xixixixi...sori kalo kesannya jadi apriori... gak kok... apalagi kalo Bang
Komar yang ngomong... ih... atut... soalnye sampe ketulang sumsum
merindingnye... Bang Komar itu Abang sekalian guru gw... xixixixi... banyak
kenangan2 indah dimarahin dan diceramahin bang Komar... yang sekarang udah kaya
gw... cabi dan imut...
Yang gw maksud... gw cuma mikirin seperti email2 yang dahulu... pasti ada
potensi di bekasi ini yang belum kegarap. Cuma secara gw orang rumahan yang
kurang begaul... gw gak ketemu2 apa yang bisa dikembangin. Apalagi angkatan 95
Deny Noviansyah minggu lalu ketemu. Dia sekarang di departemen perIndustrian.
DIa sekarang lagi cari2 industri2 lokal yang bisa dikembangin dan pemerintah
juga akan bantu kasih insentif2 buat industri lokal... Hmmm menarik... mumpung
ada si Deni bisa bantu ngembangin Bekasi...Cuma ya itu tadi... gw lom ketemu
potensi Bekasi yang bisa dgarap apalagi ama kite2 alumni apaan yah...
--- On Tue, 7/15/08, Morry Infra <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: Morry Infra <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: Re: [sma1bks] SOal Minyak, any commennt?
To: [email protected]
Date: Tuesday, July 15, 2008, 6:24 AM
Risma dan Ade Rinto,
Wah, ini sich sentimen....
Kan solusinya itu,
Tolong orang2 di Bekasi (terutama yang di PEMDA) supaya akur....
Jadi gas yang sekarang dibakarin bisa dikomersilkan dan uangnya digunakan untuk
memakmurkan Bekasi...
Ketimbang mubazir dibakarin...
Dan itu dah dirintis Bang Komar....(sstt. ... jangan kira Bang Komar belon
bergerak.... dah banyak gerakan beliau soal ini).
Dan itu kan jelas2 kongkrit....
Ketimbang mikirin substitusi minyak ketika minyak dah tinggi gini.... kan lebih
jauh dari awang2...
Karena mungkin biaya, waktu dan effortnya kelewat besar... karena
infrastrukturnya belum ada.
Sekarang kita harus mikir apa yang bisa kita lakukan...sekarang dan dari yang
paling kecil...
Buat Risman dan Ade Rinto,
Jadi jangan apriori gitu......
Sebagai orang muda.... harusnya itu kan lapangan kerja juga buat kita2 orang
Bekasi...
Kalau usaha Bang Komar Gol.... waduh...
Banyak banget tuch menyerap tenaga kerja. Itukan jelas-jelas oportunity yang
nyata di depan mata. Dan amat kasat mata... apa lagi orang2 di PEMDA Bekasi kan
banyak juga tuch alumni SMA1 Bekasi dan nota bene kawan2 kita sendiri.... itu
kongkrit banget....
Ayo dong....
Ketimbang complaint diskusi saya, Bang Komar dan Arafat....
Tolong bantu Bang Komar... apa yang dia perlu untuk dibantu...biar usaha ini
gol...
Mohon maaf bagi yang tak berkenan,
Salam,
Morry Infra
+966-533214840
2008/7/15 ade rinto <ar-kurniawan@ bluegaz.co. id>:
Iya nih bang komar, kang morry sama arafat (raja minyak ya???)
masa cuma mikirin negara melulu sih.... kit-kita yang dibawah gimana???
jangan mentang-mentang senior jadi kelewat lebar ngomongnya.. .
kaya' kita nih para junior... yang penting bagaimana kitanya...
kita?? junior???...
hi..hi..hi.. ..
-----Original Message-----
From: [EMAIL PROTECTED] .com [mailto:[EMAIL PROTECTED] .com] On Behalf Of
Risman Rais
Sent: 15 Juli 2008 16:36
To: [EMAIL PROTECTED] .com
Subject: Re: [sma1bks] SOal Minyak, any commennt?
Bang Komar, Om Mory dan Kang Arafat,
Hellow pa kabar?
Ngomong2 ttg minyak yang katanya harganya selangit yang bikin jadinya inflasi
tinggi dan masyarakat jadi syusyah gara2 turunan minyak dan barang2 ikut jadi
kekatrol... Walaupun sebenernya Indonesia yang kaya ladang sumber daya mineral,
terutama minyak (walaupun katanya dah mau abis- kecuali yang gw denger ada
ladang minyak di Aceh lagi di gali potensinya, abis bisa menyamai atau lebih
dari yang ada di Arab katanya).
Gw lebih setuju kalo diskusinya adalah seputar kira2 kita bisa berbuat apa seh,
sebagai orang indon apalagi warga bekasi. Secara sekarang substitusi minyak
(Biofuel- CPO, kedelai, jagung, jarak dll) dan harga komoditi. Belum lagi
pangan juga pada naek, beras misalnya (untung negara netting- g tau daerah
karawang yang katanya dulu gudang beras gimana nasibnya. Apalagi kalo ada
bisnis2 atau opportunity2 tertentu dijaman susah ini yang bisa kita lakonin
sama2... itu baru keren euy...
Yah... intinya berbuat dari diri sendiri duluw dan g nyalah2in apalagi jelek2in
orang... toh kita juga ujung2 nya g bisa berbuat apa2 kok... Itu aja masukannya
om - om senior...
--- On Mon, 7/14/08, komarudin ibnu mikam <komaribnumikam@ gmail.com> wrote:
From: komarudin ibnu mikam <komaribnumikam@ gmail.com>
Subject: [sma1bks] SOal Minyak, any commennt?
