakan menemukan adanya dugaan kekeliruan transaksi cengkeh antara BPPC dan pabrik rokok. Menurut Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung M. Salim, kekeliruan transaksi tersebut ditemukan penyidik setelah memeriksa beberapa pengusaha rokok sebagai saksi. "Kekeliruannya, seputar aliran pertanggungjawaban dan prosedur transaksi," ujar Salim di kantornya, Senin lalu. Adanya indikasi kekeliruan tersebut, kata Salim, makin memperkuat bukti adanya dugaan korupsi dalam kasus BPPC. Direktur Perdata Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda optimistis bisa menyelesaikan gugatan tersebut dalam tiga bulan. Sebab, kata dia, bahan penyidikan tim pidana khusus dalam kasus dugaan korupsi bisa digunakan dalam penyusunan gugatan perdata. "Kami akan berkoordinasi," kata dia, Senin pekan lalu. Alasan memilih kasus BPPC untuk diajukan sebagai gugatan perdata, kata Yoseph, adalah kasus itu paling mungkin segera dikerjakan. Sementara itu, O.C. Kaligis, pengacara Tommy, hingga berita diturunkan belum bisa dimintai konfirmasi. Telepon selulernya tidak diangkat ketika dihubungi. Tapi Kaligis pernah menyatakan mempersilakan kejaksaan menyelidiki dugaan korupsi terhadap kliennya dalam kasus BPPC. "Itu wewenang kejaksaan," ujarnya pada 22 Mei lalu. "Nanti saja, kita adu bukti." SANDY INDRA PRATAMA | M NUR ROCHMI Koran Tempo - Kamis, 07 Juni 2007 === Jawapos, 5 Juni 2007,Tommy Rugikan Rp 1,7 T * Dana KLBI di BPPC, Diduga Salah Prosedur JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengantongi bukti kuat kasus pe
[mediacare] * Menggugat Yayasan Soeharto: error in objecto?
* Menggugat Yayasan Soeharto: error in objecto? http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=289920 Kamis, 14 Juni 2007, Menggugat Yayasan Soeharto Oleh Samsul Wahidin Rencana menggugat tujuh yayasan yang berada di bawah mantan Presiden Soeharto dimulai. Berbagai bukti untuk itu telah disiapkan dan Kejaksaan Agung pun sudah mulai bekerja. Tetapi, rencana gugatan itu ditanggapi oleh berbagai kalangan sebagai "daripada tidak". Sebab, biasanya, kasus perdata itu merupakan tindak lanjut dari kasus pidana setelah pidananya jalan dan seseorang menjadi terhukum. Karena kasus pidana selalu mentok, maka melalui hukum perdata, kejaksaan akan "mencoba" mengembalikan dana yang dinilai sebagai hasil penyimpangan (korupsi) pada masa pemerintahan Pak Harto. Gugatan itu melengkapi kontroversi kasus Pak Harto, yang sampai sekarang ibarat benda dilempar senantiasa memantul. Tak pernah dapat goal menjadi kasus yang diputus pengadilan. Ada dua masalah mendasar sehubungan dengan digugatnya tujuh yayasan ke persidangan perdata. Pertama, legitimasi jaksa untuk melakukan gugatan; kedua, substansi yayasan sebagai dasar yang akan menjaring tergugat. Kedua masalah mendasar itu seharusnya diklirkan terlebih dahulu sebelum melangkah jauh. Apalagi rencananya "melikuidasi" berbagai yayasan lain yang notabene tidak hanya menguntungkan Pak Harto sebagai pendiri, tetapi diakui imbas kinerja berbagai yayasan itu juga telah membawa dampak positif bagi masyarakat. Terlepas dari dua masalah di atas, mencuatnya kasus itu bak bola di tengah lapangan yang bebas ditendang dari berbagai penjuru. Stigma bahwa Pak Harto bersalah oleh masyarakat, oleh hukum, dan oleh berbagai institusi sudah begitu kuat -pada masa Orde Baru, Pak Harto dengan Orde Baru-nya melakukan banyak penyimpangan hukum. Termasuk dalam pengelolaan yayasan yang sudah pada tahap penyempurnaan gugatan tersebut. Legitimasi Jaksa Sebagaimana dipahami, dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, instansi kejaksaan merupakan satu di antara empat pilar penegakan hukum, di samping kepolisian, kehakiman, dan penasihat hukum. Empat pilar itu mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Tetapi, tujuannya sama, yaitu menegakkan hukum sebagai produk yang dibuat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem penegakan hukum dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan supremasi hukum sebagai bagian dari tegaknya kedaulatan Negara Republik Indonesia. Dalam perspektif di atas, masalah mendasar yang kiranya memerlukan klarifikasi adalah siapa yang nanti mewakili yayasan tersebut? Apakah masing-masing yayasan ataukah Pak Harto melalui kuasa hukumnya akan bertindak untuk dan atas nama tujuh yayasan itu sebagai pihak tergugat? Jika hanya Pak Harto, grand design-nya tentu akan melebar. Sementara itu, jika bukan Pak Harto, mengapa tidak diawali dengan penyidikan perkara pidana terhadap pengurus yayasan? Hal di atas memerlukan ketegasan agar kasus tersebut nanti tidak error in objecto dan kandas ketika perjalanan belum dimulai. Masih banyak kasus lain yang lebih urgen yang kiranya dapat ditangani oleh kejaksaan dengan nilai yang juga tidak kalah besarnya daripada tujuh yayasan tersebut. Jika hal itu yang terjadi, sangat tampak rekayasa hukum untuk sekadar memberikan kesan bahwa pemerintah tidak hanya tinggal diam terhadap kasus-yang melibatkan mantan Presiden Soeharto. Dalam perspektif normatif, dalam ketentuan sebagai acuan kinerja kejaksaan, dinyatakan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Sementara itu, dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan yang berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan pengedaran barang cetakan, dan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, serta pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Termasuk dalam kaitan itu secara internal melakukan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Dengan kenyataan di atas, pertanyaan yang disampaikan adalah mengapa kasus tujuh yayasan itu menjadi prioritas kejaksaan, bukan kasus- kasus lainnya? Bukankah kasus itu ibarat benang kusut yang tidak saja sarat muatan politis, tetapi juga akan sulit membuktikan secara hukum, terutama siapa yang harus bertanggung jawab? Peraturan perundangan juga menggariskan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam peraturan perundangan, khususnya UU tentang Kejaksaan, kejaksaan juga dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasar UU. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan-badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau institusi lain. Namun, klausul itu tentu sulit dioperasikan ketika berhadapan dengan kekuatan besar dari mantan Presiden Soeharto. Fungsi
[mediacare] Bukti Kasus Soeharto Lengkap & Kejagung Diminta Cabut SKP3 untuk Soeharto
Bukti Kasus Soeharto Lengkap & Kejagung Diminta Cabut SKP3 untuk Soeharto --- http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=290644 Selasa, 19 Juni 2007, * Prajogo Pangestu Juga Dititipi Dokumen Asli Kasus Soeharto Gugatan Kasus Soeharto JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan dokumen-dokumen asli yang akan dijadikan alat bukti kasus korupsi mantan Presiden Soeharto masih tersimpan baik. Saat ini, sebagian dokumen itu disimpan pemilik perusahaan peminjam uang dari yayasan-yayasan yang diketuai Soeharto. "Semuanya (dokumen) masih ada dan dititipkan agar tidak hilang," kata Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rahman di gedung Kejagung kemarin. Kemas didampingi Kapuspenkum Kejagung Salman Maryadi. Menurut Kemas, dokumen-dokumen asli dititipkan kepada masing-masing pengelola yayasan milik Soeharto. Sebagian lagi diserahkan kepada pihak-pihak yang diduga terkait kasus Soeharto. "Kami memfotokopi dan melegalisasinya," kata Kemas. Proses penitipan dokumen-dokumen asli itu disertai pembuatan berita acara penitipan yang ditandatangani pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kemas lantas mencontohkan bentuk surat berita acara penitipan ke Yayasan Supersemar. Dalam berita acara tersebut, surat bukti asli dititipkan atas nama Saborono Slamet. Sedangkan Salman mencontohkan berita acara penitipan dokumen asli bukti pinjaman bos Grup Barito Prajogo Pangestu ke Yayasan Dakab Rp 40 miliar. Dokumen tersebut dititipkan kepada Prajogo di kantornya, Wisma Barito Pacific, Slipi, Jakarta Barat. "Ini salah satu contoh," kata Salman sambil memperlihatkan berita acara penitipan itu kepada wartawan. Baik Salman maupun Kemas menjamin, dokumen asli tersebut masih tersimpan dengan baik. Sebab, jika ada indikasi kesengajaan menghilangkan, yang dititipi dapat dimintai pertanggungjawaban. "Secara hukum, itu dapat dijamin. Dan, misalnya, (dokumen asli) itu hilang, maka kami dapat menuntut pihak yang kita titipi dengan tuduhan menghilangkan alat bukti," beber Kemas. Menurut dia, kejaksaan sengaja menitipkan dokumen-dokumen asli karena dikhawatirkan hilang. "Kami tak mau mengambil risiko sehingga dititipkan ke pihak-pihak tertentu. Apalagi, dokumen-dokumen tersebut jumlahnya sangat banyak," kata mantan kepala Kejati Jambi itu. Langkah kejaksaan menitipkan tersebut sesuai dengan prosedur penitipan dokumen, mengingat hal itu diatur dalam perundang-undangan. Kemas menegaskan, kejaksaan masih menyimpan dokumen-dokumen fotokopian hasil legalisasi terkait kasus Soeharto. "Kapan pun siap diajukan ke persidangan," jelas Kemas. Jumlah dokumen fotokopian cukup banyak. Dia mengilustrasikan, jika disimpan di sebuah ruangan, dokumen tersebut akan membutuhkan ruangan seluas sekitar 5 x10 meter persegi. Ditanya kapan berkas didaftarkan ke PN Jakarta Selatan, Kemas menjawab, akan dilaksanakan bulan depan. "Mudah-mudahan segera didaftarkan," ujar jaksa senior yang pernah menjabat Kapuspenkum itu. Sebelumnya, JAM Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Alex Sato Bya mengaku terkejut begitu mendapati alat bukti kasus Soeharto yang tersimpan pada sembilan filling cabinet merupakan dokumen fotokopian. Dia tidak tahu apakah dokumen aslinya hilang atau sengaja dihilangkan. Nah, kejaksaan kini berupaya mendapatkan dokumen-dokumen asli sebagai materi gugatan kasus Soeharto. (agm) === SUARA PEMBARUAN DAILY, Last modified: 18/6/07 * Kejagung Diminta Cabut SKP3 untuk Soeharto [JAKARTA] Jaksa Agung Hendarman Supandji diminta mencabut Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) untuk mantan Presiden Soeharto yang dikeluarkan Abdul Rahman Saleh (Jaksa Agung terdahulu) pada 2006. Sebab, kalau SKP3 itu tidak dicabut, maka akan menyulitkan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menggugat Soeharto secara perdata. "Gugatan perdata kan intinya gugatan terhadap seseorang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, bagaimana Kejagung membuktikan Soeharto melakukan perbuatan melawan hukum kalau tidak pernah dibuktikan secara pidana?" tanya Kepala Divisi Advokasi LBH Jakarta, Hermawanto ketika dihubungi SP Senin (18/6). Hermawanto mengatakan seperti itu sehubungan dengan rencana Kejagung untuk menggugat Soeharto secara perdata terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Soeharto dalam mengelola Yayasan Supersemar. Hermawanto menduga Kejagung yang berencana menggugat Soeharto secara perdata tanpa dibarengi dengan gugatan pidana, merupakan tipuan Kejagung terhadap tuntutan masyarakat bahwa Soeharto harus diseret ke depan hukum terkait dugaan banyaknya uang negara yang disalahgunakan. Senada dengannya, anggota Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan Kejagung berencana menggugat mantan Presiden Soeharto secara perdata terkait dugaan korupsi yang dilakukannya, hanya akal-akalan saja. Sebab, untuk memastikan apakah Soeharto melakukan korupsi harus dibuktikan secara pidana di pengadilan. "Saya piker Kejagung berencana meng
