Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR
Itulah ironisnya terkadang kita berfikir fragmatis, lha yang namanya rakyat kecil itu dari sabang sampai merauke tetap rakyat kecil tidak boleh dibeda-bedakan rakyatnya si A, atau rakyatnya si B...yang membuat dia berbeda cuma satu kalau dia sudah jadi rakyat besar. Sering saya merasakan adanya kekhawatiran dari sekelompok masyarakat yang berfikir fragmatis, bila yang berkuasa nantinya bukan dari kelompok mereka, walaupun kelompok tersebut jelas-jelas menentang ketidak-adilan dan memperjuangkan nasib seluruh anak bangsa yang sengsara. Sayang sekali padahal kita bisa bahu membahu melenyapkan orang-orang yang anti keadilan dan merusak bangsa kita dari dalam selama ini. Saya yakin anda pun ingin melihat bangsa ini maju dan kita bisa bersama-sama membangun negeri ini sambil saling mengingatkan, karena kita anak bangsa yang sama. -- From: Frarev Sitorus[SMTP:[EMAIL PROTECTED]] Reply To: Indonesian Students in the US Sent: Friday, May 28, 1999 2:30 PM To: [EMAIL PROTECTED] Subject: Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Lho...lho...tunggu dulu... :-))) Harta negara untuk kepentingan rakyat yang mana...kalo untuk masyarakat satu kampung halaman Saya saja...atau masyarakat satu parte Saya saja... Bung Eko ini bagaimana...??? :-))) KT On Thu, 27 May 1999, Eko Ridho Ruwyanto wrote: Lha..fasilitas negara itu memang sudah seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, siapapun yang berkuasa nantinya ya..harus kayak gitu, saya nggak melihat adanya keanehan bila mengajak rakyat untuk memerangi kemiskinan dan kebodohan lha bedanya kalau mereka memakan uang tersebut untuk foya-foya. Lepas dari Partai A, B,C siapupun berhak membela rakyat andapun kalau punya dana entah darimana kalau memang ikhlas silahkan saja, yang penting niatnya itu lho!
Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR
In a message dated 5/27/99 2:22:04 AM Eastern Daylight Time, [EMAIL PROTECTED] writes: Masalah yang diangkat kan bisa mempengaruhi opini publik, dimana seolah-olah usaha yang dilakukan sekelompok warga negara yang sedang berusaha membangun ekonomi kerakyatan dipersalahkan. Irwan: Lho, anda ini gimana toh bung Eko. Yang dipermasalahkan itu bukan karena mereka usaha mereka membangun ekonomi kerakyatan. Yang dipermasalahkan itu karena mereka menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan individu atau pun kelompok sendiri. Itu yg dipermasalahkan. Coba deh anda pikirin, apa bener tuh caranya nyalurin Kredit Usaha Tani (KUT) kepada rakyat kecil dengan "ancaman" harus masuk jadi PDR? Kalau ngga mau masuk yg ngga dapat kredit. Trus lagi, kalau nanti pas pemilu milih/menangin PDR, maka kredit tersebut boleh ngga dilunasi. Nah, kalau yg beginian anda bilang ngga apa2, ya mau apa lagi. Saya mah hanya bisa ngelus dada saja. Wong kita lagi coba sama2 beresin dan bangun kembali tanah air kita yg lagi porak poranda, eh yg beginian dibilang ngga apa. Tobat deh gue:) Eko: Lha..fasilitas negara itu memang sudah seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, siapapun yang berkuasa nantinya ya..harus kayak gitu, Irwan: Itu dia seharusnya. Saya setuju dengan anda bahwa fasilitas negara itu harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik tertentu saja. Kalau anda teliti kembali forwardan2 yg saya kirimin ke milis ini seputar PDR (dan juga Golkar), mereka itu menyalahi apa yg anda ucapkan di atas. Sekian saja dari saya bung Eko. jabat erat, Irwan Ariston Napitupulu
Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR
Coba deh anda pikirin, apa bener tuh caranya nyalurin Kredit Usaha Tani (KUT) kepada rakyat kecil dengan "ancaman" harus masuk jadi PDR? Kalau ngga mau masuk yg ngga dapat kredit. Trus lagi, kalau nanti pas pemilu milih/menangin PDR, maka kredit tersebut boleh ngga dilunasi. Nah, kalau yg beginian anda bilang ngga apa2, ya mau apa lagi. Saya mah hanya bisa ngelus dada saja. Wong kita lagi coba sama2 beresin dan bangun kembali tanah air kita yg lagi porak poranda, eh yg beginian dibilang ngga apa. Tobat deh gue:) Eh ada acara bagi-bagi duit gitu ya...Ane mau dong. Emang ngelacaknya pegimane kalo nyoblosnya lain? Pake watermark kayak ente pernah contohin itu Bung Irwan? Pokoke ane mau banget deh entar check aja kalo ada watermarknya, ya udah dibikin invalid aja kartu suaranya. Nyoblos 2 kek, atau dibikin sobek dikit lah. Pada saat pemilu yg lalupun, (padahal saat ini dikelompokkan semuanya partai pro status quo), kalo urusan bilang NGGAK SAH sama kartu yg robek dikit, wah, rame bener... Wong bulus mesti dilawan pake teori bulus... -- Salam, Jaya -- I disapprove of what you say, but I will defend to death your right to say it. - Voltaire \\\|/// \\ - - // ( @ @ ) oOOo-(_)-oOOo--- FNU Brawijaya Dept of Civil Engineering Rensselaer Polytechnic Institute mailto:[EMAIL PROTECTED] Oooo oooO ( ) ( ) ) / \ ( (_/ \_)
Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR
In a message dated 5/27/99 1:48:21 PM Eastern Daylight Time, [EMAIL PROTECTED] writes: Eh ada acara bagi-bagi duit gitu ya...Ane mau dong. Irwan: Loe kudu jadi petani dulu dan masuk PDR, baru bisa dapet jatah kredit. Jaya: Emang ngelacaknya pegimane kalo nyoblosnya lain? Irwan: Mana gue tahu caranya PDR atau Golkar. Yg pernah gue tahu sih jaman pemilu dulu orang milih di departemen itu bisa ketahuan kalau ngga nyoblos Golkar. Aneh ya, katanya rahasia tapi mereka bisa tahu si A ngga nyoblos Golkar sehingga jabatannya digeser. Jaya: Pake watermark kayak ente pernah contohin itu Bung Irwan? Irwan: Lho kapan ane pernah nyontohin nyang begitu? Wong ane pernah bilang dengan mata biasa dan bila ngga tahu letak kodenya ngga akan kelihatan koq. Gue udah pernah dikasih unjuk contoh kertasnya dan disuruh nyari. Setelah gue perhatiin dengan teliti, ngga ketemu juga. jabat erat, Irwan Ariston Napitupulu
Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR
Ada satu hal yang saya heran+ bingung dari mbak Wardah ini dia koq...nggak pernah pusing dengan hilangnya ratusan triliyun uang rakyat yang jatuh ke tangan konglomerat-konglomerat di Indonesia dan menyebabkan krisis ekonomi hingga saat ini tapi justeru pusing bila ada sekelompok orang yang ingin memperhatikan dan ingin memgembangkan Ekonomi kerakyatan..??, Satu hal lagi.mbak wardah ini track recordnya terus terang jelek di mata rekan-rekan LSM karena sering menjual kemiskinan rakyyat Indonesia di Luar Negeri untuk mendapat keuntungan kelompoknya, dan tunggu tanggal mainnya... kita juga punya bukti kemunafikan mbak kita yang satu ini. ..Adi Sasono (The most Dangerous man versi majalah Far Eastern Economic Review) Hongkong. Ini kan sudah jelas siapa yang takut dengan gebrakannya.! -- From: Irwan Ariston Napitupulu[SMTP:[EMAIL PROTECTED]] Reply To: Indonesian Students in the US Sent: Wednesday, May 26, 1999 10:14 PM To: [EMAIL PROTECTED] Subject: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Satu lagi bentuk penyelewengan jabatan.:( Sayang sekali, baru satu tahun menjabat sudah melakukan penyalah-gunaan jabatan.:(( jabat erat, Irwan Ariston Napitupulu -- http://www.mandiri.com/isimandiri/contents/Berita/0599/bt260599_2.html Rabu, 26 Mei 1999 Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Laporan Elvy Yusanti JAKARTA, Mandiri Ketua Urban Poor Consortium (UPC) Wardah Hafidz menolak tawaran damai yang diajukan pengacara Partai Daulat Rakyat (PDR) dan mengungkap lebih banyak lagi bukti-bukti yang diperolehnya tentang praktek-praktek 'money politics' dan penggunaan fasilitas negara parpol yang dekat dengan Menkop PKM Adi Sasono tersebut. Didampingi para pengacaranya dari PBHI, Hendardi dan Johnson Panjaitan, Wardah kepada wartawan di Jakarta, Rabu siang, menuturkan, dirinya menolak tawaran damai yang diajukan pengacara PDR, Mayasak Johan, Senin (24/5), dengan alasan masalah yang dihadapi bukan kasus pribadi antara PDR dengan URC, 'melainkan masalah public accountability'. Wardah menegaskan dirinya siap menghadapi gugatan PDR maupun Golkar dan minta Kejagung maupun Polri menindaklanjuti berbagai temuan dan