Risma dan Ade Rinto, Wah, ini sich sentimen....
Kan solusinya itu, Tolong orang2 di Bekasi (terutama yang di PEMDA) supaya akur.... Jadi gas yang sekarang dibakarin bisa dikomersilkan dan uangnya digunakan untuk memakmurkan Bekasi... Ketimbang mubazir dibakarin... Dan itu dah dirintis Bang Komar....(sstt.... jangan kira Bang Komar belon bergerak....dah banyak gerakan beliau soal ini). Dan itu kan jelas2 kongkrit.... Ketimbang mikirin substitusi minyak ketika minyak dah tinggi gini.... kan lebih jauh dari awang2... Karena mungkin biaya, waktu dan effortnya kelewat besar... karena infrastrukturnya belum ada. Sekarang kita harus mikir apa yang bisa kita lakukan...sekarang dan dari yang paling kecil... Buat Risman dan Ade Rinto, Jadi jangan apriori gitu...... Sebagai orang muda.... harusnya itu kan lapangan kerja juga buat kita2 orang Bekasi... Kalau usaha Bang Komar Gol.... waduh... Banyak banget tuch menyerap tenaga kerja. Itukan jelas-jelas oportunity yang nyata di depan mata. Dan amat kasat mata... apa lagi orang2 di PEMDA Bekasi kan banyak juga tuch alumni SMA1 Bekasi dan nota bene kawan2 kita sendiri.... itu kongkrit banget.... Ayo dong.... Ketimbang complaint diskusi saya, Bang Komar dan Arafat.... Tolong bantu Bang Komar... apa yang dia perlu untuk dibantu...biar usaha ini gol... Mohon maaf bagi yang tak berkenan, Salam, Morry Infra +966-533214840 2008/7/15 ade rinto <[EMAIL PROTECTED]>: > Iya nih bang komar, kang morry sama arafat (raja minyak ya???) > > masa cuma mikirin negara melulu sih.... kit-kita yang dibawah gimana??? > jangan mentang-mentang senior jadi kelewat lebar ngomongnya... > kaya' kita nih para junior... yang penting bagaimana kitanya... > kita?? junior???... > hi..hi..hi.... > > > > -----Original Message----- > *From:* [email protected] [mailto:[EMAIL PROTECTED] *On > Behalf Of *Risman Rais > *Sent:* 15 Juli 2008 16:36 > *To:* [email protected] > *Subject:* Re: [sma1bks] SOal Minyak, any commennt? > > Bang Komar, Om Mory dan Kang Arafat, > > Hellow pa kabar? > > Ngomong2 ttg minyak yang katanya harganya selangit yang bikin jadinya > inflasi tinggi dan masyarakat jadi syusyah gara2 turunan minyak dan barang2 > ikut jadi kekatrol... Walaupun sebenernya Indonesia yang kaya ladang sumber > daya mineral, terutama minyak (walaupun katanya dah mau abis- kecuali yang > gw denger ada ladang minyak di Aceh lagi di gali potensinya, abis bisa > menyamai atau lebih dari yang ada di Arab katanya). > > Gw lebih setuju kalo diskusinya adalah seputar kira2 kita bisa berbuat apa > seh, sebagai orang indon apalagi warga bekasi. Secara sekarang substitusi > minyak (Biofuel- CPO, kedelai, jagung, jarak dll) dan harga komoditi. Belum > lagi pangan juga pada naek, beras misalnya (untung negara netting- g tau > daerah karawang yang katanya dulu gudang beras gimana nasibnya. Apalagi kalo > ada bisnis2 atau opportunity2 tertentu dijaman susah ini yang bisa kita > lakonin sama2... itu baru keren euy... > > Yah... intinya berbuat dari diri sendiri duluw dan g nyalah2in apalagi > jelek2in orang... toh kita juga ujung2 nya g bisa berbuat apa2 kok... Itu > aja masukannya om - om senior... > > > --- On *Mon, 7/14/08, komarudin ibnu mikam <[EMAIL PROTECTED]>*wrote: > > From: komarudin ibnu mikam <[EMAIL PROTECTED]> > Subject: [sma1bks] SOal Minyak, any commennt? > To: [email protected] > Date: Monday, July 14, 2008, 11:38 PM > > Tambahan berita dari gue, > Bekasi dapet 18 Milyar per tahun > tapi gak tahu berapa jumlah total.. > aneh yah? > > > > > Mafia Minyak > Harus Periksa Bos 3 Lembaga > *Ronald Tanamas* - detikNews > > > ** > *Jakarta* - Triliunan rupiah uang negara dari migas diduga telah raib > akibat mafia minyak. Tim Indonesia Bangkit mencatat, sejak 2005, Pertamina > melakukan ekspor minyak mentah sebanyak 35.000 barel perhari dan BP Migas > melakukan eskpor yang sama sejumlah 34.000 barrel per hari. Padahal, > Pertamina dan BP Migas dinilai belum perlu melakukan ekspor minyak