[mediacare] * Kejagung: Tuntutan Pidana Soeharto Sudah Tertutup
* Kejagung: Tuntutan Pidana Soeharto Sudah Tertutup http://www.suarapembaruan.com/News/2007/06/19/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY [JAKARTA] Tuntutan sebagian masyarakat Indonesia agar Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntut mantan Presiden Soeharto secara pidana, terkait masalah dugaan korupsi atas tujuh yayasan, tidak mungkin bisa dilakukan Kejagung. Pasalnya, Soeharto mengalami sakit permanen. "Atas dasar itulah Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) untuk Soeharto pada tahun 2006. Jadi, Soeharto dituntut secara pidana sudah tertutup," kata Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kemas Yahya Rahman kepada wartawan di Kejagung, Senin (18/6). Kemas mengatakan yang dilakukan Kejagung untuk Soeharto adalah menuntutnya secara perdata. Kemas tidak sependapat dengan pandangan sejumlah pihak bahwa Kejagung akan mengalami kesulitan menuntut Soeharto secara perdata terkait dugaan korupsi yang dilakukannya, karena Soeharto belum terbukti bersalah secara pidana. "Perdata dan pidana merupakan dua hal yang berbeda. Jadi tidak ada hubungannya. Kita optimistis bisa membuktikannya nanti di pengadilan," kata Kemas yang saat itu didampingi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Salman Maryadi. Sebagaimana diberitakan, Kepala Divisi Advokasi LBH Jakarta, Hermawanto, menyerukan, Jaksa Agung Hendarman Supandji harus mencabut SKP3 untuk Soeharto yang dikeluarkan Abdul Rahman Saleh (Jaksa Agung terdahulu) pada 2006. Sebab, kalau SKP3 itu tidak dicabut, maka akan menyulitkan Kejagung untuk menggugat Soeharto secara perdata. "Gugatan perdata kan intinya gugatan terhadap seseorang yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, bagaimana Kejagung membuktikan Soeharto melakukan perbuatan melawan hukum kalau tidak pernah dibuktikan secara pidana?" tanyanya. Senada dengannya anggota Komisi III DPR, Benny K Harman mengatakan Kejagung berencana menggugat mantan Presiden Soeharto secara perdata terkait dugaan korupsi yang dilakukan Soeharto, hanya akal-akalan saja. Sebab, untuk memastikan apakah Soeharto melakukan korupsi harus dibuktikan secara pidana di pengadilan. "Saya pikir, Kejagung berencana menggugat Soeharto secara perdata hanya untuk mengelabui masyarakat saja, seolah-seolah Kejagung serius mengusut kasus korupsi yang dilakukan Soeharto," kata Benny (SP,18/6) Siap Sementara itu, Salman Maryadi menambahkan, Kejagung siap mendaftarkan gugatan perdata terhadap Soeharto ke pengadilan. "Jaksa Agung telah memberikan batas waktu kepada kami agar mendaftarkan gugatan untuk Soeharto sebelum 22 Juli 2007," kata dia. Salman mengatakan, gugatan perdata terhadap Soeharto terkait pengelolaan yayasan miliknya, yakni Yayasan Supersemar, yang diduga penggunaan keuangannya banyak menyimpang. Pada tahun 2000, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muchtar Arifin SH mendakwa Soeharto melakukan korupsi di tujuh yayasan dengan total kerugian negara Rp 1,7 triliun dan US$ 419 juta. Ketujuh yayasan yang pernah diketuai Soeharto tersebut adalah Supersemar, Dana Sejahtera Mandiri, Trikora, Dharmais, Dana Abadi Karya Bakti (Dakab), Amal Bhakti Muslim Pancasila, dan Gotong Royong Kemanusiaan. [E-8] Last modified: 19/6/07 === SUARA PEMBARUAN DAILY, Last modified: 18/6/07 * Kejagung Diminta Cabut SKP3 untuk Soeharto [JAKARTA] Jaksa Agung Hendarman Supandji diminta mencabut Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) untuk mantan Presiden Soeharto yang dikeluarkan Abdul Rahman Saleh (Jaksa Agung terdahulu) pada 2006. Sebab, kalau SKP3 itu tidak dicabut, maka akan menyulitkan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menggugat Soeharto secara perdata. "Gugatan perdata kan intinya gugatan terhadap seseorang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, bagaimana Kejagung membuktikan Soeharto melakukan perbuatan melawan hukum kalau tidak pernah dibuktikan secara pidana?" tanya Kepala Divisi Advokasi LBH Jakarta, Hermawanto ketika dihubungi SP Senin (18/6). Hermawanto mengatakan seperti itu sehubungan dengan rencana Kejagung untuk menggugat Soeharto secara perdata terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Soeharto dalam mengelola Yayasan Supersemar. Hermawanto menduga Kejagung yang berencana menggugat Soeharto secara perdata tanpa dibarengi dengan gugatan pidana, merupakan tipuan Kejagung terhadap tuntutan masyarakat bahwa Soeharto harus diseret ke depan hukum terkait dugaan banyaknya uang negara yang disalahgunakan. Senada dengannya, anggota Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan Kejagung berencana menggugat mantan Presiden Soeharto secara perdata terkait dugaan korupsi yang dilakukannya, hanya akal-akalan saja. Sebab, untuk memastikan apakah Soeharto melakukan korupsi harus dibuktikan secara pidana di pengadilan. "Saya piker Kejagung berencana menggugat Soeharto secara perdata hanya untuk mengelabui masyarakat saja, seolah-seolah Kejagung serius mengusut kasus ko
[mediacare] * Aset Tommy di Garnet Belum Bisa Disingkap etc
* Aset Tommy di Garnet Belum Bisa Disingkap Kompas - Jumat, 06 Juli 2007 Salah satu putusan majelis hakim Pengadilan Guernsey, Inggris, yakni disclosure order atau perintah penyingkapan aset Garnet Investment Limited, ditangguhkan. Penangguhan itu dilakukan karena Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto selaku pemilik Garnet mengajukan banding atas putusan tersebut. Demikian disampaikan Direktur Perdata pada Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda kepada Kompas di Jakarta, Kamis (5/7). "Penangguhan itu sampai hakim memutuskan dapat dikuatkan kembali," ujarnya. Dengan putusan itu, Yoseph menambahkan, rekening Garnet di Banque Nationale de Paris and Paribas (BNP Paribas) Guernsey tetap dibekukan selama enam bulan sejak 23 Mei 2007. Majelis hakim Pengadilan Guernsey juga mensyaratkan Indonesia harus mendaftarkan gugatan perdata terhadap Tommy Soeharto, selambat-lambatnya tiga bulan setelah putusan atau maksimal 23 Agustus 2007. Yoseph menambahkan, terkait sikap banding Tommy, sebenarnya Pemerintah Indonesia memiliki tiga alternatif, yakni membiarkan proses banding di pengadilan, membuat kontra memori banding, atau mengajukan banding. "Tetapi, kami lebih memilih mengajukan kontra memori banding. Waktu yang diberikan satu bulan," ujarnya lagi. Pemerintah Indonesia mengajukan gugatan terhadap Tommy karena menduga uang yang tersimpan di BNP Paribas adalah hasil korupsi atau uang negara. Pengacara Tommy, OC Kaligis, pernah menyampaikan, kliennya memang menyatakan banding di Pengadilan Guernsey. (idr) Kompas - Jumat, 06 Juli 2007 -- * Tommy Soeharto Banding Kompas - Kamis, 14 Juni 2007 Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Guernsey, Inggris, yang dibacakan 23 Mei 2007 siang waktu setempat. Dalam putusan itu disebutkan, majelis hakim memperpanjang pembekuan rekening PT Garnet Investment Limited di Banque Nationale de Paris and Paribas cabang Guernsey hingga enam bulan mendatang dengan sejumlah syarat. Kepastian sikap banding Tommy Soeharto selaku pemilik PT Garnet Investment Limited itu disampaikan pengacaranya, OC Kaligis, kepada Kompas, Rabu (13/6) malam. Sikap itu diputuskan dalam rapat pada hari Rabu sore yang melibatkan Tommy Soeharto, OC Kaligis, dan pihak PT Garnet Investment Limited. Pihak pengacara Garnet di Inggris, Christopher Edward, bahkan sudah diinstruksikan untuk mendaftarkan pernyataan banding tersebut hari Kamis ini. (idr) Kompas - Kamis, 14 Juni 2007 === = http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/072007/02/0901.htm Pikiran Rakyat, 3 Juli 2007 * Tujuh Yayasan Soeharto Oleh H. ROSIHAN ANWAR KEJAKSAAN Agung akan menggugat mantan Presiden Soeharto secara perdata ke pengadilan, sebelum tanggal 27 Juli 2007, berkaitan dengan masalah Yayasan Supersemar yang didirikan 1974. Saya lalu ingat biografi "Soeharto" yang baru terbit ditulis dalam bahasa Inggris oleh Retnowati Abdulgani-Knapp yang "menyelidiki debat sekitar yayasan yang didirikan tatkala Soeharto berkuasa dan hubungannya dengan konglomerat-konglomerat Indonesia dan keluarganya". Ada tujuh yayasan. Yayasan Supersemar didirikan 16 Mei 1974 untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang pintar dari keluarga yang tidak berada. Yayasan Trikora membantu para janda prajurit yang gugur dalam operasi di Irian Barat. Yayasan Dharmais dibentuk 8 Agustus 1975 membantu rumah yatim piatu, kaum invalid. Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila didirikan 17 Februari 1982 membangun masjid- masjid. Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (Dakab) memberi kredit kepada usaha kecil dan menengah. Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan membantu korban bencana alam. Yayasan Dana Sejahtera Diri (Damandiri) didirikan 15 Januari 1996 bertujuan mengurangi jumlah orang miskin. Retnowati putri almarhum Dr. Roeslan Abdulgani jelas sekali memaparkan tentang ketujuh yayasan tadi dengan sikap dan tujuan membela Soeharto, menunjukkan bahwa yayasan-yayasan itu telah banyak berjasa memberikan bantuan kepada berbagai pelapisan masyarakat, menandaskan bahwa tidak benar Soeharto secara pribadi melakukan korupsi di situ, mengimbau agar orang-orang yang pernah memperoleh manfaat dan keuntungan dari bantuan yayasan, misalnya begitu banyak mahasiswa yang disantuni oleh Yayasan Supersemar, setelah kini mereka "menjadi orang" dan berhasil dalam karier mereka supaya tampil buka suara melakukan pembelaan terhadap Soeharto. Retnowati tidak menyembunyikan sikap apologetisnya. Sesungguhnya raison d'etre alias alasan keberadaan biografi yang ditulisnya itu adalah "in defense of Soeharto", membela Soeharto, sesuatu yang merupakan hak baik Retnowati. Berbagai informasi disampaikan kepada kita. Dana-dana yang dikumpulkan dari donasi (sumbangan) yang diberikan oleh para pengusaha atau yang dipotong dari gaji pegawai negeri menurut persentase tertent
