Lama gak gabung.
Ikutan nimbrung.
Jurisprudensi soal Burhanuddin Abdullah dan dana YPPI BI tidak tepat digunakan.
Pertama, beda bentuk lembaga.
Kedua, beda sebab aliran dana.
Dody
________________________________
From: prastowo prastowo <sesaw...@yahoo.com>
To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Sent: Tue, December 22, 2009 4:07:40 PM
Subject: Bls: [Keuangan] Sekali lagi, soal Century
Apakah Ketua BPK dan Wakil Ketua KPK bicara dalam bahasa politik dan Ketua LPS
dalam bahasa hukum? bisa ya dan bisa tidak. Saya tak mau memperdebatkannya
lebih jauh karena agaknya yg tidak jelas ada pada konsepnya sendiri. Tentang
apa itu uang negara saya belum memiliki referensi yg cukup, karena Ketua BPK
jika bicara demikian sesuai aturan, ia seharusnya bicara dlm bahasa hukum, pula
Wakil Ketua KPK. Argumen Ketua BPK, tugasnya mengaudit keuangan negara dan
sesuai UU LPS, lembaga ini wajib diaudit BPK, artinya terkait keuangan negara.
Argumen Wakil Ketua KPK lain lagi, ia berargumen modal LPS dari negara dan jika
kekurangan dana minta ke pemerintah. Lalu ada jurisprudensi soal Burhanudin
Abdullan dan dana YPPI BI, di mana dana YPPI adalah uang negara yang dipisahkan
tapi BA divonis merugikan keuangan negara dan dikukuhkan oleh MA.
Apa pun pendapat kita, sebaiknya juga hormat pada tafsir lembaga hukum ini.
Lalu soal sistemik-non sistemik. Saya terima penjelasan Anda. Tapi mengapa
Miranda Gultom lalu mengelak dan justru mengatakan TIDAK SISTEMIK ketika
diminta pendapat soal bail out ini (cmiiw, saya hanya baca di detikcom). Memang
ia agak kabur dan tampak ragu, maka terkesan ia hendak melemparkan masalah ke
Ketua KSSK. BA juga mengacu ke Northern Bank sebagaimana sering Anda contohkan,
bahkan ia bertanya soal adakah teori (ilmu) lain, dan dijawab Boediono ada ilmu
lain. Artinya mereka bicara dlm kasus yg sama, bukan berbeda.
salam
[Non-text portions of this message have been removed]
