Rekän, Saya mencoba menjawab pertanyaan Mas Agung dan Mas Saparudin tentang kondisi negara lain. Karena sifatnya tulisan bebas, maka mohon maaf jika jawaban saya mungkin tidak sistematik. Tapi yang penting sekedar sharing info saja.
XXX Mencoba membandingkan dengan Negara lain Membandingkan kasus korupsi aparat birokrasi antara Indonesia dengan Jerman misalkan, sangat-sangat tidak relevan. Sistem Pengendaian Manajemen mereka sudah begitu mapan bahkan terlalu mapan. Dengan kerja super tekun saja, kita butuh berpuluh tahun untuk seperti mereka. Data base mereka terintegrasi dan berkolaborasi satu sama lain. Semuanya tersistem dan ter-cross-check secara sistematis. Bahkan Landesamt (semacam Pemda Jerman) memakai standard software SAP sebagai support sistemnya. Untuk perbandingan kalau di Indonesia hanya perusahaan papan atas saja seperti Astra Internasional yang mampu pakai standard software SAP. Pemda di Indonesia? cukuplah pakai MS Word dan Excel dan tidak terintegrasi, plus sedikit HTML lah untuk buat website-nya :). Sedangkan di Jerman misalkan yang namanya konsep-2 canggih data base seperti OLTP (Online Transaction Processing) proses transaksi dengan online atau OLAP (Online Analitical Processing) proses mengalisa data secara online adalah suatu kejamakan dilakukan oleh Pemda-nya. Artinya apa?, Jika seluruh transaksinya pakai OLTP, maka mana ada tuh yang namanya "salam temple" dengan aparat, pungutan liar, kuitansi palsu, dsb, dsb. Bagi saya, Deutschland ist kein Vorbild für uns" (Jerman tidak bisa kita jadi model untuk dicontoh). Sistem di Jerman saat ini masih terlalu jauh buat kita capai. Tapi Cina dan Malaysia itu bisa jadi contoh yang bagus. Apa kunci sukses pemberantasan korupsi di Cina? Satu kata kunci penting, mereka langsung memberi punish pada yang bersalah. Begitu ketangkap korup yah dihukum berat. Eksekusinya langsung tidak dinunda-nunda. Ini memberikan efek takut. Indonesia sebenarnya bukan tidak tahu itu. Pemerintah pusat ingin mem-punish juga para aparat koruptor. Persoalannya, aparat hukumnya juga korup. Akibatnya, sulitkan membersihkan korupsi sementara aparat hukumnya korup? Nah, solusi pemerintah dibentuklah team ad hock macam KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). Ini ide bagus, tapi ini masih belum cukup. Korupsinya sudah massif di birokrasi, terlalu banyak. KPK tidak sanggup mem-punish seluruh koruptor. Lalu KPK buat prioritas, dipilah dan dipilih. Sekarang malah oleh masyarakat, KPK terkesan itu tebang pilih. Inilah kelemahan sistem ad hock, tidak sistemik dan fundamental. Pusat pun sebenarnya mencoba memberantas korupsi lebih sistemik. Pola perekruitan PNS dua tahun lalu secara computerized model UMPTN adalah strategi bagus. Anak menteri, gubernur, bupati, sekwilda, ketua DPR/DPRD yang ndak lulus tes, yah ndak bisa jadi PNS. Ini bagus sekali. Tapikan seperti yang pernah saya tulis, aparat birokrasi itu berani melawan kebijakan political will" jika dirasa merugikan kepentinganya. Jadilah, para Pemda di Indonesia memprotes sistem rekruitment bersih yang dilakukan pusat. Makanya, berkaca pada Thailand, yang mereka lakukan terlebih dahulu adalah rekruitment bersih di level Jaksa dan Hakim. Bukan langsung aparat birokrasi, karena aparat birokrasi jika kompak korup maka berani menentang dan kuat untuk melawan aturan yang benar. Tapi Teteh/Akang ndak perlu pesimis tentang itu. Meskipun belum sempurna, ternyata di Indonesia ini masih banyak orang baik. Coba lihat di daerah Sragen yang Bupatinya berhasil membuat system "good corporate government", atau di Bantul bupatinya mampu me-manage anggaran sehingga system kesehatan di Puskesman dan RSUD-nya sangat maju dan dapat diakses masyarakat kecil. Lihat di Buleleng