[mediacare] Re: Permasalahan Subscribe
Daftar lagi dgn alamat email yang totally new aja kali helpful. -- --- In mediacare@yahoogroups.com, "Daniel H.T." <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Dh, > seperti yg pernah saya sampaikan bahwa sejak akhir Juni lalu saya tidak menerima posting2 dari mediacare. Saya sudah cek status keanggotaan saya: normal. > > Saya cek di Radnet, katanya, tidak ada masalah. Akhirnya, saya coba unsubscribe, diikuti dgn subscribe baru. Tapi hasilnya, tetap sama saja. Kenapa, ya? >
[mediacare] * Rencana Gugatan Ke Soeharto Disambut Pesimistis Beberapa Pihak etc
* Rencana Gugatan Ke Soeharto Disambut Pesimistis Beberapa Pihak etc Kompas - Senin, 09 Juli 2007 Kejaksaan Agung berencana mendaftarkan gugatan perdata terhadap mantan Presiden Soeharto dan Yayasan Supersemar, pekan ini. Rencana itu ditanggapi pesimistis sejumlah pihak. Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Denny Indrayana mengaku lega jika rencana Kejaksaan Agung menggugat perdata itu terealisasi. Di sisi lain, ia juga pesimistis dengan persiapan dan hasil gugatan itu. "Selama ini, kalau berkaitan dengan keluarga Cendana (nama jalan tempat tinggal Soeharto), saya selalu khawatir yang dilakukan kejaksaan tidak maksimal," kata Denny yang dihubungi di Batam, Minggu (8/7). Menurut Denny, sudah beberapa kali rencana menggugat perdata Soeharto itu diwacanakan kepada publik. Maka, jika terlaksana, tentu melegakan. Akan tetapi, ada juga rasa waswas, menilik selama ini sikap pemerintah terhadap perkara yang berkaitan dengan keluarga Cendana tidak optimal. Denny mencontohkan, pencairan dana 10 juta dollar AS milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dari Banque Nationale de Paris and Paribas Cabang London dibiarkan saja. Langkah berbeda dilakukan terkait keberadaan uang Tommy di BNP Paribas Cabang Guernsey, Inggris. Dihubungi terpisah, anggota Komisi III DPR, Gayus Lumbuun (F-PDIP, Jawa Timur V), berharap Kejaksaan menyiapkan gugatan itu dengan serius. Ia mengibaratkan gugatan perdata itu sebagai pisau bermata dua. Apabila berhasil merupakan prestasi luar biasa, kalau gagal akan melegitimasi pandangan masyarakat selama ini, yakni gagalnya setiap kasus yang berkaitan dengan mantan Presiden Soeharto. "Upaya pidana juga sudah dihentikan penuntutannya," ujar Gayus. Ia berharap, Kejaksaan tidak buru-buru mendaftarkan gugatan perdata itu, tetapi lebih baik menyiapkan fakta dan dokumen yang tepat untuk mendukung gugatan. Dachamer Munthe, ketua tim jaksa pengacara negara untuk gugatan terhadap Soeharto dan Yayasan Supersemar, Kamis lalu, menyampaikan, rencana gugatan perdata akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/7) ini atau Selasa besok. (idr) Kompas - Senin, 09 Juli 2007 == http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=293617 Senin, 09 Juli 2007, * Granadi Dijadikan Sita Jaminan Kasus Dugaan Korupsi Soeharto JAKARTA - Kejaksaan Agung sudah menginventarisasi kekayaan mantan Presiden Soeharto yang akan dijadikan jaminan kasus dugaan korupsi. Dalam gugatan perdata kasus dugaan korupsi tujuh yayasan itu, untuk tahap pertama, Gedung Granadi dimasukkan sebagai aset yang diminta pengadilan untuk disita jaminan (conservatoir beslag). Aset Soeharto dan kroni Cendana lainnya belum diajukan sebagai sita jaminan. Aset tersebut, antara lain, rumah Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta Pusat; Taman Mini Indonesia Indah (TMII); aset pribadi dan perusahaan milik Tommy Soeharto (termasuk Grup Humpuss); serta kawasan peternakan Tapos di Bogor. "Untuk tahap pertama memang hanya Gedung Granadi. Aset lain nanti bisa diajukan menyusul," kata Direktur Perdata pada JAM Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejagung Yoseph Suardi Sabda saat dihubungi koran ini kemarin. Gugatan itu dipastikan didaftarkan hari ini. Menurut dia, JPN mengikuti materi penyitaan yang diajukan pada proses pidana dalam kasus korupsi tujuh yayasan. "Kalau ada perkembangan baru, aset-aset lain nanti bisa disitajaminankan lagi," jelas jaksa berkacamata minus tersebut. Berdasar catatan koran ini, selain Gedung Granadi, pada 21 Juli 2000, Kejagung menyita sebuah vila seharga Rp 1,5 miliar (1997) milik Yayasan Dakab di kawasan Megamendung, Bogor. Ditanya soal nilai taksiran Gedung Granadi, Yoseph menyatakan bahwa kejaksaan belum menghitung. "Langkah kami belum ke sana," ujarnya. Yang pasti, dengan sita jaminan tersebut, gedung berlantai 12 itu tidak dipindahtangankan ke pihak lain. Jaksa Agung Hendarman Supandji telah menyetujui isi seluruh berkas gugatan, termasuk memasukkan Gedung Granadi dalam sita jaminan. JPN mendalilkan bahwa sebagian uang negara dalam yayasan digunakan membeli Gedung Granadi, sehingga bangunan tersebut harus disita. Soeharto selaku ketua yayasan menjadi tergugat I. Tergugat II adalah pengurus yayasan. Yayasan Supersemar digugat karena dianggap melawan hukum dalam menyalurkan dana dari masyarakat dan pemerintah untuk kepentingan di luar pendidikan serta sosial. Dana yayasan justru mengalir ke perusahaan milik keluarga Cendana seperti PT Sempati Air, PT Kiani Kertas, PT Timor Putra Nasional, dan PT Goro Batara Sakti. Uang itu juga diketahui mengalir ke Nusamba Group dan Pelita. Gedung Granadi pernah disita kejaksaan terkait kasus pidana, korupsi tujuh yayasan, pada 22 Juli 2000. Gedung beralamat di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, itu disita bersama sebuah vila milik Yayasan Dakab seharga Rp 1,5 miliar (1997) di Megamendung, Bogor. Khusus Gedung Granadi, kejaksaan menitipkan pe
[mediacare] * Yayasan Soeharto Dituduh Selewengkan Rp 4 Triliun etc
* Yayasan Soeharto Dituduh Selewengkan Rp 4 Triliun etc Koran Tempo - Selasa, 10 Juli 2007 Jakarta - Yayasan Supersemar, yang didirikan mantan presiden Soeharto, diduga menyelewengkan dana lebih dari Rp 4 triliun (US$ 420 juta plus Rp 185,9 miliar). Hal itu tercantum dalam berkas gugatan yang didaftarkan Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. "Tergugat I adalah H M. Soeharto, sedangkan Yayasan Supersemar menjadi tergugat II," kata Dachmer Munthe, Ketua Tim Jaksa Pengacara Negara. Yoseph Suardi, Direktur Perdata Kejaksaan Agung, menambahkan uang tersebut adalah dana yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Para tergugat dituduh telah melakukan tindakan melawan hukum dengan menyelewengkan dana yang dikumpulkan dari pemerintah dan masyarakat. Yayasan ini menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333 Tahun 1978 sebagai dasar hukum pengutipan dana. Menurut Keputusan Menteri Keuangan itu, bank pemerintah harus memberikan 5 persen dari 50 persen keuntungan bersih ke Yayasan Supersemar. Seharusnya dana itu untuk beasiswa bagi anak kurang mampu. Tapi, "Hanya 15 persen (dana yayasan) yang digunakan untuk bantuan pendidikan," kata Yoseph. Dalam gugatan disebutkan sebagian besar dana itu justru digunakan untuk membiayai perusahaan keluarga Soeharto, di antaranya Sempati Air, Kiani Kertas, PT Timor Putra Nasional (TPN), dan Goro. Ada juga aliran dana ke Bank Duta, Nusamba Group, dan perusahaan Pelita. Kejaksaan menuntut ganti rugi total Rp 15 triliun. Selain itu, pengacara negara mendaftarkan sejumlah aset Soeharto yang terkait dengan Supersemar untuk dijadikan sita jaminan, di antaranya gedung Granadi di Jalan H R. Rasuna Said, Jakarta Selatan. "Nanti hakim yang menentukan aset mana yang perlu disita," ujar Alex Sato Bya, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Kuasa hukum Soeharto, Otto Cornelis Kaligis, menyatakan tak gentar menghadapi gugatan itu. "Kami siap," katanya kepada Tempo. Sebelumnya, Juan Felix Tampubolon, kuasa hukum Soeharto yang lain, meyakini gugatan itu akan gugur. Menurut dia, kejaksaan tak percaya diri karena hanya menggugat satu dari sejumlah yayasan mantan penguasa Orde Baru tersebut. "Gugatan ini mengada-ada." Dachmer mengatakan kejaksaan baru mengajukan gugatan terhadap satu yayasan karena kekurangan tenaga. "Yayasan lain sabarlah," katanya. Dalam situs Soeharto Center disebutkan ada 17 yayasan yang didirikan penguasa Orde Baru itu, di antaranya Yayasan Dharmais, Supersemar, Amalbakti Muslim Pancasila, Dana Karya Abadi, Purna Bakti Pertiwi. Adapun istrinya, Tien Soeharto (almarhum), mendirikan Yayasan Harapan Kita dan Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan. Selain itu, ada lagi Yayasan Ibu Tien Soeharto, yang didirikan putra-putrinya, dan Yayasan Mangadeg. Sobari Achmad, Panitera Muda Perdata, yang menerima gugatan ini, menyatakan pengadilan akan segera menggelar perkara ini. "Paling lama seminggu (mendatang)," ujarnya. YUDHA SETIAWAN | RINI KUSTIANI | MUHAMMAD NUR ROCHMI | AGUS SUPRIYANTO | IMRON ROSYID Koran Tempo - Selasa, 10 Juli 2007 == * Soeharto Digugat Perdata Kompas - Selasa, 10 Juli 2007 Jaksa pengacara negara dari Kejaksaan Agung, mewakili negara cq Presiden RI, mendaftarkan gugatan perdata terhadap mantan Presiden Soeharto (tergugat I) dan Yayasan Beasiswa Supersemar (tergugat II) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/7). Gugatan ini segera mendapat reaksi dari berbagai pihak. Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais di Jakarta kemarin mengatakan, "Niat Jaksa Agung menggugat perdata Soeharto dan Yayasan Supersemar harus dihargai. Namun, realitas yang ada juga harus dipahami." Realitas itu, lanjut Amien, antara lain data dan bukti yang ada mungkin sudah tidak seutuh 10 tahun lalu. Selain itu, mantan Presiden Soeharto juga sudah uzur. "Untuk itu, ambil jalan tengah saja. Caranya, apa yang masih bisa diselamatkan, seperti Tapos, diambil alih saja oleh negara dan kemudian tutup buku. Sebab, jika kita tidak pernah menyelesaikan kasus ini, sebagai bangsa kita juga tidak akan pernah selesai," ujar Amien. Direktur Eksekutif Reform Institut Yudi Latief juga mengusulkan penyelesaian politik. Caranya, pimpinan negara memanggil mereka yang terlibat dalam kasus ini untuk diajak mengembalikan uang atau harta yang mereka miliki kepada negara. Ketika ditanya apakah pengajuan gugatan tersebut hanya untuk menunjukkan kejaksaan telah bekerja, Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno menjawab, "Anda cukup cerdas membaca situasi." Guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita di Jakarta kemarin mengatakan, upaya Kejaksaan Agung mendaftarkan gugatan perdata itu sebagai hal yang sia-sia. Menurut dia, kasus korupsi Soeharto hanya dapat diungkap jika Jaksa Agung membuka kembali kasus pidana Soeharto dengan mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Gedung Granadi Gugatan didaftarkan ketua tim jaksa pengac
