ID-KT Kalimantan Timur [East Borneo]
kok kodenya berbeda
ID-KI Kalimantan Timur [East Kalimantan]
tapi keterangannya mirip?
sepertinya ID-KT untuk Kalimantan Tengah, sementara ID-KI untuk Kalimantan
Timur. CMIIW
memangnya aturan yang dulu dengan yang sekarang beda ya ? saya lihat
di http://www.cctld.or.id/form-acornet.id.3.1.txt ngga saya temukan
lastupdatenya.
-Catur
On 7/5/05, Irving Hutagalung [EMAIL PROTECTED] wrote:
Mestinya mah yg cocok pts.or.id ato pts.web.id (bukan co.id)
trus diliat dr
At 03:44 PM 7/4/2005, Andika Triwidada wrote:
On 7/4/05, APJII
[EMAIL PROTECTED]
wrote:
Rekans,
Dari mana datangnya id negara indonesia?
Jadi, id milik negara republik indonesia, terdaftar
sejak 1992 di ISO Maintenace Agency.
sebelum diangkat oleh IANA menjadi dot id
.id
pada tahun 1993.
At 08:11 AM 7/5/2005, Adi Nugroho wrote:
Pada hari Senin, 04 Juli 2005 16:12, APJII menulis:
Geographical Units :
IJ* Irian Jaya
JW* Jawa [Java]
KA* Kalimantan [Borneo]
MA* Maluku
NU* Nusa Tenggara
SL* Sulawesi [Celebes]
SM* Sumatera
Numpang tanya
Kalau Pulau Halmahera itu masuk
verifikasi memang sama sekali tidak dilakukan untuk form isian
identitas, lagian itu akan menjadi pekerjaan baru bagi cctld.
trus bagusnya ada beberapa pengelompokan kriteria untuk domain2
tertentu, misalnya go.id dan sch.id toh yang lainnya bisa aja kita
daftarkan domain co.id dengan memberikan
Atau mungkin saja pts dulu adalah merek dagang perusahaan tsb, terus
perusahaannya sudah tidak memakai lagi. Lalu dibuatlah situs itu. Kan
content bebas...
mungkin juga demikian.
-Catur
untuk urusan pemalsuan dokumen kalau ketahuan ya kasih aja ke polisi
kan ada undang-undangnya tentang palsu memalsu.
Yang jadi masalah darimana ccTLD tahu palsu atau tidak sehingga bisa
lapor kepolisi ?
-catur
On 7/5/05, putra galuh [EMAIL PROTECTED] wrote:
verifikasi memang sama sekali tidak
On Tue, 5 Jul 2005, APJII wrote:
Soal ini saya hanya bingung kalau memikirkan apa atau bagaimana DSN
menyikapi perubahan wilayah administrasi propinsi sekarang. Apakah
pemerintah harus membayar DSN untuk perubahan data wilayah itu agar DSN
bisa membayar kepada konsultan luar negeri
At 11:00 AM 7/6/2005, JPN. Sumarno wrote:
On Tue, 5 Jul 2005, APJII wrote:
Soal ini saya hanya bingung kalau memikirkan apa atau bagaimana DSN
menyikapi perubahan wilayah administrasi propinsi sekarang. Apakah
pemerintah harus membayar DSN untuk perubahan data wilayah itu agar DSN
bisa
