Bang Komar, Om Mory dan Kang Arafat,Hellow pa kabar?
Ngomong2 ttg minyak yang katanya harganya selangit yang bikin jadinya inflasi
tinggi dan masyarakat jadi syusyah gara2 turunan minyak dan barang2 ikut jadi
kekatrol... Walaupun sebenernya Indonesia yang kaya ladang sumber daya mineral,
terutama minyak (walaupun katanya dah mau abis- kecuali yang gw denger ada
ladang minyak di Aceh lagi di gali potensinya, abis bisa menyamai atau lebih
dari yang ada di Arab katanya).Gw lebih setuju kalo diskusinya adalah seputar
kira2 kita bisa berbuat apa seh, sebagai orang indon apalagi warga bekasi.
Secara sekarang substitusi minyak (Biofuel- CPO, kedelai, jagung, jarak dll)
dan harga komoditi. Belum lagi pangan juga pada naek, beras misalnya (untung
negara netting- g tau daerah karawang yang katanya dulu gudang beras gimana
nasibnya. Apalagi kalo ada bisnis2 atau opportunity2 tertentu dijaman susah ini
yang bisa kita lakonin sama2... itu baru keren euy... Yah... intinya berbuat
dari diri sendiri duluw dan g
nyalah2in apalagi jelek2in orang... toh kita juga ujung2 nya g bisa berbuat
apa2 kok... Itu aja masukannya om - om senior...
--- On Mon, 7/14/08, komarudin ibnu mikam <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: komarudin ibnu mikam <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: [sma1bks] SOal Minyak, any commennt?
To: [email protected]
Date: Monday, July 14, 2008, 11:38 PM
Tambahan berita dari gue,
Bekasi dapet 18 Milyar per tahun
tapi gak tahu berapa jumlah total..
aneh yah?
Mafia Minyak
Harus Periksa Bos 3 Lembaga
Ronald Tanamas - detikNews
Jakarta - Triliunan rupiah
uang negara dari migas diduga telah raib akibat mafia minyak. Tim
Indonesia Bangkit mencatat, sejak 2005, Pertamina melakukan ekspor
minyak mentah sebanyak 35.000 barel perhari dan BP Migas melakukan
eskpor yang sama sejumlah 34.000 barrel per hari. Padahal, Pertamina
dan BP Migas dinilai belum perlu melakukan ekspor minyak mentah.
Sebaiknya, dialihkan untuk memenuhi kebutuhan refinery dalam negeri.
Menurut
pengamat ekonomi Iman Sugema, Indonesia saat ini sebenarnya mengalami
surplus energi. Kalaupun digunakan untuk kepentingan domestik dan
ekspor, negara ini tidak harus mengalami krisis energi seperti
sekarang. Sangat tidak masuk akal kalau PLN mengatakan ada kekurangan
pasokan energi." Kita itu ibarat tikus mati di lumbung padi. Produksi
surplus tapi krisis. Ini menunjukkan kusutnya pengelolaan migas," kata
Iman kepada detikcom.
Sementara pengamat perminyakan Kurtubi
menuding, penyebab utama krisis energi ini adalah Pertamina dan BP
Migas yang lalai dan lemah dalam melakukan kontrol. "Itu hal klasik.
Pemerintah sengaja membiarkan demi kepentingan kelompok atau golongan
tertentu," kata Kurtubi.
Tudingan Kurtubi ini karena BP Migas
dan Pertamina hingga saat ini belum juga menyerahkan data kuota soal
penerimaan BBM bersubsidi yang diminta oleh DPR dan ini patut
dipertanyakan ada apa. Padahal data ini sangat dibutuhkan untuk
mengetahui siapa saja yang menjadi pengemplang minyak untuk rakyat
tersebut.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang
Pencegahan Haryono Umar mengungkapkan, KPK sejauh ini masih menghimpun
data soal adanya dugaan penyimpangan tersebut. "Mereka memang eksklusif
sekali. Tapi permasalahannya sudah kami lihat, tinggal meminta
keterangan saja," kata Haryono kepada detikcom.
Haryono
mencontohkan, setiap laporan kegiatan pengelolaan migas selalu bersifat
tertutup dan rahasia. Bahkan, DPR sebagai mitra pemerintah pun hanya
menerima laporan tanpa disertakan dalam serangkaian kegiatan di bidang
migas. Padahal, kata Haryono, sejak 1981, Indonesia harus menanggung
100% seluruh biaya yang timbul dari aktivitas eksplorasi migas,
termasuk pembayaran aset eksplorasi.
Pembayaran aset eksplorasi
ini sangat berpotensi merugikan negara karena aset cenderung mengalami
penyusutan nilai dalam jangka waktu tertentu.
Rencana KPK
tersebut rupanya mendapat dukungan penuh DPR. Anggota Komisi VII DPR
Effendi Simbolon mengungkapkan, penggelembungan dana cost recovery
memang sudah seharusnya dibongkar. "Yang harus diperiksa tidak hanya
pimpinan BP Migas, tetapi juga Departemen ESDM dan Departemen
Keuangan." tandas Effendi.
Ia memberi contoh, subsidi BBM
dibayar Depkeu ke Pertamina. Dan setiap penerimaan negara dari migas,
disetor dan dicatat oleh Depkeu. Sedangkan kuantiti dari setiap jumlah
migas yang diproduksi dan dijual, dicatat oleh Departemen ESDM. Sebab
itu, jika terjadi penyalahgunaan dalam sektor migas, ketiga institusi
itu harus bertanggung jawab dan pimpinannya harus diperiksa.
Sedangkan
anggota Komisi VII DPR Alvin Lie mengatakan, hasil audit BPK perlu
dipelajari kembali dengan cermat. Maksudnya kesalahan audit tersebut
memang disebabkan oleh BP migas atau sistemnya yang salah kaprah. "Ini
memang sangat rawan korupsi, perlu diteliti. Sistemnya memang membuka
peluang untuk disalahgunakan. Kalau KPK mau periksa, maka yang perlu
diperiksa juga adalah pimpinan BP Migas yang sebelumnya," katanya.
Komisi
VII DPR mengaku sudah sejak lama mendesak pemerintah agar memperbaiki
sistem pencatatan manajemen keuangan dari kontraktor-kontrakt or migas.
Mereka ini yang membuka peluang penyalahgunaan. Tapi, pemerintah
tampaknya belum tergerak memperbaiki. Sedangkan Pertamina melemparkan
masalah itu kepada BP Migas. Alasannya, soal penandatangan KKS dengan
kontraktor bukan lagi kewenangan lembaga tersebut, melainkan wewenang
BP Migas.(ron/ddg)
