mbak Mia ysh,

hormat saya mbak atas jihad mbak Mia itu....

IMHO, 
konsep fiduciary duty itu baru bisa dipraktekkan oleh orang-orang yang sampai 
pada maqamnya...
bukan masalah teknikal, legal scheme, dan tetek bengek lainnya...walaupun bisa 
jadi membantu...
tapi pada kualitas etika dan profesional seseorang.. suatu batas yang halus...

terus terang mbak.
Selain dari orang tua saya dan lingkungan dekat, saya merasa tidak pernah 
mendapatkan teladan model begini dalam masyarakat khususnya dalam konteks 
kepemimpinan pada segala level.
kasus model DAU ini kan hanyal salah satu contoh dari daftar kasus klasik

ketika presiden sebagai administrator, executor maupun penjaga negara saja 
masih memikirkan profit dari perannya sebagai fiduciary dalam konteks gaji, dan 
ini sudah ditunjukkan berkali-kali oleh presiden-presiden sebelumnya juga, kita 
bisa bayangkan seperti apa sebetulnya kualitas masyarakat kita...
padahal sistem nilai islam sangat dekat dengan hal ini dg. terminologi amanah...

herannya konsep ini, dengan segala kekurangannya, malah lebih terasa 
diimplementasikan di negara yang dianggap kafir.

Salam
Ary






  ----- Original Message ----- 
  From: Mia 
  To: wanita-muslimah@yahoogroups.com 
  Sent: Thursday, January 08, 2009 5:41 PM
  Subject: [wanita-muslimah] Re: Maftuh Tak Tahu Open House Dibiayai DAU


  Misalkan saja, bahwa pembentukan dana non-budget diperlukan dan ada
  basis kondisi maupun payung hukumnya. Tetep saja beberapa hal berikut
  sulit dimengerti banyak orang termasuk pejabat2 terkait:
  - dari dana tsb kepada siapa amanah itu harus disampaikan (konsep
  fiduciary duty), dan bagaimana? ini konsep yang sangat suliiiit
  dipahami, apalagi diamalkan. sebenarnya sih bisa dipahami, tapi kurang
  kemauan untuk itu.
  - warisan orde baru yaitu DANA TAKTIS, kecenderungan yang masih kental
  dipraktekkan oleh banyak pejabat, termasuk yang dianggap bersih.
  Kekentalan dana taktis ini mungkin erat hubungannya dengan kurangnya
  kemauan untuk memahami fiduciary duty, selain kepentingan2 yang
  berbeda termasuk kepentingan pribadi.

  pengalaman pribadi saya, mati2an menjaga fiduciary duty, sampe
  sebagian orang membenci dan sebagian diam2 memuja. hanya bisa berharap
  waktu akan membuktikan, dan sepertinya demikian, walaupun berurai air
  mata.

  salam
  Mia

  --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, "Dwi Soegardi" <soega...@...>
  wrote:
  >
  > Lagi-lagi masalahnya adalah dana nonbudjeter, yang bisa digerayangi
  > oleh para pejabat tanpa perlu mempertanggungjawabkan. Ada dana
  > reboisasi, dana haji, dan macam-macam dana siluman lainnya di tiap
  > jajaran departemen dan instansi pemerintah lainnya. Maklum bangsa
  > Indonesia menganut falsafah "sedia payung sebelum hujan," jadi para
  > pejabat "menabung" dulu, jaga-jaga kalau anggaran dipangkas, fasilitas
  > dikurangi. Makanya ada dana darurat, pengeluaran tak terduga, dll.
  > 
  > Mang Ambon kok belon demo menuntut pembubaran departemen kehutanan,
  > dept2 lain, dan RI sekalian? Sariawan ya?
  > 



   

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke