Tak Cukup dengan Dana Kemiskinan
Program Keluarga Harapan Pengganti BLT

Jakarta, Kompas - Optimisme terhadap penanganan masalah kemiskinan
memang wajib diusung oleh pemimpin negara. Akan tetapi, menjadi ironi
ketika pada hari yang sama data Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan
ekonomi tidak berkualitas karena tidak mampu menyerap tenaga kerja.

Ekonom Faisal Basri, Kamis (1/2) di Jakarta, menyebutkan, ironi
tersebut merupakan tantangan nyata bagi pemerintah.

"Tidak cukup sekadar menawarkan alokasi dana penanganan kemiskinan
yang makin besar dari tahun ke tahun. Tantangan nyatanya adalah
bagaimana mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penciptaan
lapangan kerja," ungkap Faisal.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Benny
Sutrisno menjelaskan, di satu sisi perbankan menghendaki sektor riil
lebih dulu bergerak agar kredit perbankan lebih cepat tersalurkan.

Di sisi lain, pelaku sektor riil menuding rendahnya penyaluran kredit
perbankan memperlambat pertumbuhan sektor riil.

Menurut Benny, perbedaan ekspektasi itu perlu dijembatani dengan
kompetensi manajemen risiko perbankan serta kebijakan pemerintah, baik
terkait sektor keuangan maupun sektor riil.

"Apakah risiko manajemen perbankan itu cukup kredibel pada setiap
sektor usaha. Risiko pada suatu sektor usaha itu dari tahun ke tahun
bisa jadi berbeda, apakah kondisi lapangan itu selalu di-up-date dalam
manajemen risiko perbankan?" ujar Benny.

Pemerintah sendiri, dinilai Benny, memang turut berperan membesarkan
sektor keuangan dengan membiarkan dana masyarakat terserap ke
obligasi, antara lain dengan tidak membatasi penerbitan Surat Utang
Negara.

Di sisi lain, dukungan pemerintah pada sektor riil melalui skema
insentif fiskal dan nonfiskal tidak kunjung jelas.

Sementara itu, ekonom M Chatib Basri mengingatkan, penurunan tingkat
bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) memang tidak akan menjamin
kredit perbankan akan tersalurkan pada sektor riil.

Kondisi demikian terjadi karena sektor riil masih dipandang berisiko
tinggi. "Akibatnya, penurunan tingkat bunga yang sangat cepat hanya
akan direspons oleh sektor konsumsi. Jika konsumsi meningkat,
sedangkan produksi tidak bertumbuh, tentu akan berefek pada inflasi,"
kata Chatib Basri.

Sektor riil yang dipandang berisiko tinggi dan tidak bertumbuh
signifikan pada tahun terakhir, ditekankan Chatib, adalah industri
pengolahan yang padat karya. Kekakuan pada pasar tenaga kerja
Indonesia yang mengakibatkan industri padat karya tidak tumbuh adalah
persoalan nyata.

Selama ini pertumbuhan ekonomi pada sektor riil didorong oleh industri
nonpadat karya, seperti perdagangan, telekomunikasi, dan transportasi.

Program Keluarga Harapan

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan
mengungkapkan, mulai bulan April 2007, BPS akan melakukan uji coba
penyaluran dana Program Keluarga Harapan sebagai pengganti program
bantuan langsung tunai (BLT) kepada 500.000 keluarga miskin, yang
tersebar di tujuh provinsi, antara lain, di DKI Jakarta, Jawa Barat,
Gorontalo, dan Sumatera Barat.

Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemiskinan Bambang Widianto
menyebutkan, pemerintah menganggarkan dana Rp 40 triliun untuk
mendukung program pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran di
2007.

Penurunan jumlah penduduk miskin, ujar Bambang, dapat dilakukan dengan
menurunkan jumlah pengangguran dari 10,9 juta jiwa menjadi 10,7 juta
jiwa atau 9,9 persen dari angkatan kerja. (OIN/MAS/OSA/DAY) 

Kirim email ke