To: [EMAIL PROTECTED] .com
Date: Monday, July 14, 2008, 11:38 PM
Tambahan berita dari gue,
Bekasi dapet 18 Milyar per tahun
tapi gak tahu berapa jumlah total..
aneh yah?
Mafia Minyak
Harus Periksa Bos 3 Lembaga
Ronald Tanamas - detikNews
Jakarta - Triliunan rupiah uang negara dari migas diduga telah raib akibat
mafia minyak. Tim Indonesia Bangkit mencatat, sejak 2005, Pertamina melakukan
ekspor minyak mentah sebanyak 35.000 barel perhari dan BP Migas melakukan
eskpor yang sama sejumlah 34.000 barrel per hari. Padahal, Pertamina dan BP
Migas dinilai belum perlu melakukan ekspor minyak mentah. Sebaiknya, dialihkan
untuk memenuhi kebutuhan refinery dalam negeri.
Menurut pengamat ekonomi Iman Sugema, Indonesia saat ini sebenarnya mengalami
surplus energi. Kalaupun digunakan untuk kepentingan domestik dan ekspor,
negara ini tidak harus mengalami krisis energi seperti sekarang. Sangat tidak
masuk akal kalau PLN mengatakan ada kekurangan pasokan energi." Kita itu ibarat
tikus mati di lumbung padi. Produksi surplus tapi krisis. Ini menunjukkan
kusutnya pengelolaan migas," kata Iman kepada detikcom.
Sementara pengamat perminyakan Kurtubi menuding, penyebab utama krisis energi
ini adalah Pertamina dan BP Migas yang lalai dan lemah dalam melakukan kontrol.
"Itu hal klasik. Pemerintah sengaja membiarkan demi kepentingan kelompok atau
golongan tertentu," kata Kurtubi.
Tudingan Kurtubi ini karena BP Migas dan Pertamina hingga saat ini belum juga
menyerahkan data kuota soal penerimaan BBM bersubsidi yang diminta oleh DPR dan
ini patut dipertanyakan ada apa. Padahal data ini sangat dibutuhkan untuk
mengetahui siapa saja yang menjadi pengemplang minyak untuk rakyat tersebut.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Haryono Umar
mengungkapkan, KPK sejauh ini masih menghimpun data soal adanya dugaan
penyimpangan tersebut. "Mereka memang eksklusif sekali. Tapi permasalahannya
sudah kami lihat, tinggal meminta keterangan saja," kata Haryono kepada
detikcom.
Haryono mencontohkan, setiap laporan kegiatan pengelolaan migas selalu bersifat
tertutup dan rahasia. Bahkan, DPR sebagai mitra pemerintah pun hanya menerima
laporan tanpa disertakan dalam serangkaian kegiatan di bidang migas. Padahal,
kata Haryono, sejak 1981, Indonesia harus menanggung 100% seluruh biaya yang
timbul dari aktivitas eksplorasi migas, termasuk pembayaran aset eksplorasi.
Pembayaran aset eksplorasi ini sangat berpotensi merugikan negara karena aset
cenderung mengalami penyusutan nilai dalam jangka waktu tertentu.
Rencana KPK tersebut rupanya mendapat dukungan penuh DPR. Anggota Komisi VII
DPR Effendi Simbolon mengungkapkan, penggelembungan dana cost recovery memang
sudah seharusnya dibongkar. "Yang harus diperiksa tidak hanya pimpinan BP
Migas, tetapi juga Departemen ESDM dan Departemen Keuangan." tandas Effendi.
Ia memberi contoh, subsidi BBM dibayar Depkeu ke Pertamina. Dan setiap
penerimaan negara dari migas, disetor dan dicatat oleh Depkeu. Sedangkan
kuantiti dari setiap jumlah migas yang diproduksi dan dijual, dicatat oleh
Departemen ESDM. Sebab itu, jika terjadi penyalahgunaan dalam sektor migas,
ketiga institusi itu harus bertanggung jawab dan pimpinannya harus diperiksa.
Sedangkan anggota Komisi VII DPR Alvin Lie mengatakan, hasil audit BPK perlu
dipelajari kembali dengan cermat. Maksudnya kesalahan audit tersebut memang
disebabkan oleh BP migas atau sistemnya yang salah kaprah. "Ini memang sangat
rawan korupsi, perlu diteliti. Sistemnya memang membuka peluang untuk
disalahgunakan. Kalau KPK mau periksa, maka yang perlu diperiksa juga adalah
pimpinan BP Migas yang sebelumnya," katanya.
Komisi VII DPR mengaku sudah sejak lama mendesak pemerintah agar memperbaiki
sistem pencatatan manajemen keuangan dari kontraktor-kontrakt or migas. Mereka
ini yang membuka peluang penyalahgunaan. Tapi, pemerintah tampaknya belum
tergerak memperbaiki. Sedangkan Pertamina melemparkan masalah itu kepada BP
Migas. Alasannya, soal penandatangan KKS dengan kontraktor bukan lagi
kewenangan lembaga tersebut, melainkan wewenang BP Migas.(ron/ddg)
------------ --------- --------- --------- --------- --------
Mail ini telah discan oleh IMSS Trend Micro Tigaraksa
------------ --------- --------- --------- --------- --------
------------ --------- --------- --------- --------- --------
Mail ini telah discan oleh IMSS Trend Micro Tigaraksa
------------ --------- --------- --------- --------- --------