[mediacare] > Kejaksaan Mulai Gugat Soeharto & Son
> Kejaksaan Mulai Gugat Soeharto & Son * Kejaksaan Punya Bukti Penyimpangan Dana Kompas - Rabu, 11 Juli 2007 Negara cq Pemerintah Indonesia, melalui jaksa pengacara negara di Kejaksaan Agung, menggugat perdata Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar Soeharto dan Yayasan Beasiswa Supersemar atas perbuatan melawan hukum. Tergugat diminta membayar ganti rugi materiil Rp 185 miliar dan 420 juta dollar AS serta ganti rugi imateriil Rp 10 triliun. Anggota tim jaksa pengacara negara, Yoseph Suardi Sabda, mengatakan, untuk keperluan gugatan perdata itu, Kejaksaan sudah memastikan sejumlah dokumen pendukung, termasuk memastikan keterangan saksi. "Ada 25 saksi yang sudah dipastikan," kata Yoseph di Kejagung, Selasa (10/7). Salah seorang pengacara Soeharto, OC Kaligis, Senin, menyatakan siap menghadapi gugatan perdata itu. Kaligis juga mengatakan, keuangan Yayasan Beasiswa Supersemar sudah diaudit hingga akhir tahun 2006. "Dari hasil audit itu, tak ada masalah," ujarnya. Yoseph yang juga Direktur Perdata pada Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung menegaskan, kejaksaan punya bukti dokumen yang menguatkan gugatan. Dokumen itu berupa hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tahun 1999 yang menyebutkan adanya sebagian besar dana yayasan yang tidak digunakan sesuai tujuan sosial. "Kami punya aslinya. Kami yakin ada penyimpangan dana yayasan," ujar Yoseph. PP No 15/1976 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang penetapan penggunaan sisa laba bersih bank-bank milik negara yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.011/ 1978 tentang pengaturan lebih lanjut penggunaan 5 persen dari laba bersih bank-bank milik negara, kepada yayasan diberikan dana sebesar 5 persen. Dana bagi Yayasan Dharmais dan Yayasan Beasiswa Supersemar itu digunakan untuk kepentingan sosial. Namun, dalam praktiknya ditemukan penyimpangan sepanjang tahun 1987-1997, antara lain dengan adanya aliran dana dari Yayasan Beasiswa Supersemar ke Bank Duta, PT Sempati Air, PT Kiani Kertas, PT Kiani Lestari, PT Kalhold Utama, PT Essam Timber, PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri, dan Kelompok Usaha Kosgoro. Kompas - Rabu, 11 Juli 2007 === * Kejaksaan Mulai Susun Gugatan Perdata Tommy Soeharto Koran Tempo - Rabu, 11 Juli 2007 Kejaksaan sudah mulai menyusun draf gugatan perdata untuk Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dalam kasus Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). Bukti-bukti yang digunakan kejaksaan sama dengan bukti yang dimiliki tim pidana khusus yang saat ini masih menyidik kasus dugaan korupsi BPPC. "Saat tim pidana khusus mendapatkan dokumennya, kami juga segera memakainya," kata Direktur Perdata Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda kepada Tempo kemarin. Dokumen yang dimaksud Yoseph itu adalah dokumen seputar aliran dana pemerintah dari beberapa bank ke BPPC. "Bukti itu menunjukkan adanya uang negara di BPPC." Berdasarkan perhitungan sementara, kata Yoseph, dalam kasus BPPC ada penyelewengan dana milik pemerintah senilai Rp 3 triliun. "Saat BPPC bubar, dana itu tidak pernah dipertanggungjawabkan," katanya. Dia menambahkan, "Perhitungan nilai kerugian itu baru berupa nilai kewajiban pokok belum ditambah bunganya." Gugatan perdata terhadap Tommy ini merupakan salah satu upaya kejaksaan untuk memenuhi persyaratan pengadilan Guernsey, yang tengah menyidangkan kasus pembekuan uang senilai 36 juta euro milik Tommy di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas. Permintaan pembekuan uang Tommy ini muncul setelah kejaksaan Indonesia mendapat tawaran dari pengadilan Guernsey untuk mengajukan gugatan intervensi dalam sidang. Tommy menggugat BNP Paribas cabang Guernsey yang menolak mencairkan uang Tommy di bank itu. BNP menolak mencairkan uang Tommy di Garnet Investment Limited miliknya dengan alasan Tommy masih terlibat hukum di Indonesia. Kejaksaan Agung kemudian mengajukan dua aplikasi dalam sidang pertama di negara persemakmuran Inggris ini. Aplikasi pertama untuk diterima sebagai pihak ketiga dalam sidang gugatan Garnet ke BNP. Satunya lagi untuk meminta pembekuan sementara uang Tommy. Sedangkan Garnet meminta pembekuan uang Tommy dicabut. Hakim pengadilan Guernsey telah memutuskan memperpanjang permintaan pembekuan sementara uang Tommy pada 8 Maret lalu. Dalam sidang terakhir 23 Mei lalu, pengadilan Guernsey memberi syarat kepada pemerintah Indonesia untuk memperkarakan Tommy secara perdata dalam waktu 3 bulan. Yoseph optimistis kejaksaan bisa memenuhi tenggat yang diberikan pengadilan itu. "Draf gugatan harus selesai pada awal Juli 2007," kata dia. Pengacara Tommy, O.C. Kaligis, menyatakan dirinya sudah siap menghadapi bukti-bukti yang diajukan kejaksaan. "Tapi tidak akan kami buka sekarang. Ini kan bukan pengadilan koran," kata dia. Yang jelas, kata Kaligis, bukti-bukti yang dia miliki bisa mematahkan gugatan jaksa. "Jadi kita lihat saja nanti di pengadilan," katanya. Sandy Indra Pratama | Suseno Koran Tempo - Rabu, 11 Juli 2007 ===
[mediacare] * Argumentasi untuk Gugat Soeharto secara Perdata: Siapa Menyusul?
* Argumentasi untuk Gugat Soeharto secara Perdata: Siapa Menyusul? http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=294079 Jumat, 13 Juli 2007, - Soeharto Digugat, Siapa Menyusul? Oleh S. Eka Iskandar Semangat Kejaksaan Agung untuk menuntut Soeharto secara perdata di pengadilan betul-betul menjadi kenyataan, walaupun upaya itu sempat melalui jalan panjang yang berliku. Diawali kali pertama Jaksa Agung Soejono C. Atmonegoro membentuk tim pengusut harta kekayaan Soeharto pada 1998-1999. Kemudian, pada saat yang sama, Andi Ghalib untuk yang pertama memeriksa Soeharto dalam kasus penyelewengan dana yayasan dan proyek mobil nasional (mobnas). Ketika itu, upaya memburu harta Soeharto dilakukan sampai ke Swiss, meski tanpa hasil. Tindakan mengejutkan terjadi ketika pejabat sementara Jaksa Agung Ismujoko mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada Oktober 1999 dengan alasan tidak cukup bukti. Tapi, pada 2001 era Marzuki Darusman sebagai jaksa agung, SP3 tersebut dicabut dan penyidikan kembali dimulai dengan menetapkan Soeharto sebagai tersangka dan memberikan status tahanan rumah. Gagasan untuk menggugat Soeharto secara perdata kali pertama dilontarkan Baharudin Lopa yang menggantikan Marzuki Darusman. Setelah itu, penyidikan terhadap Soeharto menggantung, sampai akhirnya dikeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan perkara (SKP3) oleh jaksa agung yang dijabat Abdul Rahman Saleh pada 2004. Lalu, dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara, dibentuklah tim di bawah jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara untuk menggugat Soeharto secara perdata. Namun, sampai masa jabatannya berakhir, Abdul Rahman Saleh belum sempat mewujudkan rencana gugatan perdata terhadap Soeharto karena harus diganti Hendarman Supandji yang secara resmi mendaftarkan gugatan terhadap mantan presiden ke-2 RI tersebut ke pengadilan pada 10 Juli 2007. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mendaftarkan gugatan perdata terhadap mantan Presiden Soeharto (Jawa Pos, 10/07/07). Gugatan perdata itu berdasar asumsi terjadinya tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara, meski tindak pidana korupsi tidak cukup bukti untuk diajukan atau karena sebab-sebab yang membuat gugurnya penuntutan dan pemidanaan sebagaimana ketentuan pasal 32 UU Antikorupsi. Peluang pasal 32 itulah yang mendasari jaksa agung selaku pengacara negara mengajukan gugatan perdata terhadap Soeharto. Peluang menggugat perdata sesungguhnya tidak terbatas hanya karena alasan tidak ditemukannya unsur cukup bukti, tapi secara nyata ada kerugian negara, sebagaimana yang dimaksud pasal 32. Gugatan perdata juga dimungkinkan dilakukan dengan alasan, saat penyidikan atau pemeriksaan persidangan, pelaku tindak pidana korupsi meninggal, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Maka, jaksa selaku pengacara negara atau instansi lain yang dirugikan bisa mengajukan gugatan perdata. Bahkan, apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi, ternyata terpidana atau ahli warisnya memiliki harta yang disembunyikan yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi, itu bisa pula dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perdata. Sayangnya, paparan tersebut baru pada tingkat bunyi pasal-pasal dalam UU Antikorupsi, belum teraplikasi secara nyata. Padahal, perkara-perkara korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara yang bisa digugat melalui jalur perdata seperti yang diamanatkan dalam UU Antikorupsi tidak hanya kasus Soeharto. Masih banyak koruptor kelas kakap yang seharusnya bisa dituntut dan diseret ke pengadilan baik, secara pidana maupun perdata. Apalagi, secara normatif, UU Antikorupsi telah mengetengahkan konsep upaya pemulihan kerugian negara. Dengan konsep tersebut, diharapkan kerugian negara bisa dikembalikan, selain pelaku tindak pidana korupsi dikenai sanksi pidana. Karena itu, UU Antikorupsi mengatur tiga hal dalam kaitan dengan pemulihan kerugian negara. Yaitu, pertama, gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang nyata seperti yang diatur dalam pasal 32, 33, dan 34 UU Antikorupsi. Kedua, gugatan perdata terhadap harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara seperti yang diatur dalam pasal 38C UU Antikorupsi. Ketiga, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf b UU Antikorupsi. Upaya mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata itu semakin kuat ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan kontroversial. Yakni, sifat perbuatan melawan hukum secara materiil dalam tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No 31/1999 (yang telah diubah dengan UU No 20/2001) adalah batal dan tidak mempunyai kekua
[mediacare] * Jakgung: Periksa Tommy
* Jakgung: Periksa Tommy Kompas - Rabu, 25 Juli 2007 Kejaksaan Agung sudah menetapkan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, mantan Ketua Umum Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh atau BPPC, sebagai tersangka dugaan korupsi Kredit Likuiditas Bank Indonesia atau KLBI yang melibatkan pengurus BPPC. Jaksa Agung (Jakgung) Hendarman Supandji, Selasa (24/7), mengaku sudah memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman untuk memeriksa Tommy Soeharto sebagai tersangka. Kemas, yang kemarin dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, mengatakan, Kejaksaan masih meneliti kembali bukti-bukti yang dimiliki. Setelah semuanya siap, Tommy dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka. "Tidak diperintahkan pun, kami harus panggil. Sekarang kami periksa saksi lain. Kalau sudah sampai waktunya, (Tommy) kami panggil," ujarnya. Bagian Tindak Pidana Khusus Kejagung malah belum menjadwalkan kapan Tommy dipanggil untuk diperiksa. Dikatakan Kemas, Jaksa Agung memberi petunjuk kepada jaksa-jaksa sebagai pimpinan. Namun, tanggung jawab penanganan perkara tetap berada di tangan jaksa. Empat perkara Direktur Perdata pada Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung Yoseph Suardi Sabda menyampaikan, saat ini ia sedang menyusun rancangan gugatan perdata terhadap Tommy Soeharto. Rancangan yang disiapkan mencakup empat perkara dugaan korupsi, yakni dugaan korupsi KLBI di BPPC, dugaan korupsi oleh PT Timor Putra Nasional, dugaan korupsi tukar guling tanah gudang beras milik Badan Urusan Logistik di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, ke PT Goro Batara Sakti, dan dugaan korupsi di PT Sempati Air. "Empat perkara ini kami pertimbangkan, mana yang nantinya diajukan gugatan perdata. Kan ada dua perkara yang saat ini sedang ditangani Bagian Tindak Pidana Khusus Kejagung, yaitu dugaan korupsi BPPC dan PT Timor," ujar Yoseph. Pengajuan gugatan perdata terhadap Tommy Soeharto merupakan syarat yang ditetapkan majelis hakim Pengadilan Guernsey, Inggris. (idr) Kompas - Rabu, 25 Juli 2007 === http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail&id=8979 Senin, 23 Juli 2007, Kejagung Kecewa, Fokus Gugatan Soeharto Bergeser JAKARTA - Informasi yang sampai ke publik soal gugatan kepada mantan Presiden Soeharto tak sesuai dengan maksud Kejaksaan Agung. Ketua Tim Jaksa Pengacara Negara Dachmer Munthe menuding ada pihak yang berupaya memelintir fokus gugatan kejaksaan terhadap Yayasan Supersemar milik Soeharto. "Perlu dicatat, kami tidak mempersoalkan uang beasiswa. Justru kami berupaya menarik uang (yang diduga diselewengkan itu, Red) supaya bisa diberikan kepada ribuan orang yang berhak mendapatkan beasiswa itu. Ada upaya untuk mengalihkan persoalan dengan memelintir fokus gugatan ini," ujarnya ketika ditemui pada Peringatan Ke-47 Hari Bakti Adhyaksa di Kompleks Kejagung kemarin. Fokus gugatan Kejagung adalah Soeharto, bukan kepada pihak penerima beasiswa Supersemar. "Gugatan kami fokuskan kepada Soeharto karena ini urusan negara dengan yayasan. Kami berharap, dengan gugatan perdata ini, Soeharto menunjukkan ke mana aliran uangnya," ujarnya, lantas menambahkan ada dugaan uang Yayasan Supersemar itu lari ke sejumlah perusahaan keluarga dan kroni mantan Penguasa Orde Baru itu. Misalnya, Sempati Airways dan PT Timor Putra Nasional (TPN). Jika telah diketahui ke mana aliran dana beasiswa Supersemar itu, sambung Dachmer, dana itu segera ditarik Kejagung. Dia juga berharap agar tidak ada pihak yang menganggap tujuan Kejagung mengajukan gugatan perdata kepada mantan Presiden Soeharto adalah untuk mempersoalkan uang beasiswa di yayasan tersebut. Ditemui secara terpisah, Kejagung Hendarman Supandji menegaskan bahwa pihaknya menduga kuat adanya dana beasiswa Supersemar yang masuk ke perusahaan-perusahaan Tommy Soeharto. "Itulah yang sedang kami gugat dalam kasus HM. Soeharto, kasus Supersemar," kata Hendarman, didampingi Kapuspenkum Kejagung Salman Maryadi. Sebelumnya, pengacara Soeharto O.C. Kaligis menyatakan telah siap menghadapi gugatan perdata Kejagung. Menurut pengacara senior itu, gugatan yang disampaikan Kejagung tersebut mengada-ada. Tudingan bahwa mantan penguasa Orde Baru itu menyelewengkan dana Yayasan Supersemar yang dikumpulkan dari pemerintah dan masyarakat dianggap tak benar. "Nggak mungkin penyelewengan dana. Pada waktu itu, semua setuju, termasuk MPR mandataris kok."(nue/ein = Tommy to be Examined as Suspect Soon Friday, 20 July, 2007 | 12:12 WIB TEMPO Interactive, Jakarta: The Attorney General's Office (AGO) will soon summon Hutomo Mandala Putra a.k.a. Tommy Suharto to be examined as a suspect regarding the case of alleged corruption in the Clove Marketing and Buffer Agency (BPPC). "We're still waiting for the investigator team's suggestion. They decide the schedule," said AGO Investigation Director, M. Salim, in Jakarta yesterday (19/7). He said the possibility of investigators presenting new names as suspects regarding the case that caused the state to
[mediacare] Soeharto Beri Aset, Kejagung Siap Damai
Soeharto Beri Aset, Kejagung Siap Damai http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=296941 Senin, 30 Juli 2007, Soeharto Beri Aset, Kejagung Siap Damai Kasus Korupsi Tujuh Yayasan JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang perdamaian dengan mantan Presiden Soeharto atas gugatan kerugian negara kasus korupsi tujuh yayasan. Syaratnya, kubu Soeharto dan tergugat lain menyerahkan aset setara atau mendekati nilai gugatan USD 420 juta (Rp 3,78 triliun) dan Rp 185 miliar. "Itu yang kami inginkan. Kami bersedia membayar sesuai nilai gugatan, tentunya, perdamaian itu ada," kata Ketua Jaksa Pengacara Negara (JPN) kasus Soeharto, Dachmer Munthe, di Jakarta kemarin. Ditanya jika kubu Soeharto hanya bersedia membayar separo dari nilai gugatan, Dachmer menolak berandai-andai. "Kami harus lihat perkembangannya dulu," ujar direktur pemulihan dan perlindungan hak (PPH) pada JAM Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejagung itu. Dachmer mengakui, dalam gugatan perdata, kejaksaan lebih memprioritaskan pemulangan aset kerugian negara sesuai nilai gugatan. "Kami tidak melihat orangnya," jelasnya. Kejaksaan juga lebih memperhitungkan kerugian negara secara material USD 420 juta dan Rp 185 miliar. Sedangkan nilai gugatan immaterial Rp 10 triliun sulit dicapai dalam proses perdamaian. Menurut Dachmer, peluang perdamaian atau mediasi biasanya ditawarkan majelis hakim pada awal persidangan kasus perdata. Ini sesuai ketentuan pasal 120 Herziene Inlandsch Reglement (HIR). "Kalau ada tawaran kami disepakati, tentunya, sidang tidak akan dilanjutkan. Kami tinggal membuat akta perdamaian," jelas mantan wakil kepala Kejati Nusa Tenggara Timur (NTT) itu. Sebaliknya, jika tidak ada perdamaian, persidangan dilanjutkan melalui tahap replik, duplik, hingga pemeriksaan pokok perkara melalui keterangan para saksi dan alat bukti. Ditanya siapa saja saksi yang dijadwalkan dihadirkan dalam persidangan, Dachmer menolak membeberkan. "Pokoknya, jumlahnya 15 hingga 20 saksi," jelasnya. Selain itu, para saksi berasal dari kalangan perbankan dan nonperbankan yang mengetahui transaksi yayasan ke perusahaan kroni Soeharto. Dachmer menegaskan, dalam persidangan kelak, majelis hakim diharapkan bersikap netral dan fair. "Kami berharap majelis tidak memihak siapa pun," ujar jaksa senior yang pernah bertugas di Kejati Jawa Barat itu. Di tempat terpisah, Ketua PN Jakarta Selatan (Jaksel) Andi Sansan Nganro mengatakan, majelis hakim bakal bersikap independen dalam persidangan. "Itu sudah menjadi tugas kami," jelas Andi yang dihubungi koran ini tadi malam. PN Jaksel telah membentuk majelis yang terdiri atas Wahjono (ketua), I Ketut Manika dan Aswan Nurcahyo (keduanya anggota). Soal pengamanan persidangan, Andi mengatakan, pengadilan telah berkoordinasi dengan Polrestro Jakarta Selatan. Selain kepolisian, pengadilan mengandalkan petugas pengamanan internal. "Soal apakah hakim dikarantina, kami menegaskan, tidak ada karantina. Kasus itu diperlakukan sama dengan yang lain," jelas hakim senior tersebut. Meski demikian, lanjut Andi, PN Jaksel memberi perhatian ekstra terhadap persidangan tersebut. Sebab, para pihak beperkara melibatkan mantan presiden dan pemerintah. "Ini antara presiden dan kejaksaan yang mewakili presiden. Jadi, termasuk kasus besar," jelas Andi. Sebelumnya kejaksaan mendaftarkan gugatan terhadap Soeharto dan Yayasan Supersemar pada 9 Juli lalu. Perkara tersebut diregistrasi dengan nomor 904/Pdt/G/2007/PN Jaksel. Kejaksaan punya alat bukti dokumen untuk menguatkan gugatannya. Yakni, dokumen hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 1999 yang menyebutkan sebagian besar dana yayasan tidak digunakan sesuai tujuan sosial. Pendek kata, selama dipimpin Soeharto, ada penyimpangan dalam penggunaan uang yayasan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 15 Tahun 1976 tentang penetapan penggunaan sisa laba bersih bank-bank milik negara yang ditindaklanjuti dengan Kepmenkeu No 333/KMK.011/ 1978 tentang pengaturan lebih lanjut penggunaan lima persen dari laba bersih bank-bank milik negara, kepada yayasan diberikan dana lima persen. Dana bagi Yayasan Dharmais dan Yayasan Beasiswa Supersemar itu digunakan untuk kepentingan sosial. Namun, dalam praktiknya ditemukan penyimpangan sepanjang 1987-1997, antara lain dengan adanya aliran dana dari Yayasan Beasiswa Supersemar ke Bank Duta, PT Sempati Air, PT Kiani Kertas, PT Kiani Lestari, PT Kalhold Utama, PT Essam Timber, PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri, dan Kelompok Usaha Kosgoro.(agm)
