At 11:31 AM 12/21/2009, you wrote: >--- In ><mailto:AhliKeuangan-Indonesia%40yahoogroups.com>AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, > >Poltak Hotradero <hotrad...@...> wrote: > > > Alasannya sederhana: untuk menjadi seorang profesional sejati -- > > perlu waktu, tenaga, dan peningkatan keahlian. Konsekuensinya? > Hanya tersedia sedikit waktu untuk bisa "kongkow-kongkow" di partai > -- yang sepengamatan saya -- makan waktu ribuan jam. Waktu yang > tentu lebih berharga bila digunakan untuk meningkatkan profesionalisme. > >Jawab: >Nah ini juga pemikiran yang perlu diluruskan. Memangnya kalau ikut >berpartai bisa berkurang keahliannya?. Dengan berpartai, para >professional tersebut akan makin diasah dengan realitas nyata yang >dihadapi masyarakat dan kesulitan kesulitan yang bisa ditemui jika >ingin mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh. Tanpa terjun >langsung maka yang terjadi para profesional tersebut hanya akan >tinggal di menara gading dan menelan mentah mentah teori kapitalis >yang bisa jadi tidak cocok diterapkan di Indonesia.
Pengamatan saya sudah bertahun-tahun Mbak meliputi beberapa orang teman yang "nekad" aktif ikut di partai. Hasilnya? Nggak kemana-mana tuh. Nggak tambah pinter dan juga nggak tambah profesional. Yang ada tambah sibuk, tambah frustrasi dan keluar duit banyak. Siapa sih yang bisa jadi profesional kalau berhari-hari dan berbulan-bulan harus ikut rapat ke luar kota dan harus melek ikut rapat sampai lewat tengah malam? Di dalam partai saja sikut-sikutan. Nggak heran kalau sesudah jadi anggota parlemen - mereka jadi cenderung korup. Idealnya, SELURUH anggota kabinet adalah kaum profesional - karena kaum demikian sudah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk fokus pada bidang yang mereka pilih dalam kapasitas profesional. Mereka akan bisa dinilai berdasarkan pemahaman dan keputusan profesional yang diambil. Ini yang namanya meritocracy (pemerintahan oleh orang-orang yang mampu). Kalau mau aktif di politik -- ya silahkan nangkring saja di parlemen. Urusin tuh pembuatan undang-undang, supaya jangan cuman pemerintah saja yang bisa terbitin Undang-Undang - sementara parlemennya cuman bisa teriak-teriak (entah setuju atau nggak setuju) tanpa bisa memberi solusi. Disuruh rapat saja malasnya minta ampun. Parlemen kita masih seperti rombongan badut - itu masalah besar dalam demokrasi kita.