bukti-bukti yang diperolehnya tentang praktek-praktek money politics kedua parpol OPP pemilu 7 Juni tersebut. Hendardi selaku pengacara UPC menyatakan, tawaran damai PDR yang diajukan melalui PBHI tersebut merupakan hal biasa dalam masalah hukum. Namun, bila kliennya menolak, PBHI siap untuk menghadapinya di meja hijau. Wardah sendiri mengakui bahwa dirinya telah mengetahui akan menerima somasi dari PDR dalam waktu dekat ini. Lebih jauh kepada wartawan Wardah mengungkap praktek-praktek money politic dan penggunaan failitas negara oleh PDR dan Golkar. Seperti saat pendeklarasian PDR 18 April lalu, ketika sebanyak 14 unit kesenian Reog Ponorogo didatangkan ke Senayan. "Dalam undangannya, tim reog itu diminta untuk ikut merayakan HUT Koperasi. Mereka masing-masing dibayar Rp1 juta dan mendapat pengawalan dari instansi Depkop," tuturnya. Dalam kasus lain, laporan yang diterima UPC dari Jombang menyebutkan, pembentukan PDR di wilayah itu dilakukan oleh pimpinan Kanwil Depkop Tingkat II Jombang dan dana mobilisasi sebesar Rp13 juta ditalangi oleh Kandepkop setempat. Kandepkop Jombang dilaporkan pula telah menghabiskan Rp50 juta untuk dana operasionalis dan sosialisasi partai berlambang tangan menggenggam padi dalam segitiga tersebut. Laporan lain menyebutkan sementara di daerah lain, dana Kredit Usaha Tani (KUT) belum cair, kredit yang sama yang diajukan oleh sebuah LSM, Pusat Peran Serta Masyarakat (PPSM) cair jauh lebih awal. Dan PPSM banyak diketahui dekat dengan PDR. Kasus-kasus lain adalah 'pemaksaan' untuk menjadi anggota PDR yang dikaitkan sebagai syarat pengajuan permohonan kredit seperti yang dilaporkan dari Sulawesi Selatan dan NTB. Sedangkan dari Jakarta Utara UPC memperoleh laporan adanya mobilisasi para ibu rumah tangga kader kesehatan Posyandu dari berbagai kelurahan untuk kemudian diminta membentuk koperasi dengan tawaran kredit Rp5 juta dan bersyarat jadi anggota PDR. Sedangkan kasus pelanggaran Golkar, UPC memperoleh laporan di Desa Cipete, Kecamatan Kebandungan, Kabupaten Sukabumi, para petani dijanjikan tidak harus mengembalikan kredit KUT total sekitar Rp8,75 juta bila Golkar menang di desa itu. Sebaliknya, bila kalah, para petani diwajibkan mengembalikan KUT itu sebesar Rp12 juta lebih. Wardah Hafidz menyatakan UPC masih menyimpan lebih bayak lagi data berupa laporan maupun surat tulisan tangan yang dikirim dari berbagai daerah tentang praktek-praktek money politics dan penggunaan fasilitas negara oleh kedua parpol tersebut. "Saya akan ajukan semuanya ke Panwaslu Pusat untuk ditindaklanjuti. Kedua parpol itu memang tidak layak untuk ikut
Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR
Saya kutip dari tulisan nya Bang Ariston menanggapi email saya yang menyatakan saya menyebar fitnah.Kalo yang dibawah bagaimana, Anda loh yang menulisnya :Dan jangan suka nuduh orang nyebar fitnah, kalo anda sendiri melakukannya !! Ok Bang.== Ariston nulis buat Hadeer :Yang terakhir, jangan anda coba2 menyebarkan fitnahdengan membuat statement2 yg tidak sesuai dengan fakta...(Catt : LIHAT EMAIL Re : Kembali ke FORKOT)==DISINI DENGAN ENTENGNYE BANG ARISTON NUDUH ORANG LAIN.HE...he. ngaca dulu sir .-- From: Irwan Ariston Napitupulu [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Subject: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Date: 26 Mei 1999 22:14 Satu lagi bentuk penyelewengan jabatan.:( Sayang sekali, baru satu tahun menjabat sudah melakukan penyalah-gunaan jabatan.:(( jabat erat, Irwan Ariston Napitupulu -- http://www.mandiri.com/isimandiri/contents/Berita/0599/bt260599_2.html Rabu, 26 Mei 1999 Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Laporan Elvy Yusanti JAKARTA, Mandiri
Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR
Tentu dong ia nggak pusing. 'Kan yang itu sudah banyak panitianya. Kalo yang JPS 'kan lagi "in progress". Gitu aja ah -Original Message- From: Eko Ridho Ruwyanto [SMTP:[EMAIL PROTECTED]] Sent: Thursday, 27 May, 1999 7:55 AM To: [EMAIL PROTECTED] Subject: Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Importance: High Ada satu hal yang saya heran+ bingung dari mbak Wardah ini dia koq...nggak pernah pusing dengan hilangnya ratusan triliyun uang rakyat yang jatuh ke tangan konglomerat-konglomerat di Indonesia dan menyebabkan krisis ekonomi hingga saat ini tapi justeru pusing bila ada sekelompok orang yang ingin memperhatikan dan ingin memgembangkan Ekonomi kerakyatan..??, Satu hal lagi.mbak wardah ini track recordnya terus terang jelek di mata rekan-rekan LSM karena sering menjual kemiskinan rakyyat Indonesia di Luar Negeri untuk mendapat keuntungan kelompoknya, dan tunggu tanggal mainnya... kita juga punya bukti kemunafikan mbak kita yang satu ini. ..Adi Sasono (The most Dangerous man versi majalah Far Eastern Economic Review) Hongkong. Ini kan sudah jelas siapa yang takut dengan gebrakannya.! -- From: Irwan Ariston Napitupulu[SMTP:[EMAIL PROTECTED]] Reply To: Indonesian Students in the US Sent: Wednesday, May 26, 1999 10:14 PM To: [EMAIL PROTECTED] Subject: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Satu lagi bentuk penyelewengan jabatan.:( Sayang sekali, baru satu tahun menjabat sudah melakukan penyalah-gunaan jabatan.:(( jabat erat, Irwan Ariston Napitupulu -- http://www.mandiri.com/isimandiri/contents/Berita/0599/bt260599_2.html Rabu, 26 Mei 1999 Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Laporan Elvy Yusanti JAKARTA, Mandiri Ketua Urban Poor Consortium (UPC) Wardah Hafidz menolak tawaran damai yang diajukan pengacara Partai Daulat Rakyat (PDR) dan mengungkap lebih banyak lagi bukti-bukti yang diperolehnya tentang praktek-praktek 'money politics' dan penggunaan fasilitas negara parpol yang dekat dengan Menkop PKM Adi Sasono tersebut. Didampingi para pengacaranya dari PBHI, Hendardi dan Johnson Panjaitan, Wardah kepada wartawan di Jakarta, Rabu siang, menuturkan, dirinya menolak tawaran damai yang diajukan pengacara PDR, Mayasak Johan, Senin (24/5), dengan alasan masalah yang dihadapi bukan kasus pribadi antara PDR dengan URC, 'melainkan masalah public accountability'. Wardah menegaskan dirinya siap menghadapi gugatan PDR maupun Golkar dan minta Kejagung maupun Polri menindaklanjuti berbagai temuan dan bukti-bukti yang diperolehnya tentang praktek-praktek money politics kedua parpol OPP pemilu 7 Juni tersebut. Hendardi selaku pengacara UPC menyatakan, tawaran damai PDR yang diajukan melalui PBHI tersebut merupakan hal biasa dalam masalah hukum. Namun, bila kliennya menolak, PBHI siap untuk menghadapinya di meja hijau. Wardah sendiri mengakui bahwa dirinya telah mengetahui akan menerima somasi dari PDR dalam waktu dekat ini. Lebih jauh kepada wartawan Wardah mengungkap praktek-praktek money politic dan penggunaan failitas negara oleh PDR dan Golkar. Seperti saat pendeklarasian PDR 18 April lalu, ketika sebanyak 14 unit kesenian Reog Ponorogo didatangkan ke Senayan. "Dalam undangannya, tim reog itu diminta untuk ikut merayakan HUT Koperasi. Mereka masing-masing dibayar Rp1 juta dan mendapat pengawalan dari instansi Depkop," tuturnya. Dalam kasus lain, laporan yang diterima UPC dari Jombang menyebutkan, pembentukan PDR di wilayah itu dilakukan oleh pimpinan Kanwil Depkop Tingkat II Jombang dan dana mobilisasi sebesar Rp13 juta ditalangi oleh Kandepkop setempat. Kandepkop Jombang dilaporkan pula telah menghabiskan Rp50 juta untuk dana operasionalis dan sosialisasi partai berlambang tangan menggenggam padi dalam segitiga tersebut. Laporan lain menyebutkan sementara di daerah lain, dana Kredit Usaha Tani (KUT) belum cair, kredit yang sama yang diajukan oleh sebuah LSM, Pusat Peran Serta Masyarakat (PPSM) cair jauh lebih awal. Dan PPSM banyak diketahui dekat dengan PDR. Kasus-kasus lain adalah 'pemaksaan' untuk menjadi anggota PDR yang dikaitkan sebagai syarat pengajuan permohonan kredit seperti yang dilaporkan dari Sulawesi Selatan dan NTB. Sedangkan dari Jakarta Utara UPC memperoleh laporan adanya mobilisasi para ibu rumah tangga kader kesehatan Posyandu dari berbagai kelurahan untuk kemudian diminta membentuk koperasi dengan tawaran kredit Rp5 juta dan bersyarat jadi anggota PDR. Sedangkan kasus pelanggaran Golkar, UPC memperoleh laporan di Desa Cipete, Kecamatan Kebandungan, Kabupaten Sukabumi, para petani dijanjikan tidak harus mengembalikan kredit KUT total sekitar Rp8,75 juta bila Golkar menang di desa itu. Sebaliknya, bila kalah, para petani diwajibkan mengembalikan KUT itu sebesar Rp12 juta leb
Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR
Yang mana nih fitnahannya Bung Irwan Napitupulu? Saya kok nggak ngliat ya? -Original Message- From: Hadeer [SMTP:[EMAIL PROTECTED]] Sent: Saturday, 29 May, 1999 8:00 AM To: [EMAIL PROTECTED] Subject:Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Saya kutip dari tulisan nya Bang Ariston menanggapi email saya yang menyatakan saya menyebar fitnah. Kalo yang dibawah bagaimana, Anda loh yang menulisnya : Dan jangan suka nuduh orang nyebar fitnah, kalo anda sendiri melakukannya !! Ok Bang. == Ariston nulis buat Hadeer : Yang terakhir, jangan anda coba2 menyebarkan fitnah dengan membuat statement2 yg tidak sesuai dengan fakta... (Catt : LIHAT EMAIL "Re : Kembali ke FORKOT") == DISINI DENGAN ENTENGNYE BANG ARISTON NUDUH ORANG LAIN. HE...he. ngaca dulu sir . -- From: Irwan Ariston Napitupulu [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Subject: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Date: 26 Mei 1999 22:14 Satu lagi bentuk penyelewengan jabatan.:( Sayang sekali, baru satu tahun menjabat sudah melakukan penyalah-gunaan jabatan.:(( jabat erat, Irwan Ariston Napitupulu -- http://www.mandiri.com/isimandiri/contents/Berita/0599/bt260599_2.html Rabu, 26 Mei 1999 Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Laporan Elvy Yusanti JAKARTA, Mandiri
Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR
lha sejak bergulirnya issue-isue seperti itu...dia kemana.. dia nggak pernah ambil bagian mas, bahkan untuk kepentingan rakyat miskin di perkotaan yang jadi basis perjuangannya,...kan seharusnya.dia..mengerti betul aarti kata Kemiskinan Struktural, sekarang banyak yang.lagi pada stress mas.tapi banyak juga yang menaruh harapan.dengan adanya program ekonomi kerakyatan, terus terang saya bukan memihak PDR atau Adi Sasono, kalau mereka salah ya harus diadili, tapi saya sedih kalau LSM yang katanya pro rakyat itu menghambat gerakan Ekonomi Kerakyatan. -- From: Efron Dwi Poyo (Amoseas Indonesia)[SMTP:[EMAIL PROTECTED]] Reply To: Indonesian Students in the US Sent: Thursday, May 27, 1999 8:23 AM To: [EMAIL PROTECTED] Subject: Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Tentu dong ia nggak pusing. 'Kan yang itu sudah banyak panitianya. Kalo yang JPS 'kan lagi "in progress". Gitu aja ah -Original Message- From: Eko Ridho Ruwyanto [SMTP:[EMAIL PROTECTED]] Sent: Thursday, 27 May, 1999 7:55 AM To: [EMAIL PROTECTED] Subject: Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Importance: High Ada satu hal yang saya heran+ bingung dari mbak Wardah ini dia koq...nggak pernah pusing dengan hilangnya ratusan triliyun uang rakyat yang jatuh ke tangan konglomerat-konglomerat di Indonesia dan menyebabkan krisis ekonomi hingga saat ini tapi justeru pusing bila ada sekelompok orang yang ingin memperhatikan dan ingin memgembangkan Ekonomi kerakyatan..??, Satu hal lagi.mbak wardah ini track recordnya terus terang jelek di mata rekan-rekan LSM karena sering menjual kemiskinan rakyyat Indonesia di Luar Negeri untuk mendapat keuntungan kelompoknya, dan tunggu tanggal mainnya... kita juga punya bukti kemunafikan mbak kita yang satu ini. ..Adi Sasono (The most Dangerous man versi majalah Far Eastern Economic Review) Hongkong. Ini kan sudah jelas siapa yang takut dengan gebrakannya.! -- From: Irwan Ariston Napitupulu[SMTP:[EMAIL PROTECTED]] Reply To: Indonesian Students in the US Sent: Wednesday, May 26, 1999 10:14 PM To: [EMAIL PROTECTED] Subject: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Satu lagi bentuk penyelewengan jabatan.:( Sayang sekali, baru satu tahun menjabat sudah melakukan penyalah-gunaan jabatan.:(( jabat erat, Irwan Ariston Napitupulu -- http://www.mandiri.com/isimandiri/contents/Berita/0599/bt260599_2.html Rabu, 26 Mei 1999 Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Laporan Elvy Yusanti JAKARTA, Mandiri Ketua Urban Poor Consortium (UPC) Wardah Hafidz menolak tawaran damai yang diajukan pengacara Partai Daulat Rakyat (PDR) dan mengungkap lebih banyak lagi bukti-bukti yang diperolehnya tentang praktek-praktek 'money politics' dan penggunaan fasilitas negara parpol yang dekat dengan Menkop PKM Adi Sasono tersebut. Didampingi para pengacaranya dari PBHI, Hendardi dan Johnson Panjaitan, Wardah kepada wartawan di Jakarta, Rabu siang, menuturkan, dirinya menolak tawaran damai yang diajukan pengacara PDR, Mayasak Johan, Senin (24/5), dengan alasan masalah yang dihadapi bukan kasus pribadi antara PDR dengan URC, 'melainkan masalah public accountability'. Wardah menegaskan dirinya siap menghadapi gugatan PDR maupun Golkar dan minta Kejagung maupun Polri menindaklanjuti berbagai temuan dan bukti-bukti yang diperolehnya tentang praktek-praktek money politics kedua parpol OPP pemilu 7 Juni tersebut. Hendardi selaku pengacara UPC menyatakan, tawaran damai PDR yang diajukan melalui PBHI tersebut merupakan hal biasa dalam masalah hukum. Namun, bila kliennya menolak, PBHI siap untuk menghadapinya di meja hijau. Wardah sendiri mengakui bahwa dirinya telah mengetahui akan menerima somasi dari PDR dalam waktu dekat ini. Lebih jauh kepada wartawan Wardah mengungkap praktek-praktek money politic dan penggunaan failitas negara oleh PDR dan Golkar. Seperti saat pendeklarasian PDR 18 April lalu, ketika sebanyak 14 unit kesenian Reog Ponorogo didatangkan ke Senayan. "Dalam undangannya, tim reog itu diminta untuk ikut merayakan HUT Koperasi. Mereka masing-masing dibayar Rp1 juta dan mendapat pengawalan dari instansi Depkop," tuturnya. Dalam kasus lain, laporan yang diterima UPC dari Jombang menyebutkan, pembentukan PDR di wilayah itu dilakukan oleh pimpinan Kanwil Depkop Tingkat II Jombang dan dana mobilisasi sebesar Rp13 juta ditalangi oleh Kandepkop setempat. Kandepkop Jombang dilaporkan pula telah menghabiskan Rp50 juta untuk dana operasionalis dan sosialisasi partai berlambang tangan menggenggam padi dalam segitiga tersebut. Laporan lain menyebutkan sementara di daerah lain, dana Kredit Us
Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR
Buta ... yang nggak bisa ngeliat ...-- From: Efron Dwi Poyo (Amoseas Indonesia) [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Subject: Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Date: 27 Mei 1999 8:49 Yang mana nih fitnahannya Bung Irwan Napitupulu? Saya kok nggak ngliat ya?
Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR
Saya juga nggak mihak kok. Terlepas apa di balik misi AS itu...saya lebih mengapresiasi AS ketimbang para pengusaha yang sok kaya tapi bisanya nggembosi brankas negara. Memang di satu sisi pola AS ini seperti menyuap rakyat kecil. Untuk sementara ini, kalau saya, biarkan saja. Toh rakyat kecil juga yang dapat duitnya. Lagipula saya yakin Pemilu kali ini Golkar plus sempalannya bakal terhempas. -Original Message- From: Eko Ridho Ruwyanto [SMTP:[EMAIL PROTECTED]] Sent: Thursday, 27 May, 1999 8:55 AM To: [EMAIL PROTECTED] Subject:Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR lha sejak bergulirnya issue-isue seperti itu...dia kemana.. dia nggak pernah ambil bagian mas, bahkan untuk kepentingan rakyat miskin di perkotaan yang jadi basis perjuangannya,...kan seharusnya.dia..mengerti betul aarti kata Kemiskinan Struktural, sekarang banyak yang.lagi pada stress mas.tapi banyak juga yang menaruh harapan.dengan adanya program ekonomi kerakyatan, terus terang saya bukan memihak PDR atau Adi Sasono, kalau mereka salah ya harus diadili, tapi saya sedih kalau LSM yang katanya pro rakyat itu menghambat gerakan Ekonomi Kerakyatan. -- From: Efron Dwi Poyo (Amoseas Indonesia)[SMTP:[EMAIL PROTECTED]] Reply To: Indonesian Students in the US Sent: Thursday, May 27, 1999 8:23 AM To: [EMAIL PROTECTED] Subject: Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Tentu dong ia nggak pusing. 'Kan yang itu sudah banyak panitianya. Kalo yang JPS 'kan lagi "in progress". Gitu aja ah -Original Message- From: Eko Ridho Ruwyanto [SMTP:[EMAIL PROTECTED]] Sent: Thursday, 27 May, 1999 7:55 AM To: [EMAIL PROTECTED] Subject: Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Importance: High Ada satu hal yang saya heran+ bingung dari mbak Wardah ini dia koq...nggak pernah pusing dengan hilangnya ratusan triliyun uang rakyat yang jatuh ke tangan konglomerat-konglomerat di Indonesia dan menyebabkan krisis ekonomi hingga saat ini tapi justeru pusing bila ada sekelompok orang yang ingin memperhatikan dan ingin memgembangkan Ekonomi kerakyatan..??, Satu hal lagi.mbak wardah ini track recordnya terus terang jelek di mata rekan-rekan LSM karena sering menjual kemiskinan rakyyat Indonesia di Luar Negeri untuk mendapat keuntungan kelompoknya, dan tunggu tanggal mainnya... kita juga punya bukti kemunafikan mbak kita yang satu ini. ..Adi Sasono (The most Dangerous man versi majalah Far Eastern Economic Review) Hongkong. Ini kan sudah jelas siapa yang takut dengan gebrakannya.! -- From: Irwan Ariston Napitupulu[SMTP:[EMAIL PROTECTED]] Reply To: Indonesian Students in the US Sent: Wednesday, May 26, 1999 10:14 PM To: [EMAIL PROTECTED] Subject: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Satu lagi bentuk penyelewengan jabatan.:( Sayang sekali, baru satu tahun menjabat sudah melakukan penyalah-gunaan jabatan.:(( jabat erat, Irwan Ariston Napitupulu -- http://www.mandiri.com/isimandiri/contents/Berita/0599/bt260599_2.html Rabu, 26 Mei 1999 Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Laporan Elvy Yusanti JAKARTA, Mandiri Ketua Urban Poor Consortium (UPC) Wardah Hafidz menolak tawaran damai yang diajukan pengacara Partai Daulat Rakyat (PDR) dan mengungkap lebih banyak lagi bukti-bukti yang diperolehnya tentang praktek-praktek 'money politics' dan penggunaan fasilitas negara parpol yang dekat dengan Menkop PKM Adi Sasono tersebut. Didampingi para pengacaranya dari PBHI, Hendardi dan Johnson Panjaitan, Wardah kepada wartawan di Jakarta, Rabu siang, menuturkan, dirinya menolak tawaran damai yang diajukan pengacara PDR, Mayasak Johan, Senin (24/5), dengan alasan masalah yang dihadapi bukan kasus pribadi antara PDR dengan URC, 'melainkan masalah public accountability'. Wardah menegaskan dirinya siap menghadapi gugatan PDR maupun Golkar dan minta Kejagung maupun Polri menindaklanjuti berbagai temuan dan bukti-bukti yang diperolehnya tentang praktek-praktek money politics kedua parpol OPP pemilu 7 Juni tersebut. Hendardi selaku pengacara UPC menyatakan, tawaran damai PDR yang diajukan melalui PBHI tersebut merupakan hal biasa dalam masalah hukum. Namun, bila kliennya menolak, PBHI siap untuk menghadapinya di meja hijau. Wardah sendiri mengakui bahwa dirinya telah mengetahui akan menerima somasi dari PDR dalam waktu dekat ini. Lebih jauh kepada wartawan Wardah mengungkap praktek-praktek money politic dan penggunaan failitas negara oleh PDR dan Golkar. Seperti saat pendeklarasian PDR 18 April lalu, ketika sebanyak 14 unit kesenian Reog Ponorogo didatangkan ke Senayan. "Dalam undangannya, tim reog itu diminta untuk ikut merayakan HUT Koperasi.
Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR
Buta itu artinya giant utawa raksasa. Contoh; Buta Ijo, Buta Cakil, Buta Terong.ada juga yang bekas Sekjen PBB (UN) yaitu Buta Buta Ghali yang dari Mesir itu lho. -Original Message- From: Hadeer [SMTP:[EMAIL PROTECTED]] Sent: Saturday, 29 May, 1999 8:57 AM To: [EMAIL PROTECTED] Subject:Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Buta ... yang nggak bisa ngeliat ... -- From: Efron Dwi Poyo (Amoseas Indonesia) [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Subject: Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Date: 27 Mei 1999 8:49 Yang mana nih fitnahannya Bung Irwan Napitupulu? Saya kok nggak ngliat ya?
Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR
Sudah mas Efron, yang beginian sich enggak usah dipikirin :) Efron Dwi Poyo (Amoseas Indonesia) wrote: Buta itu artinya giant utawa raksasa. Contoh; Buta Ijo, Buta Cakil, Buta Terong.ada juga yang bekas Sekjen PBB (UN) yaitu Buta Buta Ghali yang dari Mesir itu lho. -Original Message- From: Hadeer [SMTP:[EMAIL PROTECTED]] Sent: Saturday, 29 May, 1999 8:57 AM To: [EMAIL PROTECTED] Subject:Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Buta ... yang nggak bisa ngeliat ... -- From: Efron Dwi Poyo (Amoseas Indonesia) [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Subject: Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Date: 27 Mei 1999 8:49 Yang mana nih fitnahannya Bung Irwan Napitupulu? Saya kok nggak ngliat ya?
Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR
Bukan hanya sok kaya.tapi mereka terkena fatamorgana kehidupan karena nggak punya iman apalagi akhlak, sebenarnya mereka harus berterima kasih dengan keadaan seperti sekarang, sehingga bisa mengingatkan mereka bahwa harta bukanlah segala-galanya. -- From: Efron Dwi Poyo (Amoseas Indonesia)[SMTP:[EMAIL PROTECTED]] Reply To: Indonesian Students in the US Sent: Thursday, May 27, 1999 9:05 AM To: [EMAIL PROTECTED] Subject: Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR Saya juga nggak mihak kok. Terlepas apa di balik misi AS itu...saya lebih mengapresiasi AS ketimbang para pengusaha yang sok kaya tapi bisanya nggembosi brankas negara. Memang di satu sisi pola AS ini seperti menyuap rakyat kecil. Untuk sementara ini, kalau saya, biarkan saja. Toh rakyat kecil juga yang dapat duitnya. Lagipula saya yakin Pemilu kali ini Golkar plus sempalannya bakal terhempas. -Original Message- From: Eko Ridho Ruwyanto [SMTP:[EMAIL PROTECTED]] Sent: Thursday, 27 May, 1999 8:55 AM To: [EMAIL PROTECTED] Subject:Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR lha sejak bergulirnya issue-isue seperti itu...dia kemana.. dia nggak pernah ambil bagian mas, bahkan untuk kepentingan rakyat miskin di perkotaan yang jadi basis perjuangannya,...kan seharusnya.dia..mengerti betul aarti kata Kemiskinan Struktural, sekarang banyak yang.lagi pada stress mas.tapi banyak juga yang menaruh harapan.dengan adanya program ekonomi kerakyatan, terus terang saya bukan memihak PDR atau Adi Sasono, kalau mereka salah ya harus diadili, tapi saya sedih kalau LSM yang katanya pro rakyat itu menghambat gerakan Ekonomi Kerakyatan.
Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR
kok eker2 an terus sih yang pinter2 ini
Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR
Masalah yang diangkat kan bisa mempengaruhi opini publik, dimana seolah-olah usaha yang dilakukan sekelompok warga negara yang sedang berusaha membangun ekonomi kerakyatan dipersalahkan. Lha..fasilitas negara itu memang sudah seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, siapapun yang berkuasa nantinya ya..harus kayak gitu, saya nggak melihat adanya keanehan bila mengajak rakyat untuk memerangi kemiskinan dan kebodohan lha bedanya kalau mereka memakan uang tersebut untuk foya-foya. Lepas dari Partai A, B,C siapupun berhak membela rakyat andapun kalau punya dana entah darimana kalau memang ikhlas silahkan saja, yang penting niatnya itu lho! -- From: Irwan Ariston Napitupulu[SMTP:[EMAIL PROTECTED]] Reply To: Indonesian Students in the US Sent: Thursday, May 27, 1999 10:51 AM To: [EMAIL PROTECTED] Subject: Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR In a message dated 5/26/99 9:51:40 PM Eastern Daylight Time, [EMAIL PROTECTED] writes: sekarang banyak yang.lagi pada stress mas.tapi banyak juga yang menaruh harapan.dengan adanya program ekonomi kerakyatan, terus terang saya bukan memihak PDR atau Adi Sasono, kalau mereka salah ya harus diadili, tapi saya sedih kalau LSM yang katanya pro rakyat itu menghambat gerakan Ekonomi Kerakyatan. Lha, bung Eko, pada berita yg saya forwardkan itu khan permasalahan yg sedang diangkat adalah "mengakui" uang negara/rakyat sebagai uang partai tertentu (baca: PDR). Selain itu masalah satu lagi yg diangkat adalah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai tertentu (baca: PDR). Jadi, bukan program JPS itu yg dipermasalahkan. Karenanya saya melihat keluhan anda tersebut di atas kurang mengena kepermasalahan yg sedang diangkat. jabat erat, Irwan Ariston Napitupulu
