Sekalian sy juga nanya lagi, semoga belum bosan.
1. Yang diributin apa sih? Penilaian sistemik atau tidak? Keputusan ditalangi
atau ditutup? Biaya talangan yang membengkak dri 600an M jd 6,7M? Atau adanya
dugaan duit talangan itu dicoleng / dibajak / digunakan oleh pihak yg tdk
berhak kemudian dipakai kampanye?
2. Jika ada pencolengan, bagaimana mekanismenya? Uang tunai karungan dr LPS lgs
dibagi-bagi ke para pencoleng tanpa masuk bank Century? Di trf dr BC lgs ke
rekening para pencoleng? Membuat rekening baru di BC lalu memaksa pengelola BC
(baru) merekayasa seolah-olah itu rekening lama yg punya dana milyaran? Atau
menjadi markus dr rekening2 fiktif yg diciptakan Tantular cs, sehingga para
pencoleng dapet fee markus pencairan dana rekening DPT yg seharusnya tidak
boleh dicairkan itu? (Mirip kasus Budi Sampurna dg Susno Duaji, walau dlm hal
ini rek BS bukan rekening fiktif DPT)
3. Jika masalahnya pencolengan dana, bukankah tidak ada bedanya BC ditalangi
atau ditutup? Ditalangi: LPS keluar dana 6,7T (hmpr 2T diantaranya msh utuh
dismpan di BI). Ditutup: LPS keluar dana 5,5T. Dua skema pengucuran dana ini
kan sama2 rawan pencolengan.
4. Jika masalahnya pencolengan dana, atau besarnya dana (6,7T atau 5,5T),
bukankah ga relevan lg memperdebatkan sistemik atau tidak. Outcomenya kan sama:
keluar duit gede yg rawan pencolengan.
5. Jadi kenapa ga langsung saja selidik segi pencolengan itu, daripada puter2
ke masalah merger BC, sistemik atau tidak, non-aktif atau aktif.
Bingung nih....
Salam
Hardi
drivit av Telkomsel Björnbär®
-----Original Message-----
From: prastowo prastowo <sesaw...@yahoo.com>
Date: Tue, 22 Dec 2009 15:33:59
To: keuangan milis<AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com>
Subject: [Keuangan] Sekali lagi, soal Century
Semoga belum bosan dg kasus Bank Century. Jika beberapa waktu lalu kita sempat
berdebat soal apakah uang LPS itu uang negara atau bukan, ada perkembangan
pendapat yg menarik dicermati.
Ketua LPS menganggap itu bukan uang negara (di Gatra dan Tempo terbaru),
sedangkan Ketua BPK dan Wakil ketua KPK (Bibit S Riyanto) berpendapat lain,
bahwa uang LPS adalah uang negara, argumen keduanya agak berbeda.
Mana yang benar?
Soal sistemik - non sistemik. Jika orang luar dan pinggiran berdebat, mudah
sekali jatuh ke ideologi tertentu, tapi hari-hari ini kita menyaksikan betapa
para mantan pejabat BI saja berbeda soal ini. Burhanudin Abdullah dan Anwar
Nasution seia sekata, sedangkan Miranda Gultom kadang seia kadang tidak sekata,
alias bingung. Boediono sendiri keukeuh ini sistemik (baca detikcom hari ini).
Mana yang benar?
Entahlah. Kini yg sibuk berbantahan justru yg diasumsikan sekubu, seasumsi dan
sepemikiran. Adakah perkembangan baru esok hari? entahlah. Yang jelas kita
sedang dilanda kebingungan sistemik akibat para ahli berpendapat berbeda-beda,
dg argumennya sendiri, dan makin lucu saja.
Saya hanya awam yang masih mencoba sabar menanti akhir lakon nan lucu ini.
Kira2 teori apa lagi yg hendak diperkenalkan kepada publik?
salam
Yahoo! Mail Kini Lebih Cepat dan Lebih Bersih. Rasakan bedanya sekarang!
http://id.mail.yahoo.com
[Non-text portions of this message have been removed]
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
=========================
Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com
-------------------------
Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join
http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045
-------------------------
Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua
http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com
=========================
Perhatian :
- Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor
posting sebelumnya
- Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota
yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas
- Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan
ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
ahlikeuangan-indonesia-dig...@yahoogroups.com
ahlikeuangan-indonesia-fullfeatu...@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ahlikeuangan-indonesia-unsubscr...@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