dimana Bupatinya berhasil membuat system pendidikan gratis dari SD sampai SMU. Artinya apa?, keberhasilan ini adalah buah dari mereka membangun system yang efektif, atau minimal me-reduksi peluang korupsi. Salam, Ferizal Ramli --- In [email protected], "Ferizal Ramli" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Korupsi Struktural (2) > > Rekän semua Yang Terhormat, > > Lantas apa beda kita dengan Negara maju? Kenapa aparat kita berkubang > begitu dalam sebagai koruptor? > > Lihat mekanisme rekruitmen PNS-nya. Pernahkah kita dengar di Jerman > atau Inggris penerimaan PNS-nya atas dasar saudaranya Gubernur atau > Bupati atau Sekwilda? Yang terjadi justru sebaliknya. Jika ada > hubungan saudara maka salah satu harus mundur. Bukan malah menarik > seluruh saudara jadi PNS mumpung masih berkuasa. > > Sebenarnya pemerintah pusat sudah belajar banyak tentang perekruitan > PNS secara efektif. Mereka mencontoh pola UMPTN di Univ Negeri. Pola > UMPTN ini kan pola standard penerimaan mahasiswa baru di negara-2 maju > sehingga menghasilkan input bagus. Rekruitment dengan UMPTN ini > efektif. Apa Akang/Teteh pikir UGM, ITB, UI misalkan bisa > mempertahankan kualitasnya semata-mata karena proses belajar mereka > yang bagus? Saya yakin, pola rekruitmen calon mahasiswa baru yang > efektiflah juga berperan penting sehingga mereka bisa mendapatkan > input terbaik. Pola UMPTN ini di-benchmark oleh pemerintah pusat untuk > merekrut PNS tahun 2004 (atau 2005?) kalau tidak salah. Hasilnya, > calon PNS yang diterima adalah yang terbaik. Bisa dibayangkan jika > mekanisme ini mentradisi di PNS kita. Kita akan punya PNS-2 terbaik > dimasa yang akan datang. > > Sayangnya, kebijakan perekruitan ini malah ditentang oleh Pemda-2 > daerah. Rekruitment seperti ini terbukti sangat efektif mematikan pola > KKN sehingga para pejabat daerah merasa dirugikan karena anak, > saudara, ponakan, sepupuh, ipar, dll tidak bisa jadi PNS lagi. Patut > disesali meskipun dapat dipahami bahwa pemerintah pusat berkompromi > atas tentangan keras dari para "mafia" Pemda daerah. > > Aspek lain, lihat mekanisme kontrolnya. Dalam laporan > pertanggungjawaban misalkan saja. Apakah institusi pemerintahan kita > punya laporan keuangan? Yang mereka punya cuma Anggaran dan laporan > realisasi Anggaran. Lantas mekanisme kontrolnya bagaimana jika yang > ada cuma laporan realisasi anggaran? Kalau Akang dan Teteh ndak > percaya maka tanyakan saja ke Pemda apakah mereka punya laporan > keuangan? Paling banter mereka punya laporan realisasi anggaran. Trus > sedihnya lagi, saat membuat anggaran tahun berikutnya, saya haqul > yakin mereka paling banter menggunakan kombinasi metode anggaran "item > line" dan "incremental cost". Artinya, item-2 yang dianggarkan dibuat > dengan mencontoh anggaran tahun sebelumnya (item line) dan besarnya > nilai anggaran setiap item akan dinaikkan dari tahun sebelumnya > (incremental cost). Lah, kalau laporan keuangannya model begini maka > mekanisme kontrol apa yang diharapkan? > > Pada mekanisme reward dan punishment-nya. Eksekusi terhadap kesalahan > dilakukan secara cepat. Jika seorang terbukti korupsi maka eksekusi > atas vonis bersalah segara dilakukan seepatnya. Ini akan membuat efek > jera, karena salah langsung dihukum. Kita bisa diskusi lebih lanjut > tentang hal ini > > Salam, > > Ferizal Ramli > > > --- In [email protected], "Ferizal Ramli" <framliz@> wrote: > > > > Mencoba membedah anatomi Korupsi Struktural (1) > > > > Bung Agung dan Rekän, > > > > Yah benar, peraturan/hukum/UU adalah dimensi penting untuk memberantas > > korupsi. Saya setuju itu. Hanya saja meskipun peraturan anti korupsi > > kita memang belum sempurna tapi bukan berarti peraturan kita primitif. > > Mari kita coba lihat beberapa contoh penting: > > > > Lihat aturan pejabat negara harus mendeklarasikan kekayaannya secara > > terbuka dan transparan. Tujuannya apa? Untuk mengetahui dari mana asal > > usul kekayaan seorang pejabat. Peraturan bagus. Realitanya? Lihat > > bagaimana dalam deklarasi kekayaan tsb, para pejabat negara sering > > menulis bahwa kekayaannya didapat dari hibah. Bahkan malah sering kali > > hibah ini yang mendominasi kekayaan seorang pejabat. Pertanyaannya; > > Apa maksudnya hibah? Kenapa seorang pejabat mendapatkan hibah? Siapa > > yang memberi hibah tersebut? Apakah hibah tersebut terkait dengan > > jabatan sang pejabat atau apa? Tidak perlu seorang cerdas untuk tahu > > bahwa hibah dalam laporan keuangan para pejabat itu adalah saudara > > kandung dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Kenapa itu dibiarkan > > padahal indikasi KKN-nya ada? Disinilah persoalan law enforcement > > menjadi penting! > > > > Dalam sektor moneter juga terjadi kasus serupa. Karena masa ORBA dulu, > > BI (Bank Indonesia) sering disalahgunakan oleh pemerintah demi > > keuntungan pribadi, maka oleh Habibie dikeluarkan peraturan khusus > > tentang BI. Peraturan tersebut mengadopsi peraturan Jerman yang > > nyata-nyata di Jerman peraturan ini sukses membuat Bank Sentral-nya > > sangat berwibawa. Dengan aturan baru BI menjadi otonom, sama persis > > dengan Bundesbank-nya Jerman. Gubernur BI tidak bisa dipecat oleh > > presiden meskipun kebijakannya berseberangan dengan presiden. Tapi apa > > yang terjadi? Sejarah justru mencatat seorang Syarir Syabirin yang > > nyata-2 terbukti korupsi dan masuk penjara, bisa tetap berstatus > > Gubernur BI dan memerintah BI dari dalam penjara. Ini seperti cerita > > mafioso saja yang godfather-nya bisa memerintah dari penjara. Mengapa > > peraturan yang sama justru memberi dampak yang berbeda antara > > Indonesia dan Jerman pada kasus Bank Sentral? Jelas, ini persoalan > > penegakan hukum. Law enforcement! > > > > Contoh agak berbeda. Lihat tentang kasus kecelakaan pesawat terbang di > > Indonesia. Awalnya saya berpikir bahwa peraturan standar keamanan > > penerbangan kita yang rendah. Tapi seorang ahli penerbangan Indonesia > > yang kerja Jerman bilang; bahwa peraturan keamanan penerbangan kita > > sama ketatnya dengan USA karena harus ikut standar internasional. Lalu > > pertanyaannya, jika peraturannya begitu ketat seperti di USA, kenapa > > kasus Adam Air terjadi? Seharusnya ijin Adam Air sudah dicabut mengacu > > berbagai kasus kecelakaan secara beruntun yang terjadi. Tapi kenapa > > tidak ada hukuman buat Adam Air? Kenapa ijinnya tidak dicabut? > > > > Adam Air sekarang dibeli oleh perusahaan baru. Sang ahli penerbangan > > tsb sambil senyum bilang; coba aja cek pasti deh ada hubungan khusus > > antara ketua KNKT (yang tidak mau mencabut ijin Adam Air) dengan > > perusahaan yang baru saja membeli kepemilikan Adam Air. Dia bilang, > > sangat mungkin ketua KNKT adalah pemilik Adam Air yang baru. Kalau > > Adam Air ditutup maka si ketua KNKT ndak bisa dong beli Adam Air. > > Disini, conflict of interest terjadi. Peraturan tidak bisa ditegakkan. > > Pejabat yang seharusnya menjadi pengawas malah justru yang bermain > > mengambil keuntungan. Jadi, sekali lagi ini bukan persoalan ada atau > > tidak adanya UU/peraturan tapi ini persoalan keseriusan untuk > > menegakan aturan. > > > > Kita bisa mencatat banyak kasus untuk itu. Oleh karena itu, saya > > berkesimpulan bahwa law enforcement itu saat ini merupakan titik > > krusial pemberantasan korupsi. > > > > Salam, > > > > Ferizal Ramli > > > > > > --- In [email protected], Agung Sedayu <se_dayu@> wrote: > > > > > > Ykh. hadirin, > > > Dari dua dimensi itu, dimensi kedua bisa terwujud jika > > > dan hanya jika dimensi PERTAMA terpenuhi segala > > > kondisi dan prasyaratnya. Bagian pertama ini lah asal > > > hulu permasalahannya. Mau gak mau kita harus dan akan > > > berharap pada sang DPR. > > > PErtanyaanya... Maukah DPR bikin peraturan, hukum, UU > > > yang lurus ? Punya visi dan substansi yang cukup > > > akomodatif untuk mengawal kelakuan warga nya. JAngan > > > kasih kesempatan adanya "celah" yang bisa diterobos > > > untuk mengakali peraturan. Bukan hanya mengakomodasi > > > kepentingan politik sesaat. Padahal kita "tahu" > > > anggota DPR seperti apa. Maaf kalo terlalu > > > meng-generalisir. > > > Setiap UU, produk hukum dsb itu akan memagari, > > > me-rambui, menilai setiap tindakan kita. > > > Mudah-mudahan bukan utopia... > > > > > > Kang Ramli, selamat berburu "sesuap nasi" > > > > > > Salam, > > > Agung Sedayu > > > > > > --- Ferizal Ramli <framliz@> wrote: > > > > > > > Bung Agung, Bung Saprudin dan Rekän, > > > > > > > > "Good Corporate Government (GCG)". "Apalah arti > > > > sebuah nama?" kata > > > > Shakespare dalam tanya. World Bank (WB) memang > > > > pernah mempopulerkan > > > > nama itu. Tapi tidak cuma World Bank, banyak > > > > Universitas di UK yang > > > > sangat maju dengan "study state company law"-nya > > > > juga mengajarkan mata > > > > kuliah tentang GCG. Kayaknya konsep GCG lahir tanpa > > > > bidan, artinya > > > > tanpa bantuan WB, tidak juga IMF, kayaknya tidak ada > > > > yang membidani. > > > > Konon khabarnya GCG terpaksa lahir akibat targedi > > > > salah urus > > > > perusahaan BUMN di berbagai negara. Kemudian ada > > > > sebuah kesadaran > > > > bersama bahwa sebuah perusahaan harus diurus secara > > > > professional dan > > > > bertanggung jawab. Lalu lahirlah konsep GCG. Karena > > > > GCG ini sukses, > > > > jadinya mulai di-adopsi juga ke institusi sektor > > > > publik termasuk > > > > organisasi pemerintah. Nah, pada kampanye GCG ke > > > > sektor publiklah WB > > > > dengan motivasi sebagai lembaga pemberi kredit cukup > > > > berperan penting > > > > mensosialisasikan konsep ini ke berbagai negara. > > > > > > > > Tapi mari kita lupakan saja istilah GCG. Mari kita > > > > diskusi tentang > > > > korupsi struktural. Hemat saya pribadi ada 2 dimensi > > > > penting untuk > > > > menghentikan korupsi struktural di aparat. > > > > > > > > Pertama, Peraturan anti korupsi termasuk political > > > > will untuk membuat > > > > peraturan tersebut > > > > Kedua, law enforcement. Bagaimana peraturan itu bisa > > > > ditegakkan. > > > > > > > > Diskusi tentang Peraturan Anti Korupsi termasuk > > > > Political Will untuk > > > > membuat peraturan tsb sangat menarik. Hanya sayang > > > > itu diluar > > > > kompentensi saya. Jika ada diantara Akang dan Teteh > > > > punya sedikit ilmu > > > > tentang hal tsb mohon dibagi bersama. > > > > > > > > Tapi cerita tentang penegakan aturan maka ada 3 > > > > mekanisme penting > > > > kalau menurut saya yang perlu dibangun: > > > > (1) Mekanisme perekruitan > > > > (2) Mekanisme Sistem Pengawasan > > > > (3) Mekanisme Punish and Reward-nya. > > > > > > > > Saya pikir di 3 titik inilah merupakan titik kritis > > > > untuk menghentikan > > > > korupsi struktural di aparat. > > > > > > > > (Maaf besok harus berburu sesuap nasi. Lanjutkan > > > > nulisnya lagi pas > > > > malam minggu :)) > > > > > > > > Salam, > > > > Ferizal > > > > > > > > > > > >>>dihapus saved bandwidht-nya<<< > > > > > > > === message truncated === > > > > > > > > > __________________________________________________ > > > Do You Yahoo!? > > > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around > > > http://mail.yahoo.com > > > > > >