mentah. > Sebaiknya, dialihkan untuk memenuhi kebutuhan refinery dalam negeri. > > Menurut pengamat ekonomi Iman Sugema, Indonesia saat ini sebenarnya > mengalami surplus energi. Kalaupun digunakan untuk kepentingan domestik dan > ekspor, negara ini tidak harus mengalami krisis energi seperti sekarang. > Sangat tidak masuk akal kalau PLN mengatakan ada kekurangan pasokan energi." > Kita itu ibarat tikus mati di lumbung padi. Produksi surplus tapi krisis. > Ini menunjukkan kusutnya pengelolaan migas," kata Iman kepada detikcom. > > Sementara pengamat perminyakan Kurtubi menuding, penyebab utama krisis > energi ini adalah Pertamina dan BP Migas yang lalai dan lemah dalam > melakukan kontrol. "Itu hal klasik. Pemerintah sengaja membiarkan demi > kepentingan kelompok atau golongan tertentu," kata Kurtubi. > > Tudingan Kurtubi ini karena BP Migas dan Pertamina hingga saat ini belum > juga menyerahkan data kuota soal penerimaan BBM bersubsidi yang diminta oleh > DPR dan ini patut dipertanyakan ada apa. Padahal data ini sangat dibutuhkan > untuk mengetahui siapa saja yang menjadi pengemplang minyak untuk rakyat > tersebut. > > Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Haryono > Umar mengungkapkan, KPK sejauh ini masih menghimpun data soal adanya dugaan > penyimpangan tersebut. "Mereka memang eksklusif sekali. Tapi permasalahannya > sudah kami lihat, tinggal meminta keterangan saja," kata Haryono kepada > detikcom. > > Haryono mencontohkan, setiap laporan kegiatan pengelolaan migas selalu > bersifat tertutup dan rahasia. Bahkan, DPR sebagai mitra pemerintah pun > hanya menerima laporan tanpa disertakan dalam serangkaian kegiatan di bidang > migas. Padahal, kata Haryono, sejak 1981, Indonesia harus menanggung 100% > seluruh biaya yang timbul dari aktivitas eksplorasi migas, termasuk > pembayaran aset eksplorasi. > > Pembayaran aset eksplorasi ini sangat berpotensi merugikan negara karena > aset cenderung mengalami penyusutan nilai dalam jangka waktu tertentu. > > Rencana KPK tersebut rupanya mendapat dukungan penuh DPR. Anggota Komisi > VII DPR Effendi Simbolon mengungkapkan, penggelembungan dana cost recovery > memang sudah seharusnya dibongkar. "Yang harus diperiksa tidak hanya > pimpinan BP Migas, tetapi juga Departemen ESDM dan Departemen Keuangan." > tandas Effendi. > > Ia memberi contoh, subsidi BBM dibayar Depkeu ke Pertamina. Dan setiap > penerimaan negara dari migas, disetor dan dicatat oleh Depkeu. Sedangkan > kuantiti dari setiap jumlah migas yang diproduksi dan dijual, dicatat oleh > Departemen ESDM. Sebab itu, jika terjadi penyalahgunaan dalam sektor migas, > ketiga institusi itu harus bertanggung jawab dan pimpinannya harus > diperiksa. > > Sedangkan anggota Komisi VII DPR Alvin Lie mengatakan, hasil audit BPK > perlu dipelajari kembali dengan cermat. Maksudnya kesalahan audit tersebut > memang disebabkan oleh BP migas atau sistemnya yang salah kaprah. "Ini > memang sangat rawan korupsi, perlu diteliti. Sistemnya memang membuka > peluang untuk disalahgunakan. Kalau KPK mau periksa, maka yang perlu > diperiksa juga adalah pimpinan BP Migas yang sebelumnya," katanya. > > Komisi VII DPR mengaku sudah sejak lama mendesak pemerintah agar > memperbaiki sistem pencatatan manajemen keuangan dari kontraktor-kontrakt or > migas. Mereka ini yang membuka peluang penyalahgunaan. Tapi, pemerintah > tampaknya belum tergerak memperbaiki. Sedangkan Pertamina melemparkan > masalah itu kepada BP Migas. Alasannya, soal penandatangan KKS dengan > kontraktor bukan lagi kewenangan lembaga tersebut, melainkan wewenang BP > Migas.*(ron/ddg)* > > > -------------------------------------------------------- > Mail ini telah discan oleh IMSS Trend Micro Tigaraksa > -------------------------------------------------------- > > -------------------------------------------------------- > Mail ini telah discan oleh IMSS Trend Micro Tigaraksa > -------------------------------------------------------- > > >