[mediacare] * Skandal Duit Tommy, Yusril Menuding Balik Hamid
* Skandal Duit Tommy, Yusril Menuding Balik Hamid Koran Tempo - Kamis, 22 Maret 2007 JAKARTA -- Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak mengetahui pembukaan rekening milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM di Bank BNI Cabang Tebet. Rekening itu dibuka setelah dia tidak menjabat Menteri Kehakiman. "Saya tidak tahu itu (pembukaan rekening) pada zaman Hamid," kata Yusril di sela-sela pembahasan Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara di DPR kemarin. Rekening ini menjadi tempat penampungan sementara dana milik Tommy Soeharto senilai US$ 10,95 juta yang ditransfer dari Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas London. Pencairan dana ini satu tahun setelah Yusril tidak menjabat Menteri Kehakiman. Rekening bernomor 0047885273 atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum itu dibuka oleh Zulkarnain Yunus, direktur jenderal instansi ini, pada 7 April 2005. Ke rekening inilah Menteri Hamid meminta BNP Paribas London mentransfer dana perusahaan Motorbike milik Tommy. Pada 9 Juni 2005, dana US$ 10,95 juta dari BNP Paribas masuk ke rekening itu. Tapi dana itu tak bertahan lama karena keluar lagi menuju rekening Motorbike dan sejumlah rekening lainnya. Sehari setelah uang dari BNP Paribas masuk, Menteri Hamid mengirim surat kepada direksi Bank BNI. Isinya, meminta BNI mencatat dana titipan Motorbike di rekening milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM. Surat itu juga membebaskan BNI dari segala tuntutan hukum apa pun akibat dilakukannya transaksi tersebut. Rekening ini akhirnya ditutup pada 3 April 2006 oleh Zulkarnain Yunus. Saat itu ia telah menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saldo terakhir hanya US$ 4.150 atau sekitar Rp 40 juta. Kepada majalah Tempo, yang beredar pekan ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin menyatakan ia hanya melanjutkan kebijakan menteri sebelumnya. Hamid juga mengaku tidak tahu-menahu ihwal pembukaan rekening milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum itu. "Saya tidak tahu-menahu karena itu dibuat anak buah saya," katanya. ERWIN DARIYANTO Sumber: Koran Tempo - Kamis, 22 Maret 2007 -- - BNI Tak Laporkan Duit Tommy ke Bank Indonesia Koran Tempo - Rabu, 21 Maret 2007 Aturan ini mewajibkan bank mengenali nasabah, termasuk transaksi dananya. JAKARTA -- Bank Indonesia tidak menerima laporan dari PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) perihal transfer dana US$ 10 juta milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Duit yang setara dengan Rp 91 miliar (dengan kurs Rp 9.100 per dolar Amerika) itu dikirimkan dari BNP Paribas London ke rekening Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di BNI Cabang Tebet, Jakarta, 14 Juni 2005. "Mungkin karena BNI mengira tidak ada yang perlu dikhawatirkan sehingga tidak perlu dilaporkan," kata Kepala Biro Humas Bank Indonesia Filianingsih Hendarta kepada Tempo di Jakarta kemarin. Filianingsih menjelaskan, kendati tidak diwajibkan, bank sebenarnya bisa saja melaporkan kepada bank sentral jika mengkhawatirkan dana yang diterima melalui proses transfer. Menurut Filianingsih, laporan resmi soal transfer uang Tommy itu justru datang dari Departemen Hukum dan HAM. "Tapi itu kan, salah alamat karena seharusnya yang melapor ke BI adalah bank, bukan departemen," ujarnya. Deputi Direktorat Pengaturan Pengembangan Perbankan BI Wimboh Santoso mengatakan bank memang tidak wajib melaporkan transaksi keuangan kepada BI. Tapi bank harus melaporkan transaksi yang berindikasi mencurigakan ke Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). "Itu untuk mencegah adanya money laundering," katanya. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bank memang wajib melaporkan transaksi keuangan yang ditanganinya ke PPATK jika ada dugaan transaksi yang mencurigakan atau ada transaksi tunai senilai Rp 500 juta atau lebih. Undang-undang itu diperkuat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Aturan ini mewajibkan bank mengenali nasabah, termasuk transaksi dananya. Kepada Tempo, Ketua PPATK Yunus Husein mengaku tidak tahu apakah BNI sudah menjalankan prosedur mengenal nasabah atau belum terhadap transfer duit Tommy tersebut. "Soal itu tanyakan ke BNI dan BI sebagai pengawas," tuturnya. Yunus mengatakan yang menentukan atau mengidentifikasi sebuah transaksi mencurigakan atau tidak adalah bank yang bersangkutan. "Apakah rekening Tommy itu mencurigakan atau tidak, BNI yang bisa menjawab," katanya. Manajemen BNI memilih tak berkomentar atas kasus ini. "Kami dihadapkan pada undang-undang (Kerahasiaan Bank), kecuali diizinkan Bank Indonesia," ujar Direktur Utama BNI Sigit Pramono. AGOENG WIJAYA | AGUS SUPRIYANTO | TOMI A Sumber: Koran Tempo - Rabu, 21 Maret 2007 - BPK: Presiden Harus Panggil Hamid Koran Tempo - Rabu, 21 Maret 2007 JAKARTA -- Anggota Bada
[mediacare] * Kalla Dukung Tindakan Hamid & Tommy Soal Duit
* Kalla Mendukung Tindakan Hamid Awaludin (Soal Duit Tommy) Tempo Interaktif, , 24 Maret 2007 TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung tindakan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Hamid Awaludin yang membantu Tommy Soeharto untuk mencairkan duit di BNP Paribas London sebesar Rp 90 miliar. Apalagi saat itu Tommy tidak terlibat perkara korupsi. "Pertanyaannya adalah, apakah uang itu haram atau tidak? Sudah ada surat keterangan bahwa pada saat itu tiga orang pengusaha itu tidak ada yang terlibat pidana korupsi," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Jakarta, kemarin. Menurut Kalla, biasanya setelah melakukan korupsi orang membawa kabur uang jarahannya itu ke luar negeri. "Orang korupsi itu tidak pernah bawa masuk uang ke dalam negeri. Orang korupsi itu dari sini dibawa keluar," ujarnya. Karena itu, dia meminta pencairan duit Tommy ini tidak dicurigai. Dia berharap, masuknya uang Tommy ke Indonesia bisa berguna untuk investasi. Memang diakui Kalla, masalah pencairan itu menimbulkan pro kontra pemikiran di masyarakat. Padahal kalau ada orang Indonesia yang bawa uang keluar negeri, selalu dianggap tidak benar. Sekarang ketika Tommy membawa masuk dana ke tanah air, masyarakat juga mencurigai sebagai hasil korupsi. "Bawa uang keluar negeri marah, bawa uang masuk dalam negeri juga marah," ujarnya. Sejauh ini Kalla sendiri tidak tahu apakah penggunaan rekening Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk mencairkan duit itu melanggar undang-undang atau tidak. "Itu soal prosedural. Wakil Presiden tidak bisa membaca semua." kata dia. * * * http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=277427 Sabtu, 24 Mar 2007, * Kalla: Tommy Tidak Korupsi Soal Dana Rp 90 M di BNP Paribas JAKARTA - Benarkah uang milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang disimpan di BNP Paribas, London, diperoleh dari hasil korupsi? Kejaksaan Agung masih belum bisa memastikan. Tapi, kemarin, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, uang senilai USD 10 juta (sekitar Rp 90 miliar) milik Tommy itu bukan hasil korupsi. Karena itu, dia mengaku pernah memberikan izin kepada Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin untuk mengurus pencairan dana milik Tommy di BNP Paribas, London. Persetujuan tersebut didasari keyakinan bahwa uang itu bukan hasil korupsi. "Sudah ada keterangan yang kami baca bahwa uang perusahaan tersebut tidak tersangkut macam-macam pada waktu itu. Apakah salah seorang itu (Hamid Awaluddin, Yusril Ihza Mahendra, dan Tommy Soeharto) sedang terpidana korupsi? Di antara tiga orang itu, tidak ada korupsinya. Tommy terpidana membunuh orang, bukan korupsi," ungkap Kalla. Selain itu, dia menilai, upaya memasukkan kembali uang tersebut ke dalam negeri bertentangan dengan kebiasaan koruptor yang gemar melarikan uangnya ke luar negeri untuk menghindari penyitaan. "Saya hanya berpikiran baik. Biasanya, koruptor itu tidak pernah bawa uang kembali ke sini. Orang korupsi biasanya bawa uang keluar," tegasnya. Apalagi, Kalla menilai, uang milik perusahaan tersebut bisa bermanfaat bagi iklim investasi di Indonesia. Karena itu, dia menyatakan menutup mata bila uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan usaha. "Kalau ada uang masuk ke dalam negeri, mudah-mudahan itu baik untuk investasi dalam negeri. Yang lainnya, saya tidak tahu," ujarnya. Tentang penggunaan rekening Departemen Hukum dan HAM sebagai rekening penampung, Kalla mengaku tak memahami prosedur pencairan dana tersebut. "Itu soal prosedural. Wapres kan tidak bisa membaca semua undang-undang tentang prosedural," ujarnya. Kalla meminta keterlibatan Wapres, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, serta Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dalam pencairan dana milik mantan terpidana pembunuh Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita itu tidak dicurigai sebagai upaya main mata pemerintah dengan keluarga Cendana. "Jangan selalu kita curigai apa saja yang terjadi di negeri ini. Saya tidak tahu lagi kenapa orang memandang seperti itu," keluhnya. Kalla juga mengaku tidak bisa memahami pola pikir masyarakat menyangkut pengembalian dana yang diparkir dari luar negeri kembali ke Indonesia. "Kalau ada orang Indonesia bawa uang ke luar negeri, kita marah karena si A melarikan diri dan dianggap koruptor. Sekarang kalau ada orang memasukkan uang ke dalam negeri, kita marah juga. Jadi, kapan kita tidak marah? Bawa uang ke luar negeri marah, bawa uang kembali marah juga," katanya. Di tempat terpisah, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengatakan, kejaksaan belum tentu memanggil Yusril dan Hamid terkait pencairan uang milik Tommy. Kejaksaan masih menunggu hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran pencarian dana milik Tommy tersebut. "Kalau pun ada laporan, kami perlu mempelajari terlebih dahulu," kata Arman, sapaan Abdul Rahman Saleh, di gedung Kejagung kemarin. Berdasar penelusuran PPATK, kejaksaan menginginkan hasil secara full disclose alias menye
