Memang sesuatu yang sangat unik bisa terjadi di Indonesia, mungkin juga tak ada
keduanya didunia ini, dimana bisa terjadi masalah kewarganegaraan begitu
rumitnya khusus terhadap etnis Tionghoa.
Coba perhatikan, Ivana Lie seorang atlet Bulutangkis yang membela nama baik
Indonesia, tapi masih bisa berstatus stateless, belum mempunyai kewarganegaraan
yang sah. Mengapa? Satu kontradiksi peraturan UU Kewarga-negaraan yang terjadi
di Indonesia. Betul-betul membuat amburadul, entah disengaja atau kelalaian
dari pihak Pemerintah RI.
Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang berasaskan ius Soli, tempat kelahiran
seseorang sebagai syarat menjadi kwarga-negara Indonesia, yang jelas telah
di-Undang-kan pada tahun 1946, maka seharusnya Ivana Lie yang lahir di
Indonesia, sekalipun orang-tuanya berasal dari Tiongkok sana, adalah seorang
warga-negara Indonesia yang sah, selama dia tidak pernah menyatakan menolak
menjadi warga-negara Indonesia untuk tetap menjadi warga-negara Tiongkok
(mengikuti orang-tuanya).
Tapi, kemudian lupa konkritnya tahun berapa diberlakukan keharusan seseorang
turunan asing (kenyataan hanya khusus diberlakukan untuk etnis Tionghoa saja),
diharuskan memiliki SBKRI (Surat Bukti Kewarga-negaraan Indonesia), dan, ...
karena Ivana Lie tidak pernah berhasil memiliki SBKRI, dia jadi tetap dianggap
stateless, bukan warga-negara Indonesia yang sah! Sekalipun dia beberapa kali
keluar-negeri mewakili regu Bulutangkis Indonesia. Keluar negeri keliling
kemana-mana hanya dengan surat jalan, "Saat keluar negeri, saya hanya dibekali
secarik kertas yang menyatakan bahwa saya orang Indonesia. Tapi, ketika pulang,
kewarganegaraan saya dicabut dan menjadi stateless (tidak punya
kewarganegaraan, Red)," ujarnya. Masalah kerumitan administrasi SBKRI baru bisa
diselesaikan setelah KONI dan PBSI memberikan bantuan.
Satu keganjilan yang bisa terjadi di negeri ini, aneh, lucu sekaligus juga
sangat menyedihkan. Dan keganjilan demikian ini ternyata juga menimpa diri
atlet Bulutangkis peranakan Tionghoa lain seperti, Alan Budi Kusuma, Susi
Susanti, dan Hendrawan yang juga pernah mengharumkan nama Indonesia didunia
Internasional. Entah berapakali sudah bendera Merah-Putih dikibarkan dengan
kumandang "Indonesia Raya" ditengah-stadion Internasional, karena prestasi yang
atlet-atlet peranakan Tionghoa tersebut. Hati mereka dan kesetiaan mereka pada
Indonesia tidak bisa diragukan, hanya birokrasi di Indonesia saja yang
menghambat mereka menjadi warga-negara Indonesia yang sah!
Salam,
ChanCT
----- Original Message -----
From: BUD'S
To: budaya_tionghua@yahoogroups.com
Sent: Thursday, February 02, 2006 2:12 PM
Subject: Re: OOT Re: [budaya_tionghua] Saat Bela Merah Putih Masih Berstatus
Stateless
Kalau kasus Ivana kan ortunya masih WNA ??? cobadeh baca dengan teliti berita
dari indopost ini, ini kutipannya :
Ivana tidak memiliki surat kewarganegaraan karena orang tuanya adalah
pendatang. "Pada 1940, orang tua saya datang dari China ke Indonesia dan belum
berstatus warga negara Indonesia. Otomatis, saya menjadi warga negara asing.
Padahal, saya lahir di sini sampai menjadi atlet," jelasnya.
----- Original Message -----
From: melani chia
To: budaya_tionghua@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, February 01, 2006 9:05 PM
Subject: Re: OOT Re: [budaya_tionghua] Saat Bela Merah Putih Masih
Berstatus Stateless
Tdk punya SKBRI masih bisa punya pasport ,asal saja parent ada SKBRI,jd
dulu kalau sy mau perpanjang pasport hrs bawa dokumen org tua sy,ribet
lah,kalau masih manual,sy hanya pikir gimana kalo ilang dokumen2 jaman dulu
milik org tua/milik anak2 sekarang,serba manual,hari gineeeeeeeeee.
BUD'S <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Tanpa kewarganegaraan bearti ngak
punya Pasport dong, tapi kenapa ya bisa mondar mandir keluar negeri he he he
aneh tapi nyata. boleh tuh masuk MURI
----- Original Message -----
From: Ambon
To: budaya_tionghua@yahoogroups.com
Sent: Sunday, January 29, 2006 5:32 AM
Subject: [budaya_tionghua] Saat Bela Merah Putih Masih Berstatus Stateless
http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=209258
Minggu, 29 Jan 2006,
Saat Bela Merah Putih Masih Berstatus Stateless
JAKARTA - Masyarakat Tionghoa belum sepenuhnya diperlakukan adil. Aparat
sering memperlakukan mereka secara diskriminatif. Tak jarang masyarakat
Tionghoa di Indonesia menjadi komoditas para aparat untuk menjadi sapi perahan.
Khususnya, dalam pengurusan identitas kewarganegaraan atau surat bukti
kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).
Diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa tersebut dibeberkan dalam diskusi
yang bertema Imlek, Eksistensi Tionghoa di Indonesia yang digelar di Marioss
Place, Jakarta, kemarin.
Ivana Lie, mantan atlet bulu tangkis nasional, yang hadir dalam diskusi
tersebut menceritakan, dirinya merupakan salah seorang korban rumitnya
birokrasi dalam mengurus SBKRI. "Bertahun-tahun saya menjadi pemain nasional,
tapi tanpa kewarganegaraan," ungkapnya.
Sebagai pemain yang membawa bendera Merah Putih, Ivana berkali-kali
mengharumkan nama bangsa di level internasional. Prestasinya itu membuat lagu
kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di berbagai penjuru dunia.
"Saat keluar negeri, saya hanya dibekali secarik kertas yang menyatakan
bahwa saya orang Indonesia. Tapi, ketika pulang, kewarganegaraan saya dicabut
dan menjadi stateless (tidak punya kewarganegaraan, Red)," ujarnya. Dia juga
telah berusaha mengurus KTP, tapi tidak bisa karena tidak memiliki surat
kewarganegaraan.
Ivana tidak memiliki surat kewarganegaraan karena orang tuanya adalah
pendatang. "Pada 1940, orang tua saya datang dari China ke Indonesia dan belum
berstatus warga negara Indonesia. Otomatis, saya menjadi warga negara asing.
Padahal, saya lahir di sini sampai menjadi atlet," jelasnya.
Akhirnya, SBKRI tersebut didapatkan setelah diperjuangkan KONI dan PBSI.
"Bukan hanya saya yang mengalami hal ini. Tapi, beberapa atlet bulu tangkis
lain seperti Alan Budi Kusuma, Susi Susanti, dan Hendrawan juga mengalami,"
katanya.
Mengomentari Ivana, pengamat etnis Tionghoa Ridawan Saidi mengatakan,
"Tidak ada tanda-tanda akan menjadi baik. Itu (SKBRI) satu kerumitan
administrasi. Itu satu peluang untuk mencari uang bagi para birokrat. Kita
punya kebijakan nasional kewarganegaraan, tapi tidak berjalan karena tidak ada
juklak dan juknis."
Menurut dia, peraturan yang mewajibkan warga keturunan Tionghoa mempunyai
SBKRI harus dihentikan. Sebab, hal itu sudah tidak relevan dengan kondisi
bangsa yang mengedepankan kesetaraan. "Peraturan seperti itu seharusnya
disudahi. Itu kan kelanjutan dwi kewarganegaraan rangkap 1950," tegas mantan
anggota DPR tersebut.
Hal yang sama diungkapkan dosen Studi Masyarakat Tionghoa Indonesia dari
Beijing Foreign Studies University, Eddy Prabowo. Dia menyatakan, permasalahan
SBKRI masih belum jelas karena konsep pemerintah masih berbelit-belit. "Ini
sebuah realitas bahwa orang bisa ditendang ke mana saja. Karena apa? Sebab, ini
adalah massa mengambang. Kedua, punya duit. Ini sangat berbahaya karena
merembet dalam banyak hal, terutama status hukum," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyinggung soal diskriminasi terhadap
etnis Tionghoa. Menurut dia, diskriminasi tersebut terjadi karena faktor
eksternal. Artinya, bukan disebabkan keberadaan masyarakat Tionghoa dan
lainnya. "Di lapisan bawah, simbiosis dengan masyarakat bawah sudah cukup baik.
Yang mengondisikan adalah faktor eksternal," ujarnya. Salah satu faktor
eksternal adalah faktor politis.
Lalu, bagaimana menyikapi faktor-faktor eksternal tersebut? Dia menyatakan
sangat sulit. Sebab, tidak ada kemauan untuk berubah ke arah lebih baik.
"Sulit. Sebab, orang Tionghoa terkesan ngapain kita bicara kalau salah dan
nggak bicara juga salah, mau mengadu ke siapa? Minta perlindungan ini, itu,"
tegasnya.
Di sisi lain, Eddy yakin diskriminasi itu lambat laun berkurang. Sebab,
mulai terjadi gerakan-gerakan generasi muda keturunan Tionghoa untuk melakukan
dialog multikultural. "Generasi sudah mulai mendobrak kebekuan yang ada,"
katanya.
Mereka mulai mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
serta Departemen Hukum dan HAM. Bukan hanya itu. Menurut Eddy, perlu
dikembangkan rekonsiliasi sosial yang mengedepankan keterbukaan serta
kesepahaman. "Tidak ada gunanya saling mencela dan kemudian kecenderungan
eksklusivitas. Yang penting kesepahaman antara elemen," tegasnya. (yog)
[Non-text portions of this message have been removed]
.: Forum Diskusi Budaya Tionghua dan Sejarah Tiongkok :.
.: Kunjungi website global : http://www.budaya-tionghoa.org :.
.: Untuk bergabung : http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua :.
.: Jaringan pertemanan Friendster : [EMAIL PROTECTED] :.
Yahoo! Groups Links
[Non-text portions of this message have been removed]
.: Forum Diskusi Budaya Tionghua dan Sejarah Tiongkok :.
.: Kunjungi website global : http://www.budaya-tionghoa.org :.
.: Untuk bergabung : http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua :.
.: Jaringan pertemanan Friendster : [EMAIL PROTECTED] :.
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