[mediacare] * Anggap Kalla Ngawur Soal Duit Tommy
* Anggap Kalla Ngawur ICW soal Uang Tommy USD 10 Juta di BNP Paribas Jawapos, 25 Maret 2007, JAKARTA - Pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla bahwa uang Tommy Soeharto USD 10 juta (sekitar Rp 90 miliar) di BNP Paribas, London, bukan hasil korupsi dianggap ngawur. "Ada tendensi untuk mem-protect (melindungi) Hamid (Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Red) yang sebenarnya tidak pantas dilakukan," kata Teten Masduki, koordinator ICW (Indonesian Corruption Watch), kepada Jawa Pos kemarin. Menurut penerima penghargaan Ramon Magsaysay 2005 itu, pemerintah seharusnya berupaya me-recover asset milik Tommy yang kini dibekukan di BNP Paribas, London, untuk kepentingan negara secara legal. Karena itu, Teten sangat tidak setuju atas pernyataan Kalla tersebut. Apalagi, pernyataan itu dianggap bisa melemahkan upaya Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Departemen Luar Negeri (Deplu) yang kini giat melobi pemerintah Inggris untuk menarik uang Tommy di BNP Paribas. Jumat lalu Kalla menyatakan pernah memberikan izin kepada Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin untuk mengurus pencairan dana milik Tommy di BNP Paribas, London. Persetujuan tersebut didasari keyakinan bahwa uang itu bukan hasil korupsi. "Sudah ada keterangan yang kami baca bahwa uang perusahaan tersebut tidak tersangkut macam-macam pada waktu itu. Apakah salah seorang itu (Hamid Awaluddin, Yusril Ihza Mahendra, dan Tommy Soeharto) sedang terpidana korupsi? Di antara tiga orang itu tidak ada korupsinya. Tommy terpidana membunuh orang, bukan korupsi," ungkap Kalla saat itu. Gonjang-ganjing uang milik Tommy senilai USD 10 juta di BNP Paribas, London, tersebut memang menyeret nama Hamid Awaluddin dan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra. Dua menteri itu dianggap berada di balik pencairan uang milik putra mantan Presiden Soeharto tersebut. Teten yang juga anggota Komisi Ombudsman Nasional itu menambahkan, jika memang serius menarik dana Tommy, pemerintah bisa menggunakan frame yang disediakan United Nations Convention Against Corruption (UNDAC). "Sekarang ini pasti lebih mudah kalau menggunakan frame itu. Tapi, yang terjadi, rekening pemerintah malah digunakan untuk me-laundry dana Tommy," sesalnya. Yang dimaksud Teten adalah rekening milik Depkum HAM. Kalla Tak Lindungi Tommy Lain Teten, lain halnya dengan para petinggi Golkar. Ketua DPP Partai Golkar Andi Matalatta kemarin mendukungan pernyataan ketua umumnya yang juga Wapres Jusuf Kalla. "Karena bukan hasil korupsi, Menteri Hukum dan HAM (Hamid Awaluddin, Red) tidak salah jika mengurus pencairan dana Tommy," kata Andi yang juga ketua FPG (Fraksi Partai Golkar) di DPR. Karena itu, jelas Andi, pernyataan Kalla soal status dana Tommy yang bukan hasil korupsi sama sekali tidak keliru. Andi juga membantah bahwa Kalla disebut melindungi Tommy. "Pak Jusuf Kalla hanya menegaskan bahwa pencairan dana tersebut tidak bermasalah. Bukan melindungi Tommy, hanya menjelaskan duduk persoalan," terangnya. Soal kasus Tommy, Andi melihat bahwa hal tersebut lebih merupakan masalah kepatutan daripada korupsi. Di tempat terpisah, pernyataan Kalla itu disambut gembira pihak Tommy Soeharto. "Itu (uang Tommy) memang bukan uang korupsi," kata Elza Syarief, penasihat hukum Tommy. Lantas, dari mana uang sebesar itu diperoleh Tommy? Menurut Elza, kliennya itu memiliki banyak perusahaan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan, sepengetahuan dia, uang yang memicu kontroversi karena sempat mampir di rekening Departemen Hukum dan HAM tersebut adalah uang yang berasal dari perusahaan Tommy di luar negeri. Menurut dia, perusahaan Tommy banyak di luar negeri. Salah satu usahanya adalah penyewaan kapal pengangkut LNG terbesar di Asia. "Itu baru satu perusahaan. Wajar kalau dia punya rekening sebesar itu di luar negeri," ujarnya. Apalagi, tambah Elza, selama ini Tommy belum pernah didakwa atau dipidana berkaitan dengan kasus korupsi. "Kami sih terserah saja, bergantung pembuktian di persidangan nanti," katanya. Jika Kejagung tetap bersikukuh bahwa uang Tommy itu hasil korupsi, Elza menambahkan, kejaksaan sendiri yang harus membuktikan. "Kalau benar, silakan dibuktikan," ucapnya. (naz/ein/cak) - * Kasus Hamid-Yusril, Bukti tidak Ingin Tegakkan Hukum Media Indonesia, 24 Maret 2007 JAKARTA--MIOL: Pemeriksaan Hamid Awaludin dan Yusril Ihza Mahendra yang harus menunggu hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terlalu mengada-ada. Hal ini memperlihatkan tidak adanya itikad penegakan hukum."Kejaksaan Agung, Kepolisian, ataupun KPK seharusnya bisa melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang menyebabkan kerugian negara tanpa harus menunggu data PPATK," kata ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Padjaitan saat dihubungi Media Indonesia, (24/3) .Jika harus menunggu data dari PPATK, ujar Trimedya, itu terlalu mengada-ada dan memperlihatkan bahwa tidak ada itikad penegakan hukum dari pemerintah. Hal ini justru membuat justifikasi penegakan hukum yang tebang pilih te
[mediacare] Wapres Harus Hati2 & Berburu Harta Soeharto Inc.
(1) Kompas: Presiden/Wapres Harus Hati-hati Senin, 26 Mret 2007 http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/26/Politikhukum/3410707.htm = Jakarta, Kompas - Pemerintah, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, diminta lebih berhati- hati dalam bersikap dan menyampaikan pernyataan. Dengan demikian, tak ada kesan pemerintah melindungi seseorang, termasuk pejabat dan pengusaha, dari proses penegakan hukum. Saran itu disampaikan Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan dan Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corupption Watch (ICW) Teten Masduki, secara terpisah, Minggu (25/3) dan Sabtu (24/3) di Jakarta. Keduanya menyesalkan pernyataan Wapres yang meminta semua pihak berpikir tenang dan tidak selalu mencurigai sesuatu, termasuk soal pencairan uang yang diduga milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas London lewat rekening Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2004 (Kompas, 24/3). Pernyataan itu dikhawatirkan berdampak buruk terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. "Jangan sampai ada kesan, pernyataan Wapres itu sebagai bentuk intervensi terhadap penegakan hukum dan melindungi seseorang. Idealnya, Wapres menyatakan silakan saja kasus itu diselidiki penegak hukum," kata Trimedya. Teten juga menyesalkan Presiden Yudhoyono yang bertemu dengan pengusaha Anthony Salim. Padahal, Anthony tengah diselidiki polisi, terkait kasus dugaan penggelapan aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahun 1998-2000. "Bagaimana ingin membasmi korupsi jika orang yang diperiksa pun malah diterima Presiden Yudhoyono," kata Teten. Sikap Presiden itu juga bisa diartikan tidak ada dukungan dari pemimpin nasional pada upaya penegakan hukum di negeri ini. Kontradiktif Trimedya menambahkan, pernyataan Wapres juga kontradiktif. "Jangan bilang masyarakat agar tidak curiga, tetapi mengaku tidak hafal undang-undang," katanya. Ini bisa menimbulkan kebingungan pada masyarakat. "Saya kira, meski pernyataan itu berangkat dari sisi logika, tidak sepatutnya dilontarkan Wapres. Tendensinya, itu melindungi Yusril Ihza Mahendra dan Hamid Awaludin," tutur Teten. Teten dan Trimedya sepakat, kejaksaan dan kepolisian juga harus mengusut pencairan uang di rekening Motorbike di BNP Paribas London. Penyelidikan juga diarahkan pada kemungkinan pejabat Indonesia mendapatkan sesuatu dari pencairan yang memakai rekening pemerintah itu. Menurut Teten lagi, seharusnya pemerintah mendukung upaya Kejaksaan Agung sebagai pengacara pemerintah untuk merebut aset negara yang kemungkinan dikuasai orang lain untuk kepentingan negara. Secara legal dengan bingkai hukum, apalagi saat ini sudah ada Konvensi PBB Antikorupsi yang sudah diratifikasi Indonesia, sebenarnya mudah untuk menelusuri dan membekukan uang Tommy Soeharto. (IDR/HAR/VIN) - (2) Kompas: Berburu Harta Soeharto Inc. Senin, 26 Maret 2007 Oleh M Fadjroel Rachman Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan(Pedoman Indonesia) http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/26/opini/3411247.htm == Anda pasti percaya karena tidak mungkin mantan presiden berbohong sampai dua kali bukan? Tetapi sekarang Anda pasti terkejut, harta siapakah senilai 36 juta euro atau Rp 435 miliar yang dibekukan Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang Guernsey oleh Finance Intelligence Service, pengawas pergerakan uang di Inggris? Dana tersebut dicurigai milik Soeharto! Garnet Investment Limited milik Tommy Soeharto sekarang berebut dengan Pemerintah Indonesia melalui Pengadilan Distrik Guernsey, Inggris. Namun, uang "Tommy Soeharto" sebesar Rp 90 miliar atau 10 juta dollar AS yang juga dibekukan oleh BNP Paribas cabang London sudah ditransfer melalui rekening Direktorat Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Perundang-undangan, yang "dipinjamkan" Menteri Yusril Ihza Mahendra, mantan penulis pidato (ghost writer) Soeharto, dan diurus kantor pengacara miliknya, Ihza & Ihza. Pada Februari 2005, uang tersebut mengalir ke rekening negara tersebut ketika Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin Hamid Awaludin. Tampaknya, semua uang, baik di London maupun Guernsey, adalah uang yang ditransfer Tommy Soeharto pada 22 Juli 1998 senilai 60 juta dolar AS, dua bulan setelah Soeharto lengser pada 21 Mei 1998. Kenapa BNP Paribas Guernsey ngotot menahannya, dan Pemerintah Indonesia ngotot mengambil alih, Marty Natalegawa, Duta Besar Indonesia di Inggris, mengatakan kepada Financial Times (22/1) bahwa "the money is beneficially owned by the Republic of Indonesia because it was obtained by corrupt use of power during the Soeharto era." Harta Soeharto Inc Kerajaan bisnis Tommy, bagian dari Soeharto Inc, bagaikan laba-laba raksasa, berkembang di antaranya dengan perlindungan Soeharto melalui Inpres No 2 Tahun 1996 dan Keppres No 42 Tahun 1996 tentang Mobil Nasional, atau Keppres No 8/1980 tentang Tata Niaga Cengkeh. Masyarakat Transpa
[mediacare] * BPK Dukung Pengambilalihan Aset Yayasan Soeharto etc
* BPK Dukung Pengambilalihan Aset Yayasan Soeharto Koran Tempo - Kamis, 05 April 2007 JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung rencana pemerintah mengambil alih aset tujuh yayasan yang didirikan oleh mantan presiden Soeharto. "Sudah jelas (aset yayasan Soeharto) itu bagian dari kekayaan negara," kata Ketua BPK Anwar Nasution kepada Tempo di Jakarta kemarin. Yayasan-yayasan yang didirikan oleh presiden kedua Indonesia ini, menurut dia, milik negara karena pembentukannya memakai fasilitas pemerintah. "Yayasan Soeharto hidup dari berbagai potongan-potongan pemerintah," ujarnya. Anwar memberikan contoh aset di Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila. "Itu kan semua dari gaji pegawai negeri, nggak peduli dia Kristen, Yahudi, atau Buddha. Semua dipotong gajinya dimasukkan ke sana. Kan nggak lucu," Anwar menambahkan. Karena itu, dia melanjutkan, pengambilalihan aset yayasan-yayasan Soeharto harus segera dilakukan untuk mencegah kerugian negara. Direktur Akuntansi Departemen Keuangan Hekinus Manao pada Selasa lalu menyatakan pengambilalihan aset tujuh yayasan itu harus dilakukan karena saat pendiriannya menggunakan fasilitas negara (Koran Tempo 4 April). Hekinus kemarin menjelaskan, Departemen Keuangan saat ini baru menginventarisasi aset-aset yayasan Soeharto untuk dimasukkan ke Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2006. Departemen Keuangan, katanya, tidak berfokus pada upaya sistematis pengambilalihan aset yayasan tersebut menjadi aset negara. "Tugas kami hanya menginventarisasi asetnya dan melaporkan. Urusan legalnya ada di pihak lain (Kejaksaan Agung)," katanya. Departemen Keuangan sudah berkomunikasi aktif dengan para pengelola yayasan-yayasan Soeharto tersebut. Namun, dia mengakui status kepemilikan aset berbagai yayasan Soeharto memang masih diperdebatkan oleh pemerintah dan pengelola yayasan. "Kami mendebatkan apakah itu uang pemerintah, setengah pemerintah, atau memang milik pribadi itu," kata Hekinus. Soebijakto Tjakrawerdaya, Sekretaris Yayasan Dana Mandiri, salah satu pengelola yayasan yang didirikan Soeharto, mengakui Departemen Keuangan secara resmi telah meminta pengelola memberikan laporan keuangan Yayasan Dana Mandiri. "Mereka (pemerintah) bilang itu untuk melengkapi laporan keuangan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat," katanya kepada Tempo di Jakarta, Selasa lalu. Namun, kata dia, permintaan tersebut aneh karena Yayasan Dana Mandiri bukan milik pemerintah. "Kenapa harus melapor ke pemerintah. Kalau dilaporkan, itu artinya yayasan itu milik siapa?" Pengacara keluarga Soeharto, O.C. Kaligis, menilai rencana pengambilalihan aset yayasan Soeharto oleh pemerintah tidak memiliki dasar hukum. "Tak bisa diambil alih begitu saja," ujarnya kemarin. Jika hendak mengambil alih aset yayasan Soeharto, seharusnya pemerintah menggugat sehingga bisa melakukan penyitaan. Namun, pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan Agung, kata dia, juga tidak dapat menyita karena sudah menghentikan penuntutan perkara dengan alasan Soeharto sakit.AGUS SUPRIYANTO | FANNY FEBIANA Sumber: Koran Tempo - Kamis, 05 April 2007 = HARIAN SUARA MERDEKA, Kamis, 05 April 2007 NASIONAL Ambil Alih Aset Yayasan Soeharto Depkeu Dinilai Tidak Punya Dasar Hukum JAKARTA- Rencana Departemen Keuangan (Depkeu) mengambil alih yayasan milik mantan Presiden Soeharto yang diduga hasil korupsi, dinilai tidak punya dasar hukum. Kuasa hukum keluarga Cendana Otto Cornelis (OC) Kaligis, kemarin, menegaskan, "Apa yang dikatakan Depkeu, kalau saya pikir, tidak ada dasar hukumnya, karena kalau mau disita tidak mengenal pengambilalihan." Saat di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, dia mengatakan, bila Depkeu akan mengambil alih, harus menggugat terlebih dahulu. Bila gugatannya adalah gugatan perdata, akan sulit apalagi bila tidak ada unsur laporan pidana. "Bila ingin melaporkan gugatan harus didasarkan pada Pasal 38 KUHP (tentang pencabutan hak)," katanya. Dia juga mempertanyakan mengapa saat yayasan yang dipimpin HM Soeharto menyumbang ribuan masjid dan gereja, serta beasiswa, Depkeu sama sekali tidak mempermasalahkan. Menurutnya, apakah ini menunjukkan bahwa Depkeu tidak objektif melihat masalah yayasan-yayasan tersebut. (F4-46) * Negara Ambil Alih Aset Yayasan Soeharto Koran Tempo - Rabu, 04 April 2007 JAKARTA -- Pemerintah akan segera mengambil alih aset-aset tujuh yayasan yang didirikan oleh mantan presiden Soeharto. Pengambilalihan tersebut, menurut Direktur Akuntansi Departemen Keuangan Hekinus Manao, harus dilakukan karena saat pendiriannya menggunakan fasilitas negara. "Kami tahu (yayasan) itu dulu dananya berasal dari penyisihan sebagian untung perusahaan negara," ujarnya kepada wartawan di Jakarta kemarin. Namun, Hekinus belum bersedia memerinci ketujuh yayasan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, definisi kekayaan negara adalah kekay
[mediacare] Peradi Pertanyakan Kantor Hukum Ihza & Ihza dan Yusril
Peradi Pertanyakan Kantor Hukum Ihza & Ihza dan Yusril * Peradi Pertanyakan Kantor Hukum Ihza & Ihza Koran Tempo - Rabu, 11 April 2007 Jakarta -- Penggunaan nama Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra di firma hukum Ihza & Ihza kembali dipersoalkan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). "Penggunaan nama orang yang bukan advokat ini maksudnya apa," kata Sekretaris Jenderal Peradi Harry Ponto di Jakarta kemarin. Sorotan itu muncul terkait dengan persidangan terdakwa korupsi perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Hotel Hilton di Pengadilan Negeri Jakarta kemarin. Nama Hidayat Achjar, pengacara dari Ihza & Ihza, sempat disebut oleh terdakwa Pontjo Sutowo, kendati akhirnya ia tak menangani kasus tersebut. Sebelumnya, firma ini juga menangani pencairan dana Motorbike Limited milik Tommy Soeharto di BPN Paribas London. Harry mengatakan kasus-kasus besar yang ditangani Ihza & Ihza ini patut dipertanyakan. Meski demikian, Peradi tidak akan memvonis firma hukum ini telah menjual nama Yusril Ihza untuk menyelesaikan kasus yang ditanganinya. Peradi juga tidak bisa menilai tindakan Yusril mengenalkan Hidayat Achjar kepada Pontjo Sutowo dalam kasus perpanjangan HGB Hilton sebagai pelanggaran kode etik profesi. "Soalnya, Yusril bukan advokat," ujar Harry. "Yang paling mungkin adalah menilai Yusril sebagai pejabat negara." Sementara itu, Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Trimedya Panjaitan menilai apa yang dilakukan firma hukum Ihza & Ihza yang menawarkan diri menangani kasus Hilton sebagai hal yang wajar dan sah. "Asalkan dilakukan dengan profesional," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Menurut Trimedya, persoalan baru muncul jika ditemukan kejanggalan, seperti penyalahgunaan jabatan atau terjadi kolusi dalam prosesnya. Ia menyarankan agar Presiden Yudhoyono mengambil sikap atas reaksi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan firma hukum yang didirikan oleh salah seorang anggota kabinetnya. Kolega Yusril, Hamdan Zulfa, tak mau berkomentar banyak soal kantor pengacara Yusril itu. Ia hanya menjelaskan bahwa Yusril tidak berpraktek di kantor hukum Ihza & Ihza. "Dia dulu mendirikan saja," ujar Wakil Ketua Umum Partai Bintang Bulan ini. FANNY FEBIANA | GUNANTO ES Sumber: Koran Tempo - Rabu, 11 April 2007 == * Yusril Pernah Tawarkan Bantuan kepada Pontjo Sutowo Koran Tempo - Rabu, 11 April 2007 JAKARTA - Pontjo Sutowo, terdakwa kasus korupsi perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Hotel Hilton (sekarang Hotel The Sultan), menyatakan Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra pernah menawarkan bantuan kepada dirinya. Dia mengungkapkan Yusril mengenalkannya dengan Hidayat Achjar, pengacara dari Ihza & Ihza, firma hukum yang sebagian sahamnya dimiliki Yusril. "Katanya mungkin bisa membantu persoalan yang saya hadapi," kata Pontjo menirukan tawaran Yusril dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Presiden Direktur PT Indobuildco tersebut disidang dalam kasus yang merugikan negara Rp 1,7 triliun. Selain Pontjo, kuasa hukum Indobuildco yang mengurus izin perpanjangan HGB, Ali Mazi, disidang di tempat yang sama kemarin. Pontjo mengaku mendatangi Yusril di kantornya pada 2006 untuk berkonsultasi tentang masalah Hilton. Saat itu status dirinya masih sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sebelum mengenalkan Hidayat, Yusril menjelaskan soal banyaknya tuduhan bahwa instansinya telah membagi-bagi lahan Gelora Senayan. Agar pertanggungjawabannya tidak susah, Yusril meminta kasus HGB Hilton dicarikan jalan keluar. Saat itu juga Pontjo dikenalkan kepada Hidayat. Kepada Pontjo, Hidayat mengatakan siap membantu mengurus kasusnya. Tapi bantuan ini urung direalisasi karena ada perbedaan pandangan. Meski tidak ada titik temu, Pontjo masih sempat menawari Hidayat melanjutkan kasus ini. Hidayat tidak memberikan jawaban dan hanya berjanji menghubungi dirinya. "Pertemuan itu tidak ada follow up-nya sampai saya jadi tersangka," katanya. Hidayat ketika dimintai konfirmasi membenarkan dirinya diperkenalkan kepada Pontjo oleh Yusril. Dia berada di ruang kerja Menteri-Sekretaris Negara karena dipanggil Yusril untuk suatu keperluan. "Tapi bukan membicarakan kasus Hilton," ujarnya. Dalam pertemuan selama 10 menit itu, Hidayat menyarankan agar Pontjo membayar hak pengelolaan lahan kepada negara. "Setelah itu, bisa dibuat perjanjian ulang," katanya. Hidayat mengatakan saran itu atas nama pribadi dan tidak ada kaitannya dengan tempat dia bekerja, firma hukum Ihza & Ihza. Hidayat mengaku tahu banyak soal kasus Hilton dan Indobuilco. Dia pernah dimintai pendapat hukum atas utang Indobuildco ke bank di India dan Amerika serta saat pembangunan Hotel Hilton yang kedua pada 1980-an. Sementara itu, Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra belum bisa dimintai konfirmasi terkait dengan masalah ini. Beberapa kali dihubungi, telepon selulernya tidak diangkat. Begitu pula dengan konfirmasi melalui pesan pendek yang juga tidak dijawab. Kasus ini bermula